Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pendaftaran Seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau Petugas Haji 1446 H/2025 M tingkat daerah dibuka mulai hari ini, Kamis (7/11/2024).

Pendaftaran petugas haji 2025 dibuka secara online melalui Pusaka Superappss Kementerian Agama atau laman https://haji.kemenag.go.id/petugas, hingga 15 November 2024 pukul 23.59 WIB.

Ada dua formasi yang akan dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah. Pertama, PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air.

Formasi ini terdiri atas ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter.

Kedua, PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Formasi ini terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Syarat Pendaftaran Petugas Haji 2025

Syarat Umum

- Warga Negara Indonesia;
- Beragama Islam;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Tidak dalam keadaan hamil;
- Berkomitmen dalam pelayanan jemaah;
- Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
- Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;
- Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional; dan
- Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat Khusus

1. PPIH Kloter

a. Ketua Kloter

- Pegawai ASN Kementerian Agama;
- Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi;
- Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
- Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pembimbing Ibadah Kloter

- Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- Telah menunaikan ibadah haji;
- Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
- Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

2. PPIH Arab Saudi

a. Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

- Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pelaksana Bimbingan Ibadah

- Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- Telah menunaikan ibadah haji;
- Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
- Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

c. Pelaksana Siskohat

- Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
- Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
- Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat;
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
- Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

Cara Daftar Petugas Haji 2025

Berikut langkah-langkah pendaftaran petugas haji 2025:

1. Buka laman https://haji.kemenag.go.id/petugas dan klik pendaftaran petugas

2. Pilih jenis tugas

2. Pilih Kankemenag Kab-Kota/Kanwil Tempat Pendaftaran

3. Isikan NIK yang sesuai

4. Isikan Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Alamat email (tidak boleh menggunakan email yang pernah digunakan daftar petugas di tahun sebelumnya)

Tonton:Badan Haji Bentuk Keseriusan Prabowo dalam Penyelenggaraan Haji

5. Isikan Nomor WhatsApp yang aktif

6. Klik Daftar

7. Peserta selanjutnya akan diminta untuk mengunggah dokumen dan menyelesaikan pendaftaran

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: "Link Pendaftaran Petugas Haji 2025 Tingkat Daerah yang Dibuka Hari Ini, Simak Panduan dan Syaratnya"

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau petugas haji 1446 Hijriah / 2025 Masehi tingkat daerah.

Pendaftaran PPIH tingkat daerah dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka Kemenag, yang berlangsung sampai 15 November 2024.

"Bagi yang berminat dan memenuhi syarat, bisa mulai mendaftar (seleksi petugas haji 1446 H) pada 7-15 November 2024," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arsad Hidayat dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Arsad menegaskan, seleksi petugas haji yang dibuka ini untuk tingkat daerah, sedangkan tingkat pusat akan diumumkan kemudian.

Formasi petugas haji tingkat daerah 1446 H

Dilansir dari informasi resmi, ada dua formasi yang dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah, yaitu:

• PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air
• PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci.

Formasi PPIH Kloter terdiri dari ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Sedangkan PPIH Arab Saudi terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Tahapan seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah

Arsad menjelaskan, ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama berlangsung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilaian administrasi dan computer assisted test (CAT).

"CAT akan digelar pada 21 November 2024 dan hasilnya diumumkan sehari berikutnya pada 22 November 2024," tuturnya.

Bagi peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, akan mengikuti tahap di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, peserta mengikuti CAT dan wawancara yang akan digelar pada 5 Desember 2024, dengan hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024.

Syarat peserta petugas haji 1446 H/2025 M

Anda yang berminat mengikuti seleksi petugas haji 1446 H, wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- PPIH Kloter

Syarat umum

• Warga Negara Indonesia
• Beragama Islam
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak dalam keadaan hamil
• Berkomitmen dalam pelayanan jemaah
• Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana
• Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS
• Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI, dan Polri
• Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional
• Diutamakan pejabat/pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat khusus

Ketua kloter

• Pegawai ASN Kementerian Agama
• Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi
• Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam
• Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pembimbing ibadah kloter

• Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar
• Telah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing manasik
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan, dibuktikan dengan surat pernyataan
• Berpendidikan paling rendah sarjana
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau petugas haji 1446 Hijriah / 2025 Masehi tingkat daerah.

