JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI mengesahkan susunan keanggotaan Komisi VI untuk periode 2024-2029 dalam rapat paripurna, Selasa (22/10/2024) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Komisi VI DPR RI ini akan bertanggung jawab atas bidang-bidang yang mencakup perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta BUMN.

"Apakah nama-nama keanggotaan fraksi-fraksi pada AKD sebagaimana yang telah ditayangkan dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat, Selasa.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Adapun mitra kerja Komisi VI, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Berikut adalah susunan lengkap anggota Komisi VI:

*Komisi VI (Bidang Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN)*

PDI-P: Adisatrya Suryo Sulisto, Mufti Aimah Nurul Anam, Darmadi Durianto, Rieke Diah Pitaloka, I. G. Ngurah Kesuma Kelakan, Sadarestuwati, Ida Nurlaela Wirardinata, Budi Sulistyono, GM Totok Hedisantosa

Golkar: A. M. Nurdin Halid, GDE Sumarjaya Linggih, Ahmad Labib, Sarifah Suraidah, Doni Akbar, Firnando H. Ganinduto, Rizki Faisal, M. Sarmuji

Gerindra: Andre Rosiade, Khilmi, Muhammad Husein Fadlulloh, Mulan Jameela, Kawendra Lukistian, Untuk Basro

Nasdem: Rachmat Gobel, Asep Wahyuwijaya, I Nengah Senantara, Randi Zulmariadi, Rudi Hartono Bangun, Suhardi

PKB: Anggia Erma Rini, Rivqy Abdul Halim, Nasim Khan, Ida Fauziyah, Imas Aan Ubudiah

PKS: Amin AK, Rizal Bawazier, Ghufran, Ismail

PAN: Eko Hendro Purnomo, Nasril Bahar, Abdul Hakim Bafagih, Iskandar

Demokrat: Sartono, Tutik Kusumawardhani, E. Herman Khaeron, Faujia Helga Tampubolon

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ad interim, Airlangga Hartarto, mulai berkantor di kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2024. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu didampingi Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Dalam foto-foto yang dibagikan Biro Humas Kemnaker, Airlangga tampak memimpin rapat mengenakan kemeja berkelir cokelat. Pertemuan para petinggi Kemnaker itu membahas isu ketenagakerjaan terkini dan strategi kebijakan dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Selain Airlangga, para pejabat Kemnaker yang hadir di antaranya Wakil Menaker Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, serta para pejabat tinggi Madya dan Pratama.

Airlangga mulai menjabat sebagai Menaker ad interim usai Ida Fauziyah mengundurkan diri bersama dengan mantan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengonfirmasi surat pengunduran diri keduanya melalui pesan singkat pada Senin, 30 September 2024. Ari mengatakan pengunduran diri dua politikus Partai Kebangkitan Bangsa dari Kabinet itu berkaitan dengan penetapan keduanya sebagai calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Mereka akan dilantik pada Selasa, 1 Oktober 2024.

"Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah," kata Ari.

Keppres yang diteken Jokowi disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama Ida dan Abdul Halim memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju. Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara.

Pada Keppres tersebut, kata Ari, Presiden Jokowi juga telah menujuk Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Muhadjir saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Baik Ida maupun Abdul Halim sama-sama dilantik oleh Jokowi pada 23 Oktober 2019.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk dua Menteri Koordinator Muhadjir Effendy dan Airlangga Hartarto, yaitu sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Ketenagakerjaan yang saat ini kosong.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden menunjuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Mendes PDTT.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Ketenagakerjaan.

Ari mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui pengunduran diri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

“Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa Jokowi pun telah telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah.

Dia melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga menyertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

“Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara,” ucapnya.

JAKARTA, investor.id – Dua menteri dan satu wakil menteri Kabinet Indonesia Maju mengundurkan diri. Kedua menteri tersebut, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Sedangkan Wakil Menteri yang juga mengundurkan diri adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo.

"Bapak Presiden telah menerima surat pengunduran diri dari Bp. Abdul Halim Iskandar dan  Ibu Ida Fauziyah, dalam jabatan masing-masing sebagai Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Ketenagakerjaan," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pernyataan tertulis, Senin (30/9/2024). 

Ari menjelaskan kedua menteri tersebut mengundurkan diri lantaran akan segera dilantik sebagai anggota DPR RI 2024.

"Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum," kata dia.

Merespons surat pengunduran diri keduanya, Jokowi pun telah menandatangani Keppres pemberhentian keduanya sebagai menteri secara terhormat.

"Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat Bp. Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju. Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara," jelas Ari.

