Sejumlah masyarakat yang melakukan olahraga pound fit di Stasiun MRT Bundaran HI pada Senin (21/10) lalu menuai kritik. Publik menilai kelas pound fit di stasiun MRT bukanlah hal yang bijak. Terutama karena suara bising yang mengganggu pengguna MRT.

Belakangan, kegiatan pound fit tersebut akhirnya dihentikan. Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, mengaku pihaknya mendengarkan publik dan tengah melakukan evaluasi.

"Sampai hasil evaluasi selesai, kegiatan olahraga pound fit di stasiun sudah dihentikan," kata Ahmad Pratomo melalui keterangan tertulis, Rabu (23/10).

Pound fit merupakan jenis olahraga yang cara kerjanya memanfaatkan drumstick serta gerakan tari. Mirip dengan latihan aerobik, olahraga ini pertama kali diperkenalkan Cristina Peerenboom serta Kirsten Potenza, mantan penabuh drum asal California, Amerika Serikat, pada 2011 silam.

Fenomena pound fit di stasiun MRT kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah ketersediaan ruang publik di Indonesia belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berolahraga?

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul 'Statistik Potensi Desa Indonesia 2021', desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki ruang publik terbuka mencapai 30,15 persen. Artinya, baru ada 25.356 desa/kelurahan yang memiliki ruang publik terbuka dari total 84.096 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Menurut BPS, ruang publik terbuka adalah lahan umum yang utamanya diperuntukkan sebagai tempat berkumpul warga untuk bersantai serta bermain tanpa perlu membayar. Ruang publik terbuka dapat berupa lapangan terbuka/alun-alun, taman, tempat bermain, dan lain sebagainya.

Publikasi BPS tersebut adalah publikasi yang terbit tiga tahunan. Yang terbaru adalah data tahun 2021 yang diterbitkan pada 2022 lalu. Data yang dihitung BPS bukanlah jumlah ruang publiknya, tetapi banyaknya desa/kelurahan yang tercatat sudah memiliki ruang publik.

Berdasarkan data BPS yang kami olah, persentase kelurahan/desa yang memiliki ruang publik terbuka paling banyak adalah DKI Jakarta (84,27%). Diikuti Kepulauan Bangka Belitung (83,72%), Yogyakarta (74,43%), serta Jawa Tengah (56,45%).

Sementara itu, persentase kelurahan/desa yang memiliki ruang publik terbuka paling sedikit adalah Aceh (7,66%), Sumatera Utara (11,69%), Papua (12,10%), Kalimantan Selatan (13,40%), serta Papua Barat (17,37%).

Selain ketersediaan ruang publik terbuka, kami juga mengolah data pusat kebugaran maupun sejumlah lapangan olahraga. Data tersebut dapat dilihat dalam data di bawah ini.

Sebagai gambaran, pusat kebugaran di Aceh cuma mencapai 1,37 persen. Artinya dari 6.514 desa/kelurahan di Aceh, cuma ada 89 desa/kelurahan yang memiliki fasilitas tersebut.

Di Jabodetabek, Kepulauan Seribu memiliki persentase ruang publik terbuka sebesar 100 persen. Artinya, sebanyak 6 kelurahan di sana semuanya memiliki fasilitas ruang publik terbuka. Meski begitu, tidak ada pusat kebugaran sama sekali di kabupaten tersebut.

Adapun kota/kabupaten yang memiliki rasio ruang publik terbuka terendah adalah Kabupaten Tangerang. Di sana, kelurahan/desa yang memiliki ruang publik cuma ada di angka 22,99 persen.

Selain ruang publik dan pusat kebugaran, ada fasilitas olahraga lainnya yang turut kami hitung. Detailnya adalah sebagai berikut:

Menurut pengamat tata kota, Nirwono Joga, pound fit yang dilakukan di stasiun MRT memang tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan penumpang lain.

Meski begitu, kata dia, peristiwa ini semestinya bisa dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong komunitas-komunitas semacam itu untuk memanfaatkan taman-taman kota.

"Kita tuh punya kurang lebih sekitar 300 loh, 300 taman kota, luar biasa sebenarnya, cuma tidak dioptimalkan," kata Nirwono saat dihubungi kumparan, Jumat (25/10).

Artinya, kata dia, Jakarta tidak kekurangan ruang publik. Menurutnya, yang jadi persoalan adalah kebutuhan komunitas yang tidak difasilitasi dengan baik.

Dalam beberapa kasus, sambungnya, ketika komunitas olahraga mendatangi taman, biasanya ada satpam yang bertanya soal perizinan segala macam. Belum lagi ada oknum yang meminta uang kebersihan hingga uang keamanan.

"Jadi ini juga menurut saya ada kesalahkaprahan ya. Bahwa namanya ruang publik selama itu digunakan untuk kegiatan yang positif, apalagi olahraga, harusnya tidak usah berbelit-belit. Tidak perlu perizinan, tidak perlu segala macam pengawasan ya. Tinggal petugas itu melihat kegiatannya, bedakan mana kegiatan positif mana yang tidak," ungkapnya.

Nirwono menyebut, sejumlah kota/kabupaten penyangga Jakarta memang ada yang belum memiliki fasilitas ruang publik secara mumpuni. Menurutnya, fasilitas ruang publik di Bogor, Depok, Tangerang, mauun Bekasi bisa dikatakan belum memadai.

Padahal, lanjut dia, kota besar seperti Melbourne, Singapura, Vienna, Paris, serta London memiliki banyak ruang publik yang memadai. Kota-kota tersebut kemudian tercatat sebagai kota yang layak huni. Sebab, kata dia, ruang publik memiliki korelasi dengan tingkat kebahagiaan dengan kesehatan fisik maupun mental warganya.

"Di ruang publiklah sebenarnya masyarakat, keluarga, terutama anak muda bisa berekspresi. Ini penting karena bagaimanapun juga, ini merupakan semacam kebutuhan dasar," tambahnya.

"Karena ini kita bicara soal kesehatan jasmani dan rohani. Orang bisa melepaskan kepenatan,"pungkasnya.

Reporter Aliya R Putri

Jumlah timbulan sampah di Indonesia pada 2023 mencapai 38,31 juta ton. Angka tersebut dipublikasikan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan data SIPSN 2023 yang diakses pada 23 Oktober 2024, angka timbulan sampah terus naik dari tahun ke tahun. Meski begitu, penanganan sampah baru menyentuh setengahnya. Pada 2023, misalnya, sampah yang ditangani ada di angka 18,83 juta ton. SIPSN 2023 sendiri tak merinci seperti apa bentuk penanganan sampah tersebut.

