KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang berperan mencari kendala serta solusi terhadap pembangunan fisik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendukung penguatan organisasi badan tersebut untuk mengawasi pembangunan dan ketepatan penggunaan anggaran negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengungkapkan, peraturan presiden (perpres) mengenai badan tersebut sudah ada di meja Prabowo.

“BPPIK didirikan untuk memastikan program-program tersebut dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden,” ujarnya.

Rini mengatakan itu dalam pertemuan dengan Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

BPPIK bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan presiden serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rini menjelaskan, BPPIK berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki peran auditing bersifat pengawasan lintas sektor.

Fokus tugas BPKP pada pengawasan aspek keuangan dan manajemen proyek, yakni memastikan tidak ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.

Tugas itu juga berbeda dengan Kantor Staf Presiden (KSP) yang berperan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik, dinamika politik, dan koordinasi lintas sektor.

Adapun BPPIK sebagai troubleshooting atau pencari sumber masalah bertugas menyelesaikan masalah teknis dan operasional di lapangan yang menghambat pelaksanaan proyek fisik, seperti infrastruktur.

“Peran troubleshooting BPPIK ini bersifat taktis dan lapangan, mencakup solusi praktis yang segera bisa diimplementasikan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi,” katanya dalam siaran persnya, Selasa.

BPPIK berfokus pada masalah-masalah yang muncul dalam tahap pelaksanaan fisik proyek pembangunan, termasuk permasalahan terkait waktu, kualitas, dan sumber daya, baik teknis dan operasional.

Pada pertemuan itu, hadir pula Wakil Menteri Pan-B Purwadi Arianto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, dan Sekretaris Utama BPPIK Alvis Anwar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk bekerja cepat dalam penataan birokrasi di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut dilayangkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda atau Rifqi dalam rapat kerja bersama Menteri PAN-RB Rini Widyantini, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin (28/10/2024).

Rifqi menyebut Kemenpan-RB adalah kementerian yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap menteri dan kepala lembaga, lantaran saat ini struktur baru birokrasi diperlukan akibat adanya perubahan nomenklatur dan penambahan jumlah kementerian.

“Karenanya, Kemenpan merupakan kementerian yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh menteri dan kepala lem­baga/badan yang baru saja dilan­tik,” tuturnya dikutip, Selasa (29/10/2024).

Dalam kesempatan terpisah seusai rapat, Rifqi turut menjabarkan adanya 27 kementerian baru dan satu badan baru tentu memerlukan pengisian pejabat eselon I, II, dan seterusnya, sehingga pihaknya meminta Kemenpan-RB bisa mengerjakan ini dengan cepat.

“Kementerian PAN-RB memiliki wewenang terkait dengan itu dan kita meminta agar proses pengisian itu berjalan dengan cepat,” ujarnya.

Dia juga menyatakan Komisi II DPR RI siap mengawal setiap proses pembuatan regulasi yang dibutuhkan oleh Kemenpan-RB.

Hal ini guna, lanjutnya, kementerian yang ada nantinya bisa bekerja dengan cepat, efektif, dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Komisi II DPR ini bahkan membuka diri jika hambatan regulatif itu ada pada level undang-undang, maka kami tentu siap untuk melakukan revisi terhadap undang-undang,” pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi ( KemenkoMarves ) kini tidak lagi hadir dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. 453 aparatur sipil negara ( ASN ) yang pernah bekerja di bawah Menteri Koordinator Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, diputuskan dipindah ke Kemenko lainnya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB), Rini Widyantini mengatakan, 453 ASN tersebut akan dimutasi sesuai dengan Kemenko lainnya. Rini menyebutkan sebagian dari 453 ASN itu ada yang dipindahkan ke Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, atau Kemenko baru lainnya.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan, ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain, jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," ujar Rini selepas menghadiri sidang Komisi II DPR RI, Senin (27/10).

Guna memberikan penjelasan tambahan, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, 453 orang ASN itu akan dipindahkan sesuai funsgi kelembagaan yang baru.

"Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ungkap Haryomo.

