Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024—2029 diharapkan dapat memperkuat cakupan jaminan sosial di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali terpinggirkan dari akses layanan jaminan sosial.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan bahwa perlu sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN agar program jaminan sosial tidak hanya bisa menjangkau lebih luas, tetapi juga lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan.

"Harapannya tentu adanya sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN 2024—2029 untuk memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial nasional, seperti cakupan jaminan sosial dapat diperluas pada kelompok rentan, peningkatan kualitas pelayanan misalnya akses dan transparansi klaim dan ketersediaan informasi yang akurat yang dapat diakses publik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Selain itu, Wahyudin juga menyoroti keberlanjutan finansial bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sumber pendanaan dan penguatan pengelolaan investasi dana jaminan sosial. Dia juga menyoroti beberapa kebijakan yang mungkin dapat menjadi prioritas anggota DJSN 2024—2029.

Pertama reformasi pembiayaan JKN, mengingat besarnya biaya kesehatan yang cenderung meningkat. Menurutnya penting bagi DJSN untuk membuat kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan.

"Salah satunya dengan mendukung efisiensi operasional BPJS Kesehatan, termasuk mitigasi biaya yang berpotensi mengalami inflasi medis," kata Wahyudin.

Kedua, Wahyudin juga menekankan pentingnya kebijakan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, hingga klaim yang lebih transparan dan efisien melalui aplikasi teknologi terbaru yang terjangkau dan mudah digunakan. Ketiga, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kebijakan dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani dan meningkatkan kualitas layanan lokal," kata Wahyudin.

Terakhir, Wahyudin berharap DJSN dapat meningkatan sosialisasi dan edukasi jaminan sosial. Terutama kebijakan edukasi yang berkesinambungan dan bekerjasama dengan asosiasi perasuransian mengenai manfaat dan hak masyarakat dalam program jaminan sosial.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024—2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Berikut daftar lengkap Anggota DJSN periode 2024—2029:

Ketua merangkap anggota mewakili unsur pemerintah:

• Nunung Nuryartono
  

Anggota mewakili unsur pemerintah:

• Sudarto
• Kunta Wibawa Dasa Nugraha
• Indah Anggoro Putri
• Rubben Rico
  

Anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli:

• Agus Taufiqurrohman
• Muttaqien
• Rudi Purwono
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Mickael Bobby Hoelman
  

Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
  

Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

• Royanto Purba
• Hermansyah

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyambut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029.

Dengan susunan anggota baru ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan pihaknya berharap dapat terjalin sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat dalam mengawal implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rizzky menyampaikan bahwa peran DJSN sangat penting dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Program JKN, yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Harapannya, anggota DJSN dapat mendorong terciptanya sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam layanan kesehatan,” kata Rizzky kepada Bisnis pada Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa anggota DJSN juga diharapkan mampu mendorong kolaborasi strategis antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat.

Dengan kerja sama ini, keberlanjutan program JKN dapat terjamin sebagai sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, demi menciptakan akses kesehatan yang adil dan merata.

Dengan kolaborasi erat antara BPJS Kesehatan dan DJSN yang baru, diharapkan sistem jaminan kesehatan nasional dapat terus berkembang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024–2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Adapun daftar lengkap anggota DJSN periode 2024–2029 adalah sebagai berikut:

— Ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah:

Nunung Nuryartono

— Anggota mewakili unsur Pemerintah:

Sudarto

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Indah Anggoro Putri

Rubben Rico

— Anggota mewakili unsur tokoh dan/ahli:

Agus Taufiqurrohman

Muttaqien

Rudi Purwono

Mahesa Paranadipa Maykel

Syamsul Hidayat Pasaribu

Mickael Bobby Hoelman

— Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

Nikodemus Beriman Purba

Paulus Agung Pambudhi

— Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

Royanto Purba

Hermansyah

Bisnis.com, JAKARTA— Muttaqien, yang sebelumnya telah berkiprah sebagai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kembali terpilih untuk periode 2024–2029, mewakili unsur tokoh dan ahli.

