JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah saat ini menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Yusril menjelaskan, RUU ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ketujuh Joko Widodo dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.

"Pemerintahan Pak Prabowo meneruskan apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk hal-hal yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan beliau. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset ini," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperluas ruang lingkup perampasan aset, tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana lainnya.

Salah satu pembaruan signifikan dalam RUU ini adalah perampasan aset yang dapat dilakukan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan pidana, berbeda dengan aturan yang berlaku dalam hukum pidana konvensional.

Namun demikian, Yusril mengakui bahwa aturan baru dalam RUU ini berpotensi menimbulkan perdebatan.

Ia mempersilakan seluruh pihak, baik dari kalangan ahli hukum, tokoh masyarakat, maupun lembaga lainnya, untuk memberikan masukan atau kritik yang konstruktif.

"Ini adalah sebuah langkah besar yang perlu mendapatkan perhatian publik. Kami siap mendengarkan berbagai kritik dan saran untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat," ujarnya.

Yusril menambahkan, meskipun RUU Perampasan Aset telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada DPR melalui surat Presiden dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pemerintah masih menunggu DPR untuk memulai pembahasan.

RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Prolegnas 2024-2029, dan Badan Legislasi DPR telah mengundang berbagai lembaga serta organisasi untuk menyerap aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.

"Pemerintah tidak memiliki niat untuk menarik kembali RUU ini. Kami menunggu DPR untuk segera membahasnya dan melanjutkan proses legislasi sesuai dengan prosedur yang berlaku," tuturnya.

Sebagai langkah lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim khusus yang akan diketuai oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk mewakili pemerintah dalam diskusi dan negosiasi terkait RUU tersebut.

"Pemerintah berharap, dengan adanya RUU Perampasan Aset, langkah pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya akan semakin efektif, dan sistem hukum Indonesia dapat semakin kuat dalam menanggulangi kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat," ucapnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan pembentukan 13 komisi pada periode 2024-2029. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang hanya 11 komisi.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa (15/10) di Gedung Parlemen, Senayan.

"Berkenalan itu kami meminta persetujuan dalam rapat paripurna kali ini terhadap penambahan jumlah komisi menjadi 13 komisi apakah dapat disetujui?" tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir dan diikuti dengan ketokan palu.

Politisi PDIP ini menjelaskan pengesahan penambahan jumlah komisi ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat pimpinan fraksi yang digelar pada Senin (14/10).

"Di sana telah disepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi yaitu komisi 1 dengan dengan sampai dengan komisi 13," ujar Puan.

Adapun penambahan komisi ini juga untuk menyesuaikan susunan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menambah jumlah Kementrian.

Puan sebelumnya menerangkan mitra kerja komisi I hingga XI DPR masih sama seperti periode DPR sebelumnya.

Sementara mitra kerja Komisi XII dan Komisi XIII akan disesuaikan dengan nomenklatur kementerian yang dibentuk Prabowo-Gibran.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto berencana membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dalam nomenklatur kabinetnya mendatang.

Anggota Satgas Perumahan Prabowo, Budiman Sudjatmiko mengatakan, rencana pembentukan Kementerian Koordinator Infrastruktur ini ada lantaran banyak kementerian teknis baru dalam kabinet Presiden Periode 2024-2029.

"Salah satunya ada kemungkinan itu (pembentukan Kemenko Infrastruktur)," kata Budiman usai Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Budiman juga menjelaskan penambahan hal ini juga diperkenankan, sebab Prabowo mendapatkan keleluasaan menyusun jumlah menteri usai UU Kementerian Negara direvisi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan visi misi Prabowo salah satunya juga keberlanjutan terkait infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Budiman bilang, Prabowo melihat ke depan sektor infrastruktur ini terus berkembang. Selain itu, infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Jadi itu memang dipertimbangkan di tim Pak Prabowo," ujarnya.

Walau begitu, Budiman belum mengetahui pasti apa nama persisnya dari Kementerian Koordinator itu nanti. Menurutnya, penyusunan nomenklatur kementerian memang dinamis.

"Tapi penambahan (kemenko) itu pasti ada dari konsekuensi penambahan jumlah kementerian," jelasnya.

Sebelumnya, beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam surat itu, turut dijabarkan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi.

Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Jokowi.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, maka ada 123 kementerian/lembaga di era Prabowo-Gibran.