Pendaftaran PPIH tingkat daerah dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka Kemenag, yang berlangsung sampai 15 November 2024.

"Bagi yang berminat dan memenuhi syarat, bisa mulai mendaftar (seleksi petugas haji 1446 H) pada 7-15 November 2024," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arsad Hidayat dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Arsad menegaskan, seleksi petugas haji yang dibuka ini untuk tingkat daerah, sedangkan tingkat pusat akan diumumkan kemudian.

Formasi petugas haji tingkat daerah 1446 H

Dilansir dari informasi resmi, ada dua formasi yang dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah, yaitu:

• PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air
• PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci.

Formasi PPIH Kloter terdiri dari ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Sedangkan PPIH Arab Saudi terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Tahapan seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah

Arsad menjelaskan, ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama berlangsung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilaian administrasi dan computer assisted test (CAT).

"CAT akan digelar pada 21 November 2024 dan hasilnya diumumkan sehari berikutnya pada 22 November 2024," tuturnya.

Bagi peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, akan mengikuti tahap di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, peserta mengikuti CAT dan wawancara yang akan digelar pada 5 Desember 2024, dengan hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024.

Syarat peserta petugas haji 1446 H/2025 M

Anda yang berminat mengikuti seleksi petugas haji 1446 H, wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- PPIH Kloter

Syarat umum

• Warga Negara Indonesia
• Beragama Islam
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak dalam keadaan hamil
• Berkomitmen dalam pelayanan jemaah
• Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana
• Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS
• Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI, dan Polri
• Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional
• Diutamakan pejabat/pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat khusus

Ketua kloter

• Pegawai ASN Kementerian Agama
• Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi
• Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam
• Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pembimbing ibadah kloter

• Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar
• Telah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing manasik
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan, dibuktikan dengan surat pernyataan
• Berpendidikan paling rendah sarjana
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau petugas haji 1446 Hijriah / 2025 Masehi tingkat daerah.

Pendaftaran PPIH tingkat daerah dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka Kemenag, yang berlangsung sampai 15 November 2024.

"Bagi yang berminat dan memenuhi syarat, bisa mulai mendaftar (seleksi petugas haji 1446 H) pada 7-15 November 2024," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arsad Hidayat dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Arsad menegaskan, seleksi petugas haji yang dibuka ini untuk tingkat daerah, sedangkan tingkat pusat akan diumumkan kemudian.

Formasi petugas haji tingkat daerah 1446 H

Dilansir dari informasi resmi, ada dua formasi yang dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah, yaitu:

• PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air
• PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci.

Formasi PPIH Kloter terdiri dari ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Sedangkan PPIH Arab Saudi terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Tahapan seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah

Arsad menjelaskan, ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama berlangsung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilaian administrasi dan computer assisted test (CAT).

"CAT akan digelar pada 21 November 2024 dan hasilnya diumumkan sehari berikutnya pada 22 November 2024," tuturnya.

Bagi peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, akan mengikuti tahap di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, peserta mengikuti CAT dan wawancara yang akan digelar pada 5 Desember 2024, dengan hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024.

Syarat peserta petugas haji 1446 H/2025 M

Anda yang berminat mengikuti seleksi petugas haji 1446 H, wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- PPIH Kloter

Syarat umum

• Warga Negara Indonesia
• Beragama Islam
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak dalam keadaan hamil
• Berkomitmen dalam pelayanan jemaah
• Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana
• Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS
• Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI, dan Polri
• Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional
• Diutamakan pejabat/pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat khusus

Ketua kloter

• Pegawai ASN Kementerian Agama
• Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi
• Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam
• Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pembimbing ibadah kloter

• Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar
• Telah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing manasik
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan, dibuktikan dengan surat pernyataan
• Berpendidikan paling rendah sarjana
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

- PPIH Arab Saudi

Pelaksana pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi

• Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

Pelaksana bimbingan ibadah

• Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar
• Telah menunaikan ibadah haji
• Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji
• Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pelaksana Siskohat

• Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar
• Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan
• Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
• Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

Lebih lanjut, rincian jadwal seleksi PPIH tingkat daerah (kabupaten/kota dan provinsi) tahun 2025 sebagai berikut:

- Seleksi PPIH tingkat kabupaten/kota

• Pengumuman seleksi PPIH: 4 November 2024
• Pendaftaran peserta: 7-15 November 2024
• Batas akhir submit dokumen pendaftaran: 15 November 2024 pukul 23.59 WIB
• Seleksi tahap 1 (CAT): 21 November 2024 pukul 09.00 WIB
• Pengumuman hasil seleksi tahap 1: 22 November 2024 pukul 16.00 WIB.