Hal lain yang perlu dicatat, data SIPSN berasal dari akumulasi data sampah di tiap kabupaten/kota. Namun, tidak semua kota/kabupaten memiliki data sampah di dashboard SIPSN. Sebagai contoh, hanya ada 10 kota/kabupaten di Jawa Barat yang memiliki data sampah. Padahal, jumlah kota/kabupaten di provinsi itu mencapai 26.

Jika dirinci ke 38 provinsi di Indonesia, timbulan sampah terbanyak berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Yakni, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Timbulan sampah di Jawa Timur pada 2023 ada di angka 6,11 juta ton atau menyumbang 15,97 persen dari total sampah nasional. Sementara itu, DKI Jakarta berada di urutan keempat yaitu 3,1 juta ton. Angka tersebut menyumbang 8,2 persen dari total sampah di Indonesia.

Provinsi dengan timbulan sampah paling sedikit didominasi oleh provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia. Papua Selatan adalah provinsi yang paling sedikit menyumbang angka timbulan sampah nasional. Yakni 26,48 ribu ton atau setara dengan 0,07 persen dari total timbulan sampah nasional.

SIPSN membagi komposisi sampah menjadi 9 kategori, yaitu: Sisa makanan, kayu/ranting. kertas/karton, plastik, logam, kain, karet/kulit, kaca, dan lainnya. Sampah nasional pada 2023 paling banyak disumbang oleh sisa makanan. Totalnya mencapai 39,82 persen.

Hal lain yang juga perlu dicatat, data persentase komposisi sampah ini juga berbeda dengan jumlah timbulan sampah. Sebab, ada beberapa kabupaten/kota yang tak melaporkan komposisi sampah di daerahnya. Sebagai contoh, data komposisi sampah di DKI Jakarta hanya diisi oleh Kota Jakarta Selatan. Namun SIPSN tetap melaporkannya sebagai data provinsi.

Dari data SIPSN, provinsi yang memiliki persentase sampah makanan terbanyak di Indonesia adalah Kalimantan Utara. Sebanyak 52,38 persen sampah di Kaltara adalah sampah makanan.

Selain Kaltara, ada 6 provinsi lain dengan persentase sampah makanan di atas 50 persen dari total timbulan sampah tahun 2023. Yakni, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Jambi, dan Bengkulu.

Proporsi jenis sampah terbanyak lainnya adalah sampah plastik. Provinsi dengan proporsi sampah plastik terbanyak adalah Papua Selatan. Sampah plastik di provinsi itu mencapai 32,5 persen.

Banyak sampah sisa makanan (food waste) dapat ditelaah dengan pendekatan psikologi. Menurut dosen Psikologi Universitas Indonesia, Dicky Pelupessy, manusia cenderung membuang makanan karena awalnya punya persepsi kekurangan makanan.

"Secara psikologis ini relatif sederhana penjelasannya ya. Jadi sebetulnya ketika orang mempersepsikan [makanan] bahwa scarcity (kekurangan). Jadi dia pada persepsi bahwa yang dia ambil itu kurang. Sehingga akhirnya dia memilih untuk mengambil lebih," kata Dicky saat dihubungi kumparan, Rabu (23/10).

"Jadi kalau kita bayangkan sehari-hari, misalnya, kita ambil piring terus ketika kita mulai taruh [makanan] di piring, kita berpikir ini kurang dan kita enggak mau kekurangan. Padahal sebetulnya cukup," tambahnya.

Karena yang diambil kebanyakan, kata dia, seseorang akhirnya kekenyangan dan berujung pada membuang makanan. Dicky lalu menduga fenomena ini bisa saja meningkat di bulan puasa. Terlebih, kata dia, dari pagi hingga sore manusia tidak makan dan minum. Hal itu menurutnya bisa saja menyebabkan seseorang mengambil banyak makanan di penghujung hari.

"Mungkin di bulan puasa food waste lebih tinggi. Ini perlu dicek, perlu diteliti," ungkapnya.

Dicky lalu menyebut pemerintah perlu mendorong campaign untuk mengatasi food waste. Terlebih, kata dia, pemerintahan Prabowo-Gibran punya concern terhadap pangan dan gizi.

Lalu apa solusi yang bisa dilakuan?

Menurut Dicky, seseorang harus mendapat gambaran bahaya food waste dalam bentuk visual atau gambaran secara rinci terkait banyaknya sampah sisa makanan.

"Nah, itu yang dalam bahasa psikologi nanti akan memicu namanya disonansi kognitif, disonansi kesadaran. Kita merasa jadi tidak nyaman. Kalau cuma diberikan pesan 'tidak baik membuang makanan', kita tidak punya gambaran sampah makanan seperti apa bentuknya, seberapa banyak. Jadi harus ada gambaran visual, konkrit, pakai data, jadi ada angka-angka," pungkasnya.

Reporter : Aliya R Putri

Sejak Januari 2024 lalu, N (21) didiagnosis terindikasi diabetes oleh dokter. Hal ini diakibatkan oleh gaya hidupnya yang rutin mengkonsumsi makanan dan minuman manis tanpa melakukan olahraga. Diperparah lagi dengan riwayat keluarganya yang memiliki penyakit turunan diabetes.

Kebiasaan makan dan minum manis ini berawal saat ia berhenti merokok. Saat itu, COVID-19 yang mewajibkannya berdiam diri di rumah dan menyebabkan dirinya tidak bisa merokok secara leluasa. Akibatnya, ia mengalihkan dirinya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman manis.

“Gua dapat indikasi diabetes karena sudah obesitas banget sama gula darah tinggi banget,” jelas N kepada kumparan pada Jumat (11/10).

Selain indikasi dari dokter itu, N juga mengaku sering kesemutan dan sering buang air kecil yang identik dengan gejala awal seseorang mengawali diabetes.

Diagnosis dokter itu pun diamininya. Terlebih, dirinya memiliki tinggi badan 173 cm dengan berat badan 101 kg. Sedianya, kata dia, berat badannya mesti di rentang 65 hingga 70 kg.

Gula darah yang tinggi itu bisa dimaklumi N karena ia mengaku memiliki kebiasaan minum Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Seharinya ia dapat mengonsumsi 2-3 botol MBDK mulai dari teh, minuman berperasa buah, hingga kopi dalam kemasan.

Makanan manis pun tak luput ia konsumsi. Ia dapat menghabiskan satu porsi martabak manis sendiri dalam semalam. Martabak itu pun menjadi pengganti makan malam. Dia juga mengaku jarang bergerak dan tidak terbiasa untuk olahraga.

“Gua sekarang jatahin minum manis 1 botoh buat 3 hari. Gua juga ganti minuman manis ke susu murni. Minum air putih juga udah lebih banyak,” pungkasnya.

Menurut Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang dalam satu hari adalah tidak lebih dari 50 gram (setara dengan 4 sendok makan) atau sama dengan 10% dari total energi per orang per hari. Angka ini serupa dengan yang disarankan oleh badan kesehatan dunia (WHO).

