Pengeluaran kelas menengah ternyata lebih banyak untuk kebutuhan makanan. Dalam sepuluh tahun terakhir, pengeluaran kelas menengah untuk makanan hampir 50%.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan penurunan jumlah kelas menengah ini akibat kenaikan biaya hidup yang ditanggung. Salah satu yang naik adalah pengeluaran untuk makanan.

"Menurut saya kan kalau makanan semakin kecil itu akan semakin bagus, karena mereka kan kalau non-makanan berarti semakin sejahtera. Kalau kita makanannya lebih banyak berarti kurang sejahtera, kurang lebih gitu ya," kata dia kepada detikcom, Sabtu (5/10/2024).

Dia menyebut, berdasarkan data BPS, pada 2014, pengeluaran untuk makanan pada kelas menengah sekitar 28,48%. Tahun ini mengalami kenaikan menjadi hampir 50% atau sekitar 41,67%.

"Jadi sudah bergeser, kalau makanan kan beras, kemudian lauk-pauk. Artinya orang cenderung mementingkan makanan, artinya kalau mementingkan makanan dia sudah tidak punya sumber penghasilan yang lain," terang dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan pengeluaran kelas menengah terbanyak adalah untuk makanan dengan komposisi 41,67% dari pengeluaran. Kedua terbesar perumahan 28,5% dan 0,38% hiburan.

Pengeluaran kelas menengah sendiri disebut antara Rp 1,9 juta sampai Rp 9,3 juta per bulan/orang. Sementara kelas menengah bawah Rp 825 ribu sampai Rp 1,9 juta dan kelas rentan miskin Rp 550 ribu sampai Rp 825 ribu per bulan/orang.

Menurunnya jumlah kelas menengah juga diperparah dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Itu sebabnya mereka turun kelas akibat tidak memiliki pendapatan lagi.

"Industri manufakturnya kan loyo, banyak PHK. Sementara kelas menengah yang umurnya di atas 35 tahun begitu di PHK, ditampung sementara oleh pekerjaan informal seperti buka warung kelontong, ojol hingga kurir yang pendapatan bulanan tidak pasti," ungkap dia.

Berdasarkan data BPS, dalam sepuluh tahun terakhir dari 2014 sampai 2024, proporsi pengeluaran untuk makanan meningkat cukup signifikan. Untuk kelas menengah sendiri proporsinya tahun ini 41,67%.

Sementara proporsi pengeluaran untuk hiburan menurun menjadi 28,52% pada 2024, dibandingkan 2014 proporsinya 34,36%. Kemudian pengeluaran untuk kendaraan juga turun dari 7,27% pada 2014 menjadi 3,99% pada 2024.

Jika dibandingkan dengan pengeluaran kelas atas, proporsi untuk makanan dan kendaraan hampir setara. Misalnya pengeluaran makanan pada tahun ini hanya 26,24% dan untuk kendaraan 15,29%.

Pengeluaran untuk pakaian itu meningkat cukup signifikan dari 2014 yang tercatat 8,44%, dan tahun ini menjadi 18,54%. Peningkatan lainnya adalah pengeluaran untuk barang/jasa lainnya dari 4,74% pada 2014, menjadi 11,26% pada 2024.

Jumlah kelas menengah mengalami penurunan sejak 2019. Penurunan ini disebut akibat semakin tingginya biaya hidup kelas tersebut. Berapa pengeluaran kelas menengah?

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pengeluaran kelas menengah itu di antara Rp 2 juta sampai Rp 9,9 juta per bulan.

"Jadinya kalau misalnya katakanlah satu keluarga ada empat orang ya kali orang, berarti ada yang katakan Rp 8 juta ya minimal kalau empat anggota keluarga. Berarti Rp 30 sampai 40 juta itu kelas menengah," kata dia kepada detikcom, Sabtu (5/10/2024).

Namun, dalam catatan BPS, pengeluaran kelas menengah lebih banyak dekat dengan batas bawahnya alias di level Rp 2 jutaan per bulan.

Dengan begitu, BPS mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit melompat ke atas karena rentan jatuh. Bahkan dikhawatirkan bisa turun ke level menuju kelas menengah dan rentan miskin.

Pengeluaran masyarakat level menuju kelas menengah di antara Rp 874 ribu sampai Rp 2 jutaan sebulan. Sementara masyarakat kelas rentan miskin Rp 582 ribu sampai Rp 874 ribu sebulan.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan penurunan kelas menengah ini terjadi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan meski telah lulus di perguruan tinggi. Ditambah lagi beban pengeluaran kelas menengah juga banyak dan meningkat.

"Indeks Mobilitas Sosial Global tahun 2020 mencatat Indonesia berada di urutan ke-67 dari 82 negara atau kategori sulit bergerak ke atas. Mau pendidikan tinggi di Indonesia juga susah dapat kerja, banyak pengangguran terdidik. Tidak benar bahwa pendidikan akan membuat kita jadi orang kaya. Itu fakta di Indonesia," ungkap dia.

