JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan sebesar 80,8 persen responden merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya.

“Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, tingkat kepuasan terhadap kinerjanya tetap tinggi. Sebanyak 80,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Jokowi sebagai Presiden,” ujar Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby dilansir dari Antara, Rabu (16/10/2024).

Sementara itu, sebesar 18,5 persen responden menyatakan tidak puas.

Kepuasan dan ketidakpuasan publik ini, kata dia, mencerminkan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari yang berpendidikan rendah hingga tinggi, dari yang ekonominya mapan hingga wong cilik, serta dari Gen Z hingga generasi baby boomers.

“Tapi di setiap segmen pemilih memang memiliki gradasi dan perbedaan rasa puas dan tak puas yang berbeda,” kata Adjie.

Di segmen usia, ucapnya, generasi muda (Gen Z) menyatakan kepuasan sebesar 85,9 persen, diikuti oleh generasi milenial sebesar 81,8 persen. Di kelompok Gen X dan baby boomers, kepuasan tetap di atas 75 persen.

Adjie mengatakan perbedaan tersebut mencerminkan bagaimana Jokowi diapresiasi lintas generasi, namun dengan intensitas yang berbeda-beda.

Lebih lanjut, berdasarkan segmen agama, kepuasan tertinggi muncul di kalangan pemilih beragama non-Islam, yakni mencapai 93 persen, sementara pada pemilih Muslim, kepuasan berada di angka 78,7 persen.

Di segmen pendidikan, kepuasan tertinggi datang dari masyarakat berpendidikan rendah.

“Mereka yang hanya tamat SD atau di bawahnya, 81 persen menyatakan puas. Namun, di kalangan terpelajar, kepuasan terhadap Jokowi menurun, hanya sebesar 72,4 persen,” ucapnya.

Survei nasional LSI Denny JA melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia dan pengumpulan data berlangsung secara tatap muka pada rentang waktu 26 September—3 Oktober 2024.

Adapun margin of error survei ini sebesar 2,9 persen dengan metode pengambilan sampel multi stage random sampling.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo merupakan yang paling tinggi di antara para kepala negara lain.

Menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi yang mencapai sekitar 80 persen merupakan yang tertinggi untuk kategori negara demokrasi di dunia.

"Saya kira kalau kita Google. Ini datanya memang ada bisa di-Google. Di negara demokrasi dengan job approval, artinya pengakuan masyarakat atas kinerja, kepuasan mencapai 80 persen," ujar Tito pada rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Dan ada lagi favourability. Kesukaan kepada seorang figur yang mencapai 87 persen kepada beliau (Presiden Jokowi). 87 persen itu kalau 100 orang dikumpulin, itu 87 suka, 13 enggak suka. Kira-kira gitu lah. Itu adalah the highest kepala negara demokrasi tertinggi di dunia. Iya sulit, sulit sekali mencapai itu," jelasnya.

Tito lantas membandingkan sosok Presiden Jokowi dengan para pemimpin dunia lain.

Ia menyebut Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang memiliki rapor tingkat kepuasan kinerja dari masyarakat sebesar 20 persen.

Kemudian Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sebesar 40 persen, Presiden Perancis Emanuel Macron yang meraih 30-an persen, dan PM Inggris Rishi Sunak di bawah 30 persen.

"Yang tertinggi (dibandingkan para pemimpin itu) adalah PM Narendra Modi. Yang terpilih kembali (tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya) 70-an persen. Masih kalah dengan Pak Jokowi," ungkap Tito.

"Kita kalau keluar di mana-mana tuh pejabat-pejabat di mana, selalu sampaikan, "Your President is really great, changing Indonesia", mengubah Indonesia betul. Gitu. Itu pengakuan dunia," tuturnya.

Mantan Kapolri itu menyebutkan, Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang lahir dari sistem pilkada langsung yang kemudian memenangkan pilpres secara langsung.

Menurutnya, pilkada langsung tetap memiliki dampak positif untuk melahirkan pemimpin yang baik.

Sebab, dalam pilkada langsung ada kesempatan bagi individu yang berpotensi dapat dipilih rakyat.

"Namun, ada juga dampak negatif, dari pilkada langsung. Saya tidak katakan pilkada langsung buruk ya. Enggak. Saya katakan (ada) dampak negatif," tambahnya.