Jakarta: Selain ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti pun melakukan kunjungan ke Persekutuan Gereja Indonesia (PGI). Dalam kunjungannya kali ini, Mu'ti juga mendapat sejumlah masukan.

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, menekankan bahwa masyarakat merupakan stakeholder pendidikan. Untuk itu, penting bagi semua untuk bersama-sama mendukung cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa untuk masyarakat.

"Kami di Kemendikdasmen ingin membangun paradigma bahwa kementerian ini harus menjadi rumah pendidikan. Selain itu, kami juga ingin memperkuat gotong royong mencerdaskan bangsa," papar Mu'ti, di Kantor PGI, Rabu, 30 Oktober 2024.
Pada kesempatan tersebut, Pendeta Gomar Gultom, menyoroti tentang distribusi guru PPPK untuk juga dapat mengajar di sekolah swasta. Hal tersebut ia ungkapkan untuk menghindari fenomena banyaknya sekolah swasta kristen yang tutup karena kekurangan guru.

"Dalam kunjungan ini kami berharap Mendikdasmen agar memerhatikan persoalan mengenai distribusi guru untuk sekolah Kristen. Kami juga memberikan masukan untuk pengadaan guru Kristen dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah kristen di kawasan 3T," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mu'ti menuturkan, pemerintah melalui Kemendikdasmen menganggap sekolah swasta sebagai mitra kerja sama. "Masukan dan aspirasi dari pertemuan bersama PGI ini akan kami tampung dan menjadi pertimbangan dasar pengembangan kerja sama maupun pemajuan sekolah kristiani ke depannya," tutur Mu'ti.

Selanjutnya, Mendikdasmen bersama jajaran mengakhiri kunjungannya di Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Persis, Jeje Zaenudin, berharap Kemendikdasmen dapat meningkatkan pendidikan moral dan melakukan penguatan karakter bagi peserta didik.

"Kami mengapresiasi kunjungan ini, semoga semua aspirasi dan masukan yang kami berikan dapat mencerahkan jajaran Kemendikdasmen guna mewujudkan pendidikan Indonesia yang baik," tutup Jeje.

Baca juga: Kunjungan ke PBNU, Mendikdasmen Dapat Masukan Soal Pendidikan Berbasis Komunitas

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta merespons potensi kekurangan guru imbas pemberhentian sepihak ribuan guru honorer. Disdik menyebut kebutuhan guru dipenuhi melalui seleksi kontrak kerja individu (KKI), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan aparatur sipil negara (ASN).

"Semua seluruh kebutuhan kekurangan guru, kita penuhi lewat formasi itu," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam konferensi pers, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.

Budi pun mempersoalkan mekanisme yang belakangan ini dilakukan oleh kepala sekolah dalam merekrut guru honorer. Prosesnya, kata Budi, hanya berdasarkan subjektivitas kepala sekolah.
"(Kita) tidak bisa mengangkat seenaknya, sehingga kita tidak bisa menjamin kualitas gurunya nanti seperti apa," jelasnya.

Baca juga: Disdik Jakarta Salahkan Kepsek Soal Kasus Cleansing Ribuan Guru Honorer

Budi tak menampik salah satu alasan kepala sekolah merekrut guru honorer untuk memenuhi tingginya kebutuhan tenaga penagajar. Namun, kata Budi, bukan berarti melegalkan segala cara.

"Semua ada aturan, apakah kita mau melegalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan kita lakukan dan itu (merekrut guru honorer) tidak sepengetahuan (Disdik)," terangnya.

Disdik akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada empat ribu lebih guru honorer. Langkah ini diambil sebagai upaya menertibkan tata kelola perekrutan guru.

"Jadi, bukan dipecat. kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib," tandasnya.

(AGA)