Jakarta -

Sri Mulyani Indrawati membagikan kegiatannya sebagai Menteri Keuangan lagi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat, Sri Mulyani membahas mengenai banyaknya kementerian dan lembaga (K/L) baru.

Menurutnya harus ada restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran (TA) 2024 dan 2025.

"Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025," kata dia dalam unggahannya di Instagram resmi @smindrawati, Rabu (23/10/2024).

Menurut Sri Mulyani, restrukturisasi itu menjadi pekerjaan besar karena harus dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini tentu harus dilakukan demi mendukung program utama dari Prabowo.

"Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat. Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik," terangnya.

Sri Mulyani meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan. Bendahara negara itu juga menyebut Kementerian/Lembaga yang baru harus bekerja lebih ekstra dalam menjalankan tugasnya.

"Dalam hal ini kami Kementerian Keuangan akan mendukung sepenuhnya. Untuk Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan dan badan-badan baru, maka dibutuhkan kerja ekstra-ekstra keras," tutupnya.

[Gambas:Instagram]

(ada/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — DPR telah mengesahkan RUU APBN 2025, yang di dalamnya diatur alokasi anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Lalu, apa saja 10 K/L dengan anggaran paling jumbo pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto?

Dalam rapat terakhir antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR ihwal anggaran K/L, disepakati alokasi belanja K/L dari APBN 2025 sebesar Rp1.160,09 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan pada dasarnya belanja K/L tersebut telah terjadi penyesuaian sebagaimana arahan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” ungkapnya, Selasa (10/9/2024).

Jika dibandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun ini yang senilai Rp1.090.83 triliun maka terjadi kenaikan Rp69,26 triliun.

Adapun, Isa mengklaim pihaknya mendorong kebijakan belanja K/L diarahkan untuk penguatan agenda pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Berikut Alokasi Belanja 10 K/L Terbesar 2025

1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp166,26 triliun

2. Kepolisian RI (Polri): Rp126,62 triliun

3. Kementerian PUPR: Rp116,23 triliun

4. Kementerian Kesehatan: Rp105,65 triliun

5. Kemendikbud Ristek: Rp93,6 triliun

6. Kementerian Sosial: Rp79,59 triliun

7. Kementerian Agama: Rp79,17 triliun

8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun

9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun

10. Kementerian Perhubungan: Rp31,46 triliun

Kementerian/Lembaga Baru

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto digadang-gadang akan menambah jumlah K/L untuk mempermudah eksekusi janji-janji kampanye. Oleh sebab itu, kemungkinan ada perombakan alokasi anggaran di sejumlah K/L.

Berdasarkan wacana yang beredar, sejumlah K/L baru yang akan dibentuk merupakan pecahan dari K/L lama. Kementerian Penerimaan Negara misalnya, yang disebut akan menjadi pecahan dari Kemenkeu.

Artinya, alokasi anggaran Kemenkeu pada tahun depan sebesar Rp53,2 triliun kemungkinan akan terbagi dua.

Tak hanya itu, adik sekaligus Ketua Satgas Perumahan Prabowo yaitu Hashim Djojohadikusumo sudah mengungkap rencana pembentukan Kementerian Perumahan. Instansi anyar tersebut merupakan pecahan dari Kementerian PUPR yang anggarannya tahun depan sebesar Rp116,23 triliun.

Tak hanya itu, Prabowo juga dikabarkan akan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) dan Dana Investasi Nasional (DIN).

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk rencana pembentukan K/L baru. Oleh sebab itu, keponakan Prabowo tersebut menyatakan wacana pembentukan K/L baru nantinya akan mengalami hambatan anggaran.

"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ungkapnya dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan terkait rencana pembentukan K/L baru tahun depan pun saat ini telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mendetailkan bahwa alokasi untuk K/L baru nantinya akan berasal dari anggaran dana cadangan.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Sebagai informasi, besaran alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' memang tidak sedikit yaitu senilai Rp631,8 triliun dalam APBN 2025.

JAKARTA - Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi melaporkan sejak tahun 2015 total anggaran yang diterima untuk membangun jalur kereta api sepanjang 1.731 km/sp sebesar Rp223 triliun. Menhub mengatakan, lokasi pembangunan jalan kereta tersebut berada di 55 lokasi yang tersebar diseluruh Indonesia.

