Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024—2029 diharapkan dapat memperkuat cakupan jaminan sosial di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali terpinggirkan dari akses layanan jaminan sosial.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan bahwa perlu sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN agar program jaminan sosial tidak hanya bisa menjangkau lebih luas, tetapi juga lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan.

"Harapannya tentu adanya sinergi dan kontribusi optimal dari setiap anggota DJSN 2024—2029 untuk memperkuat pelaksanaan program jaminan sosial nasional, seperti cakupan jaminan sosial dapat diperluas pada kelompok rentan, peningkatan kualitas pelayanan misalnya akses dan transparansi klaim dan ketersediaan informasi yang akurat yang dapat diakses publik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Selain itu, Wahyudin juga menyoroti keberlanjutan finansial bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sumber pendanaan dan penguatan pengelolaan investasi dana jaminan sosial. Dia juga menyoroti beberapa kebijakan yang mungkin dapat menjadi prioritas anggota DJSN 2024—2029.

Pertama reformasi pembiayaan JKN, mengingat besarnya biaya kesehatan yang cenderung meningkat. Menurutnya penting bagi DJSN untuk membuat kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan.

"Salah satunya dengan mendukung efisiensi operasional BPJS Kesehatan, termasuk mitigasi biaya yang berpotensi mengalami inflasi medis," kata Wahyudin.

Kedua, Wahyudin juga menekankan pentingnya kebijakan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, hingga klaim yang lebih transparan dan efisien melalui aplikasi teknologi terbaru yang terjangkau dan mudah digunakan. Ketiga, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kebijakan dalam memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani dan meningkatkan kualitas layanan lokal," kata Wahyudin.

Terakhir, Wahyudin berharap DJSN dapat meningkatan sosialisasi dan edukasi jaminan sosial. Terutama kebijakan edukasi yang berkesinambungan dan bekerjasama dengan asosiasi perasuransian mengenai manfaat dan hak masyarakat dalam program jaminan sosial.

Pemerintah telah menetapkan Anggota DJSN periode 2024—2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Berikut daftar lengkap Anggota DJSN periode 2024—2029:

Ketua merangkap anggota mewakili unsur pemerintah:

• Nunung Nuryartono
  

Anggota mewakili unsur pemerintah:

• Sudarto
• Kunta Wibawa Dasa Nugraha
• Indah Anggoro Putri
• Rubben Rico
  

Anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli:

• Agus Taufiqurrohman
• Muttaqien
• Rudi Purwono
• Mahesa Paranadipa Maykel
• Syamsul Hidayat Pasaribu
• Mickael Bobby Hoelman
  

Anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha:

• Nikodemus Beriman Purba
• Paulus Agung Pambudhi
  

Anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh:

• Royanto Purba
• Hermansyah

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan besaran hak keuangan untuk ketua dan para anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hak tersebut meliputi gaji dan tunjangan.

Langkah ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Adapun besarannya dari hak tersebut tembus hingga Rp 30 juta.

Dalam Pasal 3 Ayat 2 Perpres No. 124 Tahun 2024 tersebut, tetapkan besaran yang didapat Anggota DJSN adalah Rp 31,20 juta. Sedangkan untuk Ketua DJSN mencapai Rp 33,92 juta.

"Ketua sebesar Rp 33.915.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), Anggota sebesar Rp 31.201.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah)," dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

Selain hak keuangan tersebut, Ketua dan Anggota DJSN juga mendapat beberapa fasilitas dan jaminan sosial. Hal ini tercantum dalam Pasal 5. Jaminan sosial yang dimaksud meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Perpres Nomor 124 Tahun 2024 ini diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2024. Aturan ini akan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional.

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyarankan pemerintah perlu merevisi Peraturan Pemerintah yang mengatur besaran iuran program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Anggota DJSN Indra Budi mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan dana kelolaan program JKM yang berisiko mengalami lonjakan klaim. Bahkan, mulai 2026 diproyeksikan rasio klaim JKM tembus 100%.

Saat ini, total manfaat program JKM mencapai Rp42 juta, yang terdiri dari santunan kematian Rp20 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12 juta.

Selain itu, juga ada manfaat berupa beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal dua orang anak. Manfaat beasiswa ini diberikan kepada peserta dengan masa iuran minimal tiga tahun dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan.

