Bisnis.com, JAKARTA — Kini pemberian diskon pajak penghasilan untuk investor di industri padat karya akan ditentukan oleh menteri investasi, bukan lagi menteri keuangan seperti aturan lama.

Ketentuan baru tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Dalam Pasal 423 ayat (2) PMK 81/2024 disebutkan, wajib pajak yang melakukan penanaman modal ke industri padat karya dapat diberikan fasilitas diskon pajak penghasilan dengan total pengurangan hingga 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud.

Fasilitas diskon pajak penghasilan tersebut diberikan selama enam tahun dengan masing-masing sebesar 10% per tahunnya—total 60%.

Kemudian dalam Pasal 423 ayat (3) dijelaskan, fasilitas tersebut hanya dapat diberikan apabila investasi ditanamkan ke perusahaan industri padat karya dalam negeri, terklasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020, hingga mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 orang.

Semua ketentuan tersebut sama dengan aturan lama yaitu PMK No. 16/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya.

Hanya saja, terdapat perbedaan dasar antara aturan baru dan lama yaitu terkait otoritas yang berhak menentukan penerima fasilitas diskon pajak tersebut.

Dalam aturan baru PMK 81/2024, Pasal 426 ayat (1) menyatakan pemberian fasilitas diskon pajak penghasilan kepada investor industri padat karya dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal.

Sedangkan dalam aturan lama PMK 16/2020, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan pemberian fasilitas diskon pajak penghasilan kepada investor industri padat karya dilakukan oleh menteri keuangan.

Sebagai catatan, aturan baru PMK 81/2024 tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Artinya, hingga akhir 2024, Sri Mulyani masih berhak menentukan siapa investor industri padat karya yang berhak menerima fasilitas diskon pajak penghasilan. Setelahnya, barulah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dan penerusnya yang akan menentukan penerima fasilitas tersebut.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa kondisi tersebut dikarenakan pekerja disektor formal yang semakin terbatas mengingat adanya pelemahan pada industri padat karya.

Menurutnya, meski investasi atau PMTB terus meningkat, namun kualitas investasi tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan tenaga kerja yang terserap.

"Jadi itu juga berpengaruh terhadap pendapatan pekerja di sektor formal yang tergerus, kemudian ketika terjadi PHK mereka kerja di sektor informal dengan gaji yang tidak pasti," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Bhima juga menyoroti fenomena "winter tech" atau musim dingin di sektor teknologi, yang turut mempengaruhi pendapatan pekerja informal seperti kurir dan pengemudi ojek online (ojol).

Dengan penurunan promo dan diskon, Bhima menilai pendapatan pekerja gig economy ini juga mengalami penurunan signifikan sehingga membuat prospek sektor informal tidak secerah yang dibayangkan sebelumnya.

Di sisi lain, Bhima juga mendorong kualitas investasi yang lebih baik, khususnya yang dapat menyerap tenaga kerja secara langsung di sektor industri manufaktur, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi penyerapan tenaga kerja sektor formal.

"Dan tentunya yang informal ini juga harus dipastikan perlindungan sosialnya. Jadi BPJS Kesehatan harus punya, BPJS tenagakerjaan harus punya, karena yang informal ini juga sangat rentan saat ini," tutup Bhima.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

Pemerintah segera menyiapkan insentif dan kredit khusus untuk menjaga industri padat karya di tengah kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex pailit.

Ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kepastian pemberian insentif dan kredit khusus diputuskan usai Airlangga mengumpulkan 7 menteri ekonomi di Kabinet Merah Putih.

"Sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," jelasnya dalam Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Menko Airlangga memang tak menyebut secara spesifik soal kasus pailit Sritex. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk industri padat karya.

Ia menekankan pemerintah sedang menyiapkan langkah agar industri Tanah Air kompetitif. Di lain sisi, sektor ini diharapkan bisa terlindungi dari berbagai ancaman.

"Salah satunya tentu langkah-langkah perlindungan sudah disampaikan, baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini akan kita lanjutkan," jelas Airlangga.

"Kemudian, pemerintah juga akan melakukan insentif khusus, seperti insentif khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan," tambahnya.

Airlangga menyebut saat ini pemerintah masih menyiapkan SKIM untuk kredit investasi. Ia menegaskan teknis dari pembiayaan khusus ini akan dibahas dengan Kementerian Keuangan hingga Bank Himbara.

Di lain sisi, Airlangga menyoroti sejumlah barang impor yang masuk ke Indonesia. Ia menekankan Kemenperin akan mengurus sejumlah larangan dan pembatasan (lartas) impor hingga mengatur harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk beberapa sektor industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

"Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi," jelas Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengklaim, pemerintah ingin agar industri padat karya dalam negeri bisa lebih kompetitif namun sekaligus terlindungi. Terkait itu, sambungnya, kementerian/lembaga terkait akan membuat aturan teknis.

"Langkah-langkah perlindungan, baik dari Kemenperin, Kemendag, dalam bentuk safeguard. Jadi, beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," kata Airlangga.

Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor.

Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/2024 dan PMK 49/2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

"Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang," ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

Awan Mendung Industri Padat Karya

Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pemerintah, sambungnya, sedang membahas masukan tersebut.

"Kalau itu [PPh 21 DTP] kita sedang bahas ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujar Anwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan menampung segala opsi kebijakan yang ditawarkan pihak lain. Menurutnya, pemerintah akan memilih opsi kebijakan yang terbaik.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara lebih irit bicara. Dia tidak menampik maupun mengonfirmasi ihwal wacana pembebasan PPh 21 ke industri padat karya tersebut.

"Nanti kita ngomongin kebijakan," jelas Suahasil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Apindo meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, insentif PPh 21 DTP tersebut dapat kembali diterapkan untuk menstimulus kinerja industri padat karya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kendati demikian, belum ada tanggapan tegas dari usulan tersebut.

"Itu [PPh 21 DTP] juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 enggak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," ujarnya.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan bahwa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan. "Kenaikan PPN itu enggak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati," terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Investor asing melirik industri tekstil Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 15 investor asing yang akan menjajaki investasi di industri tekstil Indonesia.

Airlangga menyebut, upaya tersebut sebagai bagian dari perbaikan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan. "Kami sedang mempersiapkan bagaimana memperbaiki sektor padat karya. Besok kami akan ada beberapa calon investor di sektor padat karya," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Ia mengatakan, sektor padat karya perlu dilakukan revitalisasi mengingat dalam sebuah indutri, produktivitas menjadi kunci.

"Dengan demikian kita sedang melihat bagaimana kita revitalisasi sektor ini agar industri padat karya tetap bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia," katanya.

Airlangga membocorkan, 15 investor tersebut akan melakukan relokasi pabrik ke Indonesia mengingat sebelumnya mereka lebih banyak berinvestasi di China.

"Tapi dengan adanya situasi global itu sekarang mereka kebijakan daripada buyer di Amerika itu harus cari China plus one," imbuh Airlangga.

Airlangga menyebut, investor asing tersebut hanya melihat dua negara di ASEAN, yakni Vietnam dan Indonesia. "Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," terangnya.

Airlangga memastikan 15 investor tersebut merupakan investor baru dan mereka menginginkan agar Indonesia dan Vietnam memiliki treatment yang sama di negara Eropa maupun Amerika.

Hal tersebut bisa dicapai apabila percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA. "Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan IEU-CEPA. Karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya 0. Bagi Indonesia di atas sekitar 16%, 10% sampai 20%," imbuhnya.

Kendati begitu, Airlangga menegaskan bahwa 15 investor tersebut tidak akan ada yang melakukan akuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex.

"Tidak ada, tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," tegas Airlangga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempertimbangkan usulan pengusaha untuk memberikan insentif pajak penghasilan 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) untuk menstimulus industri padat karya yang tengah terkontraksi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji usulan insentif pembebasan pajak karyawan atau PPh 21 DTP untuk industri padat karya.

"Kalau itu sedang kita bahas, nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Ketika ditanya mengenai apakah PPh 21 DTP ini khusus diberikan untuk industri padat karya, Anwar menjawab bahwa pemerintah akan memperhitungkannya dari banyak aspek.

"Sebagai opsi kebijakan, apapun akan kita dengar ya. Tinggal pilihan-pilihan kebijakan yang terbaik itu saya rasa harus kita pertimbangkan dari berbagai aspek," jawabnya.

Sebagai informasi, insentif PPh 21 DTP pernah diterapkan pemerintah saat pandemi Covid-19 sebagai bagian dari paket stimulus kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meredam dampak pandemi terhadap perlambatan ekonomi.

Kala itu, ketentuannya adalah karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta pada sektor-sektor ini, akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.

Sementara pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi PPh Pasal 21 DTP.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemerintah memberikan insentif pembebasan pajak penghasilan karyawan untuk menstimulus industri padat karya. Sebab, industri padat karya saat ini tengah terkontraksi.

Salah satu yang terdampak ialah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 23 Oktober lalu.

"Yang dibutuhkan tuh sebenarnya kita sudah request sama pemerintah, salah satunya pada saat kontraksi seperti ini, seperti yang lalu, PTKP ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia mengungkapkan, usulan pembebasan pajak penghasilan karyawan ini bertujuan untuk meringankan beban karyawan di industri padat karya. Dengan pembebasan PPh 21, potongan pajak dari penghasilan menjadi hilang sehingga pekerja dapat menggunakan porsi potongan tersebut untuk belanja kebutuhan lain.

Hal itu artinya PPh 21 DTP dapat mendorong daya beli masyarakat.

"Kan ini yang lebih penting adalah untuk pekerjanya. Karena PPh 21 kan wajib pungut di kita (pengusaha), tapi kan bebannya beban pekerja," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan, banyak mata tertuju ke industri padat karya. Pemantiknya, keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang yang menyatakan perusahan tekstil terbesar di Asia Tenggara PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex pailit.

