Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto berencana membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dalam nomenklatur kabinetnya mendatang.

Anggota Satgas Perumahan Prabowo, Budiman Sudjatmiko mengatakan, rencana pembentukan Kementerian Koordinator Infrastruktur ini ada lantaran banyak kementerian teknis baru dalam kabinet Presiden Periode 2024-2029.

"Salah satunya ada kemungkinan itu (pembentukan Kemenko Infrastruktur)," kata Budiman usai Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Budiman juga menjelaskan penambahan hal ini juga diperkenankan, sebab Prabowo mendapatkan keleluasaan menyusun jumlah menteri usai UU Kementerian Negara direvisi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan visi misi Prabowo salah satunya juga keberlanjutan terkait infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Budiman bilang, Prabowo melihat ke depan sektor infrastruktur ini terus berkembang. Selain itu, infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Jadi itu memang dipertimbangkan di tim Pak Prabowo," ujarnya.

Walau begitu, Budiman belum mengetahui pasti apa nama persisnya dari Kementerian Koordinator itu nanti. Menurutnya, penyusunan nomenklatur kementerian memang dinamis.

"Tapi penambahan (kemenko) itu pasti ada dari konsekuensi penambahan jumlah kementerian," jelasnya.

Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam surat itu, turut dijabarkan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi.

Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Jokowi.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, maka ada 123 kementerian/lembaga di era Prabowo-Gibran.

Dalam surat yang beredar pada Kamis (10/10) itu, banyak mitra komisi yang merupakan kementerian baru atau pecahan dari kementerian yang ada saat ini.

Beberapa kementerian yang diduga pecahan yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi.

Kemudian, ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, Badan Gizi Nasional, Kementerian HAM, hingga Kementerian Hukum.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berencana membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur.

Berdasarkan informasi yang Bisnis terima, rencananya Kemenko Infrastruktur mengoordinasikan berbagai proyek infrastruktur lintas kementerian, termasuk Kementerian PUPR, Perhubungan, dan ESDM. Tujuannya, untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur strategis berjalan lebih terintegrasi dan efisien.

Pembentukan kementerian baru ini diharapkan dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan koordinasi antarkementerian dan mempercepat pembangunan.

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) sekaligus Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira.

“Iya [sudah masuk pembicaraan rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/10/2024).

Melihat Visi, Misi, dan Program Kerja Prabowo-Gibran, infrastruktur bahkan menjelaskan dua dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Pertama, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

Anggaran Kementerian Baru

Meski demikian, belum ada info lebih lanjut mengenai pembentukan kementerian baru tersebut menjelang pelantikan presiden pengganti Jokowi pada 20 Oktober 2024.

Begitu pula dengan anggaran untuk birokrasi penambahan kementerian, belum diketahui besarannya. Melihat anggaran Kemenko yang ada saat ini, berkisar antara Rp200 miliar hingga Rp500 miliar.

Berbeda dengan lembaga baru berupa Badan Gizi Nasional yang telah mendapatkan porsi anggaran senilai Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Meski demikian, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo menyampaikan pemerintah terus mencermati dan mengantisipasi dinamika reorganisasi di kelembagaan.

Jika terjadi pemisahan K/L atau munculnya K/L baru, pemerintah memastikan defisit anggaran tidak akan melabar dan tetap di angka 2,53% sebagaimana tercantum dalam APBN 2025.

“Tapi sudah kita hitung bahwa itu memungkinkan ditampung dari belanja nonK/L. Jadi, sekarang overall defisit tetap 2,53%,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Sebagaimana program Quick Win Prabowo, pemerintah telah mengalokasikan Rp121 triliun untuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga pembentukan lumbung pangan nasional yang seluruhnya diambil dari anggaran nonK/L.

Tercatat belanja K/L tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun. Sementara Rp1.541,4 triliun belanja nonK/L pada belanja pemerintah pusat.

Sebelumnya pun, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa APBN telah menyiapkan porsi khusus bagi K/L baru bila mana benar terjadi penambahan jumlah instansi.

"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ungkapnya dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).

Anggaran Kemenko dalam APBN 2024/2025

Sumber: Peraturan Presiden No. 76/2023 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan Kementerian Keuangan, diolah