Saat harga barang turun, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin menjadi kabar baik bagi konsumen. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak barang atau jasa dengan jumlah uang yang sama. Namun, ketika harga terus menerus turun, pendapatan pengusaha atau produsen akan berkurang. Mereka harus menjual barang dengan harga lebih rendah dari yang diharapkan, bahkan mungkin lebih rendah dari biaya produksi. Akibatnya penurunan produksi akan ditempuh, dan ekonomi menjadi lesu.

Penurunan harga barang secara terus-menerus tersebut dikenal sebagai deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03% (mtm), 0,08% pada Juni, 0,18% pada Juli, 0,03% pada Agustus, dan 0,12% pada September 2024. "Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS, dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

Lantas apa dampak deflasi bagi masyarakat dan pengusaha? Apakah deflasi bisa menjadi resesi? Apa yang harus kita lakukan?

Terlihat menguntungkan

Pada awalnya, deflasi dapat terlihat menguntungkan. Namun, dalam jangka panjang, deflasi dapat menyebabkan penundaan konsumsi. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang atau jasa karena mengharapkan harga akan terus turun. Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun lebih jauh, dan memperparah kondisi deflasi. Di samping itu deflasi meningkatkan beban utang bagi masyarakat yang memiliki pinjaman. Karena nilai uang meningkat, nilai utang yang harus dibayarkan menjadi lebih berat dibandingkan pendapatan yang tidak bertumbuh atau bahkan menurun.

Ketika harga jual produk menurun, produsen bisa terpaksa mengurangi produksi untuk menekan biaya, sehingga menyebabkan penurunan produksi. Hal ini juga dapat berdampak pada PHK karena berkurangnya kegiatan produksi. Sama halnya dengan konsumen, produsen yang memiliki pinjaman akan mengalami beban utang yang lebih besar. Jika pendapatan turun dan biaya produksi tidak bisa dipangkas lagi, pengusaha mungkin kesulitan membayar utang atau bahkan menghadapi kebangkrutan.

Dapat menyebabkan resesi

Deflasi berturut turut dapat menyebabkan resesi jika tidak segera diatasi. Saat harga barang dan jasa terus menurun, konsumen mungkin menunda pembelian mereka dengan harapan harga akan turun lagi pada masa depan. Ini menyebabkan penurunan permintaan agregat, memperlambat produksi, dan mengurangi keuntungan perusahaan.

Dalam situasi deflasi, nilai mata uang meningkat. Ini berarti nilai riil utang atau jumlah utang yang harus dibayar meningkat. Beban utang yang lebih besar dapat menyebabkan kebangkrutan, baik di tingkat individu maupun korporasi, sehingga memperburuk kondisi ekonomi.

Ketika deflasi, prospek keuntungan masa depan menjadi lebih tidak pasti. Perusahaan cenderung menunda atau mengurangi investasi dalam infrastruktur, inovasi, dan ekspansi, karena rendahnya permintaan dan harga yang terus menurun. Lingkaran setan terjadi dan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan permintaan dan pengurangan investasi dapat memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja guna mempertahankan profitabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan pengangguran. Tingkat pengangguran akan mengurangi daya beli konsumen dan memperdalam masalah deflasi.

Langkah pemerintah

Untuk mencegah deflasi berubah menjadi resesi, kebijakan ekonomi harus diterapkan segera setelah deflasi berturut-turut muncul. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan pengeluaran. Langkah ini dapat meningkatkan investasi oleh perusahaan dan konsumsi oleh konsumen, yang dapat memulihkan permintaan dan menahan penurunan harga.

Pemerintah juga dapat meluncurkan program stimulus fiskal, seperti meningkatkan pengeluaran publik di bidang infrastruktur atau memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Hal ini meningkatkan permintaan agregat, sehingga memicu perusahaan untuk kembali berinvestasi dan meningkatkan produksi.

Memperbaiki struktur ekonomi, seperti mengoptimalkan regulasi pasar dan mendorong inovasi, dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dan memitigasi dampak deflasi. Ini termasuk mendukung UMKM, sektor produktif, dan teknologi baru.

Pemerintah dan bank sentral perlu menjaga kepercayaan konsumen dan investor. Dengan komunikasi yang jelas dan kebijakan yang transparan, mereka dapat menghindari kepanikan dan ketidakpastian yang dapat memperparah kondisi deflasi.

Sikap masyarakat

Ketika deflasi, harga barang dan jasa turun, sehingga membuat banyak orang mungkin tergoda untuk menunda pembelian dengan harapan harga akan turun lagi. Namun, terus menunda pembelian dapat memperburuk situasi deflasi karena menurunkan permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selama deflasi, nilai uang meningkat, artinya uang yang dimiliki lebih berharga. Salah satu cara bijak untuk memanfaatkan situasi ini adalah dengan melakukan investasi di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan di masa depan. Investasi yang produktif dapat membantu merangsang perekonomian, mendorong perusahaan untuk memperluas operasi mereka, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan.

Saat terjadi deflasi, ada kecenderungan bagi sebagian orang untuk menyimpan uang tunai karena nilainya dianggap lebih tinggi di masa depan. Namun, menimbun uang secara berlebihan malah dapat memperburuk deflasi. Ketika terlalu banyak orang menahan pengeluaran dan menyimpan uang, sirkulasi uang di dalam perekonomian melambat, yang dapat menyebabkan penurunan investasi dan produksi, mempercepat terjadinya resesi. Oleh karena itu, daripada menimbun uang tunai, lebih baik uang digunakan untuk konsumsi bijak atau diinvestasikan dalam aset yang memberikan hasil positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sering memberikan stimulus fiskal atau insentif saat terjadi deflasi. Masyarakat harus memanfaatkan program-program ini, seperti subsidi, keringanan pajak, atau program bantuan langsung, untuk meningkatkan daya beli atau mengurangi beban keuangan. Dengan memanfaatkan stimulus tersebut, masyarakat bisa membantu meningkatkan aktivitas ekonomi. Partisipasi dalam program ini dapat merangsang perputaran uang di perekonomian.

Deflasi dapat sangat mempengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang biasanya lebih rentan terhadap penurunan permintaan. Masyarakat dapat berkontribusi dengan mendukung bisnis lokal dan produk-produk dalam negeri, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Dengan membeli produk lokal, masyarakat membantu menjaga keberlangsungan usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih stabil.

Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan tren pasar tenaga kerja. Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja, memperluas peluang karier, dan meningkatkan stabilitas ekonomi pribadi.

Selama deflasi, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk beralih ke pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Membeli produk ramah lingkungan, mendukung bisnis yang peduli terhadap keberlanjutan, dan mengurangi pemborosan adalah langkah bijak dalam memperkuat ekonomi secara jangka panjang, sambil menjaga lingkungan. Kontribusi masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap krisis, dan mendorong inovasi serta efisiensi dalam berbagai bidang.

Jadi, deflasi memang berpotensi menyebabkan resesi dan menimbulkan tantangan ekonomi yang serius. Namun masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah deflasi menjadi resesi. Dengan terus melakukan konsumsi bijak, berinvestasi, mendukung UMKM, serta meningkatkan kompetensi dan partisipasi dalam program pemerintah. Langkah-langkah seperti kebijakan moneter yang longgar, stimulus fiskal, dan reformasi struktural sangat penting untuk mengatasi deflasi dan mencegahnya berkembang menjadi resesi.

Steph SubanidjaGuru Besar Perbanas Institute

Simak Video Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang cukup menarik animo masyarakat. Selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, negara kita mengalami deflasi. Deflasi terdalam terjadi pada September 2024, mencapai 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya. Kendati terdengar positif karena harga-harga turun, gejala ini justru bisa menjadi indikator adanya masalah yang genting dalam perekonomian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi berturut-turut terjadi sejak Mei hingga September 2024. Penyebab utama deflasi ini adalah penurunan harga pangan, terutama komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan tomat. Penurunan harga ini sepintas tampak menguntungkan konsumen, tetapi bisa jadi merupakan sinyal pelemahan daya beli masyarakat. Deflasi September 2024 sebesar 0,12% menjadi yang terdalam dalam lima tahun terakhir untuk bulan yang sama. Hal ini menimbulkan tanda tanya: apakah penurunan harga ini murni karena melimpahnya pasokan, atau ada faktor lain yang perlu diwaspadai?