Namun, anjuran tersebut masih belum diketahui oleh publik secara merata. Menurut survei Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang dirilis pada 2022 lalu, sebanyak 31 persen masyarakat Indonesia tidak mengetahui batasan konsumsi gula harian.

Sementara itu, berdasarkan survei Jakpat pada 2022, masyarakat Indonesia paling banyak menyukai teh, kopi atau cokelat. Kandungan gula dalam satu botol minuman itu bisa bervariasi antara 19 hingga 27 gram gula.

Ketua PD Nutrisionis Jawa Barat, Otong Kusmana, menyebut mengonsumsi gula dalam jangka waktu pendek dalam kadar yang tinggi akan menyebabkan sugar crash. Istilah ini dapat disebut hipoglikemia reaktif, yang berarti kondisi badan yang kaget akibat lonjakan kadar gula yang langsung tinggi.

Menurutnya, kondisi badan yang semula memiliki kadar gula yang stabil atau rendah akan kaget. Akibatnya, tubuh akan dengan cepat memproduksi insulin agar kadar gula dalam tubuh tetap stabil. Tetapi, kata dia, hal ini menyebabkan glukosa darah menurun dan akibatnya tingkat energi akan turun secara tiba-tiba, serta dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas sepanjang hari.

“Pankreas itu mengeluarkan insulin. Kalau gulanya banyak, pankreas akan kerja berat. Jadi kalau tumpukkan gulanya banyak, pankreasnya mogok. Karena mogok itu, insulin yang keluar sedikit. Jadinya kadar gula jadi tinggi di dalam darahnya. Itu yang disebut diabetes atau penyakit gula. Awalnya tumpukkan gula itu kan disimpan dalam lemak. Jadi obesitas dulu, baru diabetes,” jelas Otong kepada kumparan pada Jumat (11/10).

Berdasarkan SKI 2023, terjadinya diabetes lebih tinggi pada kelompok yang memiliki faktor risiko obesitas sentral atau aktivitas fisik yang kurang. Proporsi penderita diabetes umur 18-59 tahun yang obesitas sentral, 3 kali lebih tinggi dibandingkan penderita diabetes yang tidak menderita obesitas sentral.

Masih dari data SKI 2023, penderita diabetes yang melakukan aktivitas fisik kurang sedikit lebih tinggi 1,3 kali lipat dibandingkan penderita diabetes yang melakukan aktivitas cukup.

Untuk dapat menurunkan angka ini, Otong menyebut, langkah yang dapat dilakukan seseorang untuk menekan konsumsi gula hariannya. Menurutnya, seseorang harus mulai sadar akan kadar gula dari minuman atau makanan yang dikonsumsi. Meningkatkan aktivitas fisik atau berolahraga juga mesti dilakukan agar gula dapat dipecah tubuh secara lebih optimal.

Di level yang lebih tinggi, Otong menyarankan sekolah atau universitas menekan peredaran minuman manis di lingkungannya. Selain itu, penerapan pajak pada makanan dan minuman manis juga akan berdampak baik pada angka penderita diabetes di masa depan.

“Kita beli karena tersedia, pengendaliannya itu ya harus diatur. Ketersediaannya jangan sampai menambah keinginan bagi anak untuk menambah asupan gula,” tambahnya.

Maraknya minuman manis seperti kopi susu, bubble tea, dan minuman berpemanis lainnya di Tanah Air menjadikan Indonesia negara kelima dengan jumlah orang mengidap diabetes yang terdiagnosis tertinggi. Itu berdasarkan data International Diabetes Federation (IDF) tahun 2021.

Menurut catatan IDF, posisi pertama ditempati oleh China dengan 140,87 juta jiwa. Diikuti oleh India (74,19 juta jiwa), Pakistan (32,96 juta jiwa), Amerika Serikat (32,2 juta jiwa), serta Indonesia (19,5 juta jiwa).

Yang lebih berbahaya, proporsi angka diabetes yang tidak terdiagnosis di Indonesia diperkirakan mencapai 73,7 persen. Jumlah orangnya mencapai 14,3 juta orang per 2021.

Di Indonesia, kelompok usia yang mendominasi prevalensi diabetes adalah usia kepala 50-an hingga 75+. Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), per 2023, angka diabetes melitus pada anak naik 70 kali lipat dibanding tahun 2010.

Sementara itu, Jakarta menurut SKI 2023 tercatat menjadi provinsi yang paling tinggi prevalensi diabetes melitusnya, yaitu mencapai 3,9 persen. Posisi kedua ditempati DI Yogyakarta dengan angka 3,6 persen. Sedangkan, provinsi dengan prevalensi diabetes melitus paling sedikit ada di Papua Pegunungan dengan hanya 0,2 persen.

Reporter: Aliya R Putri

Bayu (bukan nama sebenarnya) sudah hampir setahun berhenti mengkonsumsi mimuman beralkohol. Pemuda berusia 22 tahun ini telah menghentikan kebiasannya tersebut sejak November 2023 lalu.

Menurut pengakuan Bayu, ia terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol lantaran faktor lingkungan. Alkohol, kata dia, biasanya dikonsumsi saat berada di tongkrongan. Namun, lanjutnya, aktivitas nongkrong tersebut kini sudah tak lagi dilakukan.

“Gue pernah minum [alkohol] setiap hari selama dua minggu, atau sebulan gitu,” kata Bayu kepada kumparan Kamis (10/10).

Persoalannya, lanjut Bayu, kini dirinya malah 'kecanduan' minuman manis. Menurutnya, minuman manis memiliki adiksi yang jauh lebih dahsyat. Hal ini berbeda dengan alkohol yang menurutnya tak memiliki sifat adiktif.

"Satu atau dua hari, gue dapat menghabiskan satu botol minuman teh dalam kemasan," katanya.

Sementara itu, Bagi Tata (21), mengonsumsi minuman manis sudah menjadi kebiasaannya sejak kecil. Setiap harinya ia bisa mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Sampai Juli lalu, kata dia, dirinya hampir setiap hari minum minuman manis seperti bubble tea dan juga es kopi susu. Lantaran gaya hidupnya itu, Tata mengaku badannya kini jadi lebih gemuk dan wajahnya lebih mudah berjerawat.

“Aku senang [minuman manis] yang biasa aja sebenarnya, enggak yang ekstra manis atau giung, tapi yang overall manis. Manis dan dingin combo yang enak banget apalagi pas panas,” ujar Tata.

Maka, kini ia mulai mengurangi intensitas konsumsi minuman manis. Dari yang semula hampir setiap hari, sekarang hanya tinggal 2 sampai 3 kali per minggu.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, ada fenomena menarik terkait konsumsi minuman manis maupun alkohol di Indonesia.

