REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakinkan lima tersangka yang dijadikan tahanan kota lantaran diduga terlibat korupsi peleburan 109 ton emas di PT Antam tak bakal bisa kabur. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengenakan alat pendeteksi berupa gelang pada pergelangan kaki-kaki yang dapat mengontrol, pun mengawasi pergerakan masing-masing tersangka.

“Tahanan kota kami menggunakan alat khusus yang digelangkan di bagian kaki,” begitu kata Harli saat dihubungi Republika, Jumat (19/7/2024). “Jadi alat tersebut untuk mendeteksi keberadaan masing-masing tahanan (kota), dan penyidik bisa memantau mobilitas masing-masing tahanan tersebut,” begitu sambung Harli.

Namun begitu, kata Harli, pertimbangan objektif penyidikan dalam melakukan penahanan kota terhadap lima tersangka itu lebih kepada masalah kesehatan. “Penyidik memberikan pertimbangan kesehatan dari masing-masing tersangka untuk dilakukan penahanan kota,” begitu ujar Harli.

Lima tersangka yang berstatus tahanan kota tersebut adalah Lindawati Efendi (LE), Suryadi Jonathan (SJ), James Tamponawas (JT), Djudju Tanuwijaya (DT), dan Ho Kioen Tjay (HKT). Kelima tersangka tersebut diumumkan status hukumnya pada Kamis (18/7/2024) malam. Selain kelima nama tersebut, penyidik Jampidsus pun mengumumkan dua tersangka lainnya, yakni Suryadi Lukmantara (SL) dan Gluria Asih Rahayu (GAR).

Namun terhadap dua tersangka SL dan GAR, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, cabang Kejagung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Tujuh tersangka tersebut semuanya adalah pihak swasta, dan pengusaha logam mulia emas, serta perhiasan. Tujuh tersangka tersebut, menggenapkan 13 pesakitan yang dijerat hukum sama dari hasil penyidikan korupsi peleburan logam mulia, dan cap emas ilegal PT Antam 2020-2021.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik Jampidsus sudah menetapkan enam tersangka awalan dari kalangan penyelenggara di PT Antam. Keenam tersangka tersebut, semuanya adalah para General Manager (GM) pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam. Mereka di antaranya adalah, inisial TK (GM periode 2010-2011), HN (GM periode 2011-2013); DM (GM periode 2013-2017); AH (GM periode 2017-2019), MAA (GM periode 2019-2021), dan ID (GM periode 2021-2022). Keenam tersangka dari PT Antam tersebut, hingga saat ini masih mendekam di sel tahanan yang terpisah di Rutan Salemba Kejagung, pun di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi pernah menerangkan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,1 triliun. Kuntadi mengatakan, kasus korupsi ini berawal dari terungkapnya kerja sama manufaktur ilegal antara sejumlah pengusaha emas dan logam mulia dengan PT Antam sepanjang 2010-2021. Yaitu berupa peleburan dan pemurnian logam mulia emas untuk dijadikan emas lantakan atau emas batangan yang akan dijual ke pasaran. Namun dalam kerja sama tersebut, cacat hukum karena tak didasari pada ikatan resmi.

Kuntadi, pun mengungkapkan, dalam kerja sama tersebut, hasil dari peleburan serta pemurnian emas menjadi lantakan tersebut, dibubuhi dengan cap LM Antam yang merupakan merk bisnis dagang resmi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Antam. Dan diketahui, dalam pemberian cap dan merk LM Antam tersebut, tanpa dilakukan ikatan kerja sama yang legal dengan PT Antam selaku pemegang hak resmi dari merk dagang LM Antam. Alhasil dari pemurnian emas, dan pelabelan LM Antam pada 109 ton emas tersebut dinilai ilegal dan merugikan keuangan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menetapkan tujuh orang pihak swasta sebagai tersangka dalam lanjutan penyidikan korupsi peleburan logam mulia emas seberat 109 ton di PT Aneka Tambang (Antam). Tujuh tersangka tersebut adalah LE, SL, SJ, JT, GAR, HKT, dan DT.

Mereka semua langsung ditahan oleh tim penyidik Kejagung. "Bahwa ketujuh tersangka tersebut, merupakan direktur PT JTU yang awalnya diperiksa sebagai saksi. Dan berdasarkan alat bukti yang cukup, ketujuhnya ditingkatkan status hukumnya menjadi tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Tujuh tersangka tersebut menggenapkan 14 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus sama. Menurut Harli, tak semua dari tujuh tersangka itu ditahan di rumah tahanan (rutan). Hanya tersangka SL dan GAR saja yang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Sedangkan lima tersangka lainnya, dengan alasan kesehatan statusnya ditetapkan sebagai tahanan kota. "Dengan alasan setelah dokter melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka-tersangka ini, penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan kota," ujar Harli.

Adapun peran tujuh tersangka tersebut, kata Harli, pada periode 2010-2021 merupakan pelanggan atas jasa manufaktur berupa peleburan logam mulia emas yang dilakukan PT Antam. Kerja sama para tersangka itu bersama-sama dengan para general manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam pada masing-masing periode.

Dalam kerja sama tersebut, kata Harli, para tersangka meminta jasa manufaktur tersebut agar memberikan merek dagang LM Antam di logam mulia yang dileburkan. "Penggunaan jasa manufaktur untuk melekatkan merk dagang LM Antam tersebut, disetujui oleh general manager Antam, tetapi tanpa didahului kerja sama resmi, juga tidak memberikan pembayaran yang menjadi hak merk dagang PT Antam," kata Harli.

Dari penyidikan, kata Harli, kerja sama manufaktur tersebut telah berhasil melebur sebanyak 109 ton logam mulia. Lalu mencetak ratusan ton emas tersebut menggunakan cap merek LM Antam. "Sehingga merugikan keuangan negara," ucap Harli.

Menurut Harli, estimasi sementara kerugian negara dalam penggunaan cap dan merek LM Antam secara ilegal tersebut senilai kurang lebih Rp 1 triliun. Dan penyidik, sambung dia, dalam penyidikan berjalan sudah melakukan penyitaan sejumlah aset logam mulia berupa emas sebesar 7,7 kilogram (Kg).

Sebelum menetapkan tujuh swasta sebagai tersangka, pada Mei 2024, penyidik Jampidsus sudah menetapkan enam tersangka awal. Mereka semua adalah general manager UBPP LM PT Antam berinisial TK (GM periode 2010-2011), HN (GM periode 2011-2013), DM (GM periode 2013-2017), AH (GM periode 2017-2019), MAA (GM periode 2019-2021), dan ID (GM periode 2021-2022).