Bukti kesejahteraan kelas menengah menurun ini terlihat dari data BPS yang menyebutkan terkoreksinya pengeluaran untuk hiburan, kendaraan, barang tahan lama, pakaian dan kesehatan.

Di sisi lain, kelas menengah juga menghadapi pengeluaran yang banyak untuk pajak, barang/jasa, perumahan, pendidikan dan makanan. Bhima menjelaskan, tingginya pengeluaran tersebut membuat pendapatan untuk pribadi ikut menurun.

"Penurunan pendapatan pribadi, karena kenaikan biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi, hingga biaya sewa rumah dan cicilan kendaraan bermotor," terangnya.

Dalam data BPS, mayoritas pekerjaan kelas menengah adalah pekerjaan formal yang dikategorikan seperti buruh, karyawan atau pegawai.

Pada 2024 persentase pekerja formal kelas menengah sangat besar yakni 53,76%. Kemudian pada kelompok menuju kelas menengah 42,95%, rentan miskin 35,08% dan miskin 28,79%.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia meyakini bahwa deflasi lima bulan terakhir secara berurut-urut terjadi karena penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan bahwa deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika ada krisis atau kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra pandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Dia pun mengingatkan, kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi terutama karena menjadi kelompok penduduk yang mengontrobusikan konsumsi terbesar. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Oleh sebab itu, jika konsumsi kelas menengah melemah maka perekonomian juga tidak akan bergerak seperti pelemahan industri manufaktur dan sektor jasa-jasa.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Artinya perlu menyikapi secara tepat kondisi ini, insentif bukan hanya dalam hal pelonggaran moneter tapi juga kebijakan insentif di fiskal dan di sektor riil," kata Faisal.

Sementara itu, ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menyoroti angka inflasi inti sebesar 0,16% pada September 2024 secara bulanan (month to month/MtM). Dia mengungkapkan, angka tersebut mirip dengan inflasi inti ketika terjadi proses pemulihan pandemi pada 2020—2021.

Selain itu, dia menyoroti indeks keyakinan konsumen pada Agustus. Meski secara umum keyakinan konsumen mengalami peningkatan namun berdasarkan kelompok pengeluaran (Rp4,1 juta—5 juta) ataupun penghasilan (Rp3,1 juta—4 juta) cenderung rendah.

"Pertumbuhannya juga relatif kecil hanya mencapai 0,7% secara bulanan. Artinya memang kelompok kelas menengah relatif tertekan untuk melakukan konsumsi," jelas Yusuf kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan pengeluaran kelas menengah untuk pos pajak atau iuran mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Mengutip data shifting prioritas pengeluaran kelas menengah Indonesia lima tahun terakhir (2019 vs 2024), jumlah pengeluaran untuk pajak/iuran pada 2019 sebesar 3,48 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan 1,05 persen menjadi 4,53 persen pada 2024.

Pos pengeluaran kelas menengah lainnya yang mengalami kenaikan yakni pendidikan sebesar 0,02 persen dari angka 3,64 persen pada 2019 menjadi 3,66 persen pada 2024. Lalu pengeluaran makanan, yang merupakan pos konsumsi terbesar, mengalami kenaikan pula yakni sebesar 0,62 persen dari 41,05 persen pada 2019 menjadi 41,67 persen pada 2024.

Kemudian pengeluaran untuk perumahan, yang merupakan pos konsumsi terbesar kedua, dari 27,80 persen pada 2019 naik 0,72 persen menjadi 28,52 persen pada 2024. Terjadi pula kenaikan pada pengeluaran keperluan pesta dari angka 2,81 persen pada 2019 naik 0,37 persen menjadi 3,18 persen pada 2024. Pos barang dan jasa lainnya juga tercatat naik sebesar 0,44 persen dari 6,04 persen pada 2019 menjadi 6,48 persen pada 2024.

Sementara itu, pengeluaran-pengeluaran selain enam pos pengeluaran tersebut tercatat mengalami penurunan. Tercatat ada lima pengeluaran yang mengalami penurunan.

Penurunan pengeluaran paling besar terjadi pada pos kendaraan yakni sebesar 1,64 persen dari angka 5,63 persen pada 2019 menjadi 3,99 persen pada 2024. Kemudian pos pengeluaran pakaian juga mengalami penurunan, yakni sebesar 0,71 persen dari 3,15 persen pada 2019 menjadi 2,44 persen pada 2024.

Pengeluaran untuk barang tahan lama juga menurun yakni 0,55 persen dari 2,84 persen pada 2019 menjadi 2,29 persen pada 2024. Kalangan kelas menengah juga mencatatkan angka pengeluaran untuk kesehatan turun sekitar 0,22 persen dari angka 3,08 persen pada 2019 menjadi 2,86 persen pada 2024. Terakhir, pos pengeluaran hiburan turun 0,09 persen dari 0,47 persen pada 2019 menjadi 0,38 persen pada 2024.