Meski pemerintah dan BPS menyatakan deflasi terjadi karena peningkatan pasokan, beberapa indikator lain menunjukkan adanya potensi pelemahan ekonomi. Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 48,9 pada Agustus 2024, mengisyaratkan kontraksi di sektor manufaktur. S&P Global melaporkan penurunan tajam permintaan baru dan output selama tiga tahun terakhir, yang mengakibatkan perusahaan mengurangi karyawan. Deflasi berturut-turut selama lima bulan bisa mengindikasikan penurunan permintaan agregat, yang merepresentasikan pelemahan daya beli masyarakat.

Jika deflasi ini memang disebabkan oleh pelemahan daya beli, dampaknya bisa cukup sulit. Kita mungkin akan melihat penurunan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan UMKM. Ada juga potensi peningkatan pengangguran jika perusahaan terus mengurangi karyawan. Yang lebih mengkhawatirkan, jika tren ini berlanjut, kita bisa menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Indikasi Penurunan Daya Beli

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia bukan hanya sekadar nilai statistik. Di balik penurunan harga yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, terpendam indikasi yang lebih meresahkan: pelemahan daya beli masyarakat. Deflasi yang berkelanjutan ini bisa menjadi gambaran dari kondisi ekonomi yang sedang "tidak baik-baik saja".

Salah satu tanda yang paling kentara terlihat adalah penurunan penjualan barang-barang non-primer. Sejak 2023, sektor-sektor seperti pakaian, alas kaki, dan peralatan komunikasi mengalami penurunan penjualan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai menahan diri untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting, fokus pada kebutuhan pokok saja. Fenomena ini biasanya terjadi ketika masyarakat merasa kurang aman secara finansial atau mengantisipasi kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan di masa depan.

Para ekonom telah menyampaikan kekhawatiran terkait fenomena ini. Pendapat para ekonom bahwa situasi ini bukan pertanda baik bagi perekonomian Indonesia. Deflasi yang berkelanjutan, ditambah dengan penurunan konsumsi barang non-primer, bisa mengindikasikan masalah yang lebih dalam pada struktur ekonomi kita. Jika tidak ditangani dengan tepat, situasi ini berpotensi mengarah pada stagnasi ekonomi atau bahkan resesi.

Dampak Deflasi terhadap Perekonomian

Deflasi yang tengah dialami Indonesia tak hanya fenomena penurunan harga semata. Dampaknya bisa jauh lebih luas dan dalam terhadap perekonomian negara. Kita perlu membaca dengan seksama bagaimana deflasi ini bisa mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, dari produktivitas usaha hingga tingkat pengangguran.

Salah satu dampak dari deflasi adalah risiko penurunan produktivitas dunia usaha. Ketika harga-harga turun secara konsisten, perusahaan cenderung mengurangi produksinya. Hal ini bukan tanpa bukti; penurunan harga berarti margin keuntungan yang lebih kecil, sehingga perusahaan harus mengoptimalkan biaya produksi. Akibatnya, produktivitas bisa menurun, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, deflasi yang berkelanjutan ini berpotensi mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di bawah 5% tahun ini. Angka ini tentu jauh dari target pemerintah dan bisa menjadi sinyal peringatan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Perlambatan pertumbuhan ini bisa berdampak luas, mulai dari penurunan pendapatan negara hingga terhambatnya program-program pembangunan.

Deflasi juga menciptakan iklim ketidakpastian yang membuat investor cenderung bersikap wait and see. Para investor menjadi ragu untuk melakukan ekspansi usaha atau investasi baru. Sikap ini bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, sebab investasi merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian. Tanpa adanya injeksi modal baru, sulit bagi ekonomi untuk berkembang.

Yang paling mengkhawatirkan, deflasi bisa meningkatkan risiko pengangguran. Ketika perusahaan mengurangi produksi sebagai respons terhadap penurunan harga dan permintaan, perusahaan mungkin terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja. Hal ini berarti ada potensi peningkatan jumlah pengangguran, yang bisa memiliki dampak sosial yang masif. Pengangguran tak hanya masalah ekonomi, tapi juga bisa memicu masalah sosial lainnya.

Polemik Interpretasi Data

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia telah memicu polemik di kalangan pemangku kebijakan dan para ahli ekonomi. Perbedaan interpretasi data ini bukan semata-mata perdebatan akademis, melainkan punya implikasi terhadap arah kebijakan ekonomi yang akan diambil pemerintah.

Di satu pihak, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tegas menyatakan bahwa tren deflasi yang terjadi bukan disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Pemerintah berargumen bahwa deflasi ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti penurunan harga komoditas pangan dan stabilisasi harga energi. Pandangan ini tentu membawa implikasi bahwa tidak diperlukan langkah-langkah drastis untuk menstimulus ekonomi.

Senada dengan pemerintah, BPS juga berhati-hati dalam menginterpretasikan data deflasi ini. BPS menyatakan bahwa diperlukan studi lebih lanjut untuk bisa mengaitkan fenomena deflasi dengan penurunan daya beli masyarakat. BPS menekankan pentingnya analisis komprehensif terhadap berbagai indikator ekonomi sebelum menarik kesimpulan tentang kondisi daya beli masyarakat.

Namun, di sisi lain, beberapa ekonom terkemuka memiliki pandangan yang berbeda. Para ekonom berpendapat bahwa deflasi yang terjadi saat ini mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi secara struktural. Argumen tersebut didasarkan pada analisis bahwa deflasi yang berkelanjutan, ditambah dengan penurunan penjualan barang-barang non-primer, menunjukkan adanya masalah mendasar dalam perekonomian Indonesia.

Perbedaan interpretasi ini bukan hal yang sepele. Jika pandangan pemerintah dan BPS yang diterima, maka kebijakan ekonomi mungkin akan lebih fokus pada stabilisasi harga dan peningkatan pasokan. Kendati, jika pendapat para ekonom yang diikuti, maka diperlukan kebijakan yang lebih agresif untuk menstimulus ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Polemik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akurasi data ekonomi yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi perekonomian negara.

Bagi kita sebagai masyarakat, perbedaan interpretasi ini menjadi pengingat akan pentingnya sikap kritis terhadap informasi ekonomi yang kita terima. Kita perlu memahami bahwa data ekonomi bisa diinterpretasikan secara berbeda, dan setiap interpretasi membawa implikasi kebijakan yang berbeda pula.

Upaya Mengatasi Dampak Deflasi

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia memprioritaskan respons cepat dan tepat dari pemerintah. Penurunan harga memang terdengar menguntungkan bagi konsumen, namun dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa jalan strategis yang diambil pemerintah untuk mengatasi dampak deflasi:

Pertama, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah berani dengan menurunkan suku bunga acuan. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2024, BI memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00%. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pinjaman dan investasi, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan belanja publik, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran kesehatan untuk 2024 ditetapkan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6% dari APBN, meningkat 8,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja publik ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketiga, pemerintah memperkuat program bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa program bantuan sosial yang akan disalurkan pada September 2024 antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan beras 10 kilogram. Program-program ini tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat prasejahtera di tengah tekanan deflasi.

Terakhir, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi (ekon.go.id, 12/7).

Strategi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi dampak deflasi. Meskipun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dengan tetap menjaga produktivitas dan konsumsi yang bertanggung jawab. Lewat usaha bersama, semoga Indonesia dapat segera keluar dari tekanan deflasi dan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Heru Wahyudidosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

Kekeringan ekstrem yang melanda sebagian besar Amerika Selatan secara drastis mengurangi aliran air Sungai Amazon di perbatasan Kolombia, Peru, dan Brasil, sehingga menghambat pasokan makanan dan mengancam kesehatan penduduk.

Ketinggian air Amazon, sungai terpanjang dan terbesar di dunia berdasarkan volume, turun 10 meter di Leticia, Kolombia, antara bulan Juni dan Agustus, kata Institut Hidrologi, Meteorologi, dan Studi Lingkungan Kolombia.

Surutnya air telah mengubah tepian sungai menjadi dinding tanah yang curam, sehingga tongkang yang memasok makanan, air minum, dan bahan bakar kepada 60.000 penduduk Leticia, tidak dapat berlabuh di kota itu.

Ketinggian air kini dalam posisi sangat rendah sehingga masyarakat membangun tangga kayu dari dermaga hingga ke air.

Wali Kota Leticia, Elquin Uni, mengatakan barang-barang kebutuhan pokok menjadi langka dan mahal karena kota itu terdampar.

Pada bulan Juli, balai kota Leticia mengumumkan "peringatan kuning" atas menurunnya permukaan air.

Pemimpin adat setempat, Crispin Angarita, mengatakan kepada AFP, bahwa dia belum pernah melihat Amazon pada tingkat terkuras seperti itu dalam setengah abad dan memperingatkan tentang ancaman terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian medis segera.

