IDXChannel - Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah, menyarankan agar pemerintah bisa memberikan insentif kepada masyarakat saat pemberlakuan PPN 12 persen di awal 2025.

Hal itu demi menjaga daya beli masyarakat. Terlebih lagi, jika rencana itu sudah menjadi keputusan UU dan harus dijalankan.

"Kalau rencana itu tidak bisa ditunda, tambahannya kan jadi 12 persen, bisa dikembalikan dengan meningkatkan daya beli," ujar Budi di Swissotel PIK Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Budi mencontohkan, insentif ini bisa berbentuk satu program, seperti program kesehatan. Ke rakyat bawah diberikan stimulus ekonomi dari uang tambahan itu, sehingga uangnya bisa naik ke atas, dan dibelanjakan di Indonesia.

Menurutnya, kenaikan PPN 12 persen ini tidak akan langsung memukul sektor ritel. Namun, kalau tidak ada stimulus yang dikembalikan, secara jangka menengah dapat membuat daya saing Indonesia akan berkurang.

Dia menyebutkan kenaikan 1 persen memang tidak akan membuat sektor ritel langsung menjadi sepi, akan tetapi masih ada dampak jangka menengah dan panjang yang harus dipertimbangkan.

(Febrina Ratna)

MULAI 2025, masyarakat Indonesia akan menghadapi penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen.

Kenaikan ini diamanatkan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mereformasi sistem pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Kebijakan ini diharapkan dapat menyediakan lebih banyak dana untuk pembangunan dan pelayanan publik, mengingat Indonesia memiliki rasio pajak terhadap PDB yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Namun, kenaikan PPN juga membawa dilema. Di satu sisi, ini adalah langkah memperkuat fiskal negara yang bisa membiayai lebih banyak infrastruktur dan layanan sosial.

Di sisi lain, kenaikan ini meningkatkan beban biaya hidup bagi konsumen, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19.

Kenaikan tarif PPN dikhawatirkan akan mengurangi daya beli konsumen, menekan konsumsi rumah tangga, dan pada akhirnya berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat bisa mengurangi jumlah pajak yang diperoleh pemerintah, sehingga tujuan awal meningkatkan penerimaan negara mungkin tidak tercapai secara optimal.

Kenaikan PPN, yang pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme meningkatkan penerimaan negara, memang memiliki implikasi yang lebih kompleks pada praktiknya, khususnya terkait daya beli masyarakat.

PPN, sebagai pajak konsumsi yang dikenakan secara flat atau seragam pada semua jenis konsumen, tergolong sebagai pajak regresif.

Artinya, tarif pajak yang sama berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kondisi ekonomi individu.

Akibatnya, setiap individu, tanpa memandang besaran pendapatannya, dikenai tarif identik untuk setiap produk yang terkena pajak, pada prinsipnya tidak mempertimbangkan kapasitas ekonomi yang berbeda-beda antarindividu.

Dalam teori ekonomi, kebijakan pajak regresif seperti PPN dinilai kurang adil karena proporsi beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan rendah cenderung lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan tinggi.

Bagi kelompok berpenghasilan rendah, sebagian besar pendapatan mereka, yang mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kesehatan, harus dialokasikan juga untuk membayar pajak.

Ini berarti bahwa setiap kenaikan PPN dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, mendorong mereka ke dalam kondisi keuangan yang lebih sulit.

Lebih jauh, efek dari kenaikan PPN tidak hanya terbatas pada penurunan daya beli, tetapi juga bisa menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap ekonomi secara keseluruhan.

MULAI 2025, masyarakat Indonesia akan menghadapi penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen.

Kenaikan ini diamanatkan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mereformasi sistem pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Kebijakan ini diharapkan dapat menyediakan lebih banyak dana untuk pembangunan dan pelayanan publik, mengingat Indonesia memiliki rasio pajak terhadap PDB yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Namun, kenaikan PPN juga membawa dilema. Di satu sisi, ini adalah langkah memperkuat fiskal negara yang bisa membiayai lebih banyak infrastruktur dan layanan sosial.

Di sisi lain, kenaikan ini meningkatkan beban biaya hidup bagi konsumen, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19.

Kenaikan tarif PPN dikhawatirkan akan mengurangi daya beli konsumen, menekan konsumsi rumah tangga, dan pada akhirnya berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat bisa mengurangi jumlah pajak yang diperoleh pemerintah, sehingga tujuan awal meningkatkan penerimaan negara mungkin tidak tercapai secara optimal.

Kenaikan PPN, yang pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme meningkatkan penerimaan negara, memang memiliki implikasi yang lebih kompleks pada praktiknya, khususnya terkait daya beli masyarakat.

PPN, sebagai pajak konsumsi yang dikenakan secara flat atau seragam pada semua jenis konsumen, tergolong sebagai pajak regresif.

Artinya, tarif pajak yang sama berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kondisi ekonomi individu.

Akibatnya, setiap individu, tanpa memandang besaran pendapatannya, dikenai tarif identik untuk setiap produk yang terkena pajak, pada prinsipnya tidak mempertimbangkan kapasitas ekonomi yang berbeda-beda antarindividu.

Dalam teori ekonomi, kebijakan pajak regresif seperti PPN dinilai kurang adil karena proporsi beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan rendah cenderung lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan tinggi.

Bagi kelompok berpenghasilan rendah, sebagian besar pendapatan mereka, yang mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kesehatan, harus dialokasikan juga untuk membayar pajak.