Di satu sisi, konsumsi minuman manis meningkat signifikan. Namun di sisi lain, konsumsi alkohol maupun rokok terlihat mengalami penurunan.

Dalam laporan tersebut, terdapat 6 makanan dan minuman yang dikelompokkan tidak sehat. Keenam makanan-minuman tidak sehat itu adalah alkohol, soft drinks, rokok, minuman manis, gorengan, dan mi instan.

Sebanyak empat dari enam kategori makanan/minuman menunjukkan kenaikan. Yakni, soft drinks, minuman manis, gorengan dan mi instan. Sementara dua kategori lainnya, yaitu alkohol dan rokok mengalami penurunan.

Mengacu pada SKI 2023, frekuensi konsumsi minuman manis dibagi menjadi tiga kelas. Yakni, ≥ 1 kali per hari, 1-6 kali per minggu, dan ≤ 3 kali per bulan. Ada 829.573 partisipan yang terlibat dalam survei tersebut.

Sebanyak 47,5 persen responden tercatat mengkonsumsi minuman manis ≥ 1 kali per hari. Adapun kebiasaan mengkonsumsi minuman manis sebanyak 1 hingga 6 kali per minggu mencapai 43,3 persen. Sementara itu, konsumsi minuman manis ≤ 3 kali per bulan hanya ada di angka 9,2 persen.

Kelompok anak-anak menduduki peringkat atas dalam konsumsi minuman manis. Sebanyak 53 persen anak usia 5-9 tahun mengkonsumsi minuman manis ≥ 1 kali per hari. Diikuti oleh usia 3-4 tahun (51,4%), 10-14 tahun (50,75), 40-44 tahun (48,3%), lalu 35-39 tahun (48,3%).

Rincian konsumsi minuman manis menurut kelompok umur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Nah, apabila dilihat berdasarkan provinsi, Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah konsumsi minuman manis tertinggi di Indonesia. Sebanyak 60,3 persen penduduk Jawa Tengah mengkonsumsi minuman manis ≥ 1 kali per hari.

Di bawah Jawa Tengah, ada Kalimantan Selatan. Persentasenya mencapai 60 persen. Posisi ketiga, keempat, dan kelima adalah DI Yogyakarta, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.

Nah, Provinsi DKI Jakarta yang saat ini masih menjadi Ibu Kota Indonesia menduduki posisi ke 20 dari 38 provinsi. Persentase konsumsi minuman manis ≥ 1 kali per hari di DKI Jakarta berada di angka 45,3 persen.

Konsumsi minuman manis di Indonesia juga dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Diketahui bahwa konsumsi minuman manis ≥ 1 kali per hari tertinggi ditempati oleh kelompok tidak tamat SD.

Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan, tampak semakin kecil konsumsi minuman manis ≥ 1 hali per hari. Lulusan perguruan tinggi, misalnya, ada di angka 41,2 persen.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Eva Susanti, konsumsi makanan maupun minuman manis dalam jumlah banyak dapat menyebabkan penumpukan gula.

Penumpukan itu, kata dia, nantinya akan melebihi kebutuhan yang diperlukan tubuh untuk memproduksi hormon insulin. Akibatnya, ketika diperiksa, kadar gula dalam darah tinggi melebihi normal dan terindikasi mengalami penyakit diabetes tipe 2.

“Konsumsi gula yang terus menerus akan menyebabkan resistensi insulin, ketika tubuh tidak bisa menggunakan insulin secara efektif, sehingga kemungkinan akan terkena risiko mengalami diabetes apabila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik,” ujar Eva dikutip kumparan dari situs Kemenkes.

Menurut Eva, kelebihan gula yang banyak pada tubuh juga bisa menjadi salah satu faktor risiko seseorang terkena penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gula yang banyak nantinya akan menumpuk di dalam sel tubuh dan akan menjadi lemak sehingga membuat tekanan darah meningkat. Untuk mengalirkan darah ke sel tubuh kita perlu memompa lebih berat karena banyaknya lemak yang ada di tubuh.

Untuk itu, Eva menyarankan agar masyarakat mengonsumsi gula setiap hari sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni sebanyak 10 persen dari total energi (200 kilo kalori) atau setara dengan empat sendok makan atau 50 gram per hari bagi setiap orang.

“Kesadaran akan bahaya konsumsi gula berlebihan sangatlah penting agar orang dapat terhindar dari penyakit serius seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan lainnya,” kata Eva.

Reporter: Aliya R Putri

Ribuan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan cuti bersama dari 7-11 Oktober 2024. Gerakan ini dilakukan sebagai bentuk protes gaji dan tunjangan yang tak naik selama 12 tahun.

Koordinator SHI, Rangga Lukita Desnata, dalam audiensi meminta agar DPR bisa membantu menaikkan gaji para hakim sebesar 142 persen.

“Kepada wakil rakyat, kami wakil Tuhan memohon kepada wakil rakyat agar gaji pokok kami dan tunjangan jabatan kami naik 142 persen,” kata Rangga dalam audiensi yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Selain itu, Rangga mendesak agar rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan, fasilitas hakim dipercepat. Ia meminta PP itu ditandatangani oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Percepat rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012, kami mohon percepat dan apabila berkenan itu ditandatangani oleh presiden terpilih, karena yang kami rasakan beliau sangat paham mengenai nasib kami,” ujarnya.

Lantas, apakah gaji hakim di Indonesia memang kecil? Bagaimana dengan gaji hakim di negara-negara Asia Tenggara lainnya?

Berdasarkan data Economics Research Institute (ERI), rata-rata gaji hakim di Indonesia saat ini menempati urutan ketiga terbawah di Asia Tenggara. Namun, tidak ada data gaji hakim dari Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, dan Laos dalam daftar yang dibuat ERI.

Data di atas merupakan survei yang dilakukan ERI secara real time.kumparan mengutipnya pada Kamis (10/10). Pada survei tersebut, rata-rata gaji hakim di Indonesia ada di angka Rp 32 juta per bulan. Dengan rincian Rp 23 juta per bulan pada golongan junior dan Rp 40 juta per bulan pada golongan senior.

Sementara itu, rata-rata gaji hakim di Malaysia jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Di Malaysia, hakim senior dapat membawa pulang gaji sekitar Rp 50 juta per bulan. Sementara hakim junior digaji sekitar Rp 28 juta rupiah. Adapun nilai rata-rata gaji hakim di semua level ada di angka Rp 40 juta.

Di Asia Tenggara, gaji hakim tertinggi ditempati Singapura. Gaji hakim senior ada di angka Rp 122 juta per bulan. Sementara gaji hakim junior mencapai Rp 69 juta per bulan. Adapun nilai rata-rata gaji hakim di semua level ada di angka Rp 98 juta per bulan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Mahkamah Agung, golongan terendah hakim di Indonesia adalah Golongan IIIA dengan masa kerja 0 tahun. Gaji yang didapat per bulannya sebesar Rp 2.064.100. Di golongan yang sama dengan masa kerja 32 tahun, gaji hakim per bulannya ada di angka R p3.929.700.