Sosok yang memiliki pengalaman sebagai peneliti dan executive director di LABDA Yogyakarta menyampaikan bahwa kebijakan prioritas yang akan dirumuskan oleh DJSN periode akan diselaraskan dengan 17 program prioritas dan Asta Cita, yang merupakan delapan misi utama yang menjadi landasan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Asta Cita bertujuan untuk mewujudkan “Indonesia Emas 2045,” melalui penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia, serta pengembangan industri dan infrastruktur.

Muttaqien mengungkapkan bahwa beberapa fokus utama yang sejalan dengan Asta Cita akan mencakup peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan, ketersediaan obat bagi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

“Anggota DJSN periode ini akan mengemban amanah yang diberikan dengan sebaiknya, integritas, profesional, dan dedikasi tinggi,” kata Muttaqien kepada Bisnis pada Minggu (27/10/2024).

Dengan demikian, lanjut Muttaqien, DJSN dapat merumuskan kebijakan umum dan singkronisasi kebijakan jaminan sosial yang efektif, efisien, inklusif dan adil. Dia berharap anggota DJSN juga mampu memperkuat fondasi dan memastikan hadirnya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas, Muttaqien menyebut DJSN akan memperkuat pengawasan terpadu bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut diharapkan akan mencegah potensi penyimpangan dalam sistem jaminan sosial.

Terakhir, Muttaqien menekankan pentingnya edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem jaminan sosial, dengan kampanye yang lebih luas dan inklusif.

Berikut daftar anggota DJSN periode 2024–2029:

- Ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah:

Nunung Nuryartono

- Anggota mewakili unsur Pemerintah:

Sudarto

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Indah Anggoro Putri

Rubben Rico

- Anggota mewakili unsur tokoh dan/ahli:

Agus Taufiqurrohman

Muttaqien

Rudi Purwono

Mahesa Paranadipa Maykel

Syamsul Hidayat Pasaribu

Mickael Bobby Hoelman

- Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

Nikodemus Beriman Purba

Paulus Agung Pambudhi

- Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

Royanto Purba

Hermansyah

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah telah menetapkan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Dalam keputusan tersebut, Nunung Nuryartono kembali menjabat sebagai Ketua DJSN yang merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, berharap DJSN di bawah kepemimpinan Nunung dapat menjalin koordinasi yang lebih baik lagi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang masuk dalam ekosistem jaminan sosial.

Dia berharap 15 anggota DJSN periode 2024–2029 dapat kompak dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga DJSN bisa lebih baik lagi.

“Dari komposisi yang ada, saya berharap peran DJSN dalam memajukan jaminan sosial di Indonesia akan lebih baik lagi,” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, pada Minggu (27/10/2024).

Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan Timboel antara lain persoalan peningkatan kepesertaan, layanan, dan pembiayaan serta hasil Investasi. Dia juga berharap DJSN sebagai lembaga pemikir, mampu melakukan kajian yang dapat memperbaiki regulasi dan mendorong komitmen K/Luntuk mendukung jaminan sosial.

“Dan peran monev bisa memberikan terobosan perbaikan regulasi dan bottleneck yang terjadi selama ini,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024, Pemerintah mengangkat keanggotaan DJSN periode 2024-2029.

Pertama Nunung Nuryartono, sebagai ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah. Kemudian, mengangkat Sudarto, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Indah Anggoro Putri dan Rubben Rico sebagai anggota mewakili unsur Pemerintah.

Posisi tersebut sama seperti formasi pada tahun lalu. Pemerintah juga mengangkat anggota yang mewakili unsur tokoh dan/ahli antara lain Agus Taufiqurrohman, Muttaqien, Rudi Purwono, Mahesa Paranadipa Maykel, Syamsul Hidayat Pasaribu, dan Mickael Bobby Hoelman.