Kebangkrutan Sritex tersebut seakan menumpuk permasalahan industri padat karya di Indonesia beberapa waktu belakangan. Sebelumnya, badai PHK juga melanda subsektor tersebut.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Padahal, industri padat karya menjadi subsektor yang paling memungkinkan menyerap tenaga kerja secara gelondongan. Di sisi lain, pemerintah kini fokus melakukan hilirisasi sehingga industri teknologi tinggi bisa berkembang dan menyerap banyak tenaga kerja.

Di tengah ambisi hilirisasi tersebut, sektor industri padat karya seakan terlupakan. Pertanyaannya: untuk menyerap tenaga kerja, apakah sebaiknya Indonesia tetap bertumpu kepada industri padat karya atau malah ditinggal agar mempercepat transformasi ke sektor industri teknologi tinggi?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, industri padat karya memang memiliki sisi positif sekaligus negatif. Bagi negara berkembang, sambungnya, industri padat karya memiliki peran penting untuk mengurai tingkat pengangguran secara signifikan.

Bahkan, industri padat karya bisa menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi sesuatu negara. Yusuf mencontohkan Vietnam, yang menjadi salah satu eksportir garmen terbesar di dunia.

"[Vietnam] selama periode waktu 20 tahun terakhir bisa mencapai rata-rata pertumbuhan 6%. Saya kira beberapa di antara pencapaian pertumbuhan ekonomi itu salah satunya disumbang dari pertumbuhan industri tekstil Vietnam," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Di samping itu, dia mengakui industri padat karya juga memiliki kelemahan mendasar seperti upah yang rendah dan membuat ketergantungan kepada tenaga kerja kurang terampil sehingga memperparah ketimpangan ekonomi dalam jangka panjang.

"Bagi negara-negara berkembang, ketergantungan pada industri padat karya sering kali menahan mereka di sektor ekonomi yang kurang produktif dan rentan terhadap persaingan internasional," ujar Yusuf.

Oleh sebab itu, dalam konteks Indonesia, Yusuf menekankan pentingnya memitigasi dampak negatif dari peralihan dari industri padat karya ke industri teknologi tinggi. Dia menyarankan penyediaan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja yang terlibat dalam industri padat karya agar mereka bisa beradaptasi dengan kebutuhan teknologi tinggi.

Caranya, lewat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta termasuk peningkatan kualitas sekolah kejuruan dan politeknik untuk menyiapkan generasi yang lebih kompeten dalam keterampilan teknologi.

Selain itu, lanjut Yusuf, kebijakan transisi yang adil harus dikembangkan untuk mendukung pekerja yang terdampak seperti bantuan keuangan, pelatihan ulang, serta dukungan bagi usaha kecil sebagai alternatif pekerjaan.

"Dengan pendekatan ini, peralihan ke industri berteknologi tinggi dapat membawa manfaat yang lebih luas tanpa menimbulkan ketidakstabilan sosial yang signifikan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, di tengah kondisi tekanan industri padat karya saat ini, insentif PPh ditanggung pemerintah (DTP) dapat kembali diterapkan.

Anne optimistis insentif pajak bagi pekerja dapat mendorong daya beli masyarakat yang saat ini melemah. Dengan kondisi upah yang lebih besar dari potongan pajak, maka pekerja dapat lebih banyak bertransaksi.

"Itu juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini [PPh 21 DTP] kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 gak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," ujarnya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belum ada tanggapan dari usulan tersebut.

"Kami menyampaikan waktu Apindo bertemu dengan Kementerian Keuangan 2 minggu lalu. Tadi kita menyampaikan saja, dan Pak Airlangga [Menko Perekonomian] juga noted ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menerangkan bhawa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan.

"Kenaikan PPN itu gak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati," terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan safeguard dan antidumping untuk menyelamatkan industri padat karya yang belakangan mengalami badai PHK hingga pailit.

Airlangga mengakui bahwa terdapat permasalahan di industri padat karya. Secara khusus, Airlangga menyoroti soal sektor tekstil.

"Ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping yang sedang dibahas antar kementerian dan lembaga," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 33/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagaiakibat dari lonjakan jumlah barang impor.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 33/2011 menjelaskan antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan bea masukantidumping terhadap barang dumping. Sedangkan barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebihrendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan tidak sehat," ujar Airlangga.

Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengklaim pemerintahan tidak ingin industri padat karya mengalami persoalan yang sifatnya sistematik. Beberapa tahun belakang, sambungnya, sejumlah perusahaan berbasis tekstil memang mengajukan restrukturisasi.

Dia menyatakan, restrukturisasi Memnag menjadi salah satu solusi yang didorong pemerintah. Intinya, menurut Airlangga, pemerintah mendorong produktivitas industri padat karya.

"Kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global," tutupnya.

Notabenenya, beberapa waktu lalu pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

“Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Kebangkrutan Sritex seakan menggambarkan nasib naas industri padat karya secara umum beberapa waktu belakangan.

Selama 2023 misalnya, industri padat karya terus mengalami kontraksi secara tahunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Kuartal I/2023 misalnya, industri furnitur (-35,09%), industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu (-25,56%); barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (-25,19%) terkontraksi.