Dalam surat yang beredar pada Kamis (10/10) itu, banyak mitra komisi yang merupakan kementerian baru atau pecahan dari kementerian yang ada saat ini.

Beberapa kementerian yang diduga pecahan yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi.

Kemudian, ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, Badan Gizi Nasional, Kementerian HAM, hingga Kementerian Hukum.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemberian tunjangan perumahan kepada 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 yang disebut mencapai Rp 50 juta per bulan per orang menuai kritik dari sejumlah pihak. Pasalnya, pemberian tunjangan sebagai pengganti rumah jabatan anggota (RJA) tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, DPR memiliki anggaran untuk perawatan rumah dinas setiap tahun.

"Beberapa wartawan baru pulang melihat langsung kondisi rumah. Katanya masih layak banget rumahnya," ungkap Lucius saat dihubungi KONTAN, Senin (7/10).

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar, mengatakan alasan tidak lagi menyediakan rumah dinas lantaran kondisi RJA yang tersedia bagi anggota parlemen saat ini sudah rusak parah dan butuh perawatan yang tidak murah.

"Lebih dari 50% rumah jabatan itu rusak di bagian atap sehingga kerap bocor ketika hujan," katanya, pekan lalu.

Lantaran alasan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR yang rusak, Formappi menduga ada kasus lain yang terkait masalah itu.

"Ya, jangan-jangan penggantian rumah dinas dengan tunjangan ada kaitannya dengan dugaan korupsi pengadaan fasilitas rumah dinas DPR yang sedang diusut KPK," sebutnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR. Nilai dugaan korupsi kelengkapan ruang tamu dan kamar tidur ini mencapai puluhan miliar rupiah.

Tubagus Haryo Karbyanto, Analis Kebijakan Publik FAKTA Indonesia mengatakan, kebijakan penggantian RJA ini memerlukan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran.

"Pemberian tunjangan perumahan bulanan dapat berisiko lebih mahal dibandingkan dengan memelihara RJA," sebutnya.

Tubagus menekankan pentingnya transparansi dalam menetapkan besaran tunjangan. Keterbukaan mengenai alokasi anggaran dan mekanisme evaluasi tunjangan sangat diperlukan.

"Jika tidak diatur dengan baik, tunjangan ini berpotensi terus meningkat tanpa pengendalian yang tepat, membebani anggaran negara untuk jangka panjang," tandasnya.

Pengamat Politik Hendri Satrio menilai, yang perlu dipastikan adalah sampai berapa lama tunjangan tersebut diberikan kepada anggota DPR.

"Apakah sampai lima tahun atau sampai menunggu renovasi RJA beres," jelasnya.

Selanjutnya, bagaimana nasib RJA karena menyangkut aset dan anggaran negara.

Saat dihubungi KONTAN, Daniel Johan, Annggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kembali terpilih enggan menanggapi soal tunjangan perumahan ini. "Maaf mas, lagi acara," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa 61% dari anggota DPR 2024–2029 yang baru saja dilantik merupakan pebisnis.

Sekadar informasi, terdapat 580 anggota DPR yang telah dilantik awal pekan ini, Selasa (1/10/2024). Adapun temuan ICW soal dominasi pebisnis di Parlemen Senayan itu merupakan hasil penelusuran cepat/pendahuluan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.1206/2024.

Sebesar 61% anggota DPR yang dimaksud ICW dalam temuannya itu setara dengan 354 orang. Mereka diketahui memiliki latar belakang atau afiliasi dengan sektor bisnis.

ICW menilai temuan permasalahan itu tidak jauh dari permasalahan laten DPR, yakni 'lingkaran setan' korupsi politik. Biaya politik yang harus dikeluarkan untuk berpartisipasi dalam kontestasi elektoral di Indonesia dibuat menjadi begitu mahal, baik untuk biaya kampanye resmi maupun politik uang.

"Oleh karenanya, mereka yang mampu turut serta dalam politik praktis maupun pemilihan umum hanyalah individu-individu yang memiliki sumber daya material yang kuat atau setidaknya harus memiliki kedekatan dengan para pemodal-pemodal kaya," demikian dikutip dari keterangan resmi ICW, Minggu (6/10/2024).

Situasi tersebut dinilai ICW akan menimbulkan perburuan rente. Artinya, biaya politik yang mahal akan 'dilunaskan' melalui kebijakan-kebijakan partisan atau bahkan tidak jarang melalui korupsi anggaran-anggaran publik.