- Seleksi PPIH tingkat provinsi

• Seleksi tahap 2 (CAT dan wawancara): 5 Desember 2024 pukul 09.00 WIB
• Pengumuman hasil seleksi tahap 2: 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.

Itulah rangkuman informasi mengenai seleksi petugas haji tahun 2025, formasi, syarat, hingga jadwalnya.

Reporter: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pendaftaran Seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau Petugas Haji 1446 H/2025 M tingkat daerah dibuka mulai hari ini, Kamis (7/11/2024).

Pendaftaran petugas haji 2025 dibuka secara online melalui Pusaka Superappss Kementerian Agama atau laman https://haji.kemenag.go.id/petugas, hingga 15 November 2024 pukul 23.59 WIB.

Ada dua formasi yang akan dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah. Pertama, PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air.

Formasi ini terdiri atas ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter.

Kedua, PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Formasi ini terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Syarat Pendaftaran Petugas Haji 2025

Syarat Umum

- Warga Negara Indonesia;
- Beragama Islam;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Tidak dalam keadaan hamil;
- Berkomitmen dalam pelayanan jemaah;
- Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
- Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;
- Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional; dan
- Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat Khusus

1. PPIH Kloter

a. Ketua Kloter

- Pegawai ASN Kementerian Agama;
- Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi;
- Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
- Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pembimbing Ibadah Kloter

- Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- Telah menunaikan ibadah haji;
- Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
- Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

2. PPIH Arab Saudi

a. Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

- Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pelaksana Bimbingan Ibadah

- Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- Telah menunaikan ibadah haji;
- Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
- Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

c. Pelaksana Siskohat

- Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
- Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
- Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat;
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
- Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

Cara Daftar Petugas Haji 2025

Berikut langkah-langkah pendaftaran petugas haji 2025:

1. Buka laman https://haji.kemenag.go.id/petugas dan klik pendaftaran petugas

2. Pilih jenis tugas

2. Pilih Kankemenag Kab-Kota/Kanwil Tempat Pendaftaran

3. Isikan NIK yang sesuai

4. Isikan Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Alamat email (tidak boleh menggunakan email yang pernah digunakan daftar petugas di tahun sebelumnya)

Tonton:Badan Haji Bentuk Keseriusan Prabowo dalam Penyelenggaraan Haji

5. Isikan Nomor WhatsApp yang aktif

6. Klik Daftar

7. Peserta selanjutnya akan diminta untuk mengunggah dokumen dan menyelesaikan pendaftaran

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: "Link Pendaftaran Petugas Haji 2025 Tingkat Daerah yang Dibuka Hari Ini, Simak Panduan dan Syaratnya"

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) akan segera membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Pengumuman seleksi petugas haji tersebut direncanakan pada 4 November 2024.

Dilansir dari informasi resmi Kemenag, penyelanggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi mengusung tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas.

"Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka di tahun 2025, kita angkat tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas," ujar Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Akan ada sejumlah syarat tambahan yang akan diterapkan panitia dalam seleksi PPIH tahun 2025.

Dengan mengusung tema tersebut, diharapkan rekrutmen petugas haji memasukkan syarat tambahan memiliki kemampuan berbahasa isyarat.

"Makanya mungkin untuk yang raham disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas," papar Arsad.

Batas usia petugas haji tahun 2025

Ada penyesuaian batas usia maksimal petugas haji menjadi 45 tahun untuk bidang layanan tertentu, terutama PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji).

Dituliskan bahwa PKP3JH direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/Polri.

"Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun," tutur Arsad.

Selain batas usia, kondisi kesehatan petugas haji juga harus dipastikan dengan adanya surat kesehatan berupa hasil MCU (Medical Check-Up) lengkap.

Sebagai informasi, akan ada pengurangan kuota petugas haji tahun depan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Titik krusial tahun depan adalah terbatasnya jumlah petugas haji, karena sebesar apapun akomodasi atau layanan yang kita berikan tapi kalau tidak didukung dengan ketersediaan petugas maka akan menjadi masalah," kata Arsad.