Haryomo menjelaskan, BKN pun sudah melakukan pemetaan melalui penentuan jumlah ASN di setiap Kementerian atau Lembaga Negara yang terbaru.

"Kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, dimana dia akan ditempatkan," terang Haryomo.

Diketahui, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memastikan, status PNS Kemenko Marves tetap berlaku. Bahkan, hak-haknya juga masih diberikan.

"Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, tim dari Kemenko Marves juga akan terus berkomunikasi erat dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenko-Kemenko baru. Hal ini dilakukan agar pemindahan PNS dari Kemenko Marves menuju Kemenko baru berjalan lancar.

"Kemenko-Kemenko baru termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bakal segera mengumpulkan seluruh sekretaris jenderal (sekjen) kementerian/lembaga (K/L).

Langkah ini ditempuh usai Presiden Prabowo Subianto menerbitkan sejumlah peraturan presiden (perpres) transisi K/L. Rini menegaskan Kemenpan RB akan menjelaskan roadmap transisi tersebut, termasuk sosialisasi peraturan menpan RB (permenpan).

"Dalam waktu dekat kita akan memanggil semua sekjen untuk persiapan ini," kata Rini usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Mungkin dalam minggu ini semua sekjen kementerian dan lembaga kita akan panggil untuk melihat bagaimana roadmap-nya (transisi K/L)," tegasnya.

Roadmap transisi ini disusun Kemenpan RB mengingat ada sejumlah kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Rini mengatakan perlu penyesuaian sumber daya manusia (SDM) dan anggaran dari 48 kementerian di era Prabowo tersebut.

Ia menyebut tugas Kemenpan RB adalah menyusun struktur organisasi dari kementerian baru. Ini meliputi kementerian yang benar-benar baru maupun pecahan.

"Kita akan atur pertama yang harus dipindahkan mengenai SDM-nya, pegawai-pegawainya (PNS) harus pindah ke mana. Kemudian, yang kita atur berikutnya mengenai penganggarannya. Nanti kita bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kita bahas sama-sama," jelas Rini.

"Demikian juga akan mengatur programnya, yang dulu satu menteri (sekarang dipisah kementerian). Nanti kita akan coba membuat roadmap penyelesaiannya. Itu menjadi salah satu program yang kita selesaikan dalam 100 hari ini," tegasnya.

Rini menekankan semua kementerian di Kabinet Merah Putih merupakan prioritas. Pasalnya, seluruh menteri melaksanakan urusan pemerintahan.

Ia menyebut Kemenpan RB akan mengebut penyelesaian organisasi K/L terlebih dahulu. Ini dilakukan agar para menteri Prabowo bisa langsung menjalankan program kerjanya.

"Targetnya sih memang sebelum akhir tahun (2024) sudah harus selesai. Kalau enggak, kan kita sudah anggaran baru (APBN 2025). Saya sih berharap, mungkin (akhir) Oktober kita upayakan selesai semuanya. Menteri kan harus segera bekerja. Kalau yang tidak berubah kan bisa langsung," tuturnya.

"Tapi banyak menteri yang menkonya kan sekarang ada 7, itu harus disesuaikan. Kemudian, kementerian-kementerian yang ada di bawah menko juga harus menyesuaikan dulu. Kita harus (misalnya) berkoordinasi kepada Kemenko A sekarang harus ke B," tandas Rini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bicara soal lokasi kantor sejumlah kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti itu, kita (Kemenpan RB) bersama-sama dengan Kementerian Sekretaris Negara mengatur (kantor kementerian baru) tersebut. Kita punya aset banyak," klaim Rini usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Akan tetapi, Rini mengatakan penyediaan kantor ini bukan kewenangannya Kemenpan RB. Sebab, fokusnya adalah mengatur organisasi kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih.

Kemenpan RB bakal memastikan sumber daya manusia (SDM), termasuk aparatur sipil negara (ASN) di 48 kementerian itu bisa bekerja dengan baik.