ICW lalu menyitir data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa DPR bahkan menjadi salah satu lembaga terkorup. Sejak 2004 hingga 2023, terdapat 76 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.

Selain biaya politik yang terlewat mahal, transparansi pengelolaan dana partai politik yang minim serta tidak memadainya regulasi yang dapat menangkal masuknya kepentingan-kepentingan oligarki melalui sumbangan-sumbangan legal maupun ilegal kepada partai politik menjadikan terjadinya pembajakan demokrasi di Indonesia.

"Ketergantungan partai politik dan para calon peserta pemilu kepada big donors menyebabkan politik transaksional menjadi suatu hal yang lumrah," papar lembaga studi dan aktivisme antikorupsi itu.

Konsekuensinya, situasi tersebut ikut memengaruhi fungsi legislasi DPR. Misalnya, DPR dinilai cenderung lebih kilat dan secara tidak partisipatif dalam membahas RUU yang jelas-jelas ditentang oleh publik dan mengabaikan sejumlah RUU yang bertahun-tahun mandek sekalipun telah didesak untuk segera disahkan.

Dari total 263 RUU di Prolegnas 2019–2024, hanya 26 RUU yang berhasil disahkan hingga akhir masa jabatan DPR 2019–2024.

Melihat temuan sementara ini, ICW memperkirakan tren buruk di atas bakal terus berlanjut. "Dengan banyaknya latar belakang politisi pebisnis di DPR periode ini, konflik kepentingan antara kepentingan privat (mengakumulasi keuntungan bisnis) dan kepentingan publik (yang mungkin tidak secara langsung 'menghadirkan uang') menjadi sulit terhindarkan," tulis ICW.

5 Rekomendasi ICW

Untuk itu, ada lima rekomendasi yang diberikan oleh ICW untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di atas. Pertama, adanya mekanisme manajemen konflik kepentingan melalui Kode Etik DPR atau setidak-tidaknya diatur secara internal oleh setiap partai politik.

Kedua, penguatan kelembagaan partai politik, baik melalui proses kaderisasi yang lebih demokratis maupun dengan mengupayakan independensi sumber pembiayaan politik agar tidak tersandera kepentingan pendonor besar.

Ketiga, reformasi skema pendanaan politik agar lebih transparan dan tidak terlalu mahal. Keempat, mendorong Undang-undang atau paket regulasi yang komprehensif guna menangani konflik kepentingan di jabatan publik.

Kelima, pengawasan secara kolektif yang lebih intens oleh masyarakat terhadap anggota DPR dan proses pengisian jabatan di komisi-komisi nantinya agar tidak sarat akan konflik kepentingan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Dinamika global saat ini semakin tidak menentu. Berbagai peristiwa internasional seperti perang, konflik antarnegara, hingga fluktuasi ekonomi global menambah tantangan bagi Indonesia.

Dewan Perawakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 yang dilantik 3 hari lalu diharapkan mampu membuat undang-undang yang adaptif, dan siap menghadapi situasi yang tidak bisa diprediksi.

Pengamat politik sekaligus Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengungkapkan pentingnya DPR mengambil langkah cepat di tengah situasi global yang terus berubah.

“DPR perlu memikirkan langkah konkret melalui undang-undang yang bisa mengantisipasi berbagai perubahan, terutama di sektor ekonomi dan keamanan,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/10/2024).

Menurut Adi, tantangan terbesar DPR saat ini terletak pada kemampuan merumuskan regulasi yang mampu menahan guncangan global.

Perang Ukraina-Rusia, konflik di Timur Tengah, serta ketidakstabilan ekonomi internasional disebut Adi sebagai contoh nyata disrupsi yang mempengaruhi kondisi domestik Indonesia.

“DPR baru harus memulai dari nol, menyusun strategi dalam membuat regulasi yang tidak hanya menyelesaikan masalah dalam negeri, tetapi juga memproteksi Indonesia dari dampak global. Ini tugas berat karena situasi global sangat cepat berubah,” papar Adi.

Adi menekankan, regulasi ekonomi menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas nasional. Dengan tantangan besar yang dihadapi, DPR diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan landasan hukum yang kuat dan tanggap terhadap perubahan.

“DPR dan pemerintah harus sejalan dalam memastikan ekonomi kita tetap stabil di tengah ketidakpastian internasional. Regulasi harus tangguh, fleksibel, serta cepat diadaptasi,” ujar Adi.