Sebagai informasi, nantinya seleksi petugas haji akan dilakukan di tingkat kabupaten.kota, provinsi, dan pusat, yang prosesnya akan berlangsung sampai pertengahan Desember 2024.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik bagi Anda yang berminat untuk menjadi petugas haji 2025. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag akan segera membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 1446 H/2025 M.

Mengutip laman Kemenag.go.id, saat ini, Ditjen PHU sudah mulai melakukan proses sosialisasi dan tahapan tersebut dibuka oleh Menag Nasaruddin Umar.

Sosialisasi Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1446 H/2025 M ini diikuti oleh para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia. Hadir juga, Dirjen PHU Hilman Latief, Inspektur Jenderal Faisal Ali Hasyim, serta jajaran pejabat eselon II pada Ditjen PHU.

“Terkait sosialisasi rekrutmen Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, saya minta kepada Pak Dirjen, betul-betul memberikan guideline yang lebih rinci kepada teman-teman kita para Kanwil ya,” pesan Menag di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

“Jangan sampai nanti dalam menentukan siapa yang menjadi pembimbing ibadah haji itu, itu justru orang yang memerlukan pembimbingan. Jangan sampai nanti itu yang diharapkan untuk membantu jamaah, malah justru dibopong oleh jemaah," tegas Menag.

Menag juga mengingatkan Inspektorat Jenderal Kemenag untuk dapat menindak dengan serius bila terjadi penyimpangan dalam proses rekrutmen calon petugas.

“Jadi saya mohon betul Pak, gunakan power yang dimiliki. Ini perintah presiden,” ujar Nasruddin.

Kepada jajaran Ditjen PHU, Menag minta dapat memberikan performa terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.

“Laksanakanlah tugas perhajian ini dengan sesempurna mungkin, karena boleh jadi, ini adalah kegiatan perhajian terakhir di lingkungan Kementerian Agama,” tutupnya.

Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag akan kembali menggelar seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Penyelenggaraan ibadah haji 2025 mengusung tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas.

“Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka di tahun 2025, kita angkat tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas,” ucap Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat dikutip dari laman kemenag.go.id, Rabu, 30 Oktober 2024.

Dia menyebut dengan tema tersebut ada sejumlah persyaratan tambahan yang akan diterapkan panitia. Arsad ingin petugas haji memiliki kemampuan berbahasa isyarat.
“Makanya mungkin untuk yang ramah disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas,” ujar Arsad.

Pihaknya juga akan menyesuaikan batas usia maksimal petugas menjadi 45 tahun untuk bidang layanan tertentu. Terutama PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji).

“PKP3JH ini direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/Polri. Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun,” jelas Arsad.

Kondisi kesehatan petugas haji juga harus dipastikan dengan adanya surat kesehatan berupa hasil MCU (Medical Check-Up). “Kita juga minta penegasan kondisi kesehatan calon PPIH melalui MCU, saya minta MCU-nya itu lengkap. Ini untuk memastikan supaya pengalaman tahun 2024 tidak terjadi lagi,” tegas Arsad.

Ia mengungkapkan sedang menyiapkan proses rekrutmen petugas haji 1446 H/2025 M. Proses ini penting karena terjadi pengurangan pada kuota petugas haji tahun depan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Titik krusial tahun depan adalah terbatasnya jumlah petugas haji, karena sebesar apa pun akomodasi atau layanan yang kita berikan tapi kalau tidak didukung dengan ketersediaan petugas maka akan menjadi masalah,” ujar Arsad.

Arsad menyebut pendaftaran petugas haji akan diumumkan pada 4 November 2024. Selanjutnya, akan diselenggarakan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang prosesnya berlangsung hingga pertengahan Desember 2024.

Baca juga: Tingkatkan Layanan Konsumsi Jemaah Haji dan Umrah, BPKH Lakukan Ini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) mengusung tema "Haji Ramah Lansia dan Disabilitas" dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025

M. Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat mengatakan, tema ini dipilih setelah melihat evaluasi kurangnya perhatian terhadap disabilitas pada pelaksanaan Haji 2024.

"Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka di tahun 2025, kita angkat tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas,” ucap Arsad dalam keterangan pers, Rabu (30/10/2024).

Arsad mengatakan, penerapan tema ini akan berimplikasi pada syarat rekrutmen petugas haji.