Ini berarti bahwa setiap kenaikan PPN dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, mendorong mereka ke dalam kondisi keuangan yang lebih sulit.

Lebih jauh, efek dari kenaikan PPN tidak hanya terbatas pada penurunan daya beli, tetapi juga bisa menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Penurunan daya beli masyarakat bisa berujung pada penurunan konsumsi domestik, yang merupakan salah satu komponen utama dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

Apabila konsumsi domestik menurun, ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada akhirnya akan mengurangi efektivitas dari kenaikan tarif PPN itu sendiri sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan negara.

Keputusan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen memiliki implikasi signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia, baik bagi investor domestik maupun asing.

Kenaikan ini mengubah struktur biaya operasional perusahaan, terutama bagi industri yang sangat bergantung pada rantai pasokan dan konsumsi domestik, seperti ritel dan manufaktur.

Sebagai contoh, biaya produksi mungkin meningkat karena kenaikan pajak pada bahan baku dan layanan, yang pada akhirnya dapat menekan margin keuntungan dan mengurangi daya tarik investasi sektor-sektor tersebut.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada biaya, tetapi juga potensi return dari investasi. Dengan menurunnya daya beli konsumen akibat kenaikan PPN, perusahaan mungkin mengalami penurunan dalam penjualan yang berpotensi mengurangi keuntungan dan, oleh karenanya, return investasi.

Hal ini bisa membuat investor asing berpikir dua kali untuk mengalokasikan dana mereka di pasar Indonesia, mengingat risiko yang lebih tinggi dan pengembalian yang potensial lebih rendah.

Menakar sisi kritis kenaikan PPN 12 persen

Wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen memang tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat dampaknya yang sangat mengkhawatirkan terhadap fundamental perekonomian Indonesia.

Kenaikan PPN berpotensi mengurangi daya beli masyarakat secara signifikan, terutama di kalangan kelas menengah ke atas yang merupakan motor penggerak utama konsumsi domestik.

Ketika daya beli menurun, permintaan terhadap barang dan jasa juga akan melemah, pada akhirnya berdampak pada menurunnya produksi di berbagai sektor industri.

Ini menciptakan siklus penurunan yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kekhawatiran ini semakin diperparah dengan situasi ketenagakerjaan di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar berupa gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur dan ritel.

Gelombang PHK tidak hanya mengurangi pendapatan rumah tangga, tetapi juga menambah beban sosial ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan.

Kombinasi antara kenaikan PPN dan gelombang PHK menciptakan permasalahan yang sangat kompleks.

Di satu sisi, pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan pajak untuk menutupi defisit anggaran dan membiayai berbagai program sosial.

Namun, di sisi lain, daya beli masyarakat yang menurun dan ketidakpastian dalam sektor ketenagakerjaan dapat menyebabkan perlambatan ekonomi yang lebih dalam, mengurangi efektivitas dari kebijakan fiskal tersebut.

Bahkan, ada risiko bahwa penerimaan negara yang diharapkan dari kenaikan PPN tidak akan terealisasi sesuai target jika ekonomi justru melambat lebih jauh.

Untuk menghadapi situasi ini, diperlukan kebijakan komprehensif dan terintegrasi yang tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan negara melalui pajak, tetapi juga pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Pemerintah harus mempertimbangkan langkah-langkah seperti memperkuat jaring pengaman sosial, memberikan insentif bagi industri yang terdampak, serta mendorong investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Hanya dengan pendekatan holistik, Indonesia bisa mengatasi dampak negatif dari kenaikan PPN dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyatakan bahwa meski kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021, pelaksanaannya tetap bisa ditunda seperti pada pemungutan pajak karbon yang seharusnya efektif per 1 April 2022.

Apalagi, menurut Ajib, pemberlakuan kenaikan tarif PPN tersebut cenderung karena aspek budgetair alias fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

Dia menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada 2024 dan 2025 maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari Rp80 triliun pada tahun depan.

"Kalau betul aspek budgeteir ini yang menjadi pertimbangan pemerintah, seharusnya ada kajian yang lebih mendalam, karena tren daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan," ujar Ajib dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Padahal, dia mengingatkan jutaan penduduk kelas menengah turun kasta menurut temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI.

Tidak hanya itu, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditopang kurang lebih sebanyak 60% oleh konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, Ajib khawatir kenaikan tarif PPN malah akan membenahi pemerintahan presiden selanjutnya, Prabowo Subianto.

"Kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif akan menghadapi kendala," katanya.

Ajib pun menyarankan pemerintah mengambil jalan lain apabila ingin mendapatkan tambahan penerimaan negara. Menurutnya, ada dua kebijakan yang bisa ditempuh.

Pertama, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Sesuai dengan PMK No. 101/2016, besaran PTKP yaitu Rp54 juta per tahun atau ekuivalen dengan penghasilan Rp4,5 juta per bulan.

"Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP sebesar 100 juta. Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan," ungkap Ajib.

Kedua, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost alias biaya pajak dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Dia mencontoh sektor properti hingga sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

"Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector [sektor swasta] tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan sehingga fiskal bisa tetap prudent," tutup Ajib.

Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan tetap berlaku pada 1 Januari 2025 sesuai amanat UU. Menurutnya, rencana tersebut hanya bisa batal apabila ada UU lain yang hapus Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021.