Menurut Adi, era disrupsi global ini menuntut DPR bekerja lebih cepat dan lebih taktis dalam mengambil keputusan.

"Setiap detik, setiap keputusan yang diambil bisa menentukan masa depan stabilitas nasional. DPR harus selalu berada satu langkah di depan,” ucap Adi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil politikus Partai GolkarAdies Kadir menjadi sorotan setelah terpilih sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029.

Penetapan itu dilakukan dalam Sidang Paripurna ke-2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masa Sidang 2024-2025, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Adies Kadir lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968. Dia selama ini meniti karier di dunia politik dan hukum Indonesia.

Dia merupakan lulusan Universitas Wijaya Kusuma, kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Merdeka Surabaya.

Adies sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar periode 2019-2024.

Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Adies memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014.

Pada Pilkada Surabaya 2010, dia mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota bersama Arif Afandi, tetapi kalah dari pasangan Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono.

Setelah itu, Adies dipercaya menjadi anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Di Komisi IX DPR RI, Adies menangani bidang ketenagakerjaan, kependudukan, dan kesehatan. Namun, pada 2015, ia kembali ke Komisi III, yang fokus pada bidang hukum dan keamanan.

Pada November 2015, Adies dimutasi menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Budi Supriyanto. Di tahun berikutnya, ia juga ditugaskan sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPR RI.

Pada Pemilu 2019, Adies Kadir kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I dengan 106.106 suara.

Harta kekayaan Adies Kadir

Adies Kadir melaporkan total harta kekayaannya sebesar Rp 11,1 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Juni 2024.

Sebagian besar kekayaan Adies Kadir terdiri dari aset tanah dan bangunan senilai Rp 5,5 miliar.

Aset properti tersebut tersebar di dua lokasi, yaitu Surabaya, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat.

Di sektor alat transportasi, Adies memiliki aset senilai Rp 2 miliar, yang terdiri dari mobil Mitsubishi Pajero, BMW, dan Toyota Alphard.

Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,3 miliar.

Adies Kadir mencatatkan kas dan setara kas dengan nilai Rp 2,3 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Puan Maharani menjadi sorotan setelah terpilih kembali menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029.

Penetapan itu dilakukan dalam Sidang Paripurna ke-2 DPR Masa Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dirangkum dari berbagai sumber, Puan Maharani menyelesaikan pendidikan formalnya di Universitas Indonesia dengan jurusan Komunikasi Massa dan meraih gelar Sarjana pada 1997.

Usai menyelesaikan studinya, Puan segera terjun ke dunia politik melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang didirikan oleh ibunya, Megawati Soekarnoputri.

Langkah awal karier politik Puan dimulai pada 2006, saat ia bergabung dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai anggota bidang luar negeri.

Akan tetapi, sorotan publik mulai tertuju padanya pada Pemilu 2009. Puan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewakili Fraksi PDI-P setelah meraih suara terbanyak di wilayah Jawa Tengah yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kiprahnya di DPR semakin menguatkan namanya sebagai politisi muda yang potensial. Pada Pemilu 2014, Puan kembali terpilih dengan perolehan suara yang lebih besar.

Pada tahun yang sama, ia dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam kabinet pertama Presiden Joko Widodo.

Puncak karier politik Puan tercapai pada 2019 ketika ia mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi Ketua DPR periode 2019-2024.

Sebagai Ketua DPR, Puan memegang peranan penting dalam arah kebijakan legislatif Indonesia, termasuk dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengesahkan berbagai undang-undang.

Di balik karier politik yang gemilang, Puan menjalani kehidupan pribadi yang relatif tertutup.

Ia menikah dengan pengusaha Hapsoro Sukmonohadi dan dikaruniai dua orang anak.

Harta kekayaan Puan Maharani

Puan Maharani terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023 silam.

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Puan memiliki kekayaan sebesar Rp 552.887.740.518.

Politikus PDI-P ini memiliki 97 aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp 273.183.277.100.

Aset ini tersebar di berbagai wilayah, di antaranya di Kota Gianyar, Kota Jakarta Pusat, Kota Denpasar, hingga Kota Bogor.

Puan juga mempunyai alat transportasi dan mesin berupa 7 unit mobil dan 3 sepeda motor dengan nilai Rp 1.530.000.000.

Puan juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 5.000.000.000.