Dia mengatakan, akan ada tambahan syarat seperti kemampuan berbahasa isyarat.

"Makanya mungkin untuk yang ramah disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas,” ucap Arsad.

Selain itu, Arsad menyebut, akan ada penyesuaian batas maksimal usia petugas haji menjadi 45 tahun khusus, terutama untuk bagian PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji).

"PKP3JH ini direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/POLRI. Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun," katanya.

Selain itu, para petugas haji harus memiliki surat kesehatan hasil medical check up yang lengkap.

Arsad menyebut, jadwal rekrutmen petugas haji akan disampaikan Kemenag pada November 2024.

"Ya insya Allah rencananya akan kita umumkan tanggal 4 November nanti, selanjutnya akan kita selenggarakan seleksi di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan Desember," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenag Usung Tema "Haji Ramah Lansia dan Disablitas" untuk 2025", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/18023801/kemenag-usung-tema-haji-ramah-lansia-dan-disablitas-untuk-2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha penyelenggara umrah dan haji di Indonesia merespons positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengharapkan, penyelenggaraan ibadah haji reguler bisa lebih profesional di bawah Badan Penyelenggara Haji. Menurut pemahamannya, pola kerja Badan langsung berada di bawah Presiden.

“Tidak terganggu dengan anggaran, tidak terganggu dengan undang-undang, peraturan, birokrasi yang panjang, segala macam, sampai harus Panja dulu ke DPR, segala macam,” kata Syam kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Di sisi lain, ketika dikonfirmasi apakah kehadiran Badan Penyelenggara Haji cukup efektif menyelesaikan polemik haji yang kerap terjadi tiap tahunnya, Syam mengatakan bahwa masalah tidak dapat dihindari.

Kendati begitu, adanya Badan Penyelenggara Haji membuat birokrasinya lebih pendek sehingga dapat langsung diputuskan oleh para komisioner di Badan Penyelenggara Haji.

“Kalau dengan badan, saat itu dia bisa ambil keputusan tanpa harus menunggu waktu, jarak, dan segala macem,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan yang baru terbentuk tersebut mulai 2026.

Menanggapi hal itu, Pengamat Haji dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ade Marfudin, menilai bahwa terlalu lama untuk sebuah badan mulai menjalankan tugas dan fungsinya.

“Menurut saya agak sedikit kurang pas kalau secara total 2026 baru dikelola oleh Badan Haji,” kata Ade kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, Badan Penyelenggara Haji sudah harus bekerja dan bergerak dari sekarang. Dia mengatakan, mengurus penyelenggaraan ibadah haji bukanlah hal yang sulit apalagi, jika Badan Penyelenggara Haji dipimpin oleh tokoh yang paham betul dengan kegiatan haji.

Selain itu, Indonesia telah berpengalaman dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji dengan segala dinamikanya. Seharusnya, lanjut dia, hal ini tidak menjadi persoalan dan tidak butuh waktu lama bagi Badan Penyelenggara Haji untuk memulai tugasnya.

“Sekarang pun bisa kita laksanakan dengan Badan Haji,” ujarnya.

Namun demikian, dia dapat memaklumi. Mengingat, kata dia, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bukanlah tokoh yang pernah mengelola kegiatan haji.

“Saya pikir adalah orang yang memang praktisi di perhajian ternyata adalah orang baru. Maka ada space waktu sampai 2026,” pungkasnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dinilai memberi harapan baru.

Pengamat Haji dan Umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menyampaikan, pembentukan Badan Penyelenggara Haji dapat menjadi langkah positif untuk memisahkan urusan teknis dan administratif haji dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Harapannya badan ini bisa lebih fokus dan profesional dalam menangani segala hal terkait penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan,” kata Dadi kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Meski pembentukan Badan Penyelenggara Haji memberikan harapan baru, efektivitasnya masih sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang matang.

Dadi menilai, Badan Penyelenggara Haji perlu bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agama, mengingat kementerian ini telah memiliki pengalaman panjang di bidang penyelenggara haji.

Dia memperkirakan, transisi penyelenggara haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji tidak akan mudah. Menurutnya, perlu komunikasi dan koordinasi yang intensif.

“Juga, mungkin ada potensi tumpang tindih wewenang dan birokrasi yang bisa memperlambat proses di sana,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Irfan Yusuf mengatakan di 2025, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.