Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor manufaktur makin sulit menjadi andalan untuk mendorong produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini makin menyusut dan berada pada angka 18,67%. Angka itu terus turun setiap tahunnya.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada tahun 2002 kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 32%. Namun setelah itu angkanya terus menyusut.

"Maka kita tidak pernah lagi merasakan lagi dampaknya atau pentingnya industri manufaktur karena angkanya memang terus menurun saat ini 18,67%, ini tanda terjadinya deindustrialisasi dini," jelas Amalia dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Penurunan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB berdampak pada shifting tenaga kerja ke sektor tersier yang terlalu cepat. Perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke sekunder (industri pengolahan) melambat. Sementara mulai terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Amalia mengatakan jika ingin meningkatkan kembali angka kontribusi industri manufaktur terhadap ekonomi Indonesia, maka pertumuhan di sekotr manufaktur harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indoneisa. Untuk mendorong hal itu salah satunya dengan industrialisasi secara terfokus.

"Kalau misalnya kita punya pertumbuhan ekonomi 5%, supaya share-nya naik terhadap pertumbuhan ekonomi kita, maka sektor industri terus tumbuh di atas 5%. Kalau di bawah 5%, share-nya terus menurun," ujarnya.

Menurutnya hingga lima tahun ke depan Indonesia harus memiliki prioritas industrialisasi. Pertama, hilirisasi SDA unggulan terdiri dari agro yaitu sawit dan kelapa, tambang yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah serta sumber daya laut yaitu rumput laut.

Kedua, industri padat karya yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Ketiga, pengembangan industri dasar berupa kimia dan logam dasar.

Keempat, industri padat teknologi inovasi yang terdiri dari kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesih, KLBB dan dirgantara. Terakhir adalah jasa indsutri.

"Mengapa kita harus menempuh hilirisasi? Karena kalau kita harus masuk langsung bersaing dengan industri yang sudah settle di pasar global, berat bagi kita," kata Amalia.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada pada angka 18,67%. Angka itu terus turun setiap tahunnya.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada tahun 2002 kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 32%. Namun setelah itu angkanya terus menyusut.

"Maka kita tidak pernah lagi merasakan lagi dampaknya atau pentingnya industri manufaktur karena angkanya memang terus menurun saat ini 18,67%, ini tanda terjadinya deindustrialisasi dini," jelas Amalia dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Penurunan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB berdampak pada shifting tenaga kerja ke sektor tersier yang terlalu cepat. Perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke sekunder (industri pengolahan) melambat. Sementara mulai terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Amalia mengatakan jika ingin meningkatkan kembali angka kontribusi industri manufaktur terhadap ekonomi Indonesia, maka pertumuhan di sekotr manufaktur harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indoneisa. Untuk mendorong hal itu salah satunya dengan industrialisasi secara terfokus.

"Kalau misalnya kita punya pertumbuhan ekonomi 5%, supaya share-nya naik terhadap pertumbuhan ekonomi kita, maka sektor industri terus tumbuh di atas 5%. Kalau di bawah 5%, share-nya terus menurun," ujarnya.

Menurutnya hingga lima tahun ke depan Indonesia harus memiliki prioritas industrialisasi. Pertama, hilirisasi SDA unggulan terdiri dari agro yaitu sawit dan kelapa, tambang yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah serta sumber daya laut yaitu rumput laut.

Kedua, industri padat karya yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Ketiga, pengembangan industri dasar berupa kimia dan logam dasar.

Keempat, industri padat teknologi inovasi yang terdiri dari kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesih, KLBB dan dirgantara. Terakhir adalah jasa indsutri.

"Mengapa kita harus menempuh hilirisasi? Karena kalau kita harus masuk langsung bersaing dengan industri yang sudah settle di pasar global, berat bagi kita," kata Amalia.

PT Pertamina (Persero) mendorong perkembangan industri energi melalui kolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terkait transisi energi nasional dan kewilayahan untuk memastikan ketahanan energi.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra menyatakan, industri energi merupakan katalis pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kerja sama ini sekaligus menjadi upaya Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi.

"Pertamina harus bisa memastikan bahwa energi kita cukup tersedia, dari sisi availability. Selain itu masyarakat mempunyai akses (accessibility) dan keterjangkauan (affordability) yang cukup untuk mendapatkan energi tersebut, serta implementasi dari sisi keberlanjutan (sustainability)," papar Salyadi.

SVP Strategy & Investment Pertamina, Henricus Herwin menyampaikan optimisme bahwa transisi energi yang telah dijalankan Pertamina akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat peningkatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi trilema energi, yakni kerangka kerja untuk mengadopsi kebijakan energi dengan mempertimbangkan ketahanan energi, kelestarian lingkungan, dan energi yang terjangkau.

Salah satu langkah Pertamina, adalah penerapan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni mempertahankan dan meningkatkan bisnis eksisting untuk menjamin ketahanan energi nasional, serta mengembangkan bisnis rendah karbon pada saat bersamaan.

Senada, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso turut merespons positif kolaborasi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas, yang dinilai dapat memberikan dampak positif berkelanjutan.

Selain itu, upaya kemitraan ini sekaligus mendukung pemerintah mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060 mendatang.

"Pertamina aktif melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian NZE. salah satunya melalui sinergi dengan berbagai institusi, termasuk dengan institusi pemerintah, swasta dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina ini akan berimplikasi pada ketahanan energi nasional, sekaligus berdampak positif bagi perubahan iklim," ujar Fadjar.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menekankan bahwa penerapan ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian NZE.

Sebelumnya, Bappenas memproyeksikan bahwa kebijakan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dapat membawa Indonesia mencapai NZE pada 2060, atau lebih cepat.

Untuk itu, Vivi sepakat bahwa kemitraan strategis adalah penting, baik dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. Penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat menjadi katalis pencapaian ketahanan energi Indonesia.

"Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari Pertamina untuk kita sama-sama mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional," pungkas Vivi.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi antara Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas disepakati di Grha Pertamina, Jakarta pada Selasa (17/9).

PKS yang merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebelumnya pada Juni 2024 ini dilakukan oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, dengan disaksikan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.