Dia juga memiliki surat berharga senilai Rp 235.998.518.139, serta kas dan setara kas senilai Rp 84.369.638.334.

Anak Megawati Soekarnoputri ini juga diketahui mempunyai utang sebesar Rp 47.193.693.055.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 resmi dilantik dan akan memulai masa tugasnya dalam menyampaikan dan mengawasi janji pemerintah buat memenuhi aspirasi rakyat.

Di sisi lain, DPR periode baru juga diharap tidak mengulangi proses legislasi yang dianggap mengabaikan suara masyarakat dilakukan pendahulunya.

Menurut pengamat politik sekaligus dosen Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, terdapat banyak contoh undang-undang atau produk legislasi yang disahkan DPR tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

Dia berharap para legislator baru tidak lagi mengabaikan aspirasi masyarakat dalam membuat dan memutuskan produk peraturan perundang-undangan.

“DPR seringkali menutup mata, hati, dan telinga dari protes serta aspirasi-aspirasi rakyat. Maka sebaiknya jangan diulang,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (1/10/2024).

Adi juga mencontohkan sikap DPR yang lalu dalam melakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana pengesahan hanya memakan waktu 7 jam.

Meski akhirnya gagal akibat tekanan politik, proses cepat ini memunculkan kekhawatiran publik soal transparansi dan partisipasi rakyat.

Menurut Adi, fenomena tersebut memperlihatkan pola pengambilan keputusan yang terkesan terburu-buru dan tidak inklusif harus dijauhi oleh DPR yang baru dilantik.

Tidak hanya UU Pilkada, Adi juga menyinggung undang-undang lain seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga disahkan dengan proses serupa.

Dia menilai, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya komitmen DPR terhadap akuntabilitas dalam kebijakan strategis.

Sejumlah pihak meminta agar DPR lebih membuka ruang bagi diskusi publik sebelum mengambil keputusan penting.

Masyarakat berharap agar DPR mendengarkan aspirasi dan kritik, bukan hanya fokus pada kepentingan politik sesaat.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2024-2029 telah resmi dilantik.

Pelantikan anggota DPR RI 2024-2029 ini disahkan dalam rapat paripurna perdana dengan agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Jabatan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Pelantikan dipimpin oleh pimpinan DPR sementara dari perwakilan anggota paling muda dan paling tua yakni Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Sementara Annisa Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra.

Adapun komposisi pimpinan DPR bakal diisi oleh perwakilan dari lima partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPR, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dengan demikian, kursi pimpinan DPR bakal diduduki oleh anggota dari Fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem.

JAKARTA, KOMPAS.com - RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah lebih dari 20 tahun tertunda pengesahannya.

Sejak pertama kali diusulkan pada 2004 sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RUU ini belum juga disahkan oleh legislatif.

Masa bakti DPR periode 2019-2024 yang berakhir pada 30 September 2024 semakin menambah kekhawatiran banyak pihak, termasuk para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia.

Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengingatkan urgensi pengesahan RUU PPRT. Komisioner KND Fatimah Asri Mutmainah menekankan pekerja rumah tangga sering mengalami kekerasan dan eksploitasi yang berisiko menimbulkan disabilitas baru, baik fisik maupun mental.

"Pekerja rumah tangga sering menjadi korban kekerasan, yang berdampak pada munculnya disabilitas fisik dan mental," kata Fatimah dalam jumpa pers di Kantor Komnas Perempuan, Jumat (19/7/2024) lalu.

Komnas Perempuan menegaskan pengesahan RUU PPRT sangat krusial bagi perlindungan PRT. Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy menyatakan RUU ini berpotensi menjadi RUU non-carry over apabila tidak disahkan pada periode DPR 2019-2024.

“Seluruh tahapan yang sudah berlangsung bisa dimulai kembali dari awal,” kata Olivia.

Jika hal itu terjadi, maka proses pembahasan RUU bisa semakin panjang, dan membuyarkan harapan para PRT buat mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalani profesinya.

RUU PPRT dianggap sangat penting karena tidak sedikit cerita para PRT diperlakukan buruk oleh para majikannya. Bahkan dari mereka ada yang mengalami pelecehan sampai rudapaksa, digaji tidak sesuai upah minimum, bahkan menjadi korban penyekapan dan lainnya.

Salah satunya pengalaman buruk dialami oleh seorang PRT, Desi, yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Desi mengaku sering diremehkan oleh majikannya meskipun sudah berusia 46 tahun.

