Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2024–2029 pada 20 Oktober nanti.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan dirinya ingin langsung bekerja, termasuk menunaikan janji-janji kampanye yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat.

Dari 17 program tersebut, salah satunya menyangkut hilirisasi. Prabowo berjanji melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi karena diyakini akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Upaya hilirisasi itu bakal dilakukan dengan memastikan ada transfer teknologi, pengembangan SDM lokal, dan menjaga lingkungan.

Salah satu yang akan jadi prioritas adalah hilirisasi rumput laut. Terkait hal ini, Vice President Program Konservasi Indonesia, Fitri Hasibuan menjelaskan, Indonesia kaya akan sumber daya laut termasuk rumput laut.

"Pengolahan diperlukan untuk optimalisasi produksi dan meningkatkan pendapatan petani rumput laut, namun kapasitas sumber daya manusia, dan juga infrastruktur pendukung, perlu dipersiapkan," kata Fitri kepada KONTAN, Kamis (17/10/2024).

Lebih dari 70% luas Indonesia adalah laut dengan 12 juta hektare (ha) dialokasikan untuk budidaya. Namun dengan segala keunggulan yang dimiliki, produksi rumput laut Indonesia masih belum optimal.

Saat ini budidaya rumput laut baru mencapai 102.000 ha atau 0,8%-nya saja. Lebih dari 60% ekspor rumput laut masih dalam bentuk mentah atau rumput laut kering, dengan hilirisasi yang terbatas.

Dengan luas lautan mencapai 6.400.000 kilometer persegi (km2), garis pantai membentang sepanjang 110.000 km, dan dukungan iklim tropis, perairan Indonesia menjadi habitat yang sesuai untuk pertumbuhan berbagai jenis rumput laut.

Tak heran, sedikitnya ada 555 jenis rumput laut yang bisa tumbuh dengan baik di perairan Indonesia. Salah satunya, adalah jenis Euchema cottoni yang bernilai ekonomi tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemasok utama di pasar dunia.

Pada 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menetapkan target produksi perikanan budi daya sebanyak 24,85 juta ton, dengan target sebanyak 12,3 juta ton dibidik dari produksi rumput laut secara nasional.

Menurut Fitri, hilirisasi akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat jika dikembangkan dengan tepat. Namun demikian, aspek lingkungan khususnya kondisi terumbu karang dan ekosistem penting lainnya seperti lamun, mangrove, serta kualitas air perlu dipertimbangkan.

"Oleh karena itu, hilirisasi ini harus dibangun dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, di mana aspek lingkungan, ekonomi dan sosial menjadi pilar utama," katanya.

Agar hilirisasi rumput laut tidak merugikan petani juga ekosistem lingkungan, Fitri menyebutkan, kebijakan berbasis sains atau ilmu pengetahuan menjadi fondasi yang sangat penting.

Sebagai contoh, data dan informasi tentang kondisi ekosistem laut termasuk terumbu karang, mangrove, lamun dan lainnya, perlu dijadikan acuan dalam kebijakan pengembangan dan perluasan industri rumput laut. "Diharapkan ekosistem penting ini dilindungi dan dihindari dari area prioritas pengembangan rumput laut," terang dia.

Mengenai peta jalan hilirisasi rumput laut, Fitri bilang, masih dalam proses penyusunan. "Informasi yang kami terima, peta jalan ini masih disusun oleh Bappenas. Diharapkan peta jalan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek (yang menyeluruh) termasuk aspek sosial, budaya dan lingkungan," imbuhnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sektor manufaktur makin sulit menjadi andalan untuk mendorong produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini makin menyusut dan berada pada angka 18,67%. Angka itu terus turun setiap tahunnya.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada tahun 2002 kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 32%. Namun setelah itu angkanya terus menyusut.

"Maka kita tidak pernah lagi merasakan lagi dampaknya atau pentingnya industri manufaktur karena angkanya memang terus menurun saat ini 18,67%, ini tanda terjadinya deindustrialisasi dini," jelas Amalia dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Penurunan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB berdampak pada shifting tenaga kerja ke sektor tersier yang terlalu cepat. Perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke sekunder (industri pengolahan) melambat. Sementara mulai terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Amalia mengatakan jika ingin meningkatkan kembali angka kontribusi industri manufaktur terhadap ekonomi Indonesia, maka pertumuhan di sekotr manufaktur harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indoneisa. Untuk mendorong hal itu salah satunya dengan industrialisasi secara terfokus.

