REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Beredar kabar bahwa Muhammadiyah telah memutuskan bahwa sudah memutuskan untuk menerima izin tambang untuk ormas keagamaan. Menaggapi hal ini, Bendahara Umum (Bendum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hilman Latief belum dapat memastikan soal sikap resmi Muhammadiyah terkait masalah ini.

Menurut dia, Muhammadiyah masih akan mengadakan konsolidasi nasional di Yogyakarta pada akhir Juli 2024. "Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu dan Ahad di Yogyakarta. Nanti tunggu itu saja pernyataannya," ujar Hilman saat ditanya usai menghadiri Penutupan Operasional Haji 2024 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).

Dia pun meminta kepada awak media untuk menunggu sikap resmi yang akan diputuskan setelah konsolidasi di Yogyakarta. "Nanti aja yang resmi aja ya. Ya akan nanti umumkan. Nanti aja resminya aja," ucap Hilman.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah masih akan menggelar Sarasehan di Yogyakarta untuk membahas masalah konsesi tambang. Sarasehan tersebut akan digelar oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

"Majelis Dikti buat serasehan terkait tambang di Yogyakarta. Ini diundang para pakar, praktisi di dunia tambang. Tujuannya ingin lihat isu ini dari berbagai sisi," ujar Fajar dalam diskusi bertema "Agama, Krisis Lingkungan dan HAM: Izin Tambang untuk Ormas Masalah atau Maslahah?" di Kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024) lalu.

Sementara ini, menurut dia, PP Muhamadiyah baru menggelar pleno dengan mengundang pihak yang kenal baik dengan industri pertambangan, baik yang pro maupun kontra. Menurut dia, masukan semacam ini jadi pengetahuan tambahan bagi Muhammadiyah ketika memutuskan sikapnya nanti.

"Dan kenyataannya itu masih berlanjut. PP Muhammadiyah akan kumpulkan pimpinan-pimpinam wilayah se Indonesia akhir bulan ini di Yogya. Akan banyak isu yang dibahas termasuk soal tambang," kata Fajar.

Dia menambahkan, ini merupakan mekanisme organisasi yang sedang dilalui oleh Muhammadiyah, karena persoalan menerima dan menolak itu pilihan kebijakan. Tapi, kata dia, orientasi Muhammadiyah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan cuma untuk golongan saja.

"Nanti di akhir Juli akan ada pertemuan di Yogyakarta. Dan Muhammadiyah akan mendengarkan pandangan dari wilayah-wilayah mengenai persoalan ini. Karena apa? Begitu keputusan diambil akan jadi keputusan organisasi yang harus dipatuhi semua anggotanya," jelas Fajar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menawarkan kepada organisasi massa keagamaan termasuk ormas Islam dalam hal ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah konsesi lahan tambang. Ramai diberitakan bila Muhammadiyah menerima konsesi yang menjadi perdebatan hangat di kalangan ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan tersebut.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti lewat akun X nya @Abe_Mukti mengungkap dua pernyataan terkait masalah tersebut.

1. Ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP. Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah.
2. PP. Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli 2024. Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP. Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, ormas keagamaan mendapatkan keistimewaan (privilege) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Beleid itu adalah perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Ormas keagamaan mendapatkan privilege atau mendapatkan keistimewaan oleh Bapak Presiden bahwa ormas keislaman boleh punya tambang,” ucap Menko Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato di Pondok Pesantren Mama Bakry, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/5/2024), dilansir kantor berita Antara.