Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024—2029 diharapkan dapat memperkuat cakupan jaminan sosial di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali terpinggirkan dari akses layanan jaminan sosial.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan bahwa perlu sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN agar program jaminan sosial tidak hanya bisa menjangkau lebih luas, tetapi juga lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan.

"Harapannya tentu adanya sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN 2024—2029 untuk memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial nasional, seperti cakupan jaminan sosial dapat diperluas pada kelompok rentan, peningkatan kualitas pelayanan misalnya akses dan transparansi klaim dan ketersediaan informasi yang akurat yang dapat diakses publik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Selain itu, Wahyudin juga menyoroti keberlanjutan finansial bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sumber pendanaan dan penguatan pengelolaan investasi dana jaminan sosial. Dia juga menyoroti beberapa kebijakan yang mungkin dapat menjadi prioritas anggota DJSN 2024—2029.

Pertama reformasi pembiayaan JKN, mengingat besarnya biaya kesehatan yang cenderung meningkat. Menurutnya penting bagi DJSN untuk membuat kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan.

"Salah satunya dengan mendukung efisiensi operasional BPJS Kesehatan, termasuk mitigasi biaya yang berpotensi mengalami inflasi medis," kata Wahyudin.

Kedua, Wahyudin juga menekankan pentingnya kebijakan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, hingga klaim yang lebih transparan dan efisien melalui aplikasi teknologi terbaru yang terjangkau dan mudah digunakan. Ketiga, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kebijakan dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani dan meningkatkan kualitas layanan lokal," kata Wahyudin.

Terakhir, Wahyudin berharap DJSN dapat meningkatan sosialisasi dan edukasi jaminan sosial. Terutama kebijakan edukasi yang berkesinambungan dan bekerjasama dengan asosiasi perasuransian mengenai manfaat dan hak masyarakat dalam program jaminan sosial.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024—2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Berikut daftar lengkap Anggota DJSN periode 2024—2029:

Ketua merangkap anggota mewakili unsur pemerintah:

• Nunung Nuryartono
  

Anggota mewakili unsur pemerintah:

• Sudarto
• Kunta Wibawa Dasa Nugraha
• Indah Anggoro Putri
• Rubben Rico
  

Anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli:

• Agus Taufiqurrohman
• Muttaqien
• Rudi Purwono
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Mickael Bobby Hoelman
  

Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
  

Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

• Royanto Purba
• Hermansyah

Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng aktor-aktor masyarakat sipil di daerah. Mereka diminta berperan aktif mengadvokasi kelompok masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas, sehingga dapat mengakses layanan di tingkat daerah.

"Bappenas percaya di dalam melaksanakan kegiatan itu kita harus bersama-sama. Tidak bisa pemerintah sendiri, penyandang disabilitas sendiri," ujar Perencana Kebijakan Madya dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM), Kementerian PPN/Bappenas, Dinar Dana Kharisma, dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Salah satu yang digadang pihaknya, yakni Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Melalui program itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Australia, untuk mengakselerasi layanan dasar warga di daerah.
Dinar mencontohkan akselerasi pelayanan di Maluku. Daerah tersebut memiliki penyandang disabilitas mencapai 28.943 jiwa dengan didominasi perempuan. Kolaborasi pemerintah dan aktor masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memastikan layanan bagi mereka.

“Ini yang akan menjadi tujuan bersama, masyarakat yang kuat, pemerintah yang juga mendengar dan sama kuatnya dengan masyarakat, tetapi bekerja bersama ya, tidak kontradiktif, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa diimplementasikan bersama-sama, untuk semua jenis kelompok rentan,” ujar dia.

Aktivis Senior Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) dari Gasira Maluku, Lies Marantika, mengajak semua pihak membangun sinergisitas. Hal ini wajib diperkuat, utamanya dalam memperjuangkan pelayanan yang inklusif dan kesetaraan gender.

“Hal-hal yang berkaitan dengan layanan dasar itu merupakan kewajiban. Karena ketimpangan ini sering kali mengakibatkan marginalisasi, beban ganda, dan subordinasi terhadap perempuan, terutama dalam lingkup keputusan dan kontrol terhadap layanan dasar. Tidak melibatkan perempuan secara menyeluruh dapat menghasilkan dampak yang tidak merata pada masyarakat, khususnya pada warga perempuan,” kata dia.

Baca Juga: Pemberdayaan Kaum Difabel dalam Atasi Dampak Perubahan Iklim

Program SKALA juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan publik yang efektif dalam mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif di Maluku. Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton A Lailosa, menjelaskan berdasarkan PMK Nomor 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi Maluku berada pada level 1,498, atau masuk dalam kategori FKD rendah. Hal ini mengindikasikan kemampuan keuangan daerah Maluku membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, masih terbatas.

Untuk mencapai pembiayaan pelayanan dasar yang berkelanjutan dan inklusif, pembiayaan pelayanan dasar di Provinsi Maluku membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengatasi berbagai kendala internal dan eksternal.

“Kebijakan pembiayaan pelayanan dasar juga harus dilihat sebagai bagian dari proses kebijakan publik yang sifatnya dinamis. Juga, perlu adanya terobosan-terobosan kebijakan untuk Provinsi Maluku seperti yang dilakukan pada daerah lain dengan memperhatikan keunikan, kekhususan, dan keberagaman daerah,” ujar dia.

(AZF)