Pembangunan jalur kereta sepanjang 1.731 km itu meliputi pembangunan jalur dwi ganda, jalur ganda, jalur baru, dan reaktivasi."Dalam kurun hampir 10 tahun terakhir, Kemenhub telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur kereta api," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (29/9/2024).

Selain pembangunan dan reaktivasi, Kemenhub juga telah melakukan peningkatan dan rehabilitasi (perawatan) jalur KA sepanjang 1.900 km/sp di 25 lokasi, serta elektrifikasi jalur sepanjang 522 km/sp.

Adapun untuk pembangunan dan rehabilitasi sektor perkeretaapian selama 2015-2024, pemerintah telah mendanai dengan anggaran sebesar Rp223,870 triliun.

Pemerintah juga telah memberikan public service obligation (PSO) sebagai bentuk pelayanan publik sektor perkeretaapian kepada PT Kereta Api Indonesia, selama 2015-2024 dengan total sebesar Rp26,027 triliun.

"Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi kereta api di seluruh Indonesia," tambah Menhub.

Menhub juga mendorong pengembangan inovasi teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sektor perkeretaapian. Berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk pengembangan perkeretaapian di Indonesia, di antaranya ada tiga transportasi massal, baik perkotaan maupun antar kota, yang saat ini telah beroperasi yaitu MRT Jakarta, LRT Jabodebek dan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung.

"Terus berinovasi dalam pelayanan dan teknologi, serta meningkatkan kinerja guna memenuhi harapan masyarakat, karena inovasi yang ditingkatkan dapat membawa citra yang baik bagi pengembangan transportasi," pungkasnya.

BANTEN - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) memastikan kabinet gemuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang berjumlah 44 kementerian tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tetap sehat dan kredibel di tahun mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo mengungkapkan, untuk mendukung transisi dan sudah dihitung berdasarkan dari belanja non K/L maka defisit tetap dipastikan 2,53%.

"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel. Dinamika reorganisasi di kelembagaan, mungkin nanti ada beberapa K/L yang bertambah, kemudian dipisah dan sebagainya, itu tentu kita cermati," jelas Wahyu dalam media gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Adapun dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono menegaskan, anggaran K/L sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas.

Senada, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani APBN maka dinilai tak menjadi masalah.

?Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,? kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik, namun koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.

?Problemnya, koordinasi lebih rumit, efektivitas pengambilan kebijakan lebih rumit,? kata Akbar.

Sebelumnya, Partai Gerindra akan melakukan simulasi kabinet presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Simulasi tersebut akan rampung menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2024. Hal itu diutarakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024) lalu.

Dasco melanjutkan, penambahan jumlah nomenklatur kementerian ditujukan untuk mengoptimalisasi program guna merealisasi janji kampanye Prabowo-Gibran."Sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kita juga masih melakukan simulasi," kata Dasco.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan sumber anggaran jika Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kementerian/lembaga (K/L) baru.

Menurutnya, anggaran untuk K/L baru akan diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran K/L. APBN 2025 kata Thomas memberikan ruang diskresi atau penyesuaian bagi Prabowo.

"Diskresi itu di atas apa yang dicanangkan di program-program unggulan. Jadi dengan kaca mata itu, K/L pun yang misalnya ada pelebaran, ada perbanyakan, itu sudah tertampung dari discretionary account. Itu sudah dicadangkan di BA BUN,"  katanya dalam media gathering Kementerian Keuangan di Banten, Rabu (25/9).

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Tommy itu mengatakan tidak tahu berapa anggaran yang akan dialokasikan. Pasalnya, belum diketahui pasti berapa banyak K/L baru yang akan dibentuk.

"Angkanya sendiri juga belum final karena kementeriannya yang mau ditambah pun belum final juga," ujar keponakan Prabowo tersebut.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian/lembaga di pemerintahannya nanti.

Rencana penambahan kementerian yang telah terendus adalah Kementerian Perumahan. Wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo mulanya dibocorkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Artinya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah lagi seperti dulu.