Untuk golongan tertinggi yaitu Golongan IVE, gaji hakim dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp 2.539.200. Sedangkan untuk golongan tertinggi dengan masa kerja 32 tahun mencapai Rp 4.978.000.

Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2012, hak keuangan dan fasilitas bagi hakim terdiri atas 10 komponen, yaitu: Gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain yang meliputi tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan kemahalan.

Selain menuntut kenaikan gaji, para hakim turut menuntut kenaikan tunjangan sebesar 142 persen. Tunjangan itu diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karier, wilayah penempatan tugas, dan kelas pengadilan. Berikut nominalnya berdasarkan PP No. 94 Tahun 2012.

Berdasarkan laman data statistik KPK dikutip Kamis (10/10), sebanyak 31 hakim terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2024. Meski begitu, kasus hakim yang berurusan dengan KPK baru muncul sejak 2010 lalu.

Jika dibuat perbandingan dengan jabatan-jabatan lainnya, persentase hakim yang terjerat kasus korupsi mencapai 1,72 persen. Itu dari total 1.789 orang dari berbagai jabatan yang berurusan dengan KPK.

Adapun jabatan yang paling banyak berurusan dengan KPK adalah swasta (25,7%), Eselon I-IV (23,19%), dan Anggota DPR-DPRD (19,91%).

Reporter: Aliya R Putri

Masyarakat Indonesia akan memilih kepala daerah di Pilkada 2024 pada November mendatang. Pilkada 2024 diramaikan oleh 1.552 paslon atau 3.104 orang calon kepala dan wakil kepala daerah yang tersebar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

kumparan kemudian mengolah data terkait calon pemimpin daerah dari situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon. Lantas, seperti apa fakta-faktanya?

Berdasarkan olah data yang telah kami lakukan, terdapat tiga klasifikasi paslon berdasarkan parpol pendukungnya. Ada yang didukung oleh lebih dari satu parpol, didukung satu parpol, atupun independen.

Sebanyak 1.388 paslon dari 1.552 paslon didukung lebih dari satu parpol. Sebanyak 111 paslon didukung oleh satu parpol. Hanya ada 53 paslon yang mendaftarkan diri secara independen.

Daerah dengan rasio paslon yang diusung satu parpol paling banyak berada di Sulawesi Utara, yakni 12 paslon. Sementara itu, provinsi dengan paslon independen terbanyak berada di Aceh, yakni 11 paslon. Baca selengkapnya di sini.

37 Daerah Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2024

Sebanyak 37 wilayah pemilihan dengan paslon tunggal akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi selama gelaran pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Masyarakat yang berada di daerah dengan kotak kosong akan mencoblos surat suara dua kolom berisi foto paslon dan kolom kosong. Kampanye pun dapat dilakukan oleh paslon maupun pendukung kotak kosong.

Apabila kotak kosong mendapat >50% suara, maka akan dilakukan pemilihan ulang pada September 2025. Pemilihan pada 2025 akan berlangsung sekitar enam bulan, dimulai Maret.

Berdasarkan olah data, wilayah pemilihan dengan paslon tunggal terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Masing-masing provinsi mempunyai 5 wilayah pemilihan yang akan melawan kotak kosong.

64 Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Terpidana

Sebelum adanya UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, syarat calon kepala daerah adalah tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tetapi, sejak dikeluarkannya UU tersebut, ada keterangan tambahan mengenai persyaratan maju calon kepala daerah bagi mantan narapidana. Syaratnya adalah sudah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa ia telah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yag telah memperoleh kekuatan hukum.

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis pemilihan calon kepala daerah, ada 17 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon wali kota, 6 calon wakil wali kota, dan 2 calon gubernur yang merupakan mantan narapidana.

Dari 3.104 orang calon pemimpin daerah, 2.773 di antaranya adalah laki-laki. Calon perempuan hanya ada 331 orang. Secara umum, proporsi laki-laki dan perempuan di Pilkada 2024 mencapai 9 banding 1.

Semua provinsi pada dasarnya memiliki proporsi laki-laki yang lebih banyak dibanding perempuan. Bahkan, ada 4 provinsi yang keseluruhan calon pemimpinnya adalah laki-laki. Provinsi tersebut adalah Papua Pegunungan, Bali, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta.

Provinsi dengan jumlah calon pemimpin laki-laki terbanyak adalah Aceh dengan 152 orang. Sedangkan, provinsi dengan jumlah calon pemimpin perempuan terbanyak berada di Jawa Tengah dengan 37 orang.

Calon kepala daerah di Pilkada 2024 didominasi oleh generasi X, yaitu orang yang lahir di rentang 1965 sampai 1980. Sebanyak 1.858 orang atau 59,9% calon kepala daerah adalah Gen X.

Generasi kedua terbanyak adalah Milenial dengan jumlah 647 orang. Milenial lahir di rentang tahun 1981-1996. Di peringkat ketiga ada Baby Boomer (1946-1964) sebanyak 568 orang.

Persentase Gen Z atau mereka yang lahir di antara 1997 hingga 2012 hanya 0,9% atau 29 orang.

Calon pemimpin daerah termuda di Pilkada 2024 adalah Serena Cosgrova Franscies, S.Sos. dengan usia 25 tahun 12 hari. Ia akan berlaga memperebutkan posisi Walikota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, generasi tertua yang akan mengisi Pilkada 2024 adalah Pre-Boomer, yaitu orang dengan kelahiran kurang dari 1944 sampai 1945. Hanya ada 2 orang Pre-Boomer yang tersebar di Jambi dan DI Yogyakarta.

Drs. H. Muhammad Madel menjadi calon wakil kepala daerah tertua. Dengan usia 80 tahun, 2 bulan, 9 hari, ia berada di wilayah pemilihan Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebagai calon bupati.

Sedangkan, calon kepala daerah tertua adalah H. Sukamto, S.H. yang berusia 79 tahun, 1 bulan, 22 hari. Ia akan berlaga merebut posisi Bupati Sleman, DI Yogyakarta.

Tingkat Pendidikan Calon Pemimpin Daerah

Dari 3.104 orang yang mengikuti kompetisi pemilihan kepala daerah 2024, ada 64 orang yang tidak mencantumkan riwayat akhir pendidikan mereka.

Diketahui ada lulusan SMP dan SD di antara mereka. Padahal, UU Pilkada menyebut minimal pendidikan kepala daerah adalah SMA.

Salah satu calon kepala daerah yang menyalahi aturan ini adalah Selfinus Kainama yang akan berebut posisi calon wakil bupati Kabupaten Seram Bagian Barat.

