Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia meyakini bahwa deflasi lima bulan terakhir secara berurut-urut terjadi karena penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan bahwa deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika ada krisis atau kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra pandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Dia pun mengingatkan, kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi terutama karena menjadi kelompok penduduk yang mengontrobusikan konsumsi terbesar. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Oleh sebab itu, jika konsumsi kelas menengah melemah maka perekonomian juga tidak akan bergerak seperti pelemahan industri manufaktur dan sektor jasa-jasa.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Artinya perlu menyikapi secara tepat kondisi ini, insentif bukan hanya dalam hal pelonggaran moneter tapi juga kebijakan insentif di fiskal dan di sektor riil," kata Faisal.

Sementara itu, ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menyoroti angka inflasi inti sebesar 0,16% pada September 2024 secara bulanan (month to month/MtM). Dia mengungkapkan, angka tersebut mirip dengan inflasi inti ketika terjadi proses pemulihan pandemi pada 2020—2021.

Selain itu, dia menyoroti indeks keyakinan konsumen pada Agustus. Meski secara umum keyakinan konsumen mengalami peningkatan namun berdasarkan kelompok pengeluaran (Rp4,1 juta—5 juta) ataupun penghasilan (Rp3,1 juta—4 juta) cenderung rendah.

"Pertumbuhannya juga relatif kecil hanya mencapai 0,7% secara bulanan. Artinya memang kelompok kelas menengah relatif tertekan untuk melakukan konsumsi," jelas Yusuf kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dalam beberapa hari ini, masyarakat kelompok kelas menengah di Indonesia tengah menjadi perhatian publik. Bukan saja karena jumlahnya yang demikian besar, tetapi juga peranannya yang sangat critical dan krusial dalam memacu roda perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kelompok masyarakat kelas menengah dan menuju kelas menengah masing-masing berkontribusi sekitar 40 persen terhadap total pengeluaran penduduk setiap tahunnya. Dengan demikian, kedua kelompok ini berkontribusi lebih dari 80% terhadap total pengeluaran penduduk.

Sayangnya, sebagian besar kelas menengah ini relatif masih rentan "turun kelas" jika terjadi turbulensi ekonomi. Hal itu selaras dengan data BPS yang menunjukkan bahwa modus atau nilai yang paling sering muncul dari pengeluaran penduduk kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan dan semakin mendekati batas bawahnya.

Misalnya pada 2014, kelompok kelas menengah pada tahun itu adalah masyarakat dengan kelompok pengeluaran Rp 1.059.573 - Rp 5.146.495, sedangkan modus dari kelompok tersebut adalah Rp 1.708.900. Sementara pada 2024, yang tergolong kelompok kelas menengah adalah masyarakat dengan pengeluaran Rp 2.040.262 - Rp 9.909.844, sedangkan modusnya adalah Rp 2.056.494.

Fakta lain, jumlah masyarakat kelas menengah yang kian menyusut dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, tercatat jumlah masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta orang (21,45%). Dua tahun kemudian turun menjadi 53,83 juta orang (19,82%) pada 2021, lalu turun lagi menjadi 49,51 juta orang (18,06%) pada 2022, hingga turun kembali menjadi 48,27 juta orang (17,44%) pada 2023 dan 47,85 juta orang (17,13%) pada 2024.

Pada periode yang sama, jumlah masyarakat menuju kelas menengah bertambah setiap tahunnya. Tercatat masyarakat menuju kelas menengah pada 2019 mencapai 128,85 juta orang (48,20%), 130,82 juta orang (48,17%) pada 2021, 134,93 juta orang (49,21%) pada 2022, 136,92 juta orang (49,47%) pada 2023, dan 137,50 juta orang (49,22%) pada 2024.

Pertanyaannya kini, apa akar masalah yang menyelimuti jutaan kelas menengah hingga "turun kelas"? Sudahkah ada keberpihakan kepada kelas menengah kita minimal untuk dapat bertahan di tengah volatilitas ekonomi global dan sejumlah kebijakan yang ditawarkan pemerintah?

Sejumlah analis pun menyoroti fenomena jutaan masyarakat kelas menengah kita yang "turun kelas". Ada yang mengungkap kalau kinerja industri manufaktur yang melemah menjadi salah satu pemicu maraknya fenomena kelas menengah yang kian berkurang. Bahkan, berdasarkan laporan terbaru S&P Global dalam laman resminya (2/9), Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia terkontraksi lebih dalam ke level 48,9 pada Agustus 2024.

Indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional itu turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,3. Menurut Economis Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, penurunan pada perekonomian sektor manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 ditandai oleh penurunan tajam pada permintaan baru dan output selama 3 tahun. Produksi manufaktur dan permintaan baru pada Agustus 2024 mengalami penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

Tertekannya kinerja industri manufaktur memicu pelaku usaha melakukan efisiensi secara masif, sehingga berdampak terhadap pemangkasan tenaga kerja. Adanya deindustrialisasi prematur atau menurunnya porsi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) juga berimbas kepada pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lonjakan PHK telah mencapai 45.762 orang pekerja hingga 23 Agustus 2024.

Jumlah PHK pada Januari-Agustus tahun ini lebih tinggi sekitar 5.000 orang pekerja dibanding periode yang sama 2023. Ujung-ujungnya akan berimbas pada melecutnya angka pengangguran. Dan, yang mencemaskan kita adalah ketika pengangguran ini didominasi orang muda berusia 15-24 tahun, angkanya sekitar 16,42%.

Sejalan dengan itu, menurut laporan BPS, sebanyak 36,89% dari total penduduk kelas menengah atau sekitar 17,65 juta orang merupakan penduduk muda dari kategori Gen Z yang lahir pada 1997-2012 dan Gen Alpha yang lahir pada 2013-2024.

Sementara porsi generasi milenial yang lahir pada 1981 hingga 1996 dalam kelas menengah sebanyak 24,6% atau mencakup 11,77 juta orang dari total kelompok kelas menengah. Hal ini makin memperjelas kerawanan masyarakat kelas menengah yang tidak sebatas "turun kelas", tetapi bisa juga terjatuh ke jurang pengangguran dan rentan kemiskinan.

Tak hanya itu, fenomena "turun kelas" dari masyarakat kelas menengah kita terjadi karena adanya pergeseran dalam struktur ketenagakerjaan dari sektor formal ke informal. Jumlah serapan tenaga kerja sektor informal tercatat cenderung meningkat. Data BPS menunjukkan, porsi tenaga kerja sektor informal meningkat dari 38,29% terhadap total tenaga kerja pada 2019, kini menjadi 40,64% pada 2024.

Belum lagi pekerja sektor informal relatif mendapatkan upah yang lebih rendah dibanding pekerja sektor formal. Pekerja sektor informal pun disebut lebih rentan terhadap gangguan ekonomi yang berdampak terhadap daya beli dan aktivitas perekonomian nasional.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah memberi fokus perhatian penuh terhadap kelas menengah. Jangan sampai terjadi kebijakan-kebijakan yang saling tumpang tindih dan membebani kelas menengah. Dengan pengelolaan anggaran khusus bagi jaring pengaman sosial kelas menengah, disertai langkah-langkah preventif-progresif setidaknya dapat memunculkan optimisme akan bounce back masyarakat kelas menengah kita menjadi suatu keniscayaan.

Achmad AliStatistisi Ahli Madya di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir. Apabila merujuk kepada klasifikasi kelompok sosial berdasarkan garis kemiskinan yang disusun oleh BPS, terdapat lima kelas, yaitu miskin (di bawah gari kemiskinan), rentan miskin (1 – 1,5 kali garis kemiskinan), calon kelas menengah (1,5 – 3,5 kali garis kemiskinan), kelas menengah (3,5 – 17 kali garis kemiskinan), dan kelas atas (lebih dari 17 kali garis kemiskinan).

Calon kelas menengah adalah kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya bertambah 8,65 juta hingga menyentuh 137,5 juta orang, atau setara 49,2% dari total populasi. Kelompok terbesar kedua adalah kelompok rentan miskin. Selama lima tahun terakhir, jumlah warga rentan miskin bertambah 12,72 juta orang. Per 2024, angkanya mencapai 67,69 juta, atau 24,23% dari total populasi.

Pada saat jumlah warga calon kelas menengah dan rentan miskin terus bertambah, penduduk kelas menengah justru kian menyusut. Sepanjang 2019-2024, warga kelas menengah berkurang 9,48 juta orang menjadi hanya 47,85 juta. Kini, proporsinya hanya 17,13% dari total populasi, turun dari 21,45% pada lima tahun silam. Padahal, proporsi kelas menengah diharapkan mencapai sekitar 70% dari total populasi pada 2045.

LPEM FEB UI dalam laporan 'Indonesia Economic Outlook 2024 for Q3 2024' menyebut bahwa kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara, dengan andil 50,7 persen dari penerimaan pajak. Sedangkan calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen. Apabila daya beli kelas menengah menurun, kontribusi pajak akan semakin berkurang dan berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah.