"Iya (pengaturan kantor kementerian baru) di Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi). Karena ini kan Pak Presiden (Prabowo) mengajak kita semua para menteri untuk berkolaborasi. Ada Mensesneg, Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN Kemenkeu). Nanti disiapkan," jelasnya.

"Memang untuk kementerian biasanya Mensesneg menyiapkan, mulai dari rumah dinas segala macam, fasilitas, dan sebagainya. Kita menyiapkan, 'oh ini butuhnya berapa pegawai, sekian', kita yang siapkan," tutup Rini.

Ada sejumlah kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bahkan, Menteri Perumahan Maruarar Sirait alias Ara belum tahu akan berkantor di mana. Ia mengaku 'pasrah' dan siap mengikuti arahan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini siap mengatur 'bursa transfer' pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi 48 kementerian di era Prabowo Subianto, untuk nomenklatur yang baru dibentuk maupun dipecah.

Rini menyebut skema dalam bentuk peraturan menpan RB (Permenpan) itu sudah siap. Namun, Kemenpan RB masih harus menunggu peraturan presiden (Perpres) mengenai transisi.

"Kami sudah menyusun Permenpan. Nanti bagaimana tata caranya dan sebagainya sudah kita inikan (susun). Jadi, kita menunggu Perpres transisi yang sebentar lagi akan diterbitkan," kata Rini dalam Konferensi Pers Usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Kita menunggu Perpres mengenai transisi itu. Karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih, dan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pengisian sumber daya manusia (SDM) dan penganggarannya," jelasnya.

Ia bahkan menyebut aturan ini sudah disusun sejak ia masih menjadi sekretaris menpan RB. Rini mendampingi kerja menpan RB Abdullah Azwar Anas di era Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menpan RB baru itu menyebut Anas sudah bekerja keras selama empat bulan terakhir. Rini menegaskan upaya ini ditempuh agar menteri dan kepala badan di era Prabowo Subianto bisa langsung bekerja.

"Untuk program 100 hari (kerja), Kemenpan RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar, terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi, kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga, dan ada beberapa yang dipecah," tuturnya.

"Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), kita akan menata. Bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian yang baru dibentuk," imbuh Rini.

Rini juga bakal melanjutkan kerja-kerja yang sudah dilakukan Abdullah Azwar Anas sejak 2022 lalu. Salah satunya, meneruskan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi yang berdampak.

Ia kemudian menyinggung pembagian tugas dengan Wakil Menpan RB Purwadi Arianto. Secara umum, Rini menegaskan bakal bersama-sama memastikan semua kebijakan yang dikeluarkan kementerian/lembaga (K/L) betul-betul berdampak.

"Dan nanti pembagian kerjanya, saya akan meminta pak wamen untuk fokus memastikan semua transformasi, terutama kebijakan layanan publik bisa dikerjakan dengan baik," tutup Rini.

Rini Widyantini bukan orang baru di kementerian ini. Bahkan, Anas menyebutnya sebagai orang dalam Kemenpan RB.

Ia sudah menjadi sekretaris Kemenpan RB sejak 2022. Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 itu mengawali kariernya sebagai PNS sejak 1990.

Abdullah Azwar Anas mengucapkan selamat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) baru, yakni Rini Widyantini.

Rini menjadi penerus Anas yang tak lagi memimpin Kemenpan RB. Rini dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Saya yakin transformasi dan agenda-agenda penting dari kantor ini, sebagaimana arahan Pak Presiden (Prabowo) akan tereksekusi dengan baik karena Bu Rini adalah orang dalam," kata Anas dalam Konferensi Pers Usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Semula saya ditanya tentang berbagai hal dan saya optimis beliau (Rini Widyantini) bisa bekerja. Selamat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya," sambungnya.

Mantan bupati Banyuwangi itu mengenang masa-masa saat memimpin Kemenpan RB. Anas merasa baru kemarin dipercaya Presiden ke-7 Joko Widodo menggantikan mendiang Tjahjo Kumolo.

Anas juga berterima kasih kepada jajaran Kemenpan RB. Politikus PDIP itu mengatakan kementerian ini bagai rumah kedua baginya dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di kantor tersebut.

