Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bicara soal lokasi kantor sejumlah kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti itu, kita (Kemenpan RB) bersama-sama dengan Kementerian Sekretaris Negara mengatur (kantor kementerian baru) tersebut. Kita punya aset banyak," klaim Rini usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Akan tetapi, Rini mengatakan penyediaan kantor ini bukan kewenangannya Kemenpan RB. Sebab, fokusnya adalah mengatur organisasi kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih.

Kemenpan RB bakal memastikan sumber daya manusia (SDM), termasuk aparatur sipil negara (ASN) di 48 kementerian itu bisa bekerja dengan baik.

"Iya (pengaturan kantor kementerian baru) di Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi). Karena ini kan Pak Presiden (Prabowo) mengajak kita semua para menteri untuk berkolaborasi. Ada Mensesneg, Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN Kemenkeu). Nanti disiapkan," jelasnya.

"Memang untuk kementerian biasanya Mensesneg menyiapkan, mulai dari rumah dinas segala macam, fasilitas, dan sebagainya. Kita menyiapkan, 'oh ini butuhnya berapa pegawai, sekian', kita yang siapkan," tutup Rini.

Ada sejumlah kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bahkan, Menteri Perumahan Maruarar Sirait alias Ara belum tahu akan berkantor di mana. Ia mengaku 'pasrah' dan siap mengikuti arahan.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan sumber anggaran jika Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kementerian/lembaga (K/L) baru.

Menurutnya, anggaran untuk K/L baru akan diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran K/L. APBN 2025 kata Thomas memberikan ruang diskresi atau penyesuaian bagi Prabowo.

"Diskresi itu di atas apa yang dicanangkan di program-program unggulan. Jadi dengan kaca mata itu, K/L pun yang misalnya ada pelebaran, ada perbanyakan, itu sudah tertampung dari discretionary account. Itu sudah dicadangkan di BA BUN,"  katanya dalam media gathering Kementerian Keuangan di Banten, Rabu (25/9).

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Tommy itu mengatakan tidak tahu berapa anggaran yang akan dialokasikan. Pasalnya, belum diketahui pasti berapa banyak K/L baru yang akan dibentuk.

"Angkanya sendiri juga belum final karena kementeriannya yang mau ditambah pun belum final juga," ujar keponakan Prabowo tersebut.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian/lembaga di pemerintahannya nanti.

Rencana penambahan kementerian yang telah terendus adalah Kementerian Perumahan. Wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo mulanya dibocorkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Artinya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah lagi seperti dulu.

Tak hanya kementerian, Prabowo juga disebut-sebut akan menambah jumlah badan. Tak tanggung-tanggung, Prabowo akan menambah tiga badan setelah Badan Gizi Nasional dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencana itu dibocorkan oleh Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Ferry Latuhihin.

"Kan ada empat badan baru yang (akan) dikeluarkan (dibentuk Prabowo)," kata Ferry usai Indonesia Energy Forum 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Setelah Badan Gizi Nasional, Prabowo katanya akan membentuk Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK). Kemudian Badan Penerimaan Negara.

"Satu lagi, mungkin badan yang berurusan dengan Bulog, dengan pangan, saya kurang tahu," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menanggapi rencana penganggaran pembentukan kementerian/lembaga (K/L) baru oleh pemerintahan mendatang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa rencana penganggaran terkait perubahan atau penambahan kementerian/lembaga baru sejauh ini belum masuk dalam RAPBN 2025.

“Tanya ke tim pemerintahan yang baru [Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran] saja. Saya belum terlalu terupdate,” kata dia saat ditemui di kompleks parlemen, Selasa (3/9/2024).

Febrio mengatakan, rencana penambahan nomenklatur juga belum masuk dalam alokasi belanja pegawai pada RAPBN 2025 yang mencapai Rp513,22 triliun.

Untuk diketahui, alokasi belanja pegawai dalam RAPBN 2025 ini meningkat dari pagu pada 2024 yang diperkirakan mencapai Rp460,86 triliun.

Alokasi belanja pegawai K/L khususnya, juga meningkat menjadi sebesar Rp297,71 triliun dalam RAPBN 2025, dari pagu tahun ini sebesar Rp285,8 triliun.

Febrio mengatakan, kenaikan tersebut masih tergolong normal. Sementara itu, imbuhnya, pemerintah masih terus melakukan pembahasan RAPBN 2025 dengan DPR RI.

“Kenaikan [alokasi belanja pegawai] itu normal saja. Nanti kita lihat aja pembahasannya ya,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintahan mendatang akan membentuk Kementerian Perumahan, yang akan dipisahkan dari Kementerian PU.

Pemerintahan mendatang pun telah menyiapkan anggaran untuk membentuk kementerian tersebut, termasuk untuk merealiasikan program penyediaan 3 juta hunian.

Adapun, di samping pemisahan Kementerian PU dan PR, pemerintahan baru juga berencana membentuk Badan Penerimaan Negara, hingga Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklum dan Tata Niaga Karbon.