JAKARTA, KOMPAS.com -Pemerintah akan mengupayakan agar kendaraan umum berpelat kuning tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali skema penyaluran subsidi BBM, salah satunya terkait kendaraan umum.

Pemerintah akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya kendaraan berpelat kuning tetap mendapatkan subsidi BBM.

“Andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin (4/11/2024).

Adapun opsi skema subsidi BBM yang sedang dipertimbangkan saat ini ialah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin serta subsidi barang seperti yang saat ini diterapkan.

Apapun skema yang nanti diputuskan Presiden, Bahlil memastikan skema penyaluran subsidi BBM akan lebih tepat sasaran. Sebab, penyaluran subsidi energi selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

“Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sasaran, tetap jalan. Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” tuturnya.

Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran untuk memastikan alokasi subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sekitar 20-30 persen subsidi energi selama ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

Adapun pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 435 triliun untuk subsidi energi pada 2024, di mana Rp 83 triliunnya untuk subsidi Elpiji.

Dari laporan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp 435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, ditengarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucap Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Pemerintah akan mengupayakan agar kendaraan umum berpelat kuning tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali skema penyaluran subsidi BBM, salah satunya terkait kendaraan umum.

Pemerintah akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya kendaraan berpelat kuning tetap mendapatkan subsidi BBM.

“Andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin (4/11/2024).

Adapun opsi skema subsidi BBM yang sedang dipertimbangkan saat ini ialah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin serta subsidi barang seperti yang saat ini diterapkan.

Apapun skema yang nanti diputuskan Presiden, Bahlil memastikan skema penyaluran subsidi BBM akan lebih tepat sasaran. Sebab, penyaluran subsidi energi selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

“Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sasaran, tetap jalan. Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” tuturnya.

Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran untuk memastikan alokasi subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sekitar 20-30 persen subsidi energi selama ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

Adapun pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 435 triliun untuk subsidi energi pada 2024, di mana Rp 83 triliunnya untuk subsidi Elpiji.

Dari laporan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp 435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, ditengarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucap Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Stasiun Gambir di Jakarta Pusat termasuk stasiun kereta api utama di Indonesia yang melayani berbagai rute perjalanan jarak jauh.

Bagi yang ingin bepergian ke Stasiun Gambir menggunakan transportasi umum, ada beberapa opsi yang bisa kamu pilih.

Berikut ini cara pergi ke Stasiun Gambir menggunakan TransJakarta, KRL, dan MikroTrans.

• 7 Hotel Dekat Stasiun Gambir, Mulai Rp 125.000
• 5 Fasilitas di Stasiun Gambir, Ada Penyewaan Power Bank hingga Kursi Pijat

Cara ke Stasiun Gambir

Naik bus TransJakarta

Dok.KOMPAS.com/Aska Bagus Aldika Halte Gambir 2 adalah salah satu halte TransJakarta terdekat dari Stasiun Gambir, Rabu (9/10/2024)

Stasiun Gambir mudah diakses dengan menggunakan bus Transjakarta. Terdapat beberapa koridor bus yang bisa mengantarmu langsung ke Halte Gambir, sebagai berikut:

1. Koridor 1P (Blok M Jalur 2-Terminal Senen)

Bus Transjakarta dengan rute ini berangkat dari Blok M dan melewati Terminal Senen.

Kamu bisa turun di Halte Gambir 3, yang berlokasi di Jalan Silang Merdeka Tenggara, atau di Halte Stasiun Gambir 2, yang berada di Jalan Medan Merdeka Timur.

Lokasi halte ini sangat dekat dengan pintu masuk stasiun, memudahkan akses untuk para penumpang.

2. Koridor 2P (Terminal Senen -Transport Dukuh Atas)

Jika kamu berada di Terminal Senen atau kawasan Dukuh Atas, kamu bisa menggunakan rute ini.

Bus akan menurunkan penumpang di Halte Gambir 3 di Jalan Silang Merdeka Tenggara. Halte ini juga hanya beberapa menit berjalan kaki dari pintu masuk Stasiun Gambir.