Calon pemimpin daerah paling banyak menyelesaikan studinya di jenjang S2. Sebanyak 1.155 dari 3.104 orang lulus S2. Disusul dengan lulusan S1 sebanyak 35,05% atau 1.088 orang. Selebihnya, diagram di bawah ini menyajikan data tingkat pendidikan seluruh calon kepala dan wakil kepala daerah.

Urutan provinsi dengan proporsi calon kepala dan wakil kepala daerah lulusan S3 terbanyak adalah DKI Jakarta (66,67%), Sulawesi Barat (18,42%), Kalimantan Utara (16,67%), dan yang paling sedikit adalah Papua Barat (2,78%).

Sementara itu, proporsi calon kepala dan wakil kepala daerah dengan lulusan SMA terbanyak ada di Sulawesi Utara (30,61%).

Reporter: Aliya R Putri

Ni Putu Septiani tinggal di Ubung Kaja, Denpasar Utana, Bali. Tiap harinya, perempuan usia 26 tahun itu berangkat ke Gatot Subroto untuk bekerja sebagai pustakawan di sebuah perusahaan website. Jarak tempuh 12 km ia lalui dengan menggunakan sepeda motor. Setiap minggunya, ia menghabiskan Rp 30 ribu untuk ongkos.

Per harinya, ia mesti menyisihkan total satu jam untuk berpindah dari rumah-kantor dan sebaliknya. Berangkat dari rumah pukul 07.30 dan sampai kantor pukul 08.00. Kemudian ia bekerja hingga pukul 17.00. Dilanjut pulang dan sampai rumah pukul 17.30.

Ia memilih untuk menggunakan sepeda motor untuk menghindari kemacetan. Di Bali, Trans Metro Dewata memiliki 6 rute yang tersebar di Ubud, Tabanan, Denpasar, hingga Kuta Selatan.

Namun, banyaknya rute ini ternyata tidak sesuai dengan letak tempat tinggal dan kantor Septi. Jarak halte terdekat dengan rumahnya adalah 5 km. Ia memilih untuk langsung bepergian dengan motor dibanding menggunakan bus.

Meskipun sudah rutin menggunakan motor selama satu tahun, Septi sangat tertarik menggunakan transportasi umum jika sudah mumpuni karena ia bisa lebih berhemat, dan lebih nyaman. Ia pun ingin menggunakan transportasi umum karena ingin mengurangi emisi karbon.

Menurutnya, saat ini transportasi umum di Bali masih membutuhkan banyak perbaikan, apalagi Bali merupakan destinasi wisata internasional.

“Aku berharap di Bali ini ada pengenalan transportasi karena Bali sebagai pariwisata sudah semakin ramai. Cuma kondisi yang seperti ini tidak mungkin semua orang punya transportasi pribadi. Makanya, perlu kolaborasi dari segala pihak dari pemerintah, swasta, sama masyarakat itu sendiri. Tentu transportasi umum seperti TemanBus ini perlu ditingkatkan lagi kenyamanannya, efisiensinya, dan juga rasa percaya masyarakat menggunakan transportasi," kata dia, Jumat (27/9).

Sama seperti Septi, Febiola (25) pun setiap harinya bepergian menggunakan sepeda motor. Bedanya, ia tidak pergi ke kantor. Karena setiap hari ia pergi liputan, ia langsung berangkat ke lokasi liputan.

Jika tidak ada liputan di hari itu, Febi tetap pergi menuju kantor Wali Kota Medan agar jika dibutuhkan untuk meliput peristiwa, ia bisa dengan cepat sampai di tempat.

Jarak yang ia tempuh dari rumah sampai kantor wali kota adalah 10 km yang ia lalui selama 30 menit perjalanan. Sama dengan Septi, Febi menggunakan sepeda motor. Febi menghabiskan Rp 10 ribu per harinya untuk ongkos. Setiap harinya, ia keluar dari rumah pukul 09.00 pagi dan kembali pukul 07.00 malam.

Di Medan juga sudah tersedia TransMetro Deli, tetapi Vosa tetap memilih menggunakan sepeda motor karena bus itu tidak menjangkau daerah rumahnya, serta dirinya memang jarang menjangkau lokasi yang biasa ia kunjungi untuk liputan.

Statistik Pekerja Komuter di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah komuter di Indonesia berada di angka 7,4 juta orang. Tren ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8,1 juta orang.

Dari 10 provinsi dengan komuter terbanyak, 5 di antaranya berada di Pulau Jawa. Posisi keenam ditempati provinsi pemilik kota metropolitan Medan, yaitu Sumatera Utara.

Jenis pekerjaan yang meraup banyak pekerja komuter adalah sektor jasa dan penjualan, sebanyak 1.731.600 orang merupakan pekerja komuter untuk sektor ini. Sedangkan sektor pekerjaan paling sedikit pekerja komuternya adalah TNI-Polri dengan 96.200 orang.

Komuter adalah istilah bagi orang yang melakukan perjalanan lintas kabupaten/kota dalam kurun waktu kurang dari 24 jam untuk bekerja, sekolah, atau aktivitas lainnya. Kebanyakan dari pekerja komuter mengandalkan kendaraan pribadi untuk pergi dari rumah ke tempat aktivitasnya.

Rinaya (21) dan Fauzan (22) adalah dua orang di antara 4 juta warga Jabodetabek yang menjalankan hari-harinya sebagai seorang komuter. Sejak Februari hingga Juni lalu, mereka aktif berkomuter dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ke kantor mereka di daerah Karet.

Tiap harinya, Rinaya harus menempuh 56 km dari rumahnya di Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur. Sedangkan Fauzan, harus menempuh jarak 41 km dari Metland Cileungsi. Keduanya mengandalkan KRL sebagai alat transportasinya ke kantor.

Mereka menghabiskan waktu rata-rata 2,5 jam untuk satu kali perjalanan. Ongkos yang harus dikeluarkan Rinaya untuk sekali perjalanan berkisar 25-30 ribu. Ongkos itu termasuk ongkos ojek online sekitar 20 ribu dari rumah hingga stasiun KRL terdekatnya, yaitu Stasiun Bogor. Sisanya adalah ongkos yang harus dikeluarkan untuk KRL atau TransJakarta menuju kantornya.

Saat berangkat ke kantor, Rinaya tidak menemukan kendala yang berarti di KRL karena jam masuk kantornya di sekitar jam 1 siang. Namun, saat pulang pada pukul 7 malam, ia harus berhadapan dengan lautan manusia di Stasiun Manggarai.

“Kadang, kalau misalkan gue udah enggak sanggup gitu, gue udah pengen duduk banget di kereta gitu aja. Jadi gue naik kereta ke arah Jakarta Kota. Terus, sampai Jakarta Kota, yaudah gue di situ aja, sampai keretanya jalan lagi ke Bogor, jadi gue nggak turun kereta,” tutur Rinaya, Jumat (27/9).