Beberapa nama menggantikan nama-nama yang sebelumnya menjabat antara lain Lene Muliati, Indra Budi Sumantoro, Tono Rustiano, dan Asih Eka Putri sebagai anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli. Sementara Mickael Bobby Hoelman dan Muttaqien terpilih kembali tahun ini.

Selanjutnya, anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha antara lain Nikodemus Beriman Purba dan Paulus Agung Pambudhi. Selanjutnya Royanto Purba dan Hermansyah sebagai anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh.

Nikodemus, Royanto, dan Hermansyah menjadi nama baru dalam keanggotaan DJSN periode 2024–2029. Sementara Paulus sebelumnya menjabat anggota DJSN periode 2019–2024.

Beberapa nama yang tidak kembali menjadi anggota antara lain Soeprayitno, Subiyanto, dan Andy William Parlindungan Sinaga yang sebelumnya merupakan anggota DJSN mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha periode 2019–2024.

Bisnis.com, JAKARTA— Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029 sudah terbentuk. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangani Presiden ke-tujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Oktober silam.

Keputusan tersebut berlaku pada 19 Oktober 2024. Dalam keputusan tersebut tercantum, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan surat Nomor R-70/Menko/PMK/9/2024 tertanggal 10 September 2024 telah lebih dulu menyampaikan usulan calon anggota DJSN masa jabatan 2024-2029 berdasarkan hasil seleksi.

Mereka menggantikan Keanggotaan DJSN masa jabatan 2019-2024, yang berakhir pada 19 Oktober kemarin. Selain itu, sesuai Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota DJSN, Ketua dan Anggota DJSN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Oleh karena itu, Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 memutuskan untuk memberhentikan keanggotaan DJSN periode 2019-2024 mulai 19 Oktober 2024.

Beberapa nama tersebut yakni Nunung Nuryartono, Ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah. Lalu, Sudarto, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Indah Anggoro Putri, dan Rubben Rico sebagai anggota mewakili unsur Pemerintah.

Kemudian, Lene Muliati, Indra Budi Sumantoro, Muttaqien, Tono Rustiano, Mickael Bobby Hoelman, dan Asih Eka Putri sebagai anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli.

Selanjutnya, Soeprayitno, Paulus Agung Pambudhi, Subiyanto, dan Andy William Parlindungan Sinaga sebagai anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha.

“Ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” tulis Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024.

Kemudian, mengangkat keanggotaan DJSN periode 2024-2029. Pertama Nunung Nuryartono yang kembali menjadi ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah.

Lalu, mengangkat Sudarto, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Indah Anggoro Putri dan Rubben Rico sebagai anggota mewakili unsur Pemerintah. Sementara itu, anggota mewakili unsur tokoh dan/ahli antara lain Agus Taufiqurrohman, Muttaqien, Rudi Purwono, Mahesa Paranadipa Maykel, Syamsul Hidayat Pasaribu, dan Mickael Bobby Hoelman.

Selanjutnya, anggota yang mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha antara lain Nikodemus Beriman Purba dan Paulus Agung Pambudhi.

Selanjutnya Royanto Purba dan Hermansyah sebagai anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh.

Terakhir, para anggota DJSN periode 2024–2029 diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah menetapkan Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si, kembali menjabat sebagai ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk periode kedua 2024-2029.

Penetapan Nunung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 64/M tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

"Mengangkat dalam keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional masa jabatan tahun 2024-2029, masing-masing: 1. Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si, sebagai ketua merangkap anggita mewakili unsur pemerintah," tertulis dalam Keppres bertanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, dikutip Minggu (27/10/2024).

Selain Nunung, wakil pemerintah di DJSN adalah Sudarto, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Indah Anggoro Putri, dan Rubben Rico. Nama anggota DJSN wakil pemerintah ini tidak berubah dibandingkan struktur DJSN 2019-2024.