Tak hanya kementerian, Prabowo juga disebut-sebut akan menambah jumlah badan. Tak tanggung-tanggung, Prabowo akan menambah tiga badan setelah Badan Gizi Nasional dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencana itu dibocorkan oleh Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Ferry Latuhihin.

"Kan ada empat badan baru yang (akan) dikeluarkan (dibentuk Prabowo)," kata Ferry usai Indonesia Energy Forum 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Setelah Badan Gizi Nasional, Prabowo katanya akan membentuk Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK). Kemudian Badan Penerimaan Negara.

"Satu lagi, mungkin badan yang berurusan dengan Bulog, dengan pangan, saya kurang tahu," jelasnya.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) pada tahun 2025 menjadi Rp9,11 triliun.Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, penambahan alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Keberlanjutan pembangunan IKN sbesar Rp9,11 triliun ini diapkai untuk ditjen bina marga ditjen cipta karya dan ditjen perumahan," ujar Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Lewat paparannya, Basuki menjelaskan alokasi anggaran IKN sebesar Rp9,11 triliun tahun 2025 itu akan digunakan untuk 3 unit kerja, yaitu Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Rincinya, Ditjen Bina Marga ditugaskan untuk mengerjakan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemenuhan akses jalan perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Selanjutnya, Bina Marga juga bakal menyelesaikan pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C - 1 simpang 3 ITCI - Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga digunakan Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Alokasi anggaran IKN juga digunakan oleh Ditjen Perumahan untuk melanjutkan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam.

Sekedar informasi tambahan, penambahan anggaran IKN ini menyesuaikan kenaikan pagu anggaran Kementerian PUPR yang sebelumnya telah disetujui DPR RI Rp40,59 triliun. Sehingga totalnnya, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp116,23 triliun.

Selain untuk IKN, tambahan anggaran Rp40,59 triliun tahun 2025 itu juga dialokasikan untuk revitalisasi sekolah Rp19,5 triliun, dan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp11,98 triliun.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan sengaja membuat proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal.

Awalnya Bahlil menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun dengan rincian Rp3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM dan sisanya Rp4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dan yang lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.

Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.909.696.998.000. Sehingga jumlah ini lebih kecil dari anggaran yang disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut.

Diakui Bahlil, karena anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut. Namun dirinya meminta Komisi VII untuk membuat kesimpulan rapat yang kemudian disampaikan kepada publik terkait anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar tersebut.

"Namun pimpinan harus kita membuat juga dalam risalah rapat seharus menyampaikan kepada publik jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa kerja," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar maka sejumlah program yang telah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek dalam setahun ke depan. Salah satunya proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 dan pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang jika tidak dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.

"Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan artinya memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," tegasnya.

Bahlil juga menekankan kepada Komisi VII DPR RI untuk tidak bertanya perihal perkembangan proyek gas apabila anggaran tidak juga turun.

"Jadi pimpinan kalau boleh kalau ini kami saran kami segera kita membuat catatan. Tapi andaikan pun tidak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa? Parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang biaya untuk kami mengerjakan. Jadi kalau tidak ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan?," tegasnya Bahlil.

"Yang kedua kita jelaskan kepada publik bahwa pipa ini gak bisa berjalan. Jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek," pungkas Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan adanya perubahan postur anggaran belanja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, perubahan porsi anggaran belanja tersebut diputuskan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9/2024).

Adapun perubahannya, porsi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) mengalami kenaikan dari Rp 1.094,65 triliun menjadi Rp 1.160,08 triliun.

"Jadi kami sudah sisir, disampaikan kepada Pak Presiden Terpilih dan beliau betul-betul meneliti satu per satu bersama Ibu Menteri dan Pak Wamen. Ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan, jadi untuk belanja K/L yang tadinya di raker Banggar terakhir itu Rp 1.094,66 triliun, itu hasilnya menjadi Rp 1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan," ujarnya saat rapat panja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kenaikan anggaran belanja K/L itu diambil dari porsi anggaran belanja non K/L yang semula diusulkan sebesar Rp 1.606,78 triliun menjadi Rp 1.541,35 triliun.