Sebelumnya, diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan jumlah kelas menengah dalam lima tahun terakhir. Tercatat pada 2019 jumlah kelompok kelas menengah sebanyak 57,33 juta orang, lantas tercatat pada 2024 jumlahnya merosot menjadi 47,85 juta orang. Artinya ada hampir 10 juta orang di kalangan menengah turun kasta dalam kurun waktu tersebut, padahal kelompok tersebut merupakan penopang perekonomian nasional. Eva Rianti

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap adanya tekanan tertentu kelas menengah Indonesia, yakni mereka sulit untuk naik menuju kelas atas dan berada dalam kerentanan untuk turun kelas ke kategori aspiring middle class atau menuju kelas menengah.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan menurut median pengeluaran, penduduk kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokkan.

"Artinya begini, karena dia kelompok kelas menengah ini paling banyak posisinya di sekitar batas bawah," ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (30/8/2024).

Per 2024, BPS mengkategorikan kelas menengah dengan pengeluaran di atas Rp2.040.262 per kapita per bulan hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan.

Sementara nilai median atau nilai tengah dari urutan data pengeluaran tersebut, berada di angka Rp2.846.440 per kapita per bulan.

Alhasil, mayoritas kelas menengah memiliki pengeluaran di sekitaran Rp2.846.440 per kapita per bulan. Hanya terpaut Rp806.178 dari batas bawah pengelompokkan.

Kelas menengah perlu meningkatkan pengeluaran per kapitanya hingga Rp7,06 juta untuk dapat naik ke kelas atas. Hal yang tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Hal tersebut, lanjut Amalia, menandakan bahwa kelas menengah amat rentan terhadap guncangan ekonomi yang mempengaruhi pengeluarannya.

"Ini memang relatif rentan kalau ada goncangan dia bisa masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah," jelasnya.

Pada dasarnya, BPS mencatat prioritas pengeluaran bagi kelas menengah terdapat tiga kelompok. Pertama,makanan yang proporsinya mencakup 41,67% dari total pengeluaran.

Kedua, perumahan yang pada 2024 proporsinya sebesar 28,52% atau naik tipis dari posisi 27,8% pada 2019.

Ketiga, kelas menengah memprioritaskan pengeluaran pada barang jasa lainnya yang proporsinya sebesar 6,48%.

Sementara jumlah masyarakat kelas menengah tercatat sebanyak 47,85 juta orang atau mencakup 17,13% dari total penduduk Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat kelas menengah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Tercatat pengeluaran kelompok menengah untuk barang prioritas seperti makanan dan perumahan menurun dalam 1 dekade terakhir.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, porsi pengeluaran kelas menengah untuk makanan menengah mencapai 45,53 persen total pengeluaran pada 2014. Namun, pada 2024, pengeluaran kelas menengah untuk makanan sebesar 41,67 persen.

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah.

Selain itu, pengeluaran kelas menengah untuk perumahan juga menurunan. Tercatat pada 2014, pengeluaran untuk perumahan mencapai 32,67 persen, turun menjadi 28,52 persen pada 2024.

"Kalau kita lihat bagaimana terjadi shifting prioritas pengeluaran kelas menegah 10 tahun terakhir," kata Amalia dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Pada saat bersamaan, BPS mencatat adanya kenaikan pengeluaran kelas menengah untuk barang atau jasa yang sifatnya sekunder dan tersier.

Misalnya saja pengeluaran untuk hiburan yang meningkat dari 0,22 persen pada 2014 menjadi 0,38 persen pada 2024.

Kemudian, pengeluaran untuk pakaian juga meningkat. Tercatat pada 2014 pengeluaran kelas menengah untuk pakaian hanya mencapai 2,16 persen, sementara pada 2024 mencapai 2,44 persen.

Kelompok pengeluaran lain yang mengalami peningkatan ialah pajak/iuran, kendaraan, barang tahan lama, barang/jasa lainnya, serta keperluan pesta.

SHUTTERSTOCK/MINERVA STUDIO Ilustrasi belanja di supermarket atau pasar swalayan, konsumsi masyarakat.

Sebagai informasi, yang dimaksud kelas menengah oleh BPS ialah masyarakat dengan pengeluaran 3,5 hingga 17 kali dari garis kemisikinan yang besarannya berubah setiap tahun.

Untuk tahun 2014, yang dimaksud kelas menengah adalah masyarakat dengan pengeluaran Rp 1.059.573 sampai Rp 5.146.495 per bulan. Sementara yang dimaksud kelas menengah pada 2024 adalah masyarakat dengan pengeluaran Rp 2.040.262 hingga Rp 9.909.844.

BPS mencatat, jumlah masyarakat kelas menengah terus berkurang setiap tahunnya pada periode 2019 sampai 2024.

Tercatat jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa (21,45 persen) pada 2019, 53,83 juta jiwa (19,82 persen) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06 persen) pada 2022, 48,27 juta jiwa (17,44 persen) pada 2023, dan 47,85 juta jiwa (17,13 persen) pada 2024.