"Kalau misalnya kita punya pertumbuhan ekonomi 5%, supaya share-nya naik terhadap pertumbuhan ekonomi kita, maka sektor industri terus tumbuh di atas 5%. Kalau di bawah 5%, share-nya terus menurun," ujarnya.

Menurutnya hingga lima tahun ke depan Indonesia harus memiliki prioritas industrialisasi. Pertama, hilirisasi SDA unggulan terdiri dari agro yaitu sawit dan kelapa, tambang yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah serta sumber daya laut yaitu rumput laut.

Kedua, industri padat karya yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Ketiga, pengembangan industri dasar berupa kimia dan logam dasar.

Keempat, industri padat teknologi inovasi yang terdiri dari kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesih, KLBB dan dirgantara. Terakhir adalah jasa indsutri.

"Mengapa kita harus menempuh hilirisasi? Karena kalau kita harus masuk langsung bersaing dengan industri yang sudah settle di pasar global, berat bagi kita," kata Amalia.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebutkan, industrialisasi akan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, industrialisasi akan menjadi prioritas dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya industrialisasi menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional dalam jangka menengah Panjang.

"20 tahun ke depan kita harus tumbuh tinggi, rata-rata 6% artinya kita harus bisa mendorong produktivitas, peningkatan pertumbuhan onomi potensial dan yang berpeluang untuk meningkat tu adalah industrialisasi," jelasnya dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Amalia bilang, industrialisasi memiliki dampak besar bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain itu juga mendorong penciptanaan lapangan kerja lebih luas dan berkualitas. Hal itu karena lapangan kerja yang tercipta merupakan kategori tenaga kerja sektor formal.

"59% dari tenaga kerja kita bekerja sebagai pekerja informal, ini menyebabkan produktivitas di perekonomian kita yang rendah. Kita harus bisa mengalihkan, dari mana sektor yang informal ini bekerja ke sektor formal, sehingga lebih produktif dan berkualitas," ujarnya.

Menurut Amalia, hingga lima tahun ke depan Indonesia harus memiliki prioritas industrialisasi. Pertama hilirisasi SDA unggulan terdiri dari agro yaitu sawit dan kelapa, tambang yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah serta sumber daya laut yaitu rumput laut.

Kedua, industri padat karya yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Ketiga pengembangan industri dasar berupa kimia dan logam dasar.

Keempat industri padat teknologi inovasi yang terdiri dari kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesih, KLBB dan dirgantara. Terakhir adalah jasa indsutri.

"Mengapa kita harus menempuh hilirisasi? Karena kalau kita harus masuk langsung bersaing dengan industri yang sudah settle di pasar global, berat bagi kita," ungkapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada pada angka 18,67%. Angka itu terus turun setiap tahunnya.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada tahun 2002 kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 32%. Namun setelah itu angkanya terus menyusut.

"Maka kita tidak pernah lagi merasakan lagi dampaknya atau pentingnya industri manufaktur karena angkanya memang terus menurun saat ini 18,67%, ini tanda terjadinya deindustrialisasi dini," jelas Amalia dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Penurunan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB berdampak pada shifting tenaga kerja ke sektor tersier yang terlalu cepat. Perpindahan tenaga kerja dari sektor primer ke sekunder (industri pengolahan) melambat. Sementara mulai terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Amalia mengatakan jika ingin meningkatkan kembali angka kontribusi industri manufaktur terhadap ekonomi Indonesia, maka pertumuhan di sekotr manufaktur harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indoneisa. Untuk mendorong hal itu salah satunya dengan industrialisasi secara terfokus.

"Kalau misalnya kita punya pertumbuhan ekonomi 5%, supaya share-nya naik terhadap pertumbuhan ekonomi kita, maka sektor industri terus tumbuh di atas 5%. Kalau di bawah 5%, share-nya terus menurun," ujarnya.