Karena tidak adanya transportasi sungai, "dibutuhkan waktu empat jam berjalan kaki untuk mencapai pusat layanan kesehatan," katanya.

Media massa Peru melaporkan bahwa kondisi kekeringan telah memungkinkan warga untuk berjalan melintasi Amazon dari kota Santa Rosa de Yavari di Peru, ke Leticia, Kolombia, yang biasanya dipisahkan oleh air sejauh 800 meter.

Angarita mengatakan, kekeringan juga mengancam penghidupan masyarakat di tepi sungai yang sebagian besar menggantungkan hidup pada hasil bumi jagung, padi, singkong, dan tanaman pangan lainnya.

Di Brasil, kekeringan terburuk dalam tujuh dekade memperparah musim kebakaran hutan terburuk dalam beberapa tahun, yang tidak hanya memengaruhi wilayah Amazon tetapi juga lahan basah Pantanal di barat daya.

Di Peru, Presiden Dina Boluarte, mengumumkan keadaan darurat pada hari Rabu terkait kebakaran mematikan yang terjadi di tiga daerah, termasuk di Amazonas, Brasil, yang juga terkait dengan kekeringan parah.

Meskipun September biasanya merupakan bulan terkering di wilayah Tiga Perbatasan, tahun 2024 membawa perubahan baru yang berbahaya, kata Santiago Duque dari Amazon Research Institute di Universitas Nasional Kolombia.

"Kita telah mengalami kekeringan ekstrem selama dua tahun dan tahun ini lebih buruk karena curah hujan lebih sedikit di awal tahun," katanya.

Duque menyalahkan maraknya penggundulan hutan di Amazon atas situasi ini, yang pada gilirannya mengurangi kelembapan dan curah hujan.

Penunjukan Bahlil pada pembentukan kabinet Indonesia Maju jilid 2 sebagai Menteri BKPM cukup mengejutkan, mengingat reputasi Kementerian BKPM sebelumnya diisi oleh sosok-sosok pengusaha cum investor skala global atau ekonom nomor wahid, sebut saja Gita Wirjarwan, Muhammad Luthfi, Chatib Basri hingga Thomas Lembong.

BKPM menjadi perwajahan depan bagi investasi di Indonesia, di mana melalui BKPM sorotan tentang kemudahan berusaha menjadi perhatian. Tugas BPKM bukan sekadar menerima berkas-berkas perizinan investasi lewat OSS saja, tetapi memastikan bridging antara investor dan kemudahan perizinan di kementerian teknis, pemerintah daerah hingga chaneling dengan para pelaku usaha di lapangan.

Tak disangka, di bawah kepemimpinan Bahlil, kinerja BKPM sangat menakjubkan, capaian-capain investasi progresif dapat diraih dan terus meningkat dari sepanjang lima tahun belakangan. Dengan capaian pada 2023 sebesari Rp 1.418,9 triliun, sang menteri sering berkelakar, "Yang dibutuhkan seorang Menteri BKPM bukan melulu kemampuan bahasa Inggris dan relasi globalnya, tetapi kecakapan mengelola sumber daya di akar rumput untuk memastikan investasi berjalan tanpa gangguan."

Nilai investasi tertinggi di Indonesia sejak lama ditempati Singapura, yang memang sebagai financial hub di Asia Tenggara, di mana mayoritas sumber dayanya tidak lain hasil dari financial engineering pengusaha-pengusaha Indonesia dan Asia Tenggara lainnya. Singapura mampu menjadi financial hub bukan karena potensi sumber daya alamnya atau aset alamiah domestik, melainkan karena integritas dalam penegakan hukum dan kepastian yang diberikan bagi para investor.

Maka sejatinya mengundang investasi kembali bukan soal memaksa atau merayu uang datang, tapi menjamin bahwa investasi dapat aman dan memiliki kepastian dalam jangka panjang. Hal inilah yang berusaha dikawal oleh pemerintah Presiden Joko Widodo, untuk memastikan investasi berbiaya murah dan bisnis dapat dieksekusi dalam tenggat waktu yang relatif singkat.

Indeks ease of doing business (EODB) memberikan gambaran tentang reputasi pemerintahan Presiden Joko Widodo di mata investor, di mana peringkatnya menanjak dari 144 pada 2015 ke 73 pada 2023. Kinerja ini luar biasa, meski bukan berarti PR sudah tuntas mengingat dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya Indonesia masih berada di peringkat keenam, di bawah Singapura (1), Malaysia (12), Thailand (21), Berunei (66), dan Viertnam (70). Namun bila dibandinkan dengan peringkat pada 2015, kenaikan Indonesia yang paling signifikan di kawasan.

Di balik gegap gempita hilirisasinikel

Salah satu prestasi investasi Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo jilid 2 adalah melesatnya investasi di sektor pertambangan dan smelter, khususnya yang terkait dengan nikel di kawasan Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, dua provinsi kaya sumber daya yang menjadi basis pertumbuhan industri hulu dan hilir mineral tersebut.

Kebijakan perdagangan nikel Indonesia sempat menjadi perhatian dunia, khususnya Uni Eropa yang membawanya ke sengketa di WTO, terkait larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban hilirisasi. Uni Eropa menganggap restriksi dagang tersebut sebagai kebijakan proteksionisme dagang yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, serta menghambat supply chain global yang adil.

Mayoritas investasi hilir nikel di Indonesia hampir dikuasai oleh investasi dari China, tentu pasar dominannya juga pasar China mengingat investasi dan teknologi hilir dikendalikan oleh permintaan pasar (market driven investment). Sedangkan, Uni Eropa memiliki kebijakan strick terhadap supply chain mineral yang harus mengacu standar-standar global, seperti IFC dan ICMM dengan kualitas pemurnian yang lebih tinggi, tentu harga yang ditawarkannya juga lebih tinggi.

Sayangnya, investor Uni Eropa tidak tertarik melakukan transfer teknologinya mengingat kapasitas smelter mereka cukup besar dan berusaha untuk menjaga nilai tambah domestiknya ketimbang harus berbagi teknologi. Sebaliknya, investor china berpikir relatif pragmatis; pengolahan paling rendah ditransfer dengan asumsi mereka akan mendapatkan komoditas ekslusif dengan suplai melimpah dan harga beli lebih murah.

Di lain sisi teknologi yang dimilikinya bisa ditransfer cuma-cuma dengan skema turn key project management, di mana operator dan teknisi ahlinya dibawa langsung dari negara asal, dengan alasan percepatan re-comisioning teknologi industri agar operasi bisa berjalan cepat. Skema ini sama sekali tidak mengunci klausul kewajiban penggunaan TKA China, tapi kembali lagi kebutuhan SDM-nya di-drive oleh investor dan jaringan bisnisnya yang sudah mapan.

Tentu tidak mudah mengelola teknologi hasil transfer kecuali oleh old user-nya sendiri. Janji transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja lokal dikerjakan dengan membuka peluang pekerjaan non skill ke pekerja lokal. Di Sulawesi Tenggara, misalnya, pembukaan tenaga kerja besar-besaran mewajibkan KTP lokal, meski praktiknya malah memicu jual beli KTP.

Sekali lagi, investasi tidak bisa ditundukkan dengan skenario administrasi semata; ada kebutuhan pragmatis jangka pendek untuk memenuhi segala multiplayer turunannya. Maka mengejar percepatan investasi akan berkonsekuensi pada matching skill yang juga tergagap-gagap.

Wajar bila pada akhirnya kritik tajam terhadap hilirisasi nikel ada pada dua aspek; pertama, hilirisasi nikel belum memberikan dampak langsung pada ekonomi non nikel; pertumbuhan sektor-sektor tradisional dan penunjang relatif stagnan. Kedua, sektor nikel lebih dinikmati hasilnya oleh pemerintah pusat melalui pajak dan royalti, ketimbang dirasakan langsung oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha, terlebih masyarakat lokal, karena hampir semua jejaring bisnis turunannya dikendalikan langsung oleh pemilik investasi yang telah memiliki jaringan dukungan solid.

Situasi ini sering memicu distrust dan tuduhan bahwa investasi China menginginkan take all benefit. Apakah benar? Tentu jawabannya relatif; secara pragmatis bisnis ingin bekerja nyaman dengan jejaring yang telah dimilikinya, mulai dari pengangkutan material, suplai mesin dan spare part, teknisi ahli, jaringan pasar, hingga sistem logistik ekspornya semuanya dilakukan oleh dan menuju ke satu pasar tunggal yang dominan yaitu China sehingga wajar penguasaha-penguasaha asal China lebih kompeten dibanding pelaku usaha domestik.