"Dua tahun satu bulan seperti tidak terasa (sejak 2022) seperti baru kemarin dan masih belum banyak yang bisa saya kerjakan selama dua tahun satu bulan ini," jelasnya.

"Di kantor ini banyak sekali pekerjaan dari pagi, siang, sore, sampai malam hari. Tentu akan dilanjutkan oleh menteri berikutnya (Rini Widyantini). Terima kasih dan mohon maaf sebesar-sebesarnya," tutup Anas.

Rini Widyantini memang orang dalam Kemenpan RB. Ia sudah menjadi sekretaris Kemenpan RB sejak 2022 lalu.

Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 itu mengawali kariernya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak 1990. Ia mulanya menjabat sebagai analis kebijakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada 1997.

JAKARTA - PT Taspen (Persero) meraih penghargaan bergengsi sebagai Penyelenggara inovasi Pelayanan Publik Terbaik tahun 2024 dan Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kelompok Instansi Keberlanjutan dalam kompetisi tahunan Pemantauan Berkelanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Penghargaan diberikan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Direktur Operasional Taspen Ariyandi, di Sheraton Grand Jakarta City Hotel, Selasa (8/10/2024). Taspen dinilai berhasil dalam menghadirkan tiga inovasi unggulan: Aplikasi Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) Taspen, Taspen One Hour Online Service (TOOS), dan Wirausaha Pintar.

Penghargaan ini membuktikan keberhasilan perseroan dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik. Sehingga, peserta mendapatkan layanan yang optimal melalui pemberian akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan.

Terkait hal ini, Corporate Secretary Taspen Henra menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB, atas penghargaan yang telah diberikan kepada Taspen. "Taspen berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan ASN melalui inovasi-inovasi yang relevan dan tepat guna," kata Henra.

Taspen akan senantiasa berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi para peserta, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pensiunan. Kementerian PANRB mengapresiasi Taspen karena inovasinya dinilai mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik, terutama ASN dan pensiunan.

Sejak pertama kali hadir pada tahun 2012, SIMGAJI Taspen memudahkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia untuk mengelola data gaji ASN di wilayah kerja masing-masing. Melalui SIMGAJI, Pemda dapat mengajukan permohonan klaim atau nonklaim kepada Taspen secara langsung, berdasarkan data pada SIMGAJI, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat.

Hingga Juli 2024, sebanyak 96,9% Pemda di seluruh Indonesia telah menggunakan SIMGAJI. Inovasi lainnya yang turut diakui Kementerian PANRB adalah Taspen One Hour Online Service (TOOS).

TOOS adalah layanan satu pintu yang memungkinkan peserta untuk melakukan pengajuan klaim dan nonklaim dari mana saja, tanpa harus datang ke kantor Taspen. Dengan waktu penyelesaian maksimal satu jam, setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Layanan ini menjadi solusi praktis bagi peserta yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses layanan Taspen, khususnya di era digital yang serba cepat.Jumlah pengguna TOSS mengalami peningkatan tahunan sebesar 87,6% dalam periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2024, seluruh klaim diproses 100% melalui TOOS.

Selanjutnya, Program Wirausaha Pintar Taspen juga turut mendapatkan perhatian dalam penghargaan ini. Wirausaha Pintar adalah program kewirausahaan yang ditujukan untuk ASN yang akan memasuki masa pensiun, khususnya bagi mereka yang akan pensiun 2-3 tahun lagi.

Program ini bertujuan untuk memotivasi ASN agar lebih mudah bertransformasi menjadi wirausahawan dengan membuka usaha, sehingga tetap produktif dan mandiri secara finansial di masa pensiun.

Wirausaha Pintar juga memberikan kemudahan akses pinjaman modal melalui kerja sama dengan 45 bank mitra Taspen, untuk mendukung keberhasilan para peserta dalam menjalankan usaha mereka. Sejak diinisiasi pada tahun 2019, program Wirausaha Pintar telah menghasilkan lebih dari 1.900 mitra.