3. Koridor 2 (Pulo Gadung-Monas)

Rute ini cocok untuk penumpang yang berasal dari area Pulo Gadung.

Kamu bisa turun di Halte Gambir 2, yang berlokasi di Jalan Silang Merdeka Tenggara. Dari halte ini, kamu hanya perlu berjalan kaki untuk mencapai Stasiun Gambir.

4. Koridor 2A (Pulo Gadung-Rawa Buaya)

Sama dengan rute 2, bus ini juga berhenti di Halte Gambir 2.

Rute ini melayani penumpang dari Pulo Gadung dan Rawa Buaya yang memudahkan akses dari bagian timur ke barat Jakarta.

5. Koridor M2 (Monumen Nasional-Pulo Gadung)

Bus ini melayani rute dari Monumen Nasional (Monas) hingga Pulo Gadung. Kamu bisa turun di Halte Gambir 2 untuk langsung menuju Stasiun Gambir.

6. Koridor 6H (Lebak Bulus-Terminal Senen)

Jika kamu berada di Lebak Bulus atau Terminal Senen, kamu bisa menggunakan bus rute ini.

Bus akan berhenti di Halte Stasiun Gambir 1 dan Halte Stasiun Gambir 2 yang berada di Jalan Medan Merdeka Timur.

Kedua halte ini sangat dekat dengan Stasiun Gambir sehingga memudahkan penumpang yang membawa barang banyak.

• Tarif Shower dan Locker di Stasiun Gambir, Pasar Senen, dan Selasar Malioboro
• Ada Fasilitas Shower dan Locker di Stasiun Gambir, mulai Rp 50.000

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Naik KRL

Dok. Shutterstock/Cahyadi Sugi Stasiun Gondangdia, salah satu stasiun dekat Monas.

Jika kamu lebih suka menggunakan KRL Commuter Line, berikut adalah beberapa opsi untuk mencapai Stasiun Gambir:

1. Dari Stasiun Jakarta Kota

Kamu bisa naik KRL jurusan Bogor dan turun di Stasiun Juanda.

Dari stasiun tersebut, kamu bisa melanjutkan perjalanan menggunakan taksi atau ojek online (daring) dengan jarak sekitar 1,7 kilometer menuju Stasiun Gambir.

2. Dari Stasiun Bogor

Naik KRL jurusan Jakarta Kota dan berhenti di Stasiun Gondangdia. Setelah itu, kamu bisa melanjutkan perjalanan dengan taksi atau ojek online sejauh 4,1 kilometer menuju Stasiun Gambir.

3. Dari Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cikarang

Bagi pelaku perjalanan dari daerah ini, kamu bisa naik KRL jurusan Tanah Abang, dan transit di Stasiun Manggarai. Setelah itu, naik KRL menuju Stasiun Gondangdia, lalu lanjutkan perjalanan dengan ojek daring ke Stasiun Gambir.

4. Dari Tanjung Priok

Dari Stasiun Tanjung Priok, kamu bisa transit di Stasiun Jakarta Kota, lalu lanjutkan dengan KRL jurusan Bogor dan turun di Stasiun Juanda atau Stasiun Gondangdia.

• Pindai Wajah di Stasiun Gambir Berlaku Besok, Simak Panduannya
• Stasiun Gambir Terapkan Face Recognition Boarding mulai 1 September

MikroTrans

Kompas.com/Wasti Samaria Simangunsong Ilustrasi foto Mikrotrans Transjakarta di Terminal Pasar Minggu, Selasa (26/6/2023)

Jika kamu ingin naik angkutan kota, ada opsi MikroTrans yang dapat membawamu ke Stasiun Gambir:

1. JAK.10B (Sbr. Goethe Institute-Cikini via Kramat Raya)

MikroTrans ini akan menurunkan penumpang di Halte Gambir 3, yang berlokasi di Jalan Silang Merdeka Tenggara dan sangat dekat dengan Stasiun Gambir.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Pemerintah sedang menggodok kriteria kendaraan yang berhak mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Bahkan, muncul usulan hanya kendaraan tertentu yang boleh membeli BBM subsidi.