Pada Keppres tersebut, lanjut Ari, Jokowi juga telah menujuk Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan posisi Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Selain kedua menteri, Jokowi juga telah menerbitkan Keppres no 62/M, per tanggal 27 September 2024 tentang pemberhentian dengan hormat terhadap Wamendagri John Wempi Wetipo.

"Pemberhentian disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Penerbitan Keppres terkait pengunduran Bapak John Wempi Wetipo sebagai Wamendagri karena yang bersangkutan dicalonkan sebagai calon kepala daerah pada pilkada 2024," pungkas Ari.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah resmi mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju karena akan dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Sebagai pengganti Ida, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab (Plt) Menaker.

"Bapak Presiden telah menerima surat pengunduran diri dari Ibu Ida Fauziyah, dalam jabatan sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Pengunduran diri Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (30/9/2024).

"Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat Ibu Ida Fauziyah disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju. Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara," jelasnya.

Pada Keppres yang sama, lanjut Ari, Presiden Jokowi juga sekaligus menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ujian menggantikan Ida.

"Presiden juga telah menunjuk Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan," tambah Ari.

Untuk diketahui, Ida Fauziyah terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Ida yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu akan dilantik pada Selasa (1/10/2024) besok bersama 579 anggota DPR RI terpilih lainnya yang akan bertugas selama lima tahun ke depan.

Adapun pada Senin, Ida Fauziyah telah berpamitan kepada jajaran Kemenaker. Ida pun menyampaikan ucapan terimakasih atas berbagai dukungan jajaran Kemenaker selama ia menjadi menteri sejak 2019 hingga saat ini.

"Ini hari terakhir saya berkantor di Kemenaker. Seharusnya saya harus selesaikan tugas saya sebagai Menaker saat presiden baru dilantik (pada) 20 Oktober," ujar Ida dalam sambutan pamitannya kepada jajaran Kemenaker yang disiarkan secara daring di YouTube resmi Kemenaker pada Senin.

"Tapi karena saya mendapat amanat baru sebagai anggota DPR RI yang insyaallah besok akan dilantik maka saya sudah ajukan pengunduran diri kepada Pak Presiden saat rapat terakhir di IKN," ujar lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah resmi mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju karena akan dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Sebagai pengganti Ida, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab (Plt) Menaker.

"Bapak Presiden telah menerima surat pengunduran diri dari Ibu Ida Fauziyah, dalam jabatan sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Pengunduran diri Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (30/9/2024).

"Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat Ibu Ida Fauziyah disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju. Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara," jelasnya.

Pada Keppres yang sama, lanjut Ari, Presiden Jokowi juga sekaligus menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ujian menggantikan Ida.

"Presiden juga telah menunjuk Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan," tambah Ari.

Untuk diketahui, Ida Fauziyah terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Ida yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu akan dilantik pada Selasa (1/10/2024) besok bersama 579 anggota DPR RI terpilih lainnya yang akan bertugas selama lima tahun ke depan.

Adapun pada Senin, Ida Fauziyah telah berpamitan kepada jajaran Kemenaker. Ida pun menyampaikan ucapan terimakasih atas berbagai dukungan jajaran Kemenaker selama ia menjadi menteri sejak 2019 hingga saat ini.

"Ini hari terakhir saya berkantor di Kemenaker. Seharusnya saya harus selesaikan tugas saya sebagai Menaker saat presiden baru dilantik (pada) 20 Oktober," ujar Ida dalam sambutan pamitannya kepada jajaran Kemenaker yang disiarkan secara daring di YouTube resmi Kemenaker pada Senin.

"Tapi karena saya mendapat amanat baru sebagai anggota DPR RI yang insyaallah besok akan dilantik maka saya sudah ajukan pengunduran diri kepada Pak Presiden saat rapat terakhir di IKN," ujar lanjutnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga anggota kabinet, masing-masing Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengundurkan diri, kurang dari 3 pekan sebelum masa jabatan habis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengundurkan diri dari jabatannya menyusul akan dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 pada Selasa (1/10/2024) esok.

Di hari terakhirnya bekerja di Kemenaker pada Senin (30/9/2024), Ida berpamitan kepada jajaran Kemenaker.

"Ini hari terakhir saya berkantor di Kemenaker. Seharusnya saya harus selesaikan tugas saya sebagai Menaker saat presiden baru dilantik (pada) 20 Oktober," ujar Ida dalam sambutan pamitannya kepada jajaran Kemenaker yang disiarkan secara daring di YouTube resmi Kemenaker pada Senin.

"Tapi karena saya mendapat amanat baru sebagai anggota DPR RI yang insya Allah besok akan dilantik maka saya sudah ajukan pengunduran diri kepada Pak Presiden saat rapat terakhir di IKN," ujar lanjutnya.