Dengan klaim yang besar itu, Indra menilai tak sebanding dengan iuran JKM yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi iurannya ini juga kekecilan, dan untuk yang PBPU [Peserta Bukan Penerima Upah] itu pukul rata. Kalau JKK [Jaminan Kecelakaan Kerja] sama JHT [Jaminan Hari Tua] itu kan untuk PBPU kan dia dibuat dalam bentuk skala penghasilan," kata Indra kepada Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Berdasarkan PP No. 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, iuran JKM bagi PBPU sebesar Rp6.800 per bulan, sedangkan Peserta Penerima Upah (PPU) sebesar 0,3% dari upah sebulan.

Indra mengatakan, sebenarnya beleid tersebut telah direvisi dua kali. Pertama adalah diubah dengan PP Nomor 82 tahun 2019. Revisi kedua ini mengatur kenaikan besaran manfaat program JKM. yakni menjadi Rp42 juta dan beasiswa Rp174 juta.

Revisi ketiga, adalah dengan PP No. 49/2023 yang mengatur terkait kepesertaan JKK dan JKM dari segmen pegawai pemerintah non-ASN.

"Jadi ketentuan yang berkaitan dengan manfaat dan iuran itu sebenarnya masih sama. Jadi yang harus dilakukan itu perubahan ketiga," kata Indra.

Dia mengusulkan, perubahan dalam revisi ketiga tersebut bisa diatur tentang pemberian manfaat JKM sebesar Rp42 juta dilakukan berkala, selain juga mengatur besaran iurannya. Hal itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan besaran iuran yang didapat dengan pembayaran klaim yang ditanggung.

Indra mengatakan, urgensi revisi PP ini sudah dibahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dalam proses merevisi PP ini, dia menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan bisa mengusulkan izin prakarsa kepada Presiden.

Namun, Indra belum mengetahui sampai mana pembahasan revisi PP tersebut. "Posisinya secara surat resmi itu belum diajukan, tapi waktu kami melakukan pembahasan memang bareng Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Harusnya Kementerian Ketenagakerjaan bisa pro aktif," urainya.

Risiko defisit dana JKM BPJS Ketenagakerjaan karena beban klaim yang melesat tanpa dibarengi pendapatan iuran ini telah menjadi atensi DJSN sejak lama. Dengan nasib revisi PP yang saat ini masih abu-abu itu, Indra berharap hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

"Mungkin DJSN nanti akan menyampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja yang baru untuk segera melakukan revisi ketiga terhadap PP 44 yang mengatur JKM ini supaya tidak defisit ke depannya," tandasnya.

JAKARTA, investor.id - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan, panitia seleksi (pansel) telah menetapkan 69 orang lolos seleksi administrasi calon anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk periode 2024-2029.

Anggota Pansel Calon Anggota DJSN Jerry Marmen mengatakan, Calon Anggota DJSN terdiri dari unsur tokoh dan/atau ahli, unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha, dan unsur organisasi pekerja/organisasi buruh.

Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2024-2029 tertanggal 20 Juli 2024.

Presiden Joko Widodo membentuk pansel yang terdiri dari tujuh orang anggota dengan komposisi dua orang anggota dari unsur pemerintah dan lima orang anggota dari unsur masyarakat.

Susunan keanggotaan terdiri dari ketua merangkap anggota Isa Rachmatarwata, wakil ketua merangkap anggota Taufik Hidayat, anggota Andie Megantara, Subiyanto, Jerry Marmen, Timboel Siregar, dan Rahma Iryanti.

"DJSN dibentuk untuk membantu Presiden dengan tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi dari 69 orang itu terdiri atas 32 orang dari unsur tokoh dan ahli, 30 orang unsur organisasi pekerja, dan tujuh orang unsur pemberi kerja," ungkap Jerry di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sebelum dilakukan proses seleksi administrasi, diketahui jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 248 orang yang terdiri dari 130 dari unsur tokoh dan ahli, pemberi kerja dan organisasi (29), dan organisasi pekerja atau buruh (89).

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi harus mengikuti penilaian penulisan makalah. Hasil penilaian akan diumumkan pada 12 Agustus 2024.

"Nantinya nama-nama ini yang seluruh seleksi administrasi akan mengikuti seleksi yang penilaian makalah. Dan juga nanti ada proses seleksi lain seperti kesehatan dan nanti sebelum itu tentu harus ada masukkan catatan dari masyarakat," paparnya.

