JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli mengatakan bahwa peningkatan kinerja yang positif oleh Kejaksaan Agung dalam beberapa bulan terakhir harus konsisten sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Menurut dia, lembaga tersebut sudah berhasil memulihkan keyakinan publik atas penegakan hukum di Indonesia dengan berani membongkar kasus-kasus korupsi besar yang selama ini sulit disentuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memberikan pesan tegas bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata Pieter Zulkifli dilansir Antara, Kamis (31/10/2024).

Pieter mengemukakan bahwa Kejagung telah memperlihatkan langkah nyata dalam mengamankan aset negara.

Lembaga tersebut telah memperlihatkan taringnya dengan mengungkap kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari skandal di PT Timah, sengketa crazy rich Surabaya melawan PT Antam, korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, skandal suap vonis Ronald Tannur hingga kasus impor gula di Kementerian Perdagangan.

Ia mengungkapkan bahwa kasus korupsi di Indonesia kerap menjadi sumber permasalahan yang rumit untuk diselesaikan.

Terlebih jika kasus rasuah itu melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat sehingga sering sulit tersentuh.

"Lembaga penegak hukum ini menunjukkan gebrakan dalam mengamankan aset negara," ujar mantan Ketua Komisi Komisi III DPR RI itu.

Ia menilai wajar jika kinerja Kejagung saat ini mendapat perspektif positif dari publik.

Hal itu terbukti dari hasil survei Indikator di akhir September 2024 yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 69 persen dan menjadikannya salah satu lembaga paling dihormati setelah TNI dan Presiden.

Oleh sebab itu, Pieter berharap Kejagung bisa terus mempertahankan kinerja yang positif untuk menegakkan hukum di Indonesia.

"Penegakan hukum yang konsisten akan membawa dampak yang positif untuk kemajuan Indonesia ke depan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung memperkenalkan layanan konsultasi hukum online kepada warga Jakarta yang menghadiri car free day (CFD) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) Narendra Jatna mengatakan, layanan konsultasi hukum yang diperkenalkan kepada warga Jakarta adalah "Halo JPN".

"Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan platform konsultasi hukum secara daring sekaligus menyediakan layanan hukum langsung bagi masyarakat," kata Narendra, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (7/10/2024).

Dia bilang, pelayanan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, pelayanan hukum ini juga bertujuan memberikan akses terhadap hukum, mencegah pelanggaran hukum, serta menampung pengaduan terkait hukum perdata dan tata usaha negara.

Untuk mengakses layanan konsultasi hukum online ini, warga bisa mengunjungi situs halojpn.id dan mengikuti petunjuk yang tertera.

"Saya berharap layanan ini dapat membangun kesadaran hukum masyarakat dan membantu memberikan solusi konkret atas permasalahan hukum yang dihadapi,” ujar JAM-Datun," lanjutnya.

Lewat kegiatan ini, Narendra yakin pihaknya mampu memperkuat fungsi Jaksa Pengacara Negara sebagai Advocaat General, dengan sosialisasi internal dan eksternal melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) terkait peran Jaksa Agung sebagai Procureur General dan Solicitor General.

"Pelaksanaan sosialisasi semacam ini perlu dilakukan secara berkala demi dampak positif yang lebih luas," tegas dia.