Kalaupun berinisiatif mengundang mitra baru, ya dengan prasyarat lebih kompetitif sementara pelaku usaha asal China juga terbiasa mengandalkan peran pemerintah yang kuat dan dominan di negaranya sehingga bisnis lebih leluasa bergerak di bawah kendali negara.

Maka untuk menjawab tantangan ini, diversifikasi pasar menjadi penting, tanpa diversifikasi pasar akan terjadi kerentanan bila terjadi kontraksi ekonomi di China akan berpengaruh besar pada dampak turunan di domestik mengingat dominasi suplai chain pada sindikasi keuangan tunggal. Hal inilah yang terus dikerjakan tanpa henti oleh tim investasi di bawah pemerintahan Joko Widodo yang tanpa lelah melobi pelaku usaha dari berbagai negara baik Jepang, Korea, Eropa, Timur Tengah hingga AS untuk mau berinvestasi pengolahan hilir di Indonesia, tapi ini bukan perkara mudah karena industri-industri lanjutan ini terbiasa menikmati suplai material murah dari china, dan mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi di negaranya.

Investor akan mau berinvestasi di Indonesia bila pasar domestik Indonesia cukup menjanjikan untuk pasar produk jadi mereka, dan ini menjadikan janji investasi seperti ayam dan telur yang tak kunjung ada solusinya.

Tantangan hilirisasimulti-komoditas

PR di nikel belum usai, tapi pemerintah tak mau menyerah dengan mengandalkan satu komoditas. Mimpi Indonesia dalam hilirisasi tercermin dalam blue print hilirisasi komoditas yang disusun BKPM pada 2023 lalu. Ambisi hilirisasi multi-komoditas dibuat secara komprehensif menyangkut komoditas mineral, batu bara, migas, perkebunan, pertanian, perikanan, hingga kehutanan.

Sekali lagi, ambisi hilirisasi sebagai game changer untuk naik ke tangga menuju negara maju tak bisa dielakkan --mustahil ada negara maju tanpa industri. Namun, Indonesia harus menerima takdirnya bahwa upaya akselerasi ekonomi berlangsung di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja; di tengah ketegangan pasar global yang mengarah pada proteksionisme dan perang dagang yanf masih terjadi; ditambah lesunya pertumbuhan ekonomi di pasar-pasar potensial seperti AS, Uni Eropa, dan Asia Timur akibat inflasi yang melambung sebagai dampak penarikan kembali uang beredar yang luar biasa besar selama penanganan pandemi Covid-19 sehingga pasar uang menjadi pasar yang labil diperkirakan dalam 4-5 tahun ke depan.

Maka, kerja hilirisasi kita membutuhkan kerja luar biasa ekstra, bukan hanya soal membereskan masalah-masalah domestik yang menghambat investasi tetapi juga harus lihai membaca peluang pasar yang amat sempit. Penempatan, Bahlil di Kementerian ESDM menjadi sorotan apakah keandalannya di BKPM yang memadukan keterlatihan organisasional sebagai kader pergerakan mahasiswa, HMI, dan kepiawaian skill bisnis di sektor SDA dan juga kepiawaian mengelola jejaring bisnis yang dilatihnya selama berkiprah di HIMPI, dan kini ditambah lagi power-nya dengan mengendalikan partai terbesar kedua di Indonesia, Partai Golkar.

Namun, mampukah semuanya itu menjadi bekal untuk mengatasi mangkraknya cita-cita awal pemerintahan Jokowi yang sudah 10 tahun masih jalan di tempat? Ada tiga PR besar yang harus segera diselesaikan untuk menciptakan kedaulatan energi, sekaligus menyelamatkan neraca pembayaran nasional dalam jangka panjang.

Pertama, hilirisasi migas dengan pengembangan kapasitas kilang domestik, mayoritas proyek kilang relatif stagnan dan berjalan lambat, belum kinerja industri hulu migas untuk mempercepat investasi skala jumbo di berbagai blok potensial, seperti Blok Masela, Indonesia Deep Water, Blok Agung, dan Blok Andaman. Defisit perdagangan minyak, khususnya BBM dan LPG menjadi momok bagi neraca pembayaran, sekaligus beban berat bagi APBN yang harus segera diatasi dengan menggenjot industri hulu dan hilir migas sekaligus.

Kedua, optimalisasi pemanfaatan gas alam baik pipa ataupun LNG untuk kebutuhan domestik, hal ini juga menjadi perhatian di mana DMO migas sering terhambat oleh infrastruktur distribusi yang masih relatif lamban perkembangannya, sementara sektor industri potensial juga butuh kepastian ketersediaan suplai energi sebelum mau masuk mengembangkan skala produksinya.

Terobosan besar yang dilakukan pemerintah Joko Widodo terkait distribusi gas dilakukan di ujung Sumatera dengan instalasi jalur pipa gas dari Arun hingga Medan yang berhasil menghidupkan jaringan industri di sekitarnya. Hal ini akan semakin menarik bila nantinya Blok Andaman benar-benar bisa beroperasi. Hilirisasi lain yang cukup prestisius berjalan di wilayah Luwuk dan Teluk Bintuni, sumber gas alam dan LNG dapat terus berkembang dan memasok industri-industri potensial di sekitarnya.

Tentu gas menjadi motor industri yang luar biasa sekaligus menjadi penyangga stabilitas sistem ketahanan energi nasional, produksi industri berat, kimia, hingga pupuk sangat bergantung pada eksistensi pasokan gas dan LNG sebagaimana yang kini kita saksikan di wilayah Bontang (Kalimantan Timur) dan Gresik (Jawa Timur).

Ketiga, yang paling penting untuk dikerjakan adalah melakukan hilirisasi batu bara. Di tengah isu perubahan iklim, pertambangan batu bara dianggap menjadi momok mengingat dampak lingkungan yang serius, jejak emisi karbon yang paling tinggi, hingga sistem distribusinya yang berbahaya bagi lingkungan sepanjang jalur distribusi dan penyimpanan (stockpill).

Maka hilirisasi batu bara untuk mengonversinya menjadi grey energy yang meski tetap tidak netral emisi tetapi lebih ramah lingkungan dan terkendali dampaknya perlu dilakukan. Potensi pengembangan batu bara menjadi DME untuk substitusi LPG telah lama dikaji dan diujicoba, namun belum ada upaya komersial yang dilakukan.

Eksploitasi batu bara per tahun di Indonesia mencapai 600 juta ton, angka yang mencengangkan di mana 60-70%-nya untuk tujuan ekspor. Seandainya ekspor batu bara dikendalikan, kita butuh alternatif devisa yang itu bisa diwujudkan jika batu bara dikonversi menjadi berbagai komoditas bernilai tinggi seperti DME atau bahkan dengan PLTU mulut tambang yang berorientasi memproduksi hidrogen.

Keduanya akan menjadi game changer bagi ketahanan dan kedaulatan energi nasional di masa depan asal pemerintah mampu membangun roadmap transisi yang serius, komprehensif, dan konsekuen, mengingat pembiayaan investasi industri energi sangat tinggi sehingga akan merugikan bila rencana strategisnya terus berubah-ubah. Upaya memasukan hidrogen dalam skenario Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) terus dikaji dan diharapkan nanti bisa disambut oleh kanal industri turunan.

Ketahanan energi inilah yang nantinya memungkinkan pula proses hilirisasi dan pengembangan produk-produk turunan mineral lainnya dapat dilakukan sebut saja bauksit menjadi alumina hinnga menjadi aluminium, atau timah, tembaga, dan besi kesemuanya merupakan proses peleburan dengan teknologi yang membutuhkan dukungan listrik dan gas yang stabil, begitu pula dengan eksistensi industri-industri turunannya.

Pada akhirnya, inilah ujian bukan hanya untuk Sang Menteri ESDM yang baru semata, tapi juga buat kabinet baru pemerintahan di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sudah tampak menyiapkan tim transisinya dan diberi ruang seluas-luasnya oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo untum menjalankan segala rencana percepatan tersebut. Kita sama-sama berharap langkah-langkah taktis hilirisasi akan segera terwujud dan memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan kebangkita ekonomi riil di daerah, serta dengan seksama mampu memberikan perhatian serius pada upaya pengendalian dampak lingkungan demi keberlanjutan ekonomi masa depan.

Hafidz Arfandipeneliti Sustainability Learning Center, Anggota HIMPI Jaya angkatan 2024

Penjualan motor asal India, TVS di Indonesia memang tak sebesar merek-merek asal Jepang. Namun, kendaraan mereka tetap menawarkan keunggulan yang patut dipertimbangkan, mulai dari harganya yang murah hingga bodinya yang 'badak'.