Fauzan yang tinggal di Cileungsi terkadang pergi ke kantor menggunakan KRL ataupun LRT. Menurutnya, LRT sangat membantu aktivitas bepergiannya. Dari rumah, ia naik motor ke stasiun LRT Harjamukti dan bisa langsung turun di stasiun akhir Dukuh Atas.

“Sekarang alhamdulillah sudah ada LRT di Cibubur. Jadi dari Cileungsi, gue kan naik motor dulu tuh ke Harjamukti. Baru gue bisa naik LRT. Kalau gak ada LRT, gue dari Cileungsi tuh naik bus ke Tanah Abang dulu. Itu naik bus 20 ribu. 20 ribu apa 30 ribu gitu. Kalau nggak ada LRT itu lebih mahal lagi, karena memang susah transportasi umumnya,” tutur Fauzan.

Sama-sama tinggal di daerah Bogor, Khairunnisa (22) memilih jalan yang berbeda dengan Rinaya dan Fauzan. Ia memilih untuk menetap di indekos di daerah Cawang UKI untuk mencapai tempatnya beraktivitas tiap harinya.

Menurutnya, Cawang UKI menjadi pilihan yang tepat karena letaknya yang mudah diakses dari mana pun. Tiap harinya ia pergi ke kantor di Tendean atau tempat liputannya menggunakan TransJakarta.

Sejak awal diterima magang pada Februari lalu, ia sudah mantap untuk memilih tinggal di indekos di Jakarta dibanding harus pulang-pergi Bogor-Jakarta. Jarak rumah ke kantornya adalah 72 km. Stasiun terdekat dari rumahnya adalah stasiun Bogor, tetapi itupun jaraknya 12 km.

Satu bulannya, ongkos yang ia keluarkan untuk TransJakarta dari halte Cawang Central ke kantornya berkisar Rp200-300 ribu. Ia telah mengkalkulasi ongkos yang harus ia keluarkan jika tidak menetap di Jakarta. Berdasarkan perhitungannya, jika ia memilih untuk PP, ongkos yang harus ia keluarkan per harinya adalah Rp87 ribu.

“Gue lebih mending ngekos Rp 2 juta 2 ratus ribu per bulannya dibanding harus PP 3 jam 40 menit ke kantor,” kata Khairunnisa kepada kumparan, Rabu (02/10).

Statistik Mobilitas Tenaga Kerja di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), status mobilitas spasial pekerja di Indonesia dapat dibedakan menjadi mobilitas permanen dan nonpermanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan pekerja ke tempat lain dengan tujuan menetap dalam waktu satu tahun atau lebih.

Dalam mobilitas permanen dikenal istilah migran risen. Migran risen adalah sebutan bagi penduduk bekerja berusia 15 tahun ke atas yang 5 tahun sebelum pendataan tinggal di luar kabupaten/kota tempat tinggal sekarang.

Migran risen di Indonesia meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Semula tercatat sebesar 2,8 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Pada 2023, angka ini meningkat menjadi 3,1 persen. Peningkatan terbesar pekerja migran risen terjadi di Provinsi Sumatra Barat. Sedangkan, provinsi dengan persentase migran risen terendah adalah Provinsi Papua.

Provinsi dengan pekerja migran risen terbesar adalah Jawa Tengah. Setidaknya, satu dari lima pekerja migran risen di Indonesia tercatat berada di Provinsi Jawa Tengah. Angka ini diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi tujuan utama para pekerja migran risen dari Jawa maupun pulau lainnya.

Pada 2023, terdapat kurang lebih 4.357.300 pekerja migran risen. Sebanyak 27,7 persen di antaranya bekerja pada sektor jasa dan penjualan. Kemudian disusul oleh pekerja kasar. Bidang pekerjaan yang paling sedikit digeluti pekerja migran risen adalah TNI-POLRI dengan angka 1,2 persen.

Mobilitas nonpermanen dibedakan menjadi mobilitas komuter dan sirkuler. Komuter adalah perpindahan pekerja dari rumah ke tempat kerja, lalu kembali ke rumah dalam waktu kurang dari satu hari.

Sedangkan sirkuler adalah perpindahan pekerja dari rumah ke tempat kerja, tetapi kembali ke rumah lebih dari satu hari. Pekerja komuter dan sirkuler termasuk ke dalam kelompok movers. Sedangkan pekerja yang tidak melakukan perpindahan antarkota untuk mencapai tempat bekerjanya dinamakan stayers.

Per 2023, total terdapat 139,85 juta orang yang bekerja di Indonesia. Mayoritas dari pekerja itu merupakan stayers dengan persentase 92,5 persentase dari total pekerja di Indonesia. Kelompok movers didominasi oleh komuter dan paling sedikit adalah kelompok sirkuler.

Meski demikian, kelompok sirkuler faktanya mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Uniknya, komuter justru berkurang dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan jumlah pekerja sirkuler erat kaitannya dengan keberadaan pusat ekonomi regional.

Pekerja sirkuler cenderung bergerak menuju peluang ekonomi yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan lapangan kerja yang lebih beragam, peluang pertumbuhan karier yang lebih baik, dan infrastruktur yang lebih baik.

Alasan lainnya adalah pendapatan yang lebih tinggi, akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial yang lebih dinamis juga memegaruhi keputusan pekerja berpindah ke daerah pusat ekonomi.

Dari total 3.151.900 pekerja yang merupakan pekerja sirkuler, provinsi yang memiliki jumlah pekerja sirkuler terbanyak adalah Jawa Barat. Sebanyak 27,5 persen pekerja sirkuler tinggal di sana. Setengah dari 10 posisi terbanyak pekerja sirkulernya berasal dari provinsi di Pulau Jawa. Sisanya dari Sumatra dan Sulawesi.

Sebanyak 25,3 persen pekerja sirkuler di Indonesia bekerja sebagai pekerja kasar. Diikuti dengan sektor usaha dan penjualan. Sama dengan pekerja migran risen, TNI-POLRI menduduki peringkat terakhir dengan hanya 31.519 orang pekerja sirkuler.

Kelompok movers terakhir adalah komuter. Tahun 2023 tercatat ada 7.384.300 orang yang merupakan pekerja komuter. Secara umum, jumlah pekerja komuter di Indonesia menurun. Tahun 2022 komuter di Indonesia berjumlah 8,1 juta orang yang terpusat di Pulau Jawa.

Tetapi, jika dibandingkan dengan 2022, hanya 5 dari 34 provinsi di Indonesia mengalami penurunan jumlah komuter.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah komuter terbesar dengan 1,9 juta orang atau 26,5 persen mengalami penurunan yang paling signifikan. Penurunan jumlah komuter ini sebanyak 2,5 persen atau 385 ribu orang.