Menurutnya hingga lima tahun ke depan Indonesia harus memiliki prioritas industrialisasi. Pertama, hilirisasi SDA unggulan terdiri dari agro yaitu sawit dan kelapa, tambang yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah serta sumber daya laut yaitu rumput laut.

Kedua, industri padat karya yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Ketiga, pengembangan industri dasar berupa kimia dan logam dasar.

Keempat, industri padat teknologi inovasi yang terdiri dari kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesih, KLBB dan dirgantara. Terakhir adalah jasa indsutri.

"Mengapa kita harus menempuh hilirisasi? Karena kalau kita harus masuk langsung bersaing dengan industri yang sudah settle di pasar global, berat bagi kita," kata Amalia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi di sektor hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan.

Bahlil mengatakan, setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat, khususnya pembebasan lahan.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat, yang disiarkan Youtube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Bahlil mencontohkan investasi di sektor hilirisasi nikel. Investor akan membeli lahan untuk mengeksploitasi SDA. Hal ini, kata dia, akan berdampak pada lahan atau kebun di kawasan tersebut sehingga berdampak terhadap hasil alam masyarakat sempat.

Di sisi lain, ia mengatakan, masyarakat tidak dapat mengambil peluang bisnis dari kehadiran hilirisasi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut tidak terjadi.

"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia (masyarakat) membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti daripada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Bahlil mengatakan, pemerintah membuat aturan terkait perizinan usaha agar setiap investasi yang masuk wajib untuk memperhatikan lingkungan dan ikut memberdayakan masyarakat.

Ia mengatakan, hal tersebut sangat penting lantaran investasi yang masuk akan membuka banyak lapangan kerja.

"Karena investasi masuk, itu harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dan di daerah-daerah penghasil tambang sekarang, ketimpangannya itu sudah mulai berkurang," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi di sektor hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan.

Bahlil mengatakan, setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat, khususnya pembebasan lahan.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat, yang disiarkan Youtube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Bahlil mencontohkan investasi di sektor hilirisasi nikel. Investor akan membeli lahan untuk mengeksploitasi SDA. Hal ini, kata dia, akan berdampak pada lahan atau kebun di kawasan tersebut sehingga berdampak terhadap hasil alam masyarakat sempat.

Di sisi lain, ia mengatakan, masyarakat tidak dapat mengambil peluang bisnis dari kehadiran hilirisasi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut tidak terjadi.

"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia (masyarakat) membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti daripada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Bahlil mengatakan, pemerintah membuat aturan terkait perizinan usaha agar setiap investasi yang masuk wajib untuk memperhatikan lingkungan dan ikut memberdayakan masyarakat.

Ia mengatakan, hal tersebut sangat penting lantaran investasi yang masuk akan membuka banyak lapangan kerja.

"Karena investasi masuk, itu harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dan di daerah-daerah penghasil tambang sekarang, ketimpangannya itu sudah mulai berkurang," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi di sektor hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan.

Bahlil mengatakan setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat khususnya pembebasan lahan.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat yang disiarkan Youtube BKPM, Kamis (11/7/2024).

Bahlil mencontohkan investasi di sektor hilirisasi nikel. Investor akan membeli lahan untuk mengeksploitasi SDA. Hal ini, kata dia, akan berdampak pada lahan atau kebun di kawasan tersebut sehingga berdampak terhadap hasil alam masyarakat sempat.

Di sisi lain, ia mengatakan, masyarakat tidak dapat mengambil peluang bisnis dari kehadiran hilirisasi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut tidak terjadi.

"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia (masyarakat) membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti daripada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Bahlil mengatakan, pemerintah membuat aturan terkait perizinan usaha agar setiap investasi yang masuk wajib untuk memerhatikan lingkungan dan ikut memberdayakan masyarakat.

Ia mengatakan, hal tersebut sangat penting lantaran investasi yang masuk akan membuka banyak lapangan kerja.

"Karena investasi masuk, itu harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dan di daerah-daerah penghasil tambang sekarang, ketimpangannya itu sudah mulai berkurang," ucap dia.