Tahun 2023, Taspen mencetak pencapaian gemilang sebagai satu-satunya BUMN yang meraih penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023 untuk program Taspen One Hour Online Service (TOOS), ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Melalui berbagai apresiasi ini, Taspen terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang unggul. Sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yang mendorong BUMN untuk berfokus pada layanan publik dan menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 8 Oktober 2024 dimulai dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebut Kemenkeu menyetujui prinsip kenaikan gaji hakim yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas usulan Mahkamah Agung (MA).

Disusul, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga sempat memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id itu tak bisa diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belakangan, pada hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut kembali bisa diakses.

Selanjutnya, Direktur dan Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri. Stasiun televisi swasta ini mengumumkan mundurnya tujuh jajaran pimpinan perusahaan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Berikutnya, Presiden Jokowi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus. PP pertama tentang KEK di di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Terakhir, menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama politikus dikabarkan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Indonesia Maju.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Rincian Besaran Kenaikan Gaji....

<!--more-->

1. Rincian Besaran Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim yang Disetujui Kemenkeu

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengklaim telah memperhatikan tuntutan kenaikan gaji hakim yang disuarakan minggu ini. Dia menyebut Kemenkeu telah menyetujui prinsip kenaikan gaji hakim yang diajukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas usulan Mahkamah Agung (MA).

“Kami memperhatikan itu dan masih dipakainya remunerasi, dan peraturan lama juga menjadi perhitungan kami untuk memperbaiki secara segmented dan parsial,” kata Isa dalam sesi audensi yang digelar para hakim dengan pimpinan MA di Ruang Wiryono, Gedung Utama MA, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024.

Besaran kenaikan gaji hakim yang disetujui oleh Kemenkeu mengacu pada draf yang diajukan oleh Kemenpan RB. Nantinya persetujuan tersebut akan diproses melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Presiden.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Masih Berseteru, Kominfo Diduga Sempat Blokir Situs Kadin

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga sempat memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id itu tak bisa diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun belakangan, pada hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut kembali bisa diakses.

“Sempat diblokir, masuk blacklist. Ini menyulitkan kami,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika Firlie Ganinduto saat dihubungi pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Firlie mengatakan pemblokiran ini sempat mengganggu kinerja Kadin dalam membantu para UMKM. Dia mengatakan situs tersebut biasanya untuk melayani sertifikasi aneka kegiatan termasuk ekspor dari para UMKM. “Banyak UMKM terdampak. Ini UMKM menggerakan ekonomi. Ini bahaya kalau terganggu,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri....

<!--more-->

3. Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Direktur dan Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk atau Net TV ramai-ramai mengundurkan diri. Stasiun televisi swasta ini mengumumkan mundurnya tujuh jajaran pimpinan perusahaan pada Senin, 7 Oktober 2024.

Ketujuh pimpinan perusahaan yang mengundurkan diri, yakni Deddy Hariyanto selaku Direktur Utama; Azuan Syahril selaku Direktur; Fendy Nagasaputra selaku Direktur; Ferry selaku Direktur; Lie Halim selaku Komisaris Utama; David Rees selaku Komisaris Independen; dan Rachmat Nugroho selaku Komisaris.

Sekretaris Perusahaan PT Net Visi Media Tbk, Shinta Trisnawati, mengumumkan hal tersebut dalam surat pemberitahuan di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Belum diketahui alasan di balik kemunduran jajaran direksi hingga komisaris Net TV. Namun, menurut Shinta, mundurnya jajaran pimpinan perusahaan tersebut tidak memengaruhi operasional perusahaan.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya

Presiden Jokowi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus. PP pertama tentang KEK di di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten itu, ditandatangani pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dalam PP 38/ 2024 disebutkan bahwa KEK BSD terdiri atas Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten memiliki luas 59,68 Ha yang berada di wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Daftar 12 Nama yang Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo....

<!--more-->

5. Daftar 12 Nama yang Dikabarkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo

Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama politikus dikabarkan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Indonesia Maju.