Lebih rinci lagi, penambahan anggaran belanja K/L diambil dari belanja non K/L untuk program pengelolaan belanja lainnya yang semula diusulkan sebesar Rp 556,65 triliun menjadi Rp 491,22 triliun.

"Untuk program belanja non-K/L praktis tidak ada perubahan, kecuali tentunya belanja lainnya berkurang karena sebagian kita geser ke belanja K/L dari Rp 556,7 triliun menjadi Rp 491,2 triliun," ungkapnya

Dengan demikian, total anggaran belanja secara keseluruhan dalam RAPBN 2025 tidak mengalami perubahan dari usulan sebelumnya, yakni sebesar Rp 2.701,44 triliun.

Isa memastikan, perubahan postur anggaran belanja K/L dan non K/L ini tidak akan memperlebar defisit APBN 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen PDB.

"Kan besarannya (total anggaran belanja) tidak berubah. Ini hanya digeser-geser dari non K/L yang tadinya disimpan, sekarang setelah konsultasi dengan presiden terpilih sudah ditentukan," jelasnya setelah rapat.

Dalam paparannya, dijabarkan alokasi anggaran belanja K/L setelah mengalami penambahan dimana anggaran belanja terbesar untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 166,26 triliun dan yang terkecil BPK Sabang sebesar Rp 53,49 miliar.

Berikut 5 kementerian dan lembaga yang mendapatkan porsi anggaran belanja terbesar untuk 2025:

Kementerian Pertahanan Rp 166,26 triliun
Polri sebesar Rp 126,62 triliun
Kementerian PUPR Rp 116,22 triliun
Kementerian Kesehatan Rp 105,6 triliun
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp 93 triliun

Menkeu dan Wamenkeu II Temui Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menemui presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9/2024).

Dalam akun media sosial Instagram @smindrawati, Sri Mulyani mengungkapkan pertemuan tersebut untuk melaporkan perkembangan terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan 2025.

"Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih @prabowo," tulis Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin.

Saat ini pemerintah tengah dalam proses transisi dari Kabinet Indonesia Maju ke pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Untuk itu, Sri Mulyani selaku Bendahara Negara melaporkan perkembangan pelaksanaan APBN 2024 lantaran outlook APBN ini akan ditutup pada Desember 2024 saat pemerintahan presiden terpilih Prabowo.

"Dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan," kata Sri Mulyani.

Kemudian, mereka bertiga juga membahas perkembangan terkini Rancangan Undang-undang (RUU) RAPBN 2025 yang tengah di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sri Mulyani dan Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo, telah menerima arahan-arahan presiden terpilih Prabowo mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.

"Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029. Excellent and very fruitful discussions," tutur Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan adanya perubahan postur anggaran belanja pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, perubahan porsi anggaran belanja tersebut diputuskan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9/2024).

Adapun perubahannya, porsi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) mengalami kenaikan dari Rp 1.094,65 triliun menjadi Rp 1.160,08 triliun.

"Jadi kami sudah sisir, disampaikan kepada Pak Presiden Terpilih dan beliau betul-betul meneliti satu per satu bersama Ibu Menteri dan Pak Wamen. Ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan, jadi untuk belanja K/L yang tadinya di raker Banggar terakhir itu Rp 1.094,66 triliun, itu hasilnya menjadi Rp 1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan," ujarnya saat rapat panja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Kenaikan anggaran belanja K/L itu diambil dari porsi anggaran belanja non K/L yang semula diusulkan sebesar Rp 1.606,78 triliun menjadi Rp 1.541,35 triliun.

Lebih rinci lagi, penambahan anggaran belanja K/L diambil dari belanja non K/L untuk program pengelolaan belanja lainnya yang semula diusulkan sebesar Rp 556,65 triliun menjadi Rp 491,22 triliun.

"Untuk program belanja non-K/L praktis tidak ada perubahan, kecuali tentunya belanja lainnya berkurang karena sebagian kita geser ke belanja K/L dari Rp 556,7 triliun menjadi Rp 491,2 triliun," ungkapnya

Dengan demikian, total anggaran belanja secara keseluruhan dalam RAPBN 2025 tidak mengalami perubahan dari usulan sebelumnya, yakni sebesar Rp 2.701,44 triliun.