Line up motor TVS di Indonesia terbilang lengkap. Selain skuter matik, mereka juga memasarkan motor bebek, motor naked, motor retro, motor hobi, hingga motor listrik. Hampir seluruhnya dirakit secara completely knock down (CKD) di pabrik Karawang, Jawa Barat.

Ryan Rahadian selaku Head of Marketing TVS Indonesia mengatakan, ada dua model motor TVS yang sangat digandrungi konsumen Indonesia. Bahkan, keduanya menyumbang lebih dari separuh total penjualan TVS di Tanah Air.

"Kalau jagoannya ada dua, matiknya Callisto yang 110 dan 125 masih menjadi andalan. Kemudian yang kedua ada TVS Ronin. Dua backbone itu jadi yang sekarang jadi kesukaan konsumen domestik," ujar Ryan saat ditemui di sela-sela preskon IMOS 2024 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Motor TVS di Indonesia. Foto: TVS Motor Company Indonesia (TMCI)

Ryan juga mengurai total penjualan kedua motor tersebut di Indonesia. Menurutnya, kontribusi Callisto dan Ronin bisa menyumbang ratusan penjualan setiap bulan.

"Callisto sendiri di angka 100-120 unit sebulan, Ronin 80-100 unit (sebulan) average-nya. Konsentrasinya bukan di Jawa aja, tapi sudah tersebar ke Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Jadi sudah merata," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Ryan menjelaskan, pabrik TVS di Karawang tak hanya difungsikan untuk memenuhi kebutuhan domestik, melainkan juga ekspor. Bahkan, pengiriman ke luar negeri lebih diprioritaskan dengan perbandingan 60:40.

"Kita kirim motor kita ke Afrika, Amerika Latin dan ASEAN kayak Filipina, Vietnam dan Laos. Afrikanya kayak Burkina Faso, Azerbaijan dan lain-lain. Kalau Amerika Latin ada Kolombia dan Argentina," kata dia.

Berikut Harga Motor TVS di Indonesia

Matik

• TVS Dazz - Rp 14,9 juta
• TVS Callisto 110 - Rp 19,5 juta
• TVS Callisto 110 Limited - Rp 19,9 juta
• TVS Callisto 110 Intelligo - Rp 20,7 juta
• TVS Callisto 125 - Rp 21,7 juta
• TVS Callisto 125 Premium - Rp 22,3 juta
• TVS Ntorq 125 - Rp 22,4 juta
• TVS Ntorq 125 XP - Rp 22,5 juta

Bebek

• TVS XL100 - Rp 14,7 juta
• TVS Neo XR - Rp 15,8 juta
• TVS Rockz - Rp 16,9 juta
• Naked
• TVS Max 125 Sport - Rp 15,9 juta
• TVS Max 125 Semi-Trail - Rp 16,3 juta
• TVS Ronin SS - Rp 35,5 juta
• TVS Ronin TD - Rp 39,5 juta
• TVS Ronin Nimbus - Rp 41 juta

Listrik

• TVS iCube S - Rp 52,9 juta.

Penampakan Motor Berbahan Bakar CNG dari India

Penampakan Motor Berbahan Bakar CNG dari India

Delapan tentara Kolombia tewas ketika helikopter yang membawa mereka dalam misi kemanusiaan jatuh di dekat perbatasan Venezuela Minggu (29/9) dini hari.

Dikutip dari AFP, delapan orang tersebut sedang menjalankan misi di wilayah Vichada, tulis Presiden Kolombia Gustavo Petro di X.

Angkatan Udara mengatakan, helikopter itu ditemukan setelah pencarian di daerah pedesaan di Cumaribo.

Gambar yang disebarkan oleh media Kolombia menunjukkan puing-puing pesawat yang terbakar di tengah padang rumput.

Peristiwa ini bukan kecelakaan pesawat militer pertama tahun ini di Kolombia.

Pada bulan April, sembilan tentara tewas ketika helikopter yang mereka tumpangi jatuh di utara negara itu; dan pada bulan Februari, empat orang lainnya tewas ketika helikopter Black Hawk jatuh dalam perjalanan menuju pangkalan udara di perbatasan dengan Panama.

Lima petugas polisi juga tewas pada bulan Februari dalam kecelakaan helikopter di Antioquia.

Kelompok bersenjata tengah bertempur memperebutkan wilayah dan kekuasaan di antara mereka sendiri dan dengan militer di beberapa wilayah Kolombia, tetapi mereka tidak disalahkan atas kecelakaan sebelumnya. Beberapa analis menuding kerusakan peralatan militer sebagai kemungkinan penyebabnya.

Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur memutuskan menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi sebesar 6 persen pada 18 September 2024. Langkah Bank Sentral tersebut sepertinya telah memperkirakan langkah yang akan ditempuh Federal Reserve. Keesokan harinya pada 19 September, Federal Reserve menurunkan suku bunga sebesar 50 bps. Mengamati selang beberapa hari sejak kedua kebijakan tersebut secara langsung mulai mempengaruhi beberapa indikator ekonomi dan keuangan.

Pelaku bisnis dan masyarakat mulai lebih tertarik melakukan pinjaman yang dapat meningkatkan uang beredar, likuiditas, dan permintaan terhadap barang dan jasa. Dalam teori Keynesian, penurunan suku bunga berpengaruh peningkatan investasi dan konsumsi. Kondisi tersebut akan lebih meningkatkan pertumbuhan kredit yang hingga Agustus mencapai 11,40 persen (yoy).

Pertumbuhan kredit didorong oleh kredit modal kerja, yang tumbuh sebesar 10,75 persen, kredit investasi sebesar 13,08 persen, dan kredit konsumsi sebesar 10,83 persen. Selain itu, kredit syariah tumbuh sebesar 11,61 persen, dan kredit UMKM meningkat sebesar 4,42 persen. Namun likuiditas masih mengalami tren penurunan yang secara rata-rata harian dari minggu ketiga September pada level Rp 52,0 triliun menjadi sebesar Rp 33,0 triliun pada minggu keempat ini.

BI melalui operasi moneter masih menjaga inflasi dan kontraksi sehingga masih pada posisi sangat tinggi yang 20 September di level Rp 952,0 triliun. Kebijakan untuk menjaga dampak penurunan suku bunga bisa mendorong permintaan agregat, yang berpotensi meningkatkan inflasi yang memacu kenaikan pengangguran (Philips Curve).

Sektor properti kembali mengalami penguatan sejak awal Juli 2024 ditunjukkan dengan IDX Property yang mengalami kenaikan sebesar 31,24 persen dan pekan lalu mengalami kenaikan sebesar 2,45 persen atau rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,82 persen. Harga komoditas minyak, batu bara, minyak bumi, dan emas juga mengalami kenaikan.

Dari sisi investor mencari alternatif yang berisiko dan return yang lebih tinggi dalam bentuk saham dan properti/aset. Pengaruh langsung penurunan suku bunga terlihat pada investasi obligasi atau pendapatan tetap yang mengalami penurunan yield obligasi 10Y menjadi sebesar 10,6 bps dan secara rata-rata turun sebesar 1,62 persen. Sementara dari pasar saham mengalami penguatan IHSG dalam dua hari terakhir. Indeks ditutup naik tipis 0,04% ke posisi 7.778,49 pada 24 September. Nilai transaksi perdagangan sebesar Rp 16,58 triliun, dengan volume perdagangan sebesar 22,00 miliar saham dengan frekuensi lebih dari 1,4 juta kali.

Hal yang perlu dicatat suku bunga yang rendah umumnya akan mendorong kenaikan harga aset karena penurunan discount rate dalam valuasi aset (teori asset pricing) dan bisa menciptakan asset bubble di berbagai sektor, terutama di pasar saham dan properti. Aliran dana asing ke pasar modal masih positif. Tetapi nilai pembelian bersih atau net foreign buy menciut menjadi hanya Rp 11,97 miliar di seluruh pasar, dari yang sebelumnya mencapai triliunan rupiah. Pembelian bersih di pasar reguler sebesar Rp 360,94 miliar. Di samping itu, investor asing juga tercatat melakukan penjualan bersih sebesar Rp 348,97 miliar di pasar negosiasi dan tunai.

Penurunan suku bunga BI-Rate berpotensi memperlemah nilai tukar rupiah karena mengurangi daya tarik aset dalam mata uang rupiah bagi investor asing. Namun, jika penurunan ini berkoordinasi dengan kebijakan global yang serupa (seperti FFR), dampaknya mungkin lebih moderat. Nilai tukar USD/IDR menurun di bawah pada level Rp 15.200 dari sebelumnya yang sebesar Rp 15.400 pada saat sebelum pemangkasan suku bunga. Dalam Mundell-Fleming Trilemma, negara harus memilih di antara tiga tujuan kebijakan: kebijakan moneter independen, kestabilan nilai tukar, dan aliran modal bebas.