Belakangan, desas-desus ini semakin santer beredar dan meramaikan bursa calon menteri. Nama-nama yang dikabarkan akan jadi menteri di kabinet Prabowo antara lain Nusron Wahid.

Politikus Partai Golkar, Nusron Wahid, menjadi salah satu nama baru yang dikabarkan akan menjadi menteri di kabinet Prabowo. Namanya muncul di bursa calon menteri usai disebut Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia baru-baru ini.

Satu lagi kader Golkar yang diusulkan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran adalah Meutya Hafid. Namanya disebut oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. “Yang jelas Mbak Meutya dimasukkan dalam daftar, tapi posisinya seperti apa, nanti presiden terpilih yang menentukan,” kata Sarmuji di kompleks gedung DPR, Rabu, 2 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Januari 2025. Sebelumnya, pemindahan tersebut dijadwalkan pada Oktober 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut arahan Jokowi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Salah satu alasan utamanya adalah untuk memungkinkan penyempurnaan ekosistem.

"Kami tadi koordinasi dengan Pak Menteri PUPR, sekaligus OIKN, beberapa unit juga beberapa tower sudah selesai. Kemarin kan akses dari perkantoran itu menuju apartemen kan masih berdebu, dan sekarang sudah bertahap selesai, sehingga ekosistemnya insyaallah akan selesai," kata Anas saat ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10) dikutip Detikcom.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa sebagian besar infrastruktur di IKN sebenarnya sudah siap untuk ditempati. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti alasan penundaan tersebut.

"Saya kira iya (ekosistem sudah siap). Mungkin kalau pemindahan itu mungkin sudah bisa dipindah (ASN)," ungkap Basuki di tempat yang sama.

Basuki menyatakan pihaknya bersama dengan kementerian lainnya telah menerima surat dari Kemenpan-RB terkait kesiapan infrastruktur di IKN untuk mendukung pemindahan ASN. Secara keseluruhan, ada tiga pejabat eselon satu di Kementerian PUPR yang sudah siap untuk dipindahkan.

"Misalnya di Kementerian PU sudah ada ruang menterinya, dan ada tiga pimpinan madya yang sudah bisa pindah sana, ini eselon satunya. Dari 10 di PU yang sudah bisa dipindah ke sana itu tiga eselon satu. Dan eselon duanya ada 17, dan dengan staf profesional, semua jadi dibagi oleh Pak MenPAN-RB," jelasnya.

Menurut Basuki, Kementerian PUPR telah menyiapkan fasilitas penunjang, termasuk 13 tower apartemen untuk ASN yang sudah siap ditempati dari total 47 tower yang direncanakan. Apartemen tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti listrik, air, dan AC.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," tambahnya.

Basuki juga menjelaskan bahwa untuk ASN yang masih lajang, apartemen akan ditempati dengan skema berbagi ruangan. Sementara ASN yang sudah berkeluarga akan mendapatkan satu unit apartemen penuh.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Selain hunian, fasilitas kantor bagi ASN di Kementerian Koordinator (Kemenko) juga sudah siap ditempati.

Basuki menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mempercepat pembangunan di area komersial di sekitar kantor, seperti rumah makan dan minimarket, untuk memenuhi kebutuhan para ASN yang akan pindah ke IKN.

"Sekarang tinggal mempercepat yang komersial di Kemenko-Kemenko itu untuk bisa diisi. Seperti kemarin baru Excelso, ada Coco Mart, ada yang UKM. Jadi saya akan mendorong itu lebih cepat, sehingga utama misalnya untuk rumah makan. Nanti makin banyak ASN pasti makin banyak kebutuhan rumah makan," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto mengungkapkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hanya mengakomodasi empat dari delapan poin usulan terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA.

Suharto menyebutkan, Kemenpan RB telah menyerahkan empat poin yang diakomodasi itu kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sebetulnya memang usulan Naskah Akademik Mahkamah Agung ada 8 poin (usulan) seperti saya katakan, tetapi usulan Menpan RB, ada empat. Empat itu gaji pokok, tunjangan, pensiun, dan tunjangan kemahalan," ujar Suharto saat ditemui di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10/2024) usai menerima audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Ia menjelaskan, kempat poin yang diakomodasi meliputi usulan kenaikan gaji pokok naik 8-15 persen, uang pensiun 8-15 persen, tunjangan jabatan 45-70 persen, dan tunjangan kemahalan.

Sementara, empat usulan MA yang belum diakomodasi adalah fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara untuk para hakim.

Menurut Suharto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyetujui usulan untuk menaikkan gaji dan tunjangan hakim.

"Kalau info terakhir, info terakhir tanggal 3 (Oktober) sudah ada tanda tangan Menkeu, izin prinsip atau persetujuan prinsip," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid menyatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dan belum pernah berubah.

Berdasarkan aturan itu, rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun sementara hakim golongan IV harus mengabdi 24 tahun.

Para hakim memang terdapat tunjangan jabatan di luar gaji tersebut, tetapi nilainya tidak berubah sejak 12 tahun lalu.

“Akibatnya, banyak hakim yang merasa bahwa penghasilan tidak lagi mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban,” ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah segera mempersiapkan skema pemberangkatan aparatur sipil negara (ASN) yang akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025.

Selain itu, Kemenpan RB juga mempersiapkan insentif untuk ASN yang akan pindah tersebut.

"Kita segera akan siapkan skema dan pemberangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain," ujar Anas saat memberikan sambutan pada acara Gebyar Pelayanan Prima Kemenpan RB di Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Kemenpan RB juga menyiapkan sejumlah hal teknis untuk keperluan selanjutnya.

Salah satunya persiapan berbagai data ASN.

Dalam penjelasannya, Anas mengungkapkan bahwa pemindahan ASN ke IKN pada Januari 2025 merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perintah itu disampaikan Jokowi lewat pesan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas pada Senin (7/10/2024) malam.

"Tadinya (rencana perpindahan ASN ke IKN) September (lalu diundur) ke Oktober. Tadi Pak Menteri PU (Menteri PUPR), Kepala Otorita IKN, tadi sampaikan sudah selesai. Tapi kita diminta (oleh Presiden) ekosistemnya dibereskan," ungkap Anas.

"Tapi, semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden, melalui Pak Pratik (Mensesneg Pratikno), dapat perintah (agar) Januari ASN Pindah ke IKN. Januari akan pindah ke IKN," tegasnya.

Sebelumnya, Anas mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah siap untuk pemindahan ASN ke IKN.

Hanya saja, Presiden Joko Widodo minta kondisi di lapangan lebih disempurnakan. Salah satunya karena akses jalan di IKN yang masih berdebu.

"(Pemindahan ASN ke IKN) Sudah siap. Sudah siap infrastuktur bertahapnya sudah siap. Cuman kan Presiden (Jokowi) maunya lebih disempurnakan. Karena setelah melihat di lapangan ada akses (jalan) dari apartemen ke istana atau ke kantor yang (perlu) dituntaskan, masih berdebu sehingga kita sempurnakan," jelas Anas saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara SAKIP Award 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2024).

Ia lantas menjelaskan, sebenarnya saat ini lebih dari 500 unit apartemen untuk hunian ASN di IKN sudah selesai dibangun.

Tetapi sistem digital di IKN perlu dituntaskan persiapannya dan kondisi jalan yang berdebu perlu ditangani lebih lanjut supaya lebih rapi.

Sehingga jika seluruh kondisi sudah lebih siap maka ASN bisa segera pindah ke IKN.

"Kami sudah siap beberapa unit apartemen untuk ASN yang akan pindah, tapi atas arahan yang baru supaya ini disempurnakan, maka nanti kita sempurnakan. Ketika mereka sudah siap semua dipindahkan ke IKN," tutur Anas.

Dalam penjelasannya itu, Anas juga sempat mengungkapkan pemindahan ASN ke IKN ke kemungkinan akan diputuskan oleh pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Meski begitu, saat ini Kemenpan RB telah menyiapkan sejumlah skenario terkait pemindahan tersebut.