Pemerintah menyalahkan Covid-19 sebagai penyebab turunnya kelas menengah ini. Namun beberapa pengamat membantah pendapat ini. Menurut hasil riset LPEM UI, tren penurunan jumlah kelas menengah telah terjadi sejak 2018 sebelum pandemi Covid-19 merebak dan memorak-porandakan ekonomi Indonesia.

Faktor Penyebab

Terdapat beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab turunnya kelas menengah di Indonesia. Pertama, deindustrialisasi prematur. Deindustrialisasi di Indonesia merujuk pada fenomena penurunan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penurunan pangsa tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur. Ini biasanya ditandai dengan perlambatan atau penurunan aktivitas manufaktur, yang menyebabkan sektor tersebut kehilangan peran dominannya dalam perekonomian.

Kedua, Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan sejak April 2022 dinilai turut berkontribusi pada penurunan kelas menengah di Indonesia melalui beberapa mekanisme yang berdampak langsung pada daya beli, konsumsi, dan stabilitas ekonomi kelompok ini. Kenaikan PPN memperberat beban pajak relatif lebih besar pada kelas menengah, mengurangi disposable income (pendapatan yang dapat dibelanjakan) mereka dan menekan konsumsi domestik, yang menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12% dinilai akan semakin menghantam kelas menengah di Indonesia. Kenaikan PPN meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Kelas menengah, yang biasanya memiliki pengeluaran tetap untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan lainnya, akan merasakan tekanan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan ini. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebaiknya meninjau kembali usulan kenaikan tarif PPN 12% pada 2025.

Ketiga, ketidakpastian ekonomi global, seperti resesi, krisis keuangan, atau pandemi, dapat berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Ketika ekonomi melambat, kelas menengah sering menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena ketergantungan mereka pada pekerjaan dengan gaji tetap dan tabungan yang terbatas. Krisis ekonomi juga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan berkurangnya kesempatan untuk meningkatkan standar hidup.

Keempat, beban utang yang tinggi. Kelas menengah sering bergantung pada kredit dan pinjaman untuk membiayai perumahan, kendaraan, pendidikan, dan konsumsi lainnya. Ketika kondisi ekonomi memburuk, suku bunga meningkat, atau pendapatan menurun, beban utang ini bisa menjadi tekanan finansial yang berat. Ketergantungan pada utang untuk mempertahankan gaya hidup meningkatkan risiko finansial dan dapat menyebabkan kelas menengah terjerumus ke dalam kesulitan ekonomi.

Kelima, kurangnya lapangan kerja di sektor formal bagi kelas menengah. Banyak pekerja di sektor formal yang beralih ke sektor informal, terutama pascapandemi Covid-19. Kemudian banyak juga angkatan kerja baru yang langsung masuk ke sektor informal karena minimnya pekerjaan di sektor formal. Padahal, sektor informal cenderung tidak layak karena tak mendapatkan pendapatan yang memadai dan tak memiliki jaminan sosial.

Strategi Pemerintah

Lalu, apa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru kelak untuk menahan semakin turunnya kelas menengah ini? Strategi pertama tentu mengevaluasi berbagai kebijakan yang berpotensi mengancam semakin turunnya kelas menengah ini seperti kenaikan PPN, perubahan skema tarif KRL berbasis NIK, sampai dengan beban tambahan lainnya seperti kewajiban iuran Tapera dan kewajiban asuransi kendaraan pihak ketiga.

Strategi kedua meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan. Pemerintah dapat menyediakan lebih banyak subsidi pendidikan dan beasiswa bagi kelas menengah untuk memastikan akses yang lebih luas ke pendidikan berkualitas. Penerapan UKT seringkali menjadi jebakan bagi kelas menengah, karena kelas menengah ini mendapatkan beban yang lebih tinggi.

Strategi ketiga memperkuat jarring pengaman sosial dan layanan publik. Jaring pengaman sosial yang kuat dapat membantu kelas menengah menghadapi ketidakpastian ekonomi dan risiko sosial lainnya. Memperluas akses ke asuransi kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi kelas menengah dapat mengurangi beban finansial mereka. Memastikan program bantuan sosial tidak hanya mencakup kelompok miskin tetapi juga kelompok rentan dari kelas menengah yang menghadapi kesulitan ekonomi.

Strategi keempat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dari kelas menengah. Pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor yang memiliki potensi tinggi untuk menyerap tenaga kerja, seperti industri kreatif, teknologi informasi, dan pariwisata. Pemerintah pun dapat memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar. UMKM sering menjadi tulang punggung bagi kelas menengah dan perlu didukung agar dapat berkembang.

Strategi kelima melakukan diversifikasi ekonomi dan inovasi. Diversifikasi ekonomi diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan. Pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor baru seperti energi terbarukan, agrikultur berkelanjutan, dan industri kreatif.

Penurunan kelas menengah di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang saling berinteraksi. Dari ketidakpastian ekonomi hingga kebijakan yang kurang mendukung, tantangan yang dihadapi kelas menengah memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif. Kebijakan yang fokus pada stabilitas ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan perlindungan sosial yang memadai sangat penting untuk mendukung kelas menengah agar tetap stabil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mohammad Nur Rianto Al ArifGuru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara soal penurunan angka kelas menengah di Indonesia. Ida menjelaskan, salah satu upaya Kemnaker menjaga jumlah kelas menengah dengan memperluas kesempatan kerja dan menambah angka wirausahawan.

Menurutnya, Kemnaker membuka program untuk mencetak 142.000 wirausahawan di Indonesia. Selain menjaga angka kelas menengah, Ida berharap program ini juga dapat mengangkat kelompok kelas menengah jadi naik kelas.

"Tahun ini kita akan memberikan kesempatan kepada calon pekerja, calon entrepreneur 142.000, ini pilihan-pilihan. Kami punya program tenaga kerja mandiri, kalau mereka sudah satu tahun kami berikan program ini, ketika satu tahun dia mampu merekrut tenaga kerja baru maka kita berikan program Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan," kata Ida di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

"Ini adalah salah satu upaya kita agar jangan sampai kelas menengah ini turun kelas, malah justru naik kelas," sambung dia.

Upaya lainnya adalah memastikan jaminan sosial tersalurkan kepada masyarakat, termasuk mereka yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia menyebut ada berbagai program yang disiapkan pemerintah, contohnya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Mempertahankan kelas menengah ini di antaranya memastikan jaminan sosial kepada mereka. Kita juga sudah punya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kemudian dengan peraturan yang masih lama, peraturan Permenaker Nomor 4, JHT itu juga sebagai pilihan juga teman-teman yang menggunakan dana JHT untuk kondisi darurat," jelas Ida.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kelas menengah berperan penting dalam meningkatkan ekonomi nasional. Namun, terjadi penurunan jumlah kelas menengah sebanyak 9,48 juta jiwa periode 2019-2024 menjadi ancaman serius bagi perekonomian.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kelas menengah merupakan penyumbang utama konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya mencapai 81,49%.

"Kelas menengah dan aspiring middle class memberikan kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga total sebesar 81,49%, kontribusinya besar. Ini impact-nya pasti terhadap PDB dari segi konsumsi rumah tangga karena hampir memberikan 82% dari total konsumsi rumah tangga," kata Amalia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya penurunan jumlah warga kelas menengah di Indonesia.

Airlangga menuturkan, saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia adalah sekitar 17,13%. Sementara itu, jumlah warga yang menuju ke kelas menengah atau aspiring middle class disebut mendekati sekitar 50%.

"Tentunya pada waktu sebelum pandemi Covid-19, angkanya [jumlah warga kelas menengah] sedikit lebih tinggi," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Dialog Kelas Menengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Jumat (30/8/2024).

Jika mengacu pada pernyataan Airlangga tersebut, jumlah warga kelas menengah Indonesia saat ini berarti mencapai 47,85 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.

Di sisi lain, Airlangga menekankan kelas menengah atau kelompok middle class berperan penting bagi Indonesia. Dia menyebut warga kelas menengah merupakan motor penggerak ekonomi tanah air.

Dia mengatakan, warga kelas menengah punya peran strategis untuk mendukung perekonomian. Airlangga memaparkan, kelas menengah tidak hanya berkontribusi terhadap sektor kewirausahaan, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan investasi yang positif.

"Ini tentu akan membuat perubahan sosial untuk mencapai Indonesia Emas 2045," lanjutnya.

Untuk menjaga kelas menengah, Airlangga menyebut pemerintah akan berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang optimal akan mendorong kelas menengah di Indonesia untuk terus tumbuh dan turut mengurangi jumlah warga aspiring middle class.

Dia mengatakan, sebagai bentuk dukungan bagi kelas menengah, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan diantaranya berupa program perlindungan sosial, insentif pajak, Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta subsidi dan kompensasi energi.

Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan kembali insentif PPN DTP sebesar 100% untuk September 2024-Desember 2024. Airlangga mengatakan, insentif tetap diberikan paling banyak atas bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar.

Selanjutnya, dukungan pemerintah pada sektor perumahan juga tetap diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

"Langkah strategis yang diambil ini selain untuk menjaga daya beli kelas menengah, juga untuk mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok rentan serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, terjadi pergeseran prioritas pengeluaran masyarakat kelas menengah dalam sepuluh tahun terakhir atau selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat pembayaran pajak naik, belanja-belanja untuk makanan hingga pendidikan justru turun.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, BPS mengelompokkan pengeluaran masyarakat ke 11 sektor utama. BPS pun membandingkan pengeluaran kelas menengah pada 2014 dan 2024 berdasarkan 11 sektor tersebut.

Hasilnya, terjadi penurunan pengeluaran kelas menengah untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan. Sebaliknya, terjadi peningkatan pengeluaran kelas menengah untuk hiburan, pajak/iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang/jasa lainnya, dan keperluan pesta.

"Terjadi shifting [pergeseran] prioritas pengeluaran kelas menengah dalam 10 tahun terakhir," ujar Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Perinciannya, urutan prioritas pengeluaran kelas menegah pada 2014 yaitu makanan (45,53%), perumahan (32,87%), barang jasa lainnya (4,56%), pendidikan (4,32%), kesehatan (3,27%), kendaraan (2,97%), pakaian (2,18%), barang tahan lama (1,72%), pajak/iuran (1,62%), keperluan pesta (0,75%), dan hiburan (0,22%).

Sementara itu, urutan prioritas pengeluaran kelas menengah pada 2024 adalah makanan (41,67%), perumahan (28,52%), barang jasa lainnya (6,48%), pajak/iuran (4,53%), kendaraan (3,99%), pendidikan (3,66%), keperluan pesta (3,18%), kesehatan (2,86%), pakaian (2,44%), barang tahan lama (2,29%), dan hiburan (0,38%).

Jika dibandingkan maka pengeluaran yang paling banyak mengalami peningkatan adalah pajak/iuran (+2,91%) dan keperluan pesta (+2,43%). Sementara pengeluaran yang paling banyak mengalami penurunan yaitu perumahan (-4,35%) dan makanan (-3,86%).

Ramai-Ramai Kelas Menengah Turun Kasta Jadi Aspiring Middle Class

Amalia juga mengungkapkan bahwa setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class (rentan miskin dan menuju kelas menengah) selama 2019 sampai dengan 2024.

BPS mencatat, pada 2019 ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin (dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23%) dan menuju kelas menengah (dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 29,22%).

Artinya, 9,4 juta penduduk kelas menengah yang hilang selama 2019—2024 mengalami turun kasta—bukan naik kasta. Amalia menilai, pandemi covid-19 pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya.

Lebih lanjut, Amalia mengungkapkan persentase kelas menengah yang bekerja di sektor formal menurun dibandingkan selama pemerintahan Jokowi. Pada 2014, ada 62,76% kelas menengah bekerja di sektor formal namun kini pada 2024 hanya tinggal 29,36%.

Lebih terperinci, dia menjelaskan ada peningkatan kelas menengah yang bekerja di sektor pertanian (12,9% pada 2014 menjadi 19,97% pada 2024). Berbanding terbalik, terjadi penurunan kelas menengah yang bekerja di sektor jasa (67,78% pada 2014 menjadi 57,05% pada 2024).

Amalia menjelaskan, BPS mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk dengan konsumsi per kapita 3,5—17 kali garis kemiskinan. Dalam konteks Indonesia pada 2024, yang masuk kategori kelas menengah adalah penduduk yang pengeluarannya Rp2.040.262—9.909.844 per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia diperkirakan turun kasta sejak 2018. Porsi penduduk kelas menegah dalam 6 tahun terakhir pun menurun sejalan dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat tajam dari 2014 hingga 2018: dari 21 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

"Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%," tertulis dalam laporan LPEM FEB UI, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Terjadi tren penurunan sejak itu. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

"Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan," tertulis dalam laporan LPEM UI.

Perbesar

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat membantah terjadi penurunan kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, yang terjadi hanya adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

"Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee," ujar Suharso kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelas bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, menurutnya, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Suharso mengklaim, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia diperkirakan turun kasta sejak 2018. Porsi penduduk kelas menegah dalam 6 tahun terakhir pun menurun sejalan dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat tajam dari 2014 hingga 2018: dari 21 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

"Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%," tertulis dalam laporan LPEM FEB UI, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Terjadi tren penurunan sejak itu. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

"Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan," tertulis dalam laporan LPEM UI.

Perbesar

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat membantah terjadi penurunan kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, yang terjadi hanya adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

"Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee," ujar Suharso kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelas bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, menurutnya, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Suharso mengklaim, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.