Isa memastikan, perubahan postur anggaran belanja K/L dan non K/L ini tidak akan memperlebar defisit APBN 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen PDB.

"Kan besarannya (total anggaran belanja) tidak berubah. Ini hanya digeser-geser dari non K/L yang tadinya disimpan, sekarang setelah konsultasi dengan presiden terpilih sudah ditentukan," jelasnya setelah rapat.

Dalam paparannya, dijabarkan alokasi anggaran belanja K/L setelah mengalami penambahan dimana anggaran belanja terbesar untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 166,26 triliun dan yang terkecil BPK Sabang sebesar Rp 53,49 miliar.

Berikut 5 kementerian dan lembaga yang mendapatkan porsi anggaran belanja terbesar untuk 2025:

Kementerian Pertahanan Rp 166,26 triliun
Polri sebesar Rp 126,62 triliun
Kementerian PUPR Rp 116,22 triliun
Kementerian Kesehatan Rp 105,6 triliun
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp 93 triliun

Menkeu dan Wamenkeu II Temui Prabowo

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menemui presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9/2024).

Dalam akun media sosial Instagram @smindrawati, Sri Mulyani mengungkapkan pertemuan tersebut untuk melaporkan perkembangan terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan 2025.

"Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih @prabowo," tulis Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin.

Saat ini pemerintah tengah dalam proses transisi dari Kabinet Indonesia Maju ke pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Untuk itu, Sri Mulyani selaku Bendahara Negara melaporkan perkembangan pelaksanaan APBN 2024 lantaran outlook APBN ini akan ditutup pada Desember 2024 saat pemerintahan presiden terpilih Prabowo.

"Dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan," kata Sri Mulyani.

Kemudian, mereka bertiga juga membahas perkembangan terkini Rancangan Undang-undang (RUU) RAPBN 2025 yang tengah di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sri Mulyani dan Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo, telah menerima arahan-arahan presiden terpilih Prabowo mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.

"Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029. Excellent and very fruitful discussions," tutur Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR sedang mengebut revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Meski revisi tersebut membuka peluang perubahan jumlah kementerian pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, namun DPR menyatakan Rancangan APBN (RAPBN) 2025 tidak akan terpengaruh.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek beralasan, pemerintahan tetap akan menyusun pagu anggaran untuk masing-masing kementerian dalam RAPBN 2025 sesuai jumlah yang ada sekarang.

"Enggak, kan RAPBN hari ini mengikuti nomenklatur kementerian yang ada," jelas Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyatakan pihaknya sudah mengatur agar pemerintah ke depan tetap mempertimbangkan anggaran yang ada dalam menentukan jumlah kementerian.

Aturan tersebut, sambungnya, diatur dalam Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 15 draf RUU Kementerian Negara. Semua pasal tersebut terkait efesiensi pemerintahan.

"Sudah tadi [dibahas soal anggaran], di [pasal] efektivitas pemerintah itu," katanya Awiek.

Lebih lanjut, dia menjelaskan ada perubahan empat pasal inti dan penambahan 8—10 pasal baru. Menurutnya, Baleg DPR berupaya mengebut pengesahan RUU Kementerian Negara pada rapat paripurna terdekat.

Sebagai informasi, perubahan yang paling banyak disoroti dalam revisi UU Kementerian Negara yaitu Pasal 15. Awalnya, Pasal 15 mengatur jumlah kementerian paling banyak 34 namun kini direvisi menjadi, 'Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.'

Artinya, presiden ke depan bisa menentukan jumlah kementerian sesuai keinginannya tanpa batasan jumlah. Awiek mengklaim, perubahan pasal tersebut bertujuan untuk mempermudah kinerja presiden sesuai visi-misinya.

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pagu Anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp681 miliar jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp1,22 triliun.

Rosan mengatakan penurunan ini tidak sejalan dengan target investasi yang dibebankan pada tahun 2025 sebesar Rp1.905 triliun. Bahkan target tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target investasi tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun.

Menurutnya dengan penurunan pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2025, maka target investasi yang mengalami peningkatan pada tahun depan terancam tidak mampu mencapai targetnya.

