JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengumpulkan informasi dan keterangan untuk memperkuat pembuktian dugaan korupsi pengelolaan emas seberat 109 ton di PT Aneka Tambang Tbk (Antam) periode tahun 2010-2022. Kali ini Kejagung memeriksa enam saksi terkait kasus tersebut.

Disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, tiga saksi merupakan pegawai Antam. Mereka yakni HBA selaku Kepala Divisi Treasury Antam, MW selaku Staff Accounting Antam dan JP selaku Marketing di Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam.

Sementara 3 saksi lain yakni NM selaku Manager Bisnis Solution Manager ICT, YR selaku Manager Operation Services ICT dan AR selaku Product Inventory Control periode Juli 2023 hingga saat ini.

"Keenam orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022 atas nama Tersangka HN dkk," ujarnya dalam keterangannya Selasa (23/7/2024).

Sebelumnya, Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022. Dalam kasus tersebut, ada 109 ton emas berlogo PT Antam yang dicetak secara ilegal.

Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 13 tersangka. 6 tersangka merupakan eks General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam dari berbagai periode. Sementara 7 tersangka lain merupakan pelanggan jasa tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakinkan lima tersangka yang dijadikan tahanan kota lantaran diduga terlibat korupsi peleburan 109 ton emas di PT Antam tak bakal bisa kabur. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengenakan alat pendeteksi berupa gelang pada pergelangan kaki-kaki yang dapat mengontrol, pun mengawasi pergerakan masing-masing tersangka.

“Tahanan kota kami menggunakan alat khusus yang digelangkan di bagian kaki,” begitu kata Harli saat dihubungi Republika, Jumat (19/7/2024). “Jadi alat tersebut untuk mendeteksi keberadaan masing-masing tahanan (kota), dan penyidik bisa memantau mobilitas masing-masing tahanan tersebut,” begitu sambung Harli.

Namun begitu, kata Harli, pertimbangan objektif penyidikan dalam melakukan penahanan kota terhadap lima tersangka itu lebih kepada masalah kesehatan. “Penyidik memberikan pertimbangan kesehatan dari masing-masing tersangka untuk dilakukan penahanan kota,” begitu ujar Harli.

Lima tersangka yang berstatus tahanan kota tersebut adalah Lindawati Efendi (LE), Suryadi Jonathan (SJ), James Tamponawas (JT), Djudju Tanuwijaya (DT), dan Ho Kioen Tjay (HKT). Kelima tersangka tersebut diumumkan status hukumnya pada Kamis (18/7/2024) malam. Selain kelima nama tersebut, penyidik Jampidsus pun mengumumkan dua tersangka lainnya, yakni Suryadi Lukmantara (SL) dan Gluria Asih Rahayu (GAR).

Namun terhadap dua tersangka SL dan GAR, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, cabang Kejagung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Tujuh tersangka tersebut semuanya adalah pihak swasta, dan pengusaha logam mulia emas, serta perhiasan. Tujuh tersangka tersebut, menggenapkan 13 pesakitan yang dijerat hukum sama dari hasil penyidikan korupsi peleburan logam mulia, dan cap emas ilegal PT Antam 2020-2021.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik Jampidsus sudah menetapkan enam tersangka awalan dari kalangan penyelenggara di PT Antam. Keenam tersangka tersebut, semuanya adalah para General Manager (GM) pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam. Mereka di antaranya adalah, inisial TK (GM periode 2010-2011), HN (GM periode 2011-2013); DM (GM periode 2013-2017); AH (GM periode 2017-2019), MAA (GM periode 2019-2021), dan ID (GM periode 2021-2022). Keenam tersangka dari PT Antam tersebut, hingga saat ini masih mendekam di sel tahanan yang terpisah di Rutan Salemba Kejagung, pun di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi pernah menerangkan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 1,1 triliun. Kuntadi mengatakan, kasus korupsi ini berawal dari terungkapnya kerja sama manufaktur ilegal antara sejumlah pengusaha emas dan logam mulia dengan PT Antam sepanjang 2010-2021. Yaitu berupa peleburan dan pemurnian logam mulia emas untuk dijadikan emas lantakan atau emas batangan yang akan dijual ke pasaran. Namun dalam kerja sama tersebut, cacat hukum karena tak didasari pada ikatan resmi.

Kuntadi, pun mengungkapkan, dalam kerja sama tersebut, hasil dari peleburan serta pemurnian emas menjadi lantakan tersebut, dibubuhi dengan cap LM Antam yang merupakan merk bisnis dagang resmi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Antam. Dan diketahui, dalam pemberian cap dan merk LM Antam tersebut, tanpa dilakukan ikatan kerja sama yang legal dengan PT Antam selaku pemegang hak resmi dari merk dagang LM Antam. Alhasil dari pemurnian emas, dan pelabelan LM Antam pada 109 ton emas tersebut dinilai ilegal dan merugikan keuangan negara.