Lalu bagaimanakah profil Nunung? Dikutip dari laman AlumniIPB, Nunung merupakan guru besar kelahiran Semarang pada 9 September 1969. Pada 2023, Nunung ditunjuk sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Sosok akademisi ini memiliki latar keilmuan pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan sosial. Sedangkan perjalanan pendidikannya ditempuh dari S1 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya pada 1992. Nunung kemudian melanjutkan studi pascasarjana di IPB dan meraih gelar Magister Ekonomi Pertanian pada tahun 1997. Sedangkan gelar doktor diraih dari George August University of Gottingen di Jerman, di bidang Sosio Ekonomi Pembangunan Pedesaan pada tahun 2005.

Penetapan Guru Besar Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor ia raih pada 2019. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dari 2018 hingga 2023.

Sejak 2019, Nunung juga aktif sebagai Senior Fellow di Australia-Indonesia Centre. Salah satu visi besar yang selalu diusung adalah membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia Emas 2045.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI ketujuh, Jokowi, telah menetapkan hak gaji dan tunjangan bagi ketua hingga anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada Kamis lalu, 17 Oktober 2024. Hak keuangan setiap bulan yang diberikan yakni Rp 33.915.000 untuk ketua dan Rp 31.201.000 untuk anggota.

Sementara itu, fasilitas akan diberikan dalam bentuk lain. “Fasilitas bagi ketua dan anggota DJSN diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas dan jaminan sosial,” tulis aturan yang ditandatangani Jokowi beberapa hari sebelum lengser.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. DJSN merupakan dewan yang berfungsi membantu presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

Lebih lanjut, biaya perjalanan dinas yang diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian. Selain itu, jaminan sosial yang diberikan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Selain itu, aturan tersebut juga menyebutkan pemberian hak keuangan dan fasilitas bagi ketua dan anggota DJSN dihentikan apabila penjabat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Hal ini tertuang dalam pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2024.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) resmi membuka proses seleksi terbuka anggota DJSN mulai Kamis 27 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024. Pendaftaran terbuka dilakukan lantaran berakhirnya masa kerja anggota DJSN masa jabatan tahun 2019-2024 pada tanggal 19 Oktober 2024 mendatang.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI ketujuh, Jokowi, telah menetapkan hak gaji dan tunjangan bagi ketua hingga anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada Kamis lalu, 17 Oktober 2024. Hak keuangan setiap bulan yang diberikan yakni Rp 33.915.000 untuk ketua dan Rp 31.201.000 untuk anggota.

Sementara itu, fasilitas akan diberikan dalam bentuk lain. “Fasilitas bagi ketua dan anggota DJSN diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas dan jaminan sosial,” tulis aturan yang ditandatangani Jokowi beberapa hari sebelum lengser.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. DJSN merupakan dewan yang berfungsi membantu presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

Lebih lanjut, biaya perjalanan dinas yang diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian. Selain itu, jaminan sosial yang diberikan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.

Selain itu, aturan tersebut juga menyebutkan pemberian hak keuangan dan fasilitas bagi ketua dan anggota DJSN dihentikan apabila penjabat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Hal ini tertuang dalam pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2024.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) resmi membuka proses seleksi terbuka anggota DJSN mulai Kamis 27 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024. Pendaftaran terbuka dilakukan lantaran berakhirnya masa kerja anggota DJSN masa jabatan tahun 2019-2024 pada tanggal 19 Oktober 2024 mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan besaran hak keuangan untuk ketua dan para anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hak tersebut meliputi gaji dan tunjangan.

Langkah ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Adapun besarannya dari hak tersebut tembus hingga Rp 30 juta.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 Perpres No. 124 Tahun 2024 tersebut, tetapkan besaran yang didapat Anggota DJSN adalah Rp 31,20 juta. Sedangkan untuk Ketua DJSN mencapai Rp 33,92 juta.