"Saya pernah diberi makanan sisa dari hari sebelumnya," kata Desi saat ditemui dalam unjuk rasa para PRT di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Pengalamannya masih tergolong ringan dibandingkan kasus kekerasan ekstrem yang menimpa rekan-rekannya.

Staf Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Jumisih, menyuarakan kekecewaannya terhadap lambatnya proses pengesahan RUU ini.

Jumisih menyoroti lebih dari 10 juta pekerja rumah tangga di Indonesia dan luar negeri yang hidup tanpa perlindungan hukum yang memadai.

"Kami mendesak pimpinan DPR segera mengesahkan RUU ini demi kemanusiaan dan keadilan bagi para pekerja," kata Jumisih.

Anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, mengkritik sikap DPR yang lamban membahas RUU PPRT.

"RUU lain bisa disahkan dalam waktu kurang dari tujuh jam," kata Luluk.

Dalam rapat paripurna pada 30 September 2024, DPR menyatakan RUU PPRT masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Harapan para PRT buat mendapatkan payung hukum dalam menjalani profesi mereka nampaknya tertunda lagi.

Badan Gizi Nasional resmi menjadi mitra kerja Komisi IX DPR RI. Hal itu disahkan dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mengatakan, sesuai rapat konsultasi yang digelar pada 12 September 2024 diputuskan Badan Gizi Nasional menjadi mitra kerja Komisi IX.

"Sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 12 September 2024 memutuskan Badan Gizi Nasional menjadi mitra kerja Komisi IX DPR RI," katanya dalam rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Dia mengatakan, berdasarkan Peraturan DPR, mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

"Berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan bahwa mitra kerja komisi sebagai dimaksud pada Ayat 1 huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan," katanya.

Ia pun meminta persetujuan peserta rapat agar hal itu dapat disetujui. Peserta pun memberikan persetujuan.

"Apakah penetapan Badan Gizi Nasional menjadi mitra kerja Komisi IX tersebut dapat disetujui? Terimakasih," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mengecam aksi pembunuhan Israel terhadap Kepala Politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Iran.

"Kami sejalan dengan Kementerian Luar Negeri RI yang mengecam pembunuhan itu. Kita sangat berduka dan berbelasungkawa atas syahidnya seorang pekerja besar, pejuang," kata Ketua BKSAP DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Jumat (2/8/2024).

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, pembunuhan Ismail Haniyeh yang sedang menjalankan tugas resmi untuk menghadiri pelantikan Presiden Iran justru bisa memperuncing situasi konflik antara Israel dan Palestina.

"Itu satu aksi yang justru menghambat upaya pembicaraan, diplomasi, dialog damai antara pihak-pihak yang sedang berperang," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, dia sempat bertemu dengan Ismail pada 1 Juli 2024 lalu membahas upaya-upaya parlemen buat menciptakan perdamaian, serta mencari solusi terhadap aksi Israel yang menghambat akses pengiriman bantuan ke Gaza, Palestina.

"Karena Indonesia kan banyak sebenarnya mengirim, mempunyai dan mengirim, tapi sekarang itu terkendala karena pihak Israel menutup semua jalur," ucap Fadli.

Menurut Fadli, otoritas Palestina saat itu menyarankan supaya Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lainnya untuk bisa menyalurkan bantuan terhadap masyarakat dan korban konflik.

Sebelumnya diberitakan, Ismail tewas pada Rabu (31/7/2024) dalam serangan Israel di Iran. Dia berada di Iran buat menghadiri pelantikan presiden baru Iran.

“Saudara, pemimpin, mujahid Ismail Haniyeh, kepala gerakan, tewas dalam serangan Zionis di markas besarnya di Teheran setelah dia berpartisipasi dalam pelantikan presiden baru (Iran),” kata Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir AFP.

Garda Revolusi Iran pada Rabu juga mengeluarkan pernyataan terkait kematian Ismail.

Disebutkan Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran bersama dengan salah satu ajudannya.

“Kediaman Ismail Haniyeh, kepala kantor politik Perlawanan Islam Hamas, dihantam di Teheran, dan sebagai akibat dari insiden ini, dia dan salah satu pengawalnya menjadi martir,” ungkap mereka dalam sebuah pernyataan yang dilansir oleh situs berita Sepah milik Korps Garda Revolusi Iran.