Ida juga menyebut ia sudah mengirimkan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Presiden Joko Widodo. Ia meyakini surat tersebut akan segera mendapat jawaban.

Ida pun menyampaikan ucapan terima kasih atas berbagai dukungan jajaran Kemenaker selama ia menjadi menteri sejak 2019 hingga saat ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengenang saat ia pertama kali menjabat pada 2019 angka pengangguran terbuka Indonesia masih 5,4 pesen.

"Itu tidak menggembirakan, dan tidak istimewa tetapi juga tidak terlalu mengecewakan. Pembangunan sektor tenaga kerja saat itu sudah on the track, namun pandemi Covid-19 telah meruntuhkan perjuangan pembangunan tenaga kerja kita," jelasnya.

Akibat pandemi Covid-19 lalu, angka pengangguran terbuka di Indonesia naik menjadi 7,07 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu setelah reformasi.

"Dalam situasi yang tidak gampang, kita bangkit dari keterpurukan. Alhamdulillah angka pengangguran terbuka kita menjadi 4,8 persen, terendah sejak reformasi," ungkap Ida.

"Itu bukan hanya capaian kinerja Menaker, tetapi juga kerja keras Bapak, Ibu semuanya. Saya sungguh sangat bangga menjadi bagian dari Bapak Ibu semuanya," tambah Ida.

Untuk diketahui, Ida Fauziyah terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Ida akan dilantik pada Selasa besok bersama 579 anggota DPR RI terpilih lainnya yang akan bertugas selama lima tahun ke depan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengunduran diri dua menteri Kabinet Indonesia Maju. Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenegakerjaan dan Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengundurkan diri dari jabatannya.

Ida dan Abdul Halim mundur karena akan ditetapkan sebagai Anggota DPR RI terpilih. Pelantikan anggota DPR RI bakal dilakukan esok hari. Sebelumnya, Ida dan Abdul Halim sudah mengikuti kontestasi Pemilu Legislatif pada Februari 2024 yang lalu.

"Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (30/9/2024).

Ari mengatakan Jokowi menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat untuk Ida dan Abdul Halim disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

"Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara," ujar Ari.

Airlangga dan Muhadjir Jadi Pelaksana Tugas

Jokowi juga langsung menunjuk Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian menggantikan sementara Ida Fauziyah. Lalu, Muhadjir Effendy selaku Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menggantikan sementara Abdul Halim.

"Pada Keppres tersebut, Presiden juga telah menunjuk Bapak Muhadjir Effendy, Menko PMK, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Serta menunjuk Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan," tulis Ari Dwipayana.

Upah Minimum (UM) 2025 akan ditetapkan pada 21 November 2024. Artinya, UM 2025 diumumkan usai Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kenaikan UM, termasuk Upah Minimum Provinsi (UMP) akan dilanjutkan pemerintahan berikutnya.

"Nanti akan diteruskan pemerintahan baru. Nanti karena kan diputuskan November, 21 November 2024," kata Ida, ditemui di Gedung BP JAMSOSTEK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).

Secara reguler, penetapan UMP dilakukan setiap 21 November. Ida mengatakan, pihaknya masih membahas kenaikan UM. Serangkaian rapat telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

"Sekarang masih dalam proses, temen-temen Dewan Pengupahan Nasional sudah rapat-rapat, kami sudah minta data BPS," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, kenaikan UMP 2024 berbeda-beda menyesuaikan tiap daerah, berkisar 1,2-7,5%. Kenaikan UMP mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perhitungannya dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan alfa.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri sebelumnya mengungkap rumus penetapan UMP 2025. Pembahasan mulai dilakukan pada September ini.

"Upah minimum 2025 nanti akan ada info secara official di pertengahan September, akan ada press conference Dewan Pengupahan Nasional dan Bu Menaker (Ida Fauziyah), insyaallah 14 September 2024," katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Menurut Indah, skema pengupahan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan ini juga digunakan untuk menentukan UMP 2024.

Indah belum mengetahui apakah bakal ada pergantian aturan untuk menghitung UMP atau tidak. Namun, jika mengacu pada aturan yang sama tahun lalu, berikut formula penghitungan upah minimum berdasarkan PP 51/2023:

UM (t+1) = UM (t) + Nilai Penyesuaian UM x UM (t+1)

Sementara itu, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus: Nilai penyesuaian UM (t+1) = {inflasi + (PE x alpha)} x UM(t)

Keterangan:

UM (t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan
UM (t) merupakan upah minimum tahun berjalan
Inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).
Alpha merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30.

Simak juga Video 'Financial Planner Bicara Gaji Ideal Hidup di Jakarta: Rp 10 Juta':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat beberapa waktu belakangan.