"Ketua sebesar Rp 33.915.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), Anggota sebesar Rp 31.201.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah)," dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

Selain hak keuangan tersebut, Ketua dan Anggota DJSN juga mendapat beberapa fasilitas dan jaminan sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 5. Jaminan sosial yang dimaksud meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Perpres Nomor 124 Tahun 2024 ini diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2024. Aturan ini akan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyoroti adanya kelonggaran regulasi dalam program Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Anggota DJSN, Indra Budi, mengungkapkan bahwa ada celah dalam aturan yang memungkinkan peserta baru, bahkan yang berada di ambang kematian, didaftarkan untuk memperoleh klaim manfaat sebesar Rp42 juta.

Indra mencontohkan, pasien yang hampir meninggal sering kali sengaja didaftarkan sebagai peserta JKM hanya untuk mendapatkan klaim tersebut. "Bayangkan, orang baru bayar iuran satu atau dua bulan, kemudian meninggal. Dengan hanya membayar Rp6.800 per bulan, mereka bisa mendapatkan klaim Rp42 juta," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, iuran JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) ditetapkan sebesar Rp6.800 per bulan, sementara bagi Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Selain manfaat uang tunai Rp42 juta, program JKM juga memberikan beasiswa pendidikan dengan batas maksimal Rp174 juta untuk dua anak. Namun, manfaat beasiswa ini hanya berlaku bagi peserta yang telah membayar iuran minimal tiga tahun dan meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit terkait kecelakaan.

Indra menyebut, ada oknum yang memanfaatkan kelonggaran aturan ini, termasuk agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai), yang diduga menyasar pasien kritis. "Informasi ini aku dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. Modusnya, oknum mencari pasien yang hampir meninggal, lalu setelah klaim Rp42 juta keluar, mereka meminta bagian," ungkapnya.

Dari data yang diperoleh, Indra menyatakan bahwa mayoritas klaim JKM berasal dari peserta PBPU. Banyak klaim diajukan oleh peserta yang baru membayar iuran dua hingga tiga bulan, yang dinilai semakin membebani dana kelolaan JKM BPJS Ketenagakerjaan.

Tren klaim yang meningkat ini diprediksi akan menyebabkan rasio klaim JKM menembus 100% pada 2026, dan aset JKM berpotensi mengalami defisit pada 2027. "BPJS Ketenagakerjaan kini harus menghadapi ancaman defisit, dan mereka tidak punya pilihan selain memperketat aturan keikutsertaan," kata Indra.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Masa Jabatan 2024-2029 telah mengumumkan nama-nama calon yang lulus penilaian makalah. Pengumuman ini berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Makalah.

Isa Rachmatarwata, Ketua Panitia Seleksi DJSN dalam pengumumannya bertanggal hari ini, Minggu, 11 Agustus 2024 menyampaikan bahwa calon anggota DJSN yang dinyatakan lulus penilaian makalah berasal dari unsur tokoh dan/atau ahli, organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha, serta organisasi pekerja/organisasi buruh.

"Penulisan nama Calon Anggota DJSN yang lulus berdasarkan urutan abjad, tidak menunjukkan peringkat penilaian," tulis Isa dalam pengumumannya.

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus dalam tes makalah akan dilanjutkan pengujiannya dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut mencakup tes kesehatan, assessment test, dan wawancara. Berikut calon anggota DJSN yang dinyatakan lulus seleksi makalah:

* Calon anggota DJSN dari unsur Tokoh atau Ahli:

• Achmad Mochtarom
• Agus Taufiqurrohman
• Ernawaty
• Fery Rahman
• Hardy R. Hermawan
• Indra Budi Sumantoro
• Kusharyanto
• Lela Nurlaela Wati
• Lilik Yusuf Indrajaya
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Marsaulina Olivia Panjaitan
• Mickael Bobby Hoelman
• Miftahul Djanah
• Moch Fahrian Ariffudin
• Mukayat Al Amin
• Muttaqien
• Rahmawati
• Rudi Purwono
• Setiadin
• Slamet Widodo
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Titin Hamidah
• Virgiani Rahayu Saraswati
• Yudi Ahmad Faisal