Peningkatan pemberian kredit tanpa diimbangi dengan manajemen risiko yang baik dapat memicu kenaikan kredit bermasalah (non-performing loans/NPL), terutama di sektor usaha yang lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dalam teori banking, penurunan suku bunga berpotensi mempersempit margin bunga bersih (netinterest margin) bank, yang bisa berdampak pada profitabilitas perbankan.

Di sisi lain, permintaan kredit mungkin meningkat, tetapi bank juga menghadapi risiko kredit macet lebih tinggi. Pengawasan ketat terhadap pemberian kredit di sektor-sektor tertentu perlu dilakukan untuk menghindari lonjakan NPL. BI dan OJK harus mendorong perbankan untuk melakukan uji kelayakan yang lebih ketat dalam memberikan kredit, khususnya kepada sektor-sektor yang rentan.

Dengan suku bunga yang lebih rendah, sektor-sektor produktif seperti manufaktur, pertanian, dan UMKM dapat didorong untuk meningkatkan produksi melalui akses kredit yang lebih murah. Pemerintah juga perlu memberikan insentif pajak dan kemudahan regulasi untuk mendorong investasi di sektor-sektor ini.

Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting. Pemerintah harus memperkuat stimulus fiskal untuk mendukung penyerapan belanja negara, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang dapat menciptakan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian. Untuk menghindari kenaikan inflasi yang lebih awal dan cepat, BI dan pemerintah perlu memantau kondisi harga barang dan jasa serta mengatur kebijakan fiskal yang bersinergi. Penguatan pasokan pangan dan energi domestik bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga.

Edy Sutriono, S.E, M.M, M.S.EProgram Doktoral Universitas Brawijaya

Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir. Apabila merujuk kepada klasifikasi kelompok sosial berdasarkan garis kemiskinan yang disusun oleh BPS, terdapat lima kelas, yaitu miskin (di bawah gari kemiskinan), rentan miskin (1 – 1,5 kali garis kemiskinan), calon kelas menengah (1,5 – 3,5 kali garis kemiskinan), kelas menengah (3,5 – 17 kali garis kemiskinan), dan kelas atas (lebih dari 17 kali garis kemiskinan).

Calon kelas menengah adalah kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya bertambah 8,65 juta hingga menyentuh 137,5 juta orang, atau setara 49,2% dari total populasi. Kelompok terbesar kedua adalah kelompok rentan miskin. Selama lima tahun terakhir, jumlah warga rentan miskin bertambah 12,72 juta orang. Per 2024, angkanya mencapai 67,69 juta, atau 24,23% dari total populasi.

Pada saat jumlah warga calon kelas menengah dan rentan miskin terus bertambah, penduduk kelas menengah justru kian menyusut. Sepanjang 2019-2024, warga kelas menengah berkurang 9,48 juta orang menjadi hanya 47,85 juta. Kini, proporsinya hanya 17,13% dari total populasi, turun dari 21,45% pada lima tahun silam. Padahal, proporsi kelas menengah diharapkan mencapai sekitar 70% dari total populasi pada 2045.

LPEM FEB UI dalam laporan 'Indonesia Economic Outlook 2024 for Q3 2024' menyebut bahwa kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara, dengan andil 50,7 persen dari penerimaan pajak. Sedangkan calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen. Apabila daya beli kelas menengah menurun, kontribusi pajak akan semakin berkurang dan berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah.

Pemerintah menyalahkan Covid-19 sebagai penyebab turunnya kelas menengah ini. Namun beberapa pengamat membantah pendapat ini. Menurut hasil riset LPEM UI, tren penurunan jumlah kelas menengah telah terjadi sejak 2018 sebelum pandemi Covid-19 merebak dan memorak-porandakan ekonomi Indonesia.

Faktor Penyebab

Terdapat beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab turunnya kelas menengah di Indonesia. Pertama, deindustrialisasi prematur. Deindustrialisasi di Indonesia merujuk pada fenomena penurunan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penurunan pangsa tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur. Ini biasanya ditandai dengan perlambatan atau penurunan aktivitas manufaktur, yang menyebabkan sektor tersebut kehilangan peran dominannya dalam perekonomian.

Kedua, Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan sejak April 2022 dinilai turut berkontribusi pada penurunan kelas menengah di Indonesia melalui beberapa mekanisme yang berdampak langsung pada daya beli, konsumsi, dan stabilitas ekonomi kelompok ini. Kenaikan PPN memperberat beban pajak relatif lebih besar pada kelas menengah, mengurangi disposable income (pendapatan yang dapat dibelanjakan) mereka dan menekan konsumsi domestik, yang menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12% dinilai akan semakin menghantam kelas menengah di Indonesia. Kenaikan PPN meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Kelas menengah, yang biasanya memiliki pengeluaran tetap untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan lainnya, akan merasakan tekanan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan ini. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebaiknya meninjau kembali usulan kenaikan tarif PPN 12% pada 2025.

Ketiga, ketidakpastian ekonomi global, seperti resesi, krisis keuangan, atau pandemi, dapat berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Ketika ekonomi melambat, kelas menengah sering menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena ketergantungan mereka pada pekerjaan dengan gaji tetap dan tabungan yang terbatas. Krisis ekonomi juga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan berkurangnya kesempatan untuk meningkatkan standar hidup.

Keempat, beban utang yang tinggi. Kelas menengah sering bergantung pada kredit dan pinjaman untuk membiayai perumahan, kendaraan, pendidikan, dan konsumsi lainnya. Ketika kondisi ekonomi memburuk, suku bunga meningkat, atau pendapatan menurun, beban utang ini bisa menjadi tekanan finansial yang berat. Ketergantungan pada utang untuk mempertahankan gaya hidup meningkatkan risiko finansial dan dapat menyebabkan kelas menengah terjerumus ke dalam kesulitan ekonomi.

Kelima, kurangnya lapangan kerja di sektor formal bagi kelas menengah. Banyak pekerja di sektor formal yang beralih ke sektor informal, terutama pascapandemi Covid-19. Kemudian banyak juga angkatan kerja baru yang langsung masuk ke sektor informal karena minimnya pekerjaan di sektor formal. Padahal, sektor informal cenderung tidak layak karena tak mendapatkan pendapatan yang memadai dan tak memiliki jaminan sosial.

Strategi Pemerintah

Lalu, apa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru kelak untuk menahan semakin turunnya kelas menengah ini? Strategi pertama tentu mengevaluasi berbagai kebijakan yang berpotensi mengancam semakin turunnya kelas menengah ini seperti kenaikan PPN, perubahan skema tarif KRL berbasis NIK, sampai dengan beban tambahan lainnya seperti kewajiban iuran Tapera dan kewajiban asuransi kendaraan pihak ketiga.

Strategi kedua meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan. Pemerintah dapat menyediakan lebih banyak subsidi pendidikan dan beasiswa bagi kelas menengah untuk memastikan akses yang lebih luas ke pendidikan berkualitas. Penerapan UKT seringkali menjadi jebakan bagi kelas menengah, karena kelas menengah ini mendapatkan beban yang lebih tinggi.

Strategi ketiga memperkuat jarring pengaman sosial dan layanan publik. Jaring pengaman sosial yang kuat dapat membantu kelas menengah menghadapi ketidakpastian ekonomi dan risiko sosial lainnya. Memperluas akses ke asuransi kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi kelas menengah dapat mengurangi beban finansial mereka. Memastikan program bantuan sosial tidak hanya mencakup kelompok miskin tetapi juga kelompok rentan dari kelas menengah yang menghadapi kesulitan ekonomi.

Strategi keempat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dari kelas menengah. Pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor yang memiliki potensi tinggi untuk menyerap tenaga kerja, seperti industri kreatif, teknologi informasi, dan pariwisata. Pemerintah pun dapat memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar. UMKM sering menjadi tulang punggung bagi kelas menengah dan perlu didukung agar dapat berkembang.

Strategi kelima melakukan diversifikasi ekonomi dan inovasi. Diversifikasi ekonomi diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan. Pemerintah dapat mendorong pengembangan sektor baru seperti energi terbarukan, agrikultur berkelanjutan, dan industri kreatif.