Pihaknya mencatat jumlah PHK mencapai 46.240 dari awal tahun hingga akhir Agustus kemarin.

"Memang kita akhir-akhir ini banyak pekerja mengalami PHK ya," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (2/9).

Meski ada tren kenaikan, Ida berharap angka PHK tidak lebih tinggi dari 2023. Karena itulah pihaknya terus berupaya memitigasi agar PHK tidak terus bertambah.

Upaya itu dilakukan dengan mempertemukan manajemen dengan pekerja untuk berunding agar PHK tak terjadi.

Upaya lain untuk menekan PHK adalah membuka lowongan pekerjaan lewat bursa kerja nasional. Ia menyebut ada 178.000 lowongan pekerjaan yang dibuka dalam bursa kerja yang diselenggarakan Kemnaker beberapa waktu lalu.

"Ya memang (PHK) naik tapi kan kita mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari 2023, makanya kita terus lakukan mitigasi itu. Di samping itu tentu lapangan kerja baru kita create, kemarin kita laksanakan job fair nasional, itu cukup tinggi lowongan yang tersedia, 178 ribu lowongan pekerjaan yang tersedia. Pada waktu itu memang yang melamar 93 ribu," bebernya.

Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia meningkat dalam beberapa waktu ke belakang. Hal ini diakui langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah.

Meski begitu, Ida menyebut Kemnaker terus berupaya menekan angka PHK lewat berbagai upaya. Salah satunya memfasilitasi dialog antara karyawan dengan manajemen perusahaan.

"Memang kita akhir-akhir ini banyak mengalami PHK ya. Kita terus memitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi. Upaya-upaya itu ternyata alhamdulillah karena kita pertemukan antara manajemen dengan pekerja kita pertemukan, itu bisa menekan terjadinya PHK," katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Meski ada tren kenaikan, Ida berharap angka PHK tidak lebih tinggi dari 2023. Sejauh ini Kemnaker mencatat jumlah PHK mencapai 46.240 dari awal tahun hingga akhir Agustus.

Upaya lain untuk menekan PHK dengan membuka lowongan pekerjaan lewat bursa kerja nasional. Ia menyebut ada 178.000 lowongan pekerjaan yang dibuka dalam bursa kerja yang diselenggarakan Kemnaker beberapa waktu lalu.

"Ya memang (PHK) naik tapi kan kita mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari 2023, makanya kita terus lakukan mitigasi itu. Di samping itu tentu lapangan kerja baru kita create, kemarin kita laksanakan job fair nasional, itu cukup tinggi lowongan yang tersedia, 178 ribu lowongan pekerjaan yang tersedia. Pada waktu itu memang yang melamar 93 ribu," bebernya.

Artinya, kata dia, masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja yang sebelumnya kena PHK. Ida menyebut sektor yang mendominasi jumlah PHK adalah industri padat karya seperti tekstil, garmen hingga alas kaki.

"Yang begini kan meskipun kita tentu sedih mendengarkan ada PHK tapi gembira ketika ada lowongan kerja baru," sebut Ida.

PHK Paling Banyak di Jawa Tengah

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri menjelaskan PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah.

Posisi kedua diikuti oleh DKI Jakarta, lalu posisi ketiga Provinsi Banten. Khusus PHK di DKI Jakarta jumlahnya mencapai 7.400. Indah menyebut mayoritas PHK di ibu kota didominasi sektor jasa seperti restoran dan kafe.

Kelas Menengah Turun Kasta

Pada kesempatan itu, Kemnaker juga buka suara soal penurunan angka kelas menengah di Indonesia. Ida menjelaskan, salah satu upaya Kemnaker menjaga jumlah kelas menengah dengan memperluas kesempatan kerja dan menambah angka wirausahawan.

"Tahun ini kita akan memberikan kesempatan kepada calon pekerja, calon entrepreneur 142.000, ini pilihan-pilihan. Kami punya program tenaga kerja mandiri, kalau mereka sudah satu tahun kami berikan program ini, ketika satu tahun dia mampu merekrut tenaga kerja baru maka kita berikan program Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan," terang Ida.

"Ini adalah salah satu upaya kita agar jangan sampai kelas menengah ini turun kelas, malah justru naik kelas," sambung dia.

Upaya lainnya adalah memastikan jaminan sosial tersalurkan kepada masyarakat, termasuk mereka yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia menyebut ada berbagai program yang disiapkan pemerintah, contohnya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Simak Video: Ketidakpastian Ekonomi-Geopolitik Global Picu Gelombang PHK Tanah Air

[Gambas:Video 20detik]