Anggota Pansel DJSN lainnya Subiyanto, menjelaskan seleksi diselenggarakan secara paralel bersama kementerian lain. Ia mencontohkan peserta dari unsur pemberi kerja dan organisasi pekerja misalnya proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara peserta dari unsur tim tokoh/ahli Kemenko PMK. Ia berharap proses seleksi ini dapat menghasilkan anggota DJSN yang berintegritas serta berkomitmen dalam rangka menjalankan sistem jaminan sosial nasional.

"Melihat dari animo yang mendaftar cukup tinggi, mudah-mudahan anggota DJSN yang terpilih besok ini tentunya diharapkan bisa mendapatkan orang-orang yang punya integritas, mempunyai kompetensi," ucap dia.

Nantinya pansel akan melakukan seleksi hingga mengerucutkan sebanyak 20 nama yang selanjutnya direkomendasikan kepada Presiden Jokowi. Jadi pansel menyeleksi yang administrasi hanya tokoh ahli.

"Kemudian tahapan selanjutnya, ini kita sambil paralel dengan Pansel melakukan proses yang lain nanti ada uji atau assessment ke lembaga lain, terus kesehatan terakhirnya itu mereka calon yang lulus uji kompetensi di lembaga lain termasuk kesehatan baru di uji di depan pansel,” ujar Subiyanto.

“Yang terakhir untuk mendapatkan yang nanti tokoh ahli itu kan enam orang yang akan dipilih Presiden dari 12 nama. Jadi 12 terus unsur pekerja itu dipilih dua dari empat nama. Unsur pemberi kerja dua juga dari empat nama. Jadi 4, 4, 8, tambah 12 nama. Jadi 20 (nama) yang direkomendasikan oleh pansel kepada Presiden,” pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melaksanakan penerimaan pendaftaran calon anggota masa jabatan 2024-2029. Pansel telah melakukan proses seleksi administrasi.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014, seleksi administrasi terhadap pendaftar dari unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha dan unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan sesuai dengan surat nomor B-M/74/HI.02.01/VII/2024 pada 19 Juli 2024 telah menyampaikan daftar nama calon anggota DJSN dari unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha dan unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh yang dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada Ketua Pansel.
Pansel DJSN menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas atensi pendaftar yang telah ikut serta mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka calon anggota DJSN masa jabatan tahun 2024-2029. Sesuai data tercatat sebanyak 130 orang pendaftar calon anggota DJSN unsur tokoh dan/atau ahli, 29 orang pendaftar calon anggota DJSN unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha dan 89 orang pendaftar calon anggota DJSN unsur organisasi pekerja/organisasi buruh.

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2024-2029, Pansel DJSN telah menetapkan pendaftar calon anggota DJSN yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 32 pendaftar dari unsur tokoh atau ahli, tujuh pendaftar dari unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha, dan 30 pendaftar dari unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Terhadap pendaftar calon anggota DJSN yang ditetapkan lulus seleksi administrasi, Pansel DJSN akan melakukan penilaian penulisan makalah pada 12 Agustus 2024.

Baca Juga: Cegah Kecurangan, BPJS Kesehatan Bangun Ekosistem Anti Fraud di Program JKN

Pansel DJSN membuka kesempatan kepada masyarakat memberikan tanggapan terhadap calon anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional masa jabatan tahun 2024-2029 yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Penyampaian tanggapan masyarakat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Disampaikan secara tertulis kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
2. Pemberi tanggapan menyertakan identitas secara jelas dengan melampirkan copy Kartu Tanda Penduduk.
3. Tanggapan secara jelas menyebutkan nama calon yang diberikan tanggapan.
4. Tanggapan dapat berupa masukan, dukungan, atau kritikan, disertai dengan dokumen dan bukti pendukung.
5. Tanggapan masyarakat ini disampaikan paling lambat tanggal 4 Agustus 2024 ke alamat e-mail: seleksi-djsn@djsn.go.id atau dikirimkan secara langsung atau melalui pos ke alamat Lantai Dasar, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, Kode Pos 10110.
6. Informasi lebih lanjut terkait rilis ini dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi melalui pesan whatsapp ke nomor 082221500500 dan/atau melalui email ke seleksi-djsn@djsn.go.id.

(AZF)