"Tentunya ini juga akan mengakibatkan tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya realisasi investasi karena berdasarkan rancangan awal kerja pemerintah 2025, target realisasi investasi, sebesar 1,905 triliun menjadi akan sangat sulit dicapai," ujar Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/9/2024).

Selain itu setidaknya ada beberapa konsekuensi dengan menurunnya pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM selain target investasi yang tidak tercapai. Misalnya terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal.

"Termasuk ini berpengaruh terhadap 9 IPC kita yang ada di luar negeri, ini akan menjadi tidak efektif dan efisien, dan kita bisa reviev ulang IPC yang berada diluar ini," lanjutnya.

Kemudian terbatasnya penciptaan lapangan kerja karena realisasi investasi pada tahun depan mengalami penurunan, sehingga dapat berdampak lebih jauh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat investasi merupakan komponen dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Ini tentu akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan hingga penurunan pelayanan kepada pelaku usaha dan lainnya," kata Rosan.

Pada kesempatan tersebut, Rosan memaparkan usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM untuk tahun 2025 sendiri sebesar Rp1,57 triliun. Akan tetapi pagu anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 bahkan kurang dari 50%, alias Rp681 miliar.

Selanjutnya, lewat anggaran yang mengalami penurunan itu, Rosan juga mengkhawatirkan turunnya pelayanan kepada pelaku usaha. Sebab diperlukan biaya untuk me

"Kalau kita lihat dari pagu anggaran 2025, kegiatan hanya bisa kita lakukan seperti kegiatan rutin, seperti belanja gaji, belanja operasional kantor, sedangkan untuk mencapai target realisasi investasi ini, pembiayaan untuk eselon I, tidak berjalan efektif," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku terkejut ketika mengetahui anggaran yang ditetapkan untuk Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Bahlil berpendapat bahwa dengan rencana pemerintah Indonesia untuk mencapai transisi energi serta mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060, harusnya anggaran yang disediakan untuk Ditjen EBTKE lebih besar dari yang ditetapkan saat ini yaitu Rp657 miliar.

"Bu, anggaran Ibu kecil banget ya. Padahal kita rencana mau memakai transisi energi. Ini orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain, latihan lain, main lain. Bagaimana mungkin anggaran sekecil ini bisa kita bicara transisi energi," tegasnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Asal tahu saja, anggaran yang direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan disalurkan untuk pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp 184 miliar, pembangunan pembangkit listrik minihidro sebanyak satu unit dengan anggaran Rp 44,53 miliar, pembangunan tiga unit pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan anggaran Rp 64,50 miliar.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan tiga unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan anggaran Rp 45,30 miliar, dan perencanaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi EBTKE sebanyak enam kegiatan dengan anggaran Rp 47,59 miliar.

Selain anggaran untuk Ditjen EBTKE, Bahlil juga menyinggung anggaran Kementerian ESDM yang menurutnya begitu kecil. Hal itu dilontarkannya saat membacakan pagu anggaran tahun 2025.

"Kecil-kecil juga nih uangnya ya, padahal kerjanya gede. Ini Sorry Pak (Komisi VII DPR) saya baru baca, kalau Kementerian Investasi kecil masuk akal, tapi kalo Kementerian ESDM yang penghasil PNBP di luar hulu migas Rp170 triliun lebih, ini engga sampai 10%, kalau idealnya itu kan costnya itu minimal 20% dari total PNBP, tapi engga ini teori ekonomi dari mana ini," papar Bahlil.

Sebagai informasi, berikut pagu anggaran 2025 untuk masing-masing sektor ESDM:

Sekjen ESDM: Rp553,6 miliar
Irjen ESDM: Rp138,6 miliar
Ditjen Migas: Rp4,84 triliun
Ditjen Ketenagalistrikan: Rp496 triliun
Ditjen Minerba: Rp735,9 miliar
DEN: Rp63,7 miliar
BPSDM ESDM: Rp617,9 miliar
Badan Geologi: Rp929,6 miliar
BPH Migas: Rp254,2 miliar
Ditjen EBTKE: Rp657 miliar
BPMA: Rp92 miliar