Dikutip CNBC Indonesia, dalam usulan ini hanya kendaraan umum dan kendaraan roda dua yang bisa memanfaatkan BBM subsidi. Usulan tersebut datang dari Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, pihaknya masih menggodok aturan soal pengetatan pengguna BBM subsidi. Dalam membuat aturan tersebut, kata Agus, pihaknya mendengar pendapat umum.

"Jadi jalan tengahnya bagaimana? Jadi praktik di lapangan tadi, jangan repot-repot. Angkutan umum sama motor. Ini yang sedang didalami, dicari seperti apa biar tidak mengganggu konsumen, namun kuotanya juga terlampaui," kata Agus dalam program Coffee Morning Energy Edition 'Subsidi BBM Tepat Sasaran untuk Indonesia Maju' CNBC Indonesia.

Aturan pembatasan BBM subsidi ini masih berpeluang disalahgunakan. Agus berharap, masyarakat dapat turut melakukan pengawasan.

"Kita mengajak untuk melakukan auto koreksi, kita melakukan pengawasan, dan praktiknya ada yang menjadi mobil tanker. Itu yang nggak kita harapkan karena kondisi memaksa seperti itu. Ini terus kita dalami," papar Agus.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkap temuan mengejutkan soal penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite yang salah sasaran. Bahkan, 80 persen penggunanya merupakan kaum sejahtera!

Pada presentasinya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menjelaskan, 80 persen BBM Pertalite dinikmati kelompok masyarakat di desil 5 hingga 10 yang masuk kategori sejahtera. Sementara kebutuhannya mencapai 19 juta KL selama setahun.

Penyaluran BBM subsidi lain seperti Solar juga salah sasaran, bahkan angkanya lebih parah. Kabarnya, 95 persen bahan bakar tersebut dinikmati kelompok mampu dengan konsumsi 15 juta KL per tahun.

Bahlil Tegaskan Belum Ada Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Bahlil Tegaskan Belum Ada Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, cara yang efektif untuk memperbaiki kualitas udara dengan meningkatkan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Adapun kualitas yang dimaksud adalah mengurangi kandungan sulfur yang ada di dalam BBM. Pasalnya, sampai dengan saat ini mayoritas masyarakat di Indonesia mengonsumsi BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi.

"Saat ini, kita udah mengidentifikasi masalahnya. Kita identifikasi, BBM ini perlu diperbaiki (kualitas)," ujar Rachmat dalam diskusi bertajuk "Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM" di Jakarta, Senin (5/8).

Rachmat menyebut, untuk dapat keluar dari efek polusi kendaraan bermotor sebenarnya bisa beralih ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang merupakan solusi utama. Namun, untuk beralih ke kendaraan listrik membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Ia mencontohkan, meskipun Indonesia sudah melakukan adopsi kendaraan listrik dengan masif, namun belum mampu untuk mengimbangi populasi kendaraan berbasis BBM. Selain itu, ia melihat bahwa kebutuhan BBM akan terus naik sampai dengan tahun 2040.

"Karena kecil kan penjualannya, market share-nya EV ini, masih merangkak naikkan. Tahun lalu masih 1,7% dan tahun ini mungkin saya lagi data sama temen-temen bisa 5% kali," ujarnya.

Jika pangsa pasar kendaraan listrik pada 2030 bisa mencapai 50% daripenjualan mobil baru, namun angka itu itu masih kecil. Dengan angka tersebut, setidaknya baru mencapai 10% dari total kendaraan di Indonesia.

Penurunan Kadar Sulfur di BBM

Rachmat mengatakan, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia ialah dengan menurunkan kadar sulfur di dalam BBM yang dijual di Indonesia. Pasalnya, sampai dengan saat ini rata-rata kadar sulfur pada BBM, mayoritas berada di level yang cukup tingi.

"Kita harus handle BBM-nya. Yang tadi 2.500, itu harus ubah ke paling enggak sesuai standar kita. 50 dulu, mungkin ke depan bisa 10," ucapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, cara yang efektif untuk memperbaiki kualitas udara dengan meningkatkan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Adapun kualitas yang dimaksud adalah mengurangi kandungan sulfur yang ada di dalam BBM. Pasalnya, sampai dengan saat ini mayoritas masyarakat di Indonesia mengonsumsi BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi.

