Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Lantas, apa urgensi pembentukan kementerian tersebut?

Wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini sebelumnya dilontarkan oleh adik Prabowo sekaligus Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo. Dia menyatakan bahwa rencana pembentukan Kementerian Perumahan tengah digodok.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mendukung rencana Presiden Terpilih, Prabowo Subianto yang bakal menghidupkan kembali Kementerian Perumahan. Diyakini dapat membantu mengejar target 3 juta rumah.

Basuki menilai rencana tersebut baik untuk direalisasikan untuk menyukseskan program Prabowo dan wakilnya yakni Gibran Rakabuming Raka menghadirkan program 3 juta rumah.

“Itu bagus ya menurut saya dengan adanya rencana karena beliau punya program 3 juta rumah per tahun untuk perkotaan, pedesaan gitu kan,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Basuk menyebut bahwa kehadiran Kementerian Perumahan juga dapat memfokuskan realisasi program perumahan ke depan.

Mengingat, saat ini ketimpangan angka pemilikan rumah (backlog) perumahan tercatat masih berada di level tinggi mencapai 9,9 juta unit.

“Kalau kemarin 1 juta [rumah] kita capainya sudah besar, karena backlognya masih banyak kan, masih sekitar 9 jutaan, nah itu dengan Kementerian Perumahan maka jadi lebih fokus,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih yang juga merupakan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkap wacana pembentukan Kementerian Perumahan saat ini tengah digodok.

Dia membocorkan, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pagu anggaran Kementerian Perumahan bahkan telah dialokasikan sebesar Rp53 triliun.

“Kita sudah memasukkan anggaran [Kementerian Perumahan] ke dalam RAPBN tahun depan. Angka yang telah ditetapkan adalah Rp53 triliun untuk memulai program ini,” jelasnya dalam agenda APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran di Senayan, Sabtu (31/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto untuk dapat membentuk Kementerian Perumahan. Hal itu dilakukan untuk memfokuskan program-program perumahan agar tak dianaktirikan.

Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, menjelaskan urgensi pembentukan Kementerian Perumahan kian nyata usai usulan penambahan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak digubris oleh Kementerian Keuangan.

“Ketika isu perumahan terkait kuota jadi problem, kita wajar saja menuntut berdirinya kementerian yang fokus ke perumahan,” kata Junaidi saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Junaidi menegaskan, pembentukan kementerian khusus perumahan itu penting untuk memperlancar pembentukan regulasi yang lebih berpihak pada sektor properti.

Di samping itu, Junaidi juga mendukung penuh wacana pemerintahan selanjutnya untuk membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

“Ada dua hal yang berbeda, kalau kementerian itu kan bicara regulasi, nah kalau badan ini kan bicara eksekusinya. Jadi badan percepatan pembangunan perumahan (BP3) itu penting dan kementerian penting, karena tugasnya berbeda, eksekutor dan regulator,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap telah memberikan usulan tambahan kuota FLPP ke Kementerian Keuangan. Akan tetapi, hingga kini belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Triono Junoasmono (Yongki), menjelaskan hingga kini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.

“Ini sedang dibahas sama mereka [Kementerian Keuangan], kita belum bisa [statement] karena itu domainnya di Kemenkeu ya, intinya sudah kita ajukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP 2024 yang digulirkan pemerintah sebanyak 166.000 unit. Posisinya turun bila dibandingkan dengan tahun 2023 mencapai 229.000 unit.

Adapun saat ini, serapan kuota FLPP dilaporkan mencapai 22.000 unit per bulan. Oleh arena itu bila pemerintah tak segera menginjeksi tambahan kuota FLPP dikhawatirkan posisinya akan habis pada September 2024.