Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM siap menyukseskan pembentukan family office atau perusahaan yang memanajemen kekayaan para konglomerat tanpa dikenai pajak.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menjelaskan bahwa family office merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Imigrasi, sambungnya, hanya bisa mendukung apabila diperlukan jasanya.

"Kalau saya konteksnya untuk mendukung dari sisi Imigrasi, karena itu kan ada hubungannya juga dengan KEK [kawasan ekonomi khusus]. Itu juga [ada] fasilitas-fasilitas yang di luar kita. Tapi kalau yang urusan kita sih, siap saja," ujar Silmy ditemui usai acara Repnas National Conference di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Luhut pertama kali mengungkapkan keinginan membangun family office di Indonesia pada awal Juni lalu. Dia ingin menjadikan Bali sebagai markas family office tersebut.

Dia menjelaskan, praktik family office sudah banyak tersebar di negara-negara Asia lain. Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasinya di Indonesia.

"Jadi family office itu, nanti banyak orang-orang kaya di dunia itu melihat Bali menjadi alternatif untuk mereka naruh duitnya di Indonesia, seperti di Singapura, di Hong Kong, juga di Abu Dhabi, tapi jangan dipajakin," jelas Luhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Meski uang orang kaya tersebut tidak dikenakan pajak, Luhut menjelaskan yang terpenting banyak kurs asing yang akan tersimpan di Indonesia sehingga cadangan devisa negara semakin kuat.

Luhut mengklaim bahwa di Singapura ada sekitar 1.500 family office dengan dana tersimpan US$1,6 triliun. Oleh sebab itu, Luhut menargetkan akan ratusan miliar dolar di family office Bali nantinya.

Terbaru, Luhut mengaku presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyetujui rencana pembentukan family office. Hanya saja, sambungnya, terdapat kendala di satu kementerian sehingga proses pembentukannya terhambat.

"Saya mengusulkan membuat family office, saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘bang setuju, kita kerjakan’. Tetapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ungkapnya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Hanya saja, dia tidak mengungkapkan nama-nama kementerian yang dimaksudnya tersebut. Luhut hanya mengklaim, pemerintah Indonesia akan semakin kehilangan momentum dalam menghimpun dana asing.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menindak tegas perusahaan terafiliasi judi online (judol) dengan membatalkan surat keputusan pendirian perusahaan.

Kemenkumham juga memblokir akses serta melaporkan perusahaan itu kepada aparat penegak hukum, hingga

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Muzhar menyampaikan, berbagai langkah tersebut dilakukan sejak awal pendaftaran perusahaan di sistem Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU sebagai antisipasi tindakan ilegal.

"Itu terlihat dari tujuan pendirian entitas di akta yang akan dibuat, dari awal tidak akan di-approve. Tetapi kalau pada awalnya tidak ada seperti itu namun dalam pelaksanaannya melakukan tindakan ilegal, maka tentu diambil tindakan," kata Cahyo seperti dilansir Antara, Kamis (15/8/2022).

Ia menjelaskan, pada saat pertama kali perusahaan berdiri, entitas akan mendaftarkan diri di Ditjen AHU sebagai perusahaan terdaftar untuk mendapatkan akta pendirian yang memuat tujuan pendirian perusahaan tersebut.

Selain itu, perusahaan juga harus memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang akan dicantumkan pada akta.

Adapun pendaftaran dilakukan oleh notaris yang berada di bawah pengawasan Kemenkumham.

Dalam pembuatan akta, kata dia, tujuan dari pendirian korporasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, sehingga tanggung jawab tersebut ada di tangan notaris sebelum mengesahkan akta pendirian.

"Jadi memang notaris itu saringan pertama sebagai gatekeepers mencegah tindakan pidana," ucap dia.

Apabila perusahaan yang telah menerima akta pendirian dalam perjalanannya tiba-tiba terlibat dalam aktivitas atau bisnis yang ilegal, misalnya judi online, Cahyo menegaskan pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan penegak hukum, masyarakat, layanan pengaduan, dan sebagainya.

Setelah itu, barulah ia akan memblokir akses perusahaan ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) maupun sistem Online Single Submission (OSS) dan melaporkan perusahaan ke aparat penegak hukum.

"Kalau sudah diblokir ya perusahaan itu selesai, tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan ada juga yang secara sepihak kami batalkan SK-nya agar perusahaannya dibubarkan," ungkap Cahyo.

KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali membuka seleksi penerimaan Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tahun Anggaran 2024.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal Kemenkumham Supartono memastikan pelaksanaan seleksi kali ini diselenggarakan dengan bersih dan tanpa pungutan liar (pungli).

Dia mengatakan itu dalam kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Taruna/i (Catar) Kemenkumham, Minggu (21/7/2024) di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

Supartono juga menyampaikan, Kemenkumham selalu menjunjung nilai bersih dan transparansi serta menerapkannya ke seluruh insan pengayoman.

"Seluruh catar Poltekim dan Poltekip yang lolos administrasi dan mengikuti tahap SKD saya harap menjadi calon-calon unggul dan terbaik dengan terus menjalankan semua tahapan secara jujur," katanya dalam siaran pers.

Supartono, pada kesempatan itu, mengingatkan seluruh peserta seleksi untuk memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya dan tidak terpengaruh informasi negatif yang berkeliaran.

"Saya minta agar adik-adik konsentrasi dalam mengerjakan soal tes, berdoa, dan fokus pada tujuan, yaitu menjadi taruna/i Kemenkumham dengan percaya diri," tegasnya.

Langkah untuk bergabung dengan Kemenkumham, kata Supartono, masih terbuka lebar hingga ke tahap wawancara nanti.

"Manfaatkan waktu secara bijak. Semoga adik-adik dapat nilai maksimal dan menjadi bagian dari keluarga Kemenkumham," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta R Andika Prasetya menekankan, seleksi kali ini diselenggarakan secara terbuka, bersih, dan tidak dipungut biaya apa pun.

"Jangan terpengaruh oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan. Seleksi ini bersih tanpa pungli," tegasnya.

Andika juga berterima kasih kepada para peserta karena sudah memilih sekolah kedinasan Kemenkumham.

"Terima kasih atas kepercayaan kalian kepada Kemenkumham yang dengan bangga ingin bergabung dengan kementerian yang luar biasa ini," tuturnya.

Sebagai tambahan, pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai dan taruna/i sekolah kedinasan Kemenkumham menggunakan ABR (Aplikasi Bersih Rekrutmen) sebagai alat bantu pendukung dalam tahapan seleksi untuk mengidentifikasi perjokian.

ABR merupakan inovasi dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham pada 2023 yang dikembangkan secara mandiri dengan semangat menciptakan proses rekrutmen bersih, transparan, dan menghindari praktik kecurangan peserta.

Keunggulan ABR, yaitu dapat mendeteksi joki pada seleksi penerimaan pegawai yang telah dibuktikan dengan tertangkapnya 11 joki pada 2023 di empat wilayah seleksi.

Kehadiran ABR diharapkan dapat membuat proses penerimaan pegawai dan sekolah kedinasan lebih transparan, objektif, dan bersih dari praktik kecurangan.