JAKARTA - PT BRI Multifinance Indonesia ( BRI Finance ) meraih penghargaan dalam kategori Media Relations Awards (MRA) 2024 sub kategori Press Release dalam ajang Penghargaan 78th Serikat Perusahaan Pers (SPS). Hal ini berkat komitmen tak henti memberikan pelayanan yang terbaik dalam keterbukaan informasi publik kepada pelanggan melalui hubungan media.

Penghargaan diterima oleh BRI Finance pada, Jumat (20/9) secara langsung di Hotel Savoy Homann, Bandung. Penetapan penghargaan ini didasarkan pada hasil penilaian kinerja media relations di bidang penulisan dan non-penulisan dari korporasi/ institusi sepanjang satu tahun ke belakang.

Seluruh entri yang dikompetisikan dinilai oleh Dewan Juri yang prominen di bidang komunikasi dan media pada 7 - 14 Agustus 2024 yang lalu. Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan mengapresiasi, SPS yang mengadakan ajang ini sebagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan kompetensi komunikasi publik perusahaan.

?Kami bangga dengan pencapaian yang telah diraih. Ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami dalam memberikan layanan terbaik, tidak hanya kepada masyarakat serta strategi bisnis yang tepat dalam menghadapi tantangan pasar, namun juga mengelola hubungan yang baik dengan media," ujar Wahyudi.

Komitmen untuk membangun komunikasi dan keterbukaan informasi secara konsisten melalui media, diungkapkan Wahyudi, bukan pekerjaan satu hari satu malam. Ini adalah sebuah proses panjang yang juga melibatkan banyak faktor dalam bisnis, termasuk komunikasi internal dan eksternal.

Komunikasi dengan media menjadi salah satu upaya implementasi keterbukaan komunikasi publik oleh perusahaan/ institusi yang secara andilnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.

Dalam ajang ini, sub kategori yang diraih oleh BRI Finance adalah Press Release Terbaik. Salah satu faktor yang menentukan BRI Finance menjadi unggul dalam kategori ini yakni keaktifan dalam pembuatan press release dengan key messages yang informatif, aktual, serta memberikan dampak yang besar bagi stakeholders BRI Finance.

?Ini merupakan kerja keras bersama dari seluruh tim BRI Finance. Tentunya kami akan terus meningkatkan kinerja yang baik ini. Dukungan dari pihak media dalam bisnis kami untuk merealisasikan visi perusahaan menjadi perusahaan pembiayaan terdepan dengan layanan terintegrasi merupakan hal yang sangat berharga,? tambah Wahyudi.

SPS didirikan sejak 8 Juni 1946 dan saat ini telah memiliki 30 cabang provinsi di seluruh Indonesia dengan 569 anggota perusahaan pers yang sebagian besar berasal dari media arus utama yang mengembangkan bisnis persnya di berbagai platform.

Sebagai organisasi perusahaan pers tertua di Indonesia, inisiatif SPS menyelenggarakan MRA adalah untuk mengapresiasi kinerja korporasi/ institusi di bidang media relations. Kompetisi ini sendiri terbuka bagi Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Pemerintah Kota/ Kabupaten/ Provinsi, Lembaga, Kementerian, Perguruan Tinggi, dan Agensi.

MRA tahun ini menghadirkan empat kategori: Press Release, Media Gathering, Press Conference, dan Media Special Program.

Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengungkapkan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto itu menyebut KIP dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi.

Thomas Djiwandono mengatakan KIP dapat menjadi solusi untuk menekan faktor ketidakpastian yang selama ini dinilai menjadi musuh besar dalam investasi.

"Keterbukaan Informasi Publik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sisi investasi. Musuh besar investasi adalah ketidakpastian. Keterbukaan Informasi Publik memberi peran dalam menekankan faktor ketidakpastian dalam hal investasi," kata Thomas Djiwandono dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kementerian Keuangan 2024, Selasa (6/8/2024).

Dengan kepastian yang lebih terjaga, dinilai dapat mendorong investasi tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong daya beli masyarakat. Ujungnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

"Pada akhirnya semua itu berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan," ucap Thomas Djiwandono.

Selain itu, peran KIP disebut dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pasalnya kepercayaan publik dapat meningkat ketika masyarakat bisa mengamati bagaimana uang yang disetorkan berupa pajak dikelola.

"Dengan memahami dan melihat langsung bagaimana pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kesediaan publik untuk menjadi pembayar pajak yang patuh dapat meningkat. Pada akhirnya berdampak pada penerimaan yang lebih besar," ucap Thomas Djiwandono.

Untuk itu, ke depan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengambil peran yang lebih strategis, tidak hanya sekadar menyampaikan informasi tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat.

"Menggali kebutuhan informasi dan mendudukkannya dalam perspektif pemerintah. Hal ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral kita sebagai penyelenggara keuangan negara," pungkas Thomas Djiwandono.

(aid/rrd)

JAKARTA - Indonesia Re turut andil dalam menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi sebagaimana prinsip Good Corporate Governance (GCG) . Rabu 10 Juli, Indonesia Re menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.

Hadir dalam acara ini Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y. Walid, Direktur SDM & Manajemen Risiko PT Asuransi Asei Indonesia, David Sy., Direktur Utama PT Reasuransi Syariah Indonesia, Tati Febriyanti dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Indonesia Re Group.

Keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama bagi Indonesia Re untuk membentuk ekosistem yang transparan, akuntabel dan terintegrasi. Juga merupakan kepatuhan atas prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dijalankan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor, dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

?Implementasi pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Indonesia Re ini merupakan komitmen Indonesia Re Group terhadap keterbukaan informasi publik. Upaya ini juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hak atas kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang berkaitan dengan perusahaan,? ujar Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y. Walid.

Menurut Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perusahaan harus didukung oleh seluruh level di perusahaan.

?Struktur kelembagaan PPID yang kuat dan transparan akan mendorong penyampaian informasi publik yang baik, dan yang paling fundamental perlu dilakukan oleh perusahaan adalah membangun ekosistem layanan informasi yang konsisten dalam memberikan informasi kepada publik dan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,? ujarnya.

Handoko menambahkan, ?Seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) perusahaan harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntable, adil dan memiliki integritas atau tidak memihak. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan. Namun informasi yang disajikan kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.?

Salah satu bentuk komitmen Indonesia Re terhadap penerapan keterbukaan informasi publik, yaitu dengan memiliki sistem dan infrastruktur yang komprehensif dan terintegrasi. Saat ini, Indonesia Re memiliki website, aplikasi e-PPID dan kantor layanan PPID yang dapat diakses oleh publik. Hal tersebut guna mendukung arahan dari Menteri BUMN, Erick Thohir, agar seluruh perusahaan BUMN dapat menjadi perusahaan yang informatif.

Bagi Indonesia Re, implementasi Good Corporate Governance tidak hanya dipandang jadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja perusahaan menuju well governed company.

Oleh Veronika*

UJIAN tengah semester telah usai, waktunya memberikan penilaian. Seperti biasanya, di setiap tugas akhir mata kuliah yang saya ampu, selalu ada ruang bagi mahasiswa untuk memberikan evaluasi dan apresiasinya pada proses pembelajaran yang telah berlangsung selama14 pekan.

Bagian inilah yang paling membuat saya bertahan lama membaca laporan akhir satu per satu meski jumlahnya berhalaman-halaman.

Di semester genap tahun ajaran 2019/2020 ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Interactive Data Journalism (IDJ). Mata kuliah ini memiliki tujuan menyiapkan calon jurnalis yang mampu menghasilkan karya jurnalistik berbasiskan data.

Melalui bagian laporan akhir tersebut, saya bisa merasakan pengalaman mahasiswa selama mengikuti perkuliahan IDJ yang berlangsung setengah-setengah ini. Setengah semester mampu kita lewati secara tatap muka sementara setengah nya lagi harus melalui aplikasi daring karena fenomena pandemi Covid-19.

Saya menemukan ada nada senang dalam evaluasi sejumlah mahasiswa karena telah mengakhiri tugas perkuliahan dengan baik dan mendapatkan pembelajaran baru mengenai data.

“Menurut saya, pembelajaran Interactive Data Journalism sangatlah menyenangkan karena saya dan tim harus bermain dengan data dan bagaimana membuat data tersebut menjadi menarik beserta dengan artikelnya,” ungkap seorang mahasiswi yang tentu saja membuat saya tersenyum puas.

Selain itu, ada pula nada kecewa dalam cerita mereka kerena tidak bisa berinteraksi langsung selama perkuliahan, dan sebagian lainnya turut menceritakan bagian tersulit yang mereka rasakan saat berusaha menyelesaikan tugas mata kuliah ini.

Salah satunya adalah kesulitan pencarian data set. “Masukan dari saya adalah data set di Indonesia banyak yang tidak dapat diakses. kebanyakan terkunci atau datanya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan,” ungkap seorang mahasiswa yang pada akhirnya membuat data set sendiri untuk menyelesaikan proyek akhir bersama kelompoknya.

Data set adalah landasan dasar pembuatan projek akhir mata kuliah ini, yaitu berita yang kuat dengan nuansa data. Hal ini membuat saya kecewa, karena sejak mata kuliah ini diberlakukan sekitar tiga tahun lalu, permasalahan data set ini masih saja mucul.

Di mana sebenarnya permasalahannya? Sebelum membahas persoalan tersebut mari pahami terlebih dahulu apa itu data set. Berkali-kali disebut data set karena memiliki ciri yang lebih spesifik sementara jika kita menggunakan kata ‘data’ maka artinya akan sangat luas, bisa berarti informasi atau fakta.

Menurut David Herzog dalam bukunya Data Literacy, data adalah file dalam bentuk kolom dan baris yang dapat berupa teks, angka, tanggal, dan sejenisnya.

Sementara menurut Fred Vallance-Jones dan David McKie dalam bukunya The Data Journalist Getting the Story, data adalah informasi yang terkategori dan disusun dalam baris dan kolom untuk memudahkan analisis.

Secara sederhana data set berarti kumpulan informasi yang dapat diolah menggunakan sejumlah tools seperti Microsoft Excel atau pun spreadsheet.

Jonathan Gray dkk dalam The Data Journalism Handbook menjelaskan bahwa di era digital saat ini data dapat berupa apa saja yang nantinya dapat kita jelaskan dengan angka. Contoh sederhana data set adalah jumlah penduduk Indonesia, jumlah penduduk pria dan wanita, jumlah anak-anak, remaja, dewasa dan lansia.