"Saat ini, kita udah mengidentifikasi masalahnya. Kita identifikasi, BBM ini perlu diperbaiki (kualitas)," ujar Rachmat dalam diskusi bertajuk "Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM" di Jakarta, Senin (5/8).

Rachmat menyebut, untuk dapat keluar dari efek polusi kendaraan bermotor sebenarnya bisa beralih ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang merupakan solusi utama. Namun, untuk beralih ke kendaraan listrik membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Ia mencontohkan, meskipun Indonesia sudah melakukan adopsi kendaraan listrik dengan masif, namun belum mampu untuk mengimbangi populasi kendaraan berbasis BBM. Selain itu, ia melihat bahwa kebutuhan BBM akan terus naik sampai dengan tahun 2040.

"Karena kecil kan penjualannya, market share-nya EV ini, masih merangkak naikkan. Tahun lalu masih 1,7% dan tahun ini mungkin saya lagi data sama temen-temen bisa 5% kali," ujarnya.

Jika pangsa pasar kendaraan listrik pada 2030 bisa mencapai 50% daripenjualan mobil baru, namun angka itu itu masih kecil. Dengan angka tersebut, setidaknya baru mencapai 10% dari total kendaraan di Indonesia.

Penurunan Kadar Sulfur di BBM

Rachmat mengatakan, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Indonesia ialah dengan menurunkan kadar sulfur di dalam BBM yang dijual di Indonesia. Pasalnya, sampai dengan saat ini rata-rata kadar sulfur pada BBM, mayoritas berada di level yang cukup tingi.

"Kita harus handle BBM-nya. Yang tadi 2.500, itu harus ubah ke paling enggak sesuai standar kita. 50 dulu, mungkin ke depan bisa 10," ucapnya.

Kementerian Perhubungan berencana mengkaji kembali pembatasan umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum. Hal ini mengingat banyaknya kecelakaan yang belakangan terjadi pada angkutan umum maupun pariwisata.

"Saat ini dinamika dan teknologi kendaraan umum semakin berkembang, perlu dianalisis dan dikaji kembali, apakah pembatasan umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum yang telah ditetapkan masih relevan atau harus direvisi," kata Budi di Jakarta, Rabu.

Menhub menjadi pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum” di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Dia berharap agar layanan angkutan umum perkotaan maupun antarkota dapat ditingkatkan.

Menurut Budi, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 29 Tahun 2015 dan Permenhub Nomor 44 tahun 2019 harus dievaluasi karena ada peristiwa kecelakaan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Umur operasional maksimal kendaraan angkutan Antar Kota Antar Provinsi saat ini ditetapkan 25 tahun, sedangkan angkutan pariwisata memiliki batas umur 15 tahun.

Menurut dia, kebijakan pembatasan umur kendaraan dapat belajar dari beberapa negara seperti Singapura dan Inggris. Penerapan kebijakan berdampak pada beberapa aspek, di antaranya lingkungan, ekonomi, dan secara tidak langsung keselamatan.

"Ini perlu kami perhatikan, cermati pengalaman-pengalaman berapa tahun terakhir dengan adanya kecelakaan dan polusi, lalu silakan beri usulan sehingga kita bisa melakukan keputusan yang lebih obyektif,” sebut Menhub.

Menhub berharap, FGD itu dapat menghimpun masukan terkait umur operasional kendaraan bermotor angkutan umum yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

Kemudian turut pula mendapat gambaran komprehensif terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimum (SPM) angkutan umum dan dampak penerapan kebijakan pembatasan umur kendaraan bermotor angkutan umum dari aspek lingkungan, keselamatan, kelancaran lalu lintas, juga ekonomi.

“Saya minta rekan-rekan yang hadir membahas lebih jauh agar kita lebih objektif memutuskan apa yang akan dilakukan. Tidak mungkin kita melakukan sendiri. Mata dan telinga dari akademisi, pengusaha, dan pengamat lebih jeli untuk memberikan suatu respons,” kata Menhub.