Penurunan kelas menengah di Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang saling berinteraksi. Dari ketidakpastian ekonomi hingga kebijakan yang kurang mendukung, tantangan yang dihadapi kelas menengah memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif. Kebijakan yang fokus pada stabilitas ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan perlindungan sosial yang memadai sangat penting untuk mendukung kelas menengah agar tetap stabil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mohammad Nur Rianto Al ArifGuru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia

Saksikan Live DetikSore:

Di tengah proses kontestasi Pemilihan Kepada Daerah yang cukup menyita banyak perhatian dan dinamika di berbagai daerah, beberapa pemberitaan media massa menyampaikan pemerintah akan melaksanakan pembatasan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite pada awal Oktober 2024 sebagai upaya mewujudkan subsidi BBM tepat sasaran.

Subsidi BBM telah menjadi salah satu isu yang paling kompleks dan kontroversial di Indonesia karena mempengaruhi segala aspek kehidupan di masyarakat. Meskipun bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, subsidi BBM juga memakan porsi besar dari anggaran negara, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk sektor-sektor strategis lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Secara umum, kebutuhan energi Indonesia pada 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan 2022. Berdasarkan Statistik dan Ekonomi 2023 yang dirilis Kementerian ESDM 2024, konsumsi energi Indonesia pada 2023 sebesar 1,22 juta barel setara minyak. Kebutuhan energi tersebut mencakup antara lain BBM, gas, dan batu bara.

Langkah pemerintah terkait subsidi energi dengan mendepankan kepastian hukum merevisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM upaya pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak adalah bentuk pengaturan yang cukup progresif dinanti sejak lama dan harus cepat diselesaikan dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan mengedepankan keadilan antar generasi.

Tetapi, merevisi Perpres tersebut hanya sebatas pengaturan wilayah hilir migas di Indonesia. Sebenarnya, dalam tata kelola migas dan permasalahannya, yang menjadi pekerjaan rumah utama adalah di wilayah hulu. Kenapa wilayah hulu migas? Karena dari hulu migas itulah terdapat permasalahan lifting migas yang terus turun dari tahun ke tahun. Mengakibatkan negara harus menanggung beban impor dan subsidi BBM untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Padahal, kita tahu bersama bumi Indonesia dianugerahi berlimpahnya sumber daya alam. Terbukti sejak masa kolonial sebelum Indonesia merdeka banyak perusahaan swasta asing mengeruk isi bumi kita, terutama migas. Walaupun Blok Rokan dan Blok Mahakam yang diketahui adalah wilayah kerja migas yang memiliki potensi cukup melimpah sudah kembali ke pangkuan ibu pertiwi, sampai sekarang produksinya untuk memenuhi kebutuhan nasional masih jauh dari yang targetkan oleh pemerintah yaitu satu juta barel per hari.

Kondisi tata kelola migas kita saat ini harus dicarikan solusi yang tepat. Apabila tidak dipikirkan secara serius, maka kita sebagai bangsa dan negara akan terus selalu menghadapi permasalahan tata kelola migas yang cenderung lebih rumit dari tahun ke tahun entah siapapun pemimpin maupun pembuat kebijakan ke depan.

KonsepPetroleum Fund

Dalam upaya untuk mencari solusi atas permasalahan tata kelola migas yang lebih berkelanjutan, konsep petroleum fund muncul sebagai salah satu alternatif yang patut dipertimbangkan. Petroleum fund adalah mekanisme pengelolaan dana yang berasal dari pendapatan minyak dan gas bumi, yang dialokasikan secara khusus untuk mengatasi kebutuhan jangka panjang, termasuk stabilisasi ekonomi dan pembiayaan proyek-proyek pembangunan.

Filosofi petroleum fund sebenarnya sederhana, migas adalah milik generasi seluruh generasi, termasuk generasi yang akan datang. Sebagai bentuk keadilan, generasi pengguna hari ini harus mengalokasikan anggaran pengganti untuk melayani kebutuhan generasi yang akan datang.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya migas, memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini. Namun, tanpa manajemen yang tepat, pendapatan tersebut bisa habis hanya untuk subsidi yang sifatnya konsumtif, tanpa memberikan dampak jangka panjang yang signifikan di tengah komitmen internasional mendepankan energi alternatif dengan bentuk konservasi.

Konsep Konservasi dalam pengertian memelihara, melestarikan, dan menjaga sumber daya alam dan cadangan migas sehingga keberadaannya dapat dipertahankan sepanjang mungkin. Konservasi mengandaikan kegiatan pencarian terus-menerus sehingga, idealnya, jumlah cadangan yang dibentuk selalu lebih besar daripada cadangan yang dipakai. Mencari dan kemudian mengkonversi dari sumber daya ke cadangan perlu dana besar.

Karena itu, perlu dukungan anggaran khusus yang disebut dengan petroleum fund. Dana ini adalah kas khusus yang disiapkan pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan eksplorasi migas, pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBET), dan pembangunan infrastruktur energi.

Petroleum fund selama ini tidak ada karena penerimaan negara, baik yang bersumber dari penjualan migas bagian negara maupun deviden yang disetorkan Pertamina, langsung masuk ke APBN dan dibagi habis untuk mengisi pos-pos pembangunan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, perlu diatur penyediaan petroleum fund, yang dapat diambil dan disisihkan dari jumlah persentase tertentu penerimaan negara, keuntungan bersih kontraktor, dana stabilisasi, dana ketahanan energi, dan/atau pajak konsumsi bahan bakar fosil oleh masyarakat.

Secara umum, terdapat terdapat dua bentuk petroleum fund yang diterapkan di berbagai negara. Pertama, petroleum fund yang berasal dari revenue, terutama di negara-negara produsen. Kedua, petroleum fund sebagai dana stabilisasi yang berasal dari pajak dan tabungan selisih harga di negara-negara importir. Melihat beberapa negara net importir migas, petroleum fund dibentuk sebagai dana stabilisasi untuk menekan volatilitas harga BBM agar tidak mengganggu perekonomian.

Sampai saat ini memang tidak ada rujukan baku tentang seberapa besar pendapatan negara dari migas yang disisihkan untuk mengisi kantong petroleum fund. Norwegia, misalnya, memasukkan seluruh pendapatan migas ke dalam petroleum fund. Di Norwegia, dana ini dikelola secara bersama oleh Parlemen (Stortinget), Kementerian Keuangan, dan Bank Sentral (Norges Bank) dengan pembagian kewenangan yang jelas.

Stortinget membuat regulasi bersifat umum terkait dana migas dan menjalankan fungsi pengawasan non finansial. Kementerian Keuangan sebagai pemilik dana menyusun kerangka pengelolaan, tujuan, dan strategi investasi jangka panjang. Bank Sentral sebagai manajer operasional melakukan pencatatan, penjurnalan, pelaporan, dan audit berkala.

Norges Bank hanya boleh mengeluarkan petroleum fund atas perintah tertulis Menteri Keuangan. Petroleum fund digunakan antara lain untuk transfer tahunan ke kas negara sesuai dengan resolusi dari Stortinget. Pemanfaatan lain petroleum fund harus atas persetujuan parlemen. Jumlah petroleum fund Norwegia kini mencapai US$ 850 miliar, terbesar di dunia.

Mengadopsi Konsep Spesifik

Terlepas dari teori dan praktik petroleum fund yang berlaku di berbagai belahan dunia, Indonesia dapat mengadopsi konsep yang spesifik, disesuaikan dengan konteks sebagai negara produsen yang kini telah beralih menjadi net importir migas.

Pendapatan kegiatan usaha migas selama ini habis dalam satu tahun anggaran untuk memasok anggaran negara, termasuk subsidi BBM. Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk menambah bobot dan geologis sehingga tender wilayah seringkali sepi peminat karena kualitas data yang mentah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) pasal 27 telah menetapkan keharusan pemerintah menghimpun petroleum fund yang dibentuk dari premi pengurasan energi fosil dan digunakan untuk kegiatan eksplorasi migas dan pengembangan EBET, peningkatan kemampuan SDM, penelitian dan pengembangan, serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Alokasi penggunaan petroleum fund bisa diperluas sebagai dana stabilisasi harga BBM untuk mencegah valtilitas harga. Dengan demikian, petroleum fund di sektor hulu diperuntukkan untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan litbang, di sektor hilir untuk membangun infrastruktur energi, termasuk kilang dan storage untuk meningkatkan cadangan minyak, dan sebagai dana stabilisasi harga BBM.

Konsep petroleum fund yang perlu diadopsi ke dalam RUU Migas tidak harus mengikuti formula Sovereign Wealth Fund (SWF) yang menempatkan dana kegiatan usaha migas sebagai dana abadi yang tidak boleh diperuntukkan untuk menunjang kegiatan migas. Konsep petroleum fund dalam konteks Indonesia adalah premi pengurasan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Premi pengurasan adalah biaya kesempatan (opportunity cost) yang harus dibayar karena pengurasan sumber daya alam tak terbarui saat ini menyebabkan berkurangnya cadangan dan kesempatan bagi generasi mendatang untuk memanfaatkannya.