Calon Anggota DJSN dari unsur pengusaha:

• Agus Razmajaya
• Andiko Wicaksono
• Joko Baroto
• Kausar Nefi Tanjung
• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
• Sarman Simanjorang

Calon Anggota DJSN dari unsur Buruh:

• Akhmad Jajuli
• Andy Wiliam Parlindungan Sinaga
• Citra Ramadhana Prayitno
• Ekha Rosyid Kurniawan
• Hermansyah
• Marta Rinza
• Prawoto
• Royanto Purba

Fungsi dan Wewenang DJSN

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merupakan lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum serta melakukan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Saat ini, operasional SJSN dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

DJSN memiliki beberapa fungsi dan tanggung jawab utama seperti melakukan kajian dan penelitian terkait penyelenggaraan jaminan sosial. Selain itu, DJSN juga mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional dan anggaran bagi penerima bantuan iuran, serta memastikan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

DJSN juga memiliki kewenangan penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial. Selain itu, DJSN bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Masa Jabatan 2024-2029 telah mengumumkan nama-nama calon yang lulus penilaian makalah. Pengumuman ini berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Makalah.

Isa Rachmatarwata, Ketua Panitia Seleksi DJSN dalam pengumumannya bertanggal hari ini, Minggu, 11 Agustus 2024 menyampaikan bahwa calon anggota DJSN yang dinyatakan lulus penilaian makalah berasal dari unsur tokoh dan/atau ahli, organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha, serta organisasi pekerja/organisasi buruh.

"Penulisan nama Calon Anggota DJSN yang lulus berdasarkan urutan abjad, tidak menunjukkan peringkat penilaian," tulis Isa dalam pengumumannya.

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus dalam tes makalah akan dilanjutkan pengujiannya dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut mencakup tes kesehatan, assessment test, dan wawancara. Berikut calon anggota DJSN yang dinyatakan lulus seleksi makalah:

* Calon anggota DJSN dari unsur Tokoh atau Ahli:

• Achmad Mochtarom
• Agus Taufiqurrohman
• Ernawaty
• Fery Rahman
• Hardy R. Hermawan
• Indra Budi Sumantoro
• Kusharyanto
• Lela Nurlaela Wati
• Lilik Yusuf Indrajaya
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Marsaulina Olivia Panjaitan
• Mickael Bobby Hoelman
• Miftahul Djanah
• Moch Fahrian Ariffudin
• Mukayat Al Amin
• Muttaqien
• Rahmawati
• Rudi Purwono
• Setiadin
• Slamet Widodo
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Titin Hamidah
• Virgiani Rahayu Saraswati
• Yudi Ahmad Faisal

Calon Anggota DJSN dari unsur pengusaha:

• Agus Razmajaya
• Andiko Wicaksono
• Joko Baroto
• Kausar Nefi Tanjung
• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
• Sarman Simanjorang

Calon Anggota DJSN dari unsur Buruh:

• Akhmad Jajuli
• Andy Wiliam Parlindungan Sinaga
• Citra Ramadhana Prayitno
• Ekha Rosyid Kurniawan
• Hermansyah
• Marta Rinza
• Prawoto
• Royanto Purba

Fungsi dan Wewenang DJSN

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merupakan lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum serta melakukan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Saat ini, operasional SJSN dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

DJSN memiliki beberapa fungsi dan tanggung jawab utama seperti melakukan kajian dan penelitian terkait penyelenggaraan jaminan sosial. Selain itu, DJSN juga mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional dan anggaran bagi penerima bantuan iuran, serta memastikan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah.

DJSN juga memiliki kewenangan penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial. Selain itu, DJSN bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS.