Bisnis.com, JAKARTA - Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Kami sangat optimis dengan adanya Badan ini duduk bersama kita nanti. Kami berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah,” kata Nasaruddin saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dengan adanya pemisahan ini, Nasaruddin berharap tugas dari Kementerian Agama akan lebih ramping dan terfokus.

“Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan keumatan, misalnya bimas [bimbingan masyarakat] Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu,” terangnya.

Nasaruddin berharap peralihan ini akan membuat Kemenag menjadi lebih produktif dan proaktif di masa mendatang. “Jadi [Kementerian Agama] lebih profesional, lebih ramping sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Badan Penyelenggara Haji akan setara dengan Kementerian. Kendati begitu, dia mengaku masih mendiskusikan pengelolaan haji pada 2025.

“Kita tetap jalan, ini kan bergandengan tangan terus. Pokoknya tidak boleh masalah haji muncul hanya karena peralihan. Pokoknya kita jalan dan terus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji masih menunggu payung hukum terkait tata kelola ibadah haji.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji.

“Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji masih menunggu payung hukum terkait tata kelola ibadah haji.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji.

“Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menggantikan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi penyelenggara haji pada 2026.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan transisi dengan Kemenag untuk menjalankan tugas tersebut. Adapun, Badan Penyelenggara Haji bakal berkantor di Kemenag.

“Akan berkantor di Gedung Kemenag,” kata Dahnil kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran, Dahnil tidak berkomentar banyak. Pasalnya, saat ini proses transisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji masih berlangsung.

Selain itu, mengenai nasib Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada proses legislasi dan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengingat saat ini masih masa transisi.

“[soal BPKH] kami serahkan sepenuhnya pada proses legislasi dan keputusan Presiden nanti,” ujarnya.

Adapun, fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji baru akan dimulai pada 2026. Untuk pelaksanaan Ibadah Haji 2025M/1446H, Dahnil mengatakan, masih melakukan asistensi terhadap Dirjen PHU Kemenag karena proses haji 2025 sudah berlangsung.

“Jadi tidak mungkin langsung di take over Badan Penyelenggara Haji,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo berharap agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto telahresmi membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH). Hal ini ditandai dengan pelantikan Kepala Penyelenggara dan Wakilnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10). Adapun, sebelumnya, BPH berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
Terkait berpisahnya BPH dari Kemenag, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan pihaknya berharap BPH bisa lebih fokus dalam menyelenggaran ibadah haji reguler.
Sebagai informasi, haji reguler adalah kelompok haji yang penyelenggaraan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang sebelumnya diurus Kemenag. Dengan harga yang relatif lebih murah dibanding haji khusus.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha penyelenggara umrah dan haji di Indonesia merespons positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengharapkan, penyelenggaraan ibadah haji reguler bisa lebih profesional di bawah Badan Penyelenggara Haji. Menurut pemahamannya, pola kerja Badan langsung berada di bawah Presiden.

“Tidak terganggu dengan anggaran, tidak terganggu dengan undang-undang, peraturan, birokrasi yang panjang, segala macam, sampai harus Panja dulu ke DPR, segala macam,” kata Syam kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Di sisi lain, ketika dikonfirmasi apakah kehadiran Badan Penyelenggara Haji cukup efektif menyelesaikan polemik haji yang kerap terjadi tiap tahunnya, Syam mengatakan bahwa masalah tidak dapat dihindari.

Kendati begitu, adanya Badan Penyelenggara Haji membuat birokrasinya lebih pendek sehingga dapat langsung diputuskan oleh para komisioner di Badan Penyelenggara Haji.

“Kalau dengan badan, saat itu dia bisa ambil keputusan tanpa harus menunggu waktu, jarak, dan segala macem,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan yang baru terbentuk tersebut mulai 2026.

Menanggapi hal itu, Pengamat Haji dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ade Marfudin, menilai bahwa terlalu lama untuk sebuah badan mulai menjalankan tugas dan fungsinya.

“Menurut saya agak sedikit kurang pas kalau secara total 2026 baru dikelola oleh Badan Haji,” kata Ade kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, Badan Penyelenggara Haji sudah harus bekerja dan bergerak dari sekarang. Dia mengatakan, mengurus penyelenggaraan ibadah haji bukanlah hal yang sulit apalagi, jika Badan Penyelenggara Haji dipimpin oleh tokoh yang paham betul dengan kegiatan haji.

Selain itu, Indonesia telah berpengalaman dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji dengan segala dinamikanya. Seharusnya, lanjut dia, hal ini tidak menjadi persoalan dan tidak butuh waktu lama bagi Badan Penyelenggara Haji untuk memulai tugasnya.

“Sekarang pun bisa kita laksanakan dengan Badan Haji,” ujarnya.

Namun demikian, dia dapat memaklumi. Mengingat, kata dia, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bukanlah tokoh yang pernah mengelola kegiatan haji.

“Saya pikir adalah orang yang memang praktisi di perhajian ternyata adalah orang baru. Maka ada space waktu sampai 2026,” pungkasnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dinilai memberi harapan baru.

Pengamat Haji dan Umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menyampaikan, pembentukan Badan Penyelenggara Haji dapat menjadi langkah positif untuk memisahkan urusan teknis dan administratif haji dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Harapannya badan ini bisa lebih fokus dan profesional dalam menangani segala hal terkait penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan,” kata Dadi kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Meski pembentukan Badan Penyelenggara Haji memberikan harapan baru, efektivitasnya masih sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang matang.

Dadi menilai, Badan Penyelenggara Haji perlu bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agama, mengingat kementerian ini telah memiliki pengalaman panjang di bidang penyelenggara haji.

Dia memperkirakan, transisi penyelenggara haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji tidak akan mudah. Menurutnya, perlu komunikasi dan koordinasi yang intensif.

“Juga, mungkin ada potensi tumpang tindih wewenang dan birokrasi yang bisa memperlambat proses di sana,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Irfan Yusuf mengatakan di 2025, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelenggara HajiMoch. Irfan Yusuf. Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji.

Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024). Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji.

Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenag dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Irfan menekankan bahwa harapan Presiden Prabowo Subianto agar instansinya bisa segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Irfan melanjutkan, di bawah instansinya diharapkan Indonesia mempunyai Perkampungan Haji RI di Tanah Suci. Semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umrah Indonesia bisa jadi satu tempat di sana.

“Menurut Bapak Presiden harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para jamaah Haji dan juga aman buat para zaman haji. Saya kira itu saja,” pungkas Irfan.

Profil Irfan Yusuf

Moch. Irfan Yusuf atau Gus Irfan merupakan seorang politikus Indonesia. Dia tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, dia maju pada daerah pemilihan Jawa Timur VIII, meraih 77.433 suara dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029.

Pria kelahiran Jombang 62 tahun ini merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.

Adapun, saat ini Gus Irfan yang merupakan lulusan Universitas Brawijaya memiliki peran penting di Lembaga Perekonomian NU (LPNU) sebagai Wakil Ketua.

Bisnis.com, JAKARTA – Danhil Anzar mengaku mendapat dua amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pemerintahannya.

Dahnil mengatakan bahwa selain resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Presiden Prabowo Subianto turut memintanya untuk menjadi Juri Bicara (Jubir) Presiden mengingat rekam jejaknya dalam bidang tersebut selama 7 tahun.

“Saya sudah jadi jubir Pak Prabowo lebih 7 tahun. Saya masuk politik karena percaya dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Hari ini saya langsung dilantik oleh Presiden yang perjuangannya saya ikuti. Beliau jadi Presiden adalah salah satu cita-cita politik saya,” kata Danhil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan meskipun mendapat amanah dengan diminta mengawal penyelenggaraan ibadah haji, tetapi Prabowo memang turut meminta dirinya untuk menjadi juru bicara presiden.

"Yang jelas Pak Prabowo minta saya kawal penyelenggaraan haji tapi juga beliau tetap minta saya untuk mendampingi jadi jubir presiden," pungkas Dahnil.

Sekadar informasi, perjalanan Dahnil dalam membersamai Prabowo dimulai pada 2018, momentum besar dalam karier politiknya saat dipercaya sebagai Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Tak lama kemudian, dia juga bergabung dengan Partai Gerindra dan menjadi juru bicara resmi Prabowo Subianto. Bahkan, saat Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Dahnil dipercaya untuk menduduki posisi Staf Khusus Kementerian Pertahanan.

Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelengara Haji Moch. Irfan Yusuf.

Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji. Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji. Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenang dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Danhil Anzar mengaku mendapat dua amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pemerintahannya.

Dahnil mengatakan bahwa selain resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Presiden Prabowo Subianto turut memintanya untuk menjadi Juri Bicara (Jubir) Presiden mengingat rekam jejaknya dalam bidang tersebut selama 7 tahun.

“Saya sudah jadi jubir Pak Prabowo lebih 7 tahun. Saya masuk politik karena percaya dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Hari ini saya langsung dilantik oleh Presiden yang perjuangannya saya ikuti. Beliau jadi Presiden adalah salah satu cita-cita politik saya,” kata Danhil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia melanjutkan meskipun mendapat amanah dengan diminta mengawal penyelenggaraan ibadah haji, tetapi Prabowo memang turut meminta dirinya untuk menjadi juru bicara presiden.

"Yang jelas Pak Prabowo minta saya kawal penyelenggaraan haji tapi juga beliau tetap minta saya untuk mendampingi jadi jubir presiden," pungkas Dahnil.

Sekadar informasi, perjalanan Dahnil dalam membersamai Prabowo dimulai pada 2018, momentum besar dalam karier politiknya saat dipercaya sebagai Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Tak lama kemudian, dia juga bergabung dengan Partai Gerindra dan menjadi juru bicara resmi Prabowo Subianto. Bahkan, saat Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Dahnil dipercaya untuk menduduki posisi Staf Khusus Kementerian Pertahanan.

Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelengara Haji Moch. Irfan Yusuf.

Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji. Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji. Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenang dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru dengan melantik Kepala Badan Penyelengara Haji Moch. Irfan Yusuf. Peran Kementerian Agama kelak tidak menjadi penyelenggara pemberangkatan ibadah haji.

Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024). Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan jamaah haji.

Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenang dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jamaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Irfan menekankan bahwa harapan Presiden Prabowo Subianto agar instansinya bisa segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Irfan melanjutkan, di bawah instansinya diharapkan Indonesia mempunyai Perkampungan Haji RI di Tanah Suci. Semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umrah Indonesia bisa jadi satu tempat di sana.

“Menurut Bapak Presiden harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para jamaah Haji dan juga aman buat para zaman haji. Saya kira itu saja,” pungkas Irfan.

Polemik Penyelenggara Jamaah Haji

Peyelanggaraan jamaah haji kerap mengalami polemik belakangan ini. Mulai dari pemberangkatan, pemondokan hingga masalah makanan jamaah haji. Baru-bari ini DPR RI membuat Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 untuk investigasi dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024.

Pansus sempat bersitegang dengan Kemenag terkait dengan investigasi tersebut. Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas sempat mangkir beberapa kali saat dipanggil Pansus.

Dalam rapat internal pada 24 September 2024, Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid menyanggah adanya intervensi dalam internal pansus haji saat keputusan akhir investigasi dibuat.

“Intervensi siapa? Tidak ada intervensi apa. Tidak ada intervensi,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2024).

Menurut Nusron, perbedaan pandangan saat rapat berlangsung merupakan hal wajar yang terjadi karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Kalau beda pandangan kan antar manusia biasa. Masing-masing anggota punya haknya [menyampaikan pandangan] masing-masing. Tapi kalau intervensi tidak ada intervensi,” tegas politikus Golkar tersebut.