Prinsipnya, wilayah kerja migas yang dikuras dan dipakai harus diganti, paling tidak, dalam jumlah yang sama sebagai cadangan pengganti. Karena itu, instrumen dalam pengaturan sektor hulu migas perlu menerapkan 'Comand and Control' (CAC) untuk memberikan kejelasan dalam melakukan perilaku terhadap pelanggar petroleum fund untuk dilakukan identifikasi dan dikenakan sanksi atas ketidakpatuhan.

Instrumen CAC tersebut dapat dikatakan bertumpu pada pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan regulasi yang telah dibuat. Instrumen ini dijalankan dengan pemerintah membuat regulasi, melakukan pengawasan atas implementasi regulasi, serta memberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang ada di dalam regulasi.

Maka, untuk mengatasi permasalahan subsidi BBM yang tak kunjung rampung dari tahun ke tahun dan diketahui berasal dari permasalahan di wilayah hulu migas, perlu upaya serius berpikir jangka panjang dengan mendepankan keadilan antargenerasi. Dengan memasukkan instrumen CAC dalam pengaturan migas, pelaksanaan petroleumfund dapat menjadi pilihan kebijakan demi mengatasi masalah di hulu migas.

Rifqi Nuril HudaDirektur Eksekutif Institute of Energy and Development Studies (IEDS), mahasiswa Pascasarjana Hukum Sumber Daya Alam Universitas Indonesia, Ketua Umum Akar Desa Indonesia, Wakil Bendahara Umum DPP GMNI

Belanda menang 3-0 lewat adu penalti lawan Kolombia pada pertandingan perempat final Piala Dunia Wanita U-20 FIFA 2024 di Stadion Pascual Guerrero di Cali, Kolombia, Minggu (15/9/2024).

Sebelum terjadi adu penalti, Belanda ditahan dengan skor 2-2 oleh tim tuan rumah. Kolombia menjebol terlebih dahulu di menit 14 dan 63 oleh Karla Torres.

Sedangkan gol dari Belanda diciptakan oleh Fleur Stoit di menit 37 dan Inske Weiman di menit 85.

Atas hasil pertandingan tersebut, Belanda melaju ke babak selanjutnya dan menyingkirkan tuan rumah Kolombia dari perempat final Piala Dunia Wanita U-20 FIFA 2024.

Kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan setiap tahun adalah momen berharga untuk merefleksikan perjalanan panjang bangsa dalam meraih kebebasan dan kemandirian. Namun, kemerdekaan sejati tidak hanya terbatas pada aspek politik, melainkan mencakup kemampuan untuk mandiri di berbagai bidang, termasuk energi.

Dalam era modern ini, ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas dan dampak lingkungan yang ditimbulkannya telah mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Perusahaan energi nasional seperti Pertamina memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian energi Indonesia, sejalan dengan semangat kemerdekaan 'Energi Baru untuk Indonesia Maju'. Pertamina dengan tegas menunjukkan komitmennya untuk menjadi pionir dalam transisi energi di tanah air.

Upacara 17 Agustus 2024 PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap (Foto: Pertamina)

Dalam konteks ini, kehadiran Green Refinery Cilacap menjadi angin segar dan tonggak penting dalam sejarah energi Indonesia. Sebagai bagian dari Subholding Refinery & Petrochemical PT Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap tidak hanya sekadar memproduksi bahan bakar konvensional tetapi juga berperan sebagai salah satu pionir dalam transisi energi di Indonesia.

Kilang ini mampu memproduksi berbagai produk ramah lingkungan seperti menghadirkan HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) yaitu Pertamina Renewable Diesel (Pertamina RD), bionafta, dan bioavtur atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku minyak inti kelapa sawit yang telah melalui proses Refined, Bleached, and Deodorized (RBD).

Produk-produk ini diolah bersama dengan avtur fosil melalui metode co-processing, menjadikan Green Refinery Cilacap sebagai jawaban atas tantangan global akan produk yang lebih berkelanjutan.

Kemerdekaan energi adalah aspek penting dari visi Indonesia Maju, dan Green Refinery Cilacap berkontribusi signifikan dalam upaya ini. Salah satu target ambisius pemerintah Indonesia adalah mencapai bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Green Refinery Cilacap, dengan segala kapabilitasnya, menjadi pilar penting dalam mencapai target tersebut.

Green Refinery Cilacap PT Kilang Pertamina Internasional Foto: Pertamina

Produk-produk yang dihasilkan oleh kilang ini tidak hanya memiliki kualitas yang sangat baik tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi mesin. Selain itu, produksi bioavtur dari Green Refinery Cilacap juga mendukung pertumbuhan industri penerbangan yang lebih berkelanjutan, sebuah sektor yang semakin penting dalam konteks global.

Green Refinery Cilacap bukan hanya sekadar sebuah pabrik, melainkan sebuah ekosistem inovasi yang terus berkembang. Kilang ini menjadi tempat pengembangan teknologi baru, pusat penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga pelaku usaha, terus dilakukan untuk mendorong inovasi dan pengembangan produk-produk baru yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, Green Refinery Cilacap bukan hanya berfungsi sebagai kilang energi tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi energi di Indonesia.

Produk Green Refinery Foto: Pertamina

Dampak keberadaan Green Refinery Cilacap tidak hanya dirasakan di sektor energi tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi berbagai sektor lainnya:

1. Pertanian: Permintaan tinggi akan bahan baku nabati untuk produksi biofuel mendorong pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan. Petani dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui penjualan hasil panen mereka kepada industri biofuel. Ini tidak hanya memperkuat ekonomi pedesaan tetapi juga mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan.

2. Industri: Industri otomotif dan penerbangan mulai beralih ke penggunaan bahan bakar nabati, yang mendorong inovasi dalam desain mesin dan kendaraan. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat produksi kendaraan dan mesin yang lebih ramah lingkungan, mendukung visi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri energi terbarukan.

3. Lingkungan: Pengurangan emisi gas rumah kaca berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim global. Selain itu, penggunaan bahan baku yang terbarukan membantu menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ini penting bagi Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. serta mewujudkan komitmen Pertamina dan pemerintah menuju NZE (Net Zero Emission).

4. Ekonomi: Investasi dalam pengembangan energi terbarukan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Green Refinery Cilacap berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana manfaat dari pembangunan ekonomi dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Perwira PT Kilang Pertamina Pertamina Internasional Unit Cilacap Foto: Pertamina

Perwira Pertamina memainkan peran krusial dalam keberhasilan Green Refinery Cilacap. Mereka adalah ujung tombak dalam menciptakan hingga mengimplementasikan teknologi baru, memastikan operasional kilang berjalan efisien, dan menjaga kualitas produk.

Selain itu, perwira Pertamina juga berperan dalam menjalin hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan mitra bisnis. Mereka adalah agen perubahan yang memastikan bahwa Pertamina tidak hanya berkontribusi pada ekonomi nasional tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Meskipun Green Refinery Cilacap telah memberikan kontribusi yang signifikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa depan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Stabilitas Harga Bahan Baku: Fluktuasi harga bahan baku nabati dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas. Untuk itu, perlu adanya strategi mitigasi risiko yang solid dan kebijakan pemerintah yang mendukung stabilitas harga bahan baku.

2. Infrastruktur: Pengembangan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendistribusikan produk-produk biofuel ke seluruh wilayah Indonesia. Ini memerlukan investasi besar dalam jaringan transportasi dan logistik, serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk mengoperasikan teknologi yang semakin kompleks. Pertamina perlu terus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan teknologi masa depan.

Namun, tantangan-tantangan ini juga membuka peluang besar. Dengan dukungan pemerintah, investasi yang konsisten, dan inovasi yang terus-menerus, Green Refinery Cilacap dapat menjadi model bagi pengembangan kilang hijau lainnya di Indonesia. Ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional tetapi juga menempatkan Indonesia di garis depan dalam transisi energi global.

Green Refinery Cilacap adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi global. Dengan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan, inovasi, dan kemandirian energi, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pertamina, melalui Green Refinery Cilacap, telah menunjukkan bahwa kemerdekaan energi adalah bagian integral dari visi Indonesia Maju, dan bahwa kita dapat mencapai kemandirian tersebut dengan mengedepankan inovasi, kerjasama, dan komitmen terhadap keberlanjutan.

Fauzan Desta, Perwira Pertamina, RFCC, Digital Creator, Master Students in Technology Management