Selain Pulau Jawa, kegiatan komuter terbesar ada di Provinsi Sumatra Utara, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Sebanyak 1.731.600 pekerja komuter bekerja di sektor jasa dan penjualan. Sama dengan migran risen dan sirkuler, pada pekerja komuter sektor pekerjaan paling sedikit adalah TNI-POLRI dengan hanya hanya 96.200 orang di dalamnya.

Secara garis besar, persentase pekerja migran risen, sirkuler, maupun komuter paling sedikit ada di kawasan timur Indonesia. Pekerja di Indonesia terpusat di Pulau Jawa karena 55,9 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa. Selain itu, 57,8 persen Produk Domestik Bruto (PDRB) juga dihasilkan dari Pulau Jawa.

Reporter: Aliya R Putri

Riri (21) adalah satu dari 4 juta warga Jabodetabek yang menjalani hari-hari sebagai komuter. Komuter merupakan seseorang yang melakukan pergerakan penduduk harian dengan melewati batas administrasi kabupaten/kota tempat tinggalnya.

Mahasiswi asal Tangerang Selatan itu kini magang di Cakung, Jakarta Timur. Sehari-hari, dia berangkat naik KRL sejak pukul 05.00 pagi supaya bisa sampai kantor pukul 07.30 WIB. Begitu pun saat pulang, dia sampai rumah pukul 19.30 WIB setelah jalan pukul 16.30 WIB.

Total jarak yang dia tempuh selama pulang pergi mencapai 70 km. Sementara itu, total ongkos yang perlu dikeluarkannya mencapai Rp 60 ribu dalam sehari. Rutenya dari Stasiun Rawa Buntu ke Stasiun Buaran. Belum lagi ojek online dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke kantor.

“Jujur, kalau capek, capek, cuma kayaknya cuma minggu-minggu pertama deh tadi, yang Minggu misalnya pas gue on-boarding itu kan kaget banget ya. Dari yang gue liburan, tiba-tiba gue bangun pagi itu kerasa capeknya. Cuman kesini sih, makin kesini nggak kerasa. Ya udah, kayak udah jadi rutinitas aja gitu,” jelas Riri kepada kumparan, Jumat (27/9).

Data Pekerja Komuter di Jabodetabek

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk yang melakukan komuter di Jabodetabek hampir 4,5 juta penduduk. Angka ini terdiri dari 3,6 juta komuter yang bekerja dan 800 ribu komuter yang bersekolah.

Adapun wilayah dengan persentase komuter terbanyak di Jabodetabek adalah Kota Depok (24,5%) dengan total penduduk yang melakukan perjalanan komuter sebanyak 485.355 orang. Disusul oleh Kota Bekasi (19,2%) dengan total komuter sebanyak 466.260 orang. Wilayah dengan komuter paling sedikit di Jabodetabek adalah Kabupaten Tangerang (9%) yang setara dengan 279.111 orang.

Komuter di Jabodetabek memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk sampai di tujuan kegiatannya. Namun, didominasi oleh komuter yang bekerja.

Komuter di Jabodetabek didominasi oleh rentang usia 15 hingga 44 tahun sebanyak 3.178.780 orang. Sisanya adalah komuter berusia di atas 25 tahun. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan komuter di Jabodetabek adalah 2:1.

Di Jabodetabek, mayoritas komuter menggunakan kendaraan pribadi untuk pulang dan pergi ke tempat aktivitasnya. BPS menyebut bahwa sebanyak 79 persen atau 3,48 juta warga Jabodetabek memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum.

Sementara itu, komuter yang menggunakan transportasi umum mencapai 19,5 persen atau 861 ribu orang.

Pekerja komuter di Jabodetabek kebanyakan menghabiskan waktu 30 menit hingga 1 jam untuk menuju tempat beraktivitasnya.

Ongkos yang dikeluarkan pekerja komuter tiap harinya dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Kategori terbanyak adalah mereka yang mengeluarkan lebih dari Rp 25 ribu per harinya.

Sebanyak 60,2 persen komuter di Jabodetabek menempuh perjalanan kurang dari 20 km dari rumah sampai tempat aktivitasnya. Sisanya harus menempuh lebih dari 20 km untuk sekali perjalanan.

Sebanyak 91,3 persen komuter di Jabodetabek mengeluhkan gangguan kesehatan fisiknya. Kebanyakan komuter mengeluh pegal-pegal dan masuk angin.

Dalam melakukan perjalanan ke tempat aktivitasnya, mayoritas komuter Jabodetabek pernah merasakan ketidaknyamanan. Kebanyakan pernah merasakan kemacetan parah. Sebanyak 2.971.705 komuter pernah merasakan kemacetan parah. Bahkan, 3,8 persen dari total komuter di Jabodetabek pernah mengalami tindak kejahatan dan pelecehan seksual.

Reporter: Aliya R Putri

Kampanye Pilkada 2024 sudah dimulai sejak Rabu (25/9). Kampanye pilkada serentak yang diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu akan dilaksanakan hingga 23 November 2024. Sejumlah ruas jalan pun sudah dipenuhi berbagai baliho maupun poster para calon kepala daerah.

kumparan kemudian mengolah data terbuka di situs infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon. Dengan menggunakan teknik scrapping, jumlah paslon yang terdaftar sebagai calon kepala maupun calon wakil kepala daerah di seluruh Indonesia mencapai 1.552 paslon (3.104 orang).

Dalam data tersebut, kami melihat daftar nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, latar pendidikan, status hukum, hingga wilayah pencalonan. Dari sejumlah variabel tersebut, kami salah satunya menarik satu insight generasi para paslon yang diolah dari rentang tanggal lahirnya.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Analysis of Census Bereau Population Estimates (2020) yang juga digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), komposisi penduduk dibagi menjadi enam generasi, yaitu Gen Z mereka yang lahir di tahun 1997 hingga 2012, Milenial lahir di tahun 1981 hingga 1996, Gen X 1965 sampai 1980, Baby Boomer lahir tahun 1946-1964, dan Pre-Boomer pada <1944-1945.

Ternyata 59,9 persen calon kepala dan wakil kepala daerah di Indonesia merupakan mereka yang lahir di antara tahun 1965 sampai 1980. Ini artinya mereka didominasi dari Generasi X (Gen X).

Kemudian, disusul dengan Milenial sebanyak 20,8 persen. Mereka merupakan generasi yang lahir antara 1981 hingga 1996. Kedua, terdapat calon kepala dan wakil kepala daerah yang masuk dalam generasi Baby Boomer dengan persentase mencapai 18,3 persen. Mereka lahir di antara tahun 1946 sampai 1964.

Gen Z atau mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012, hanya ada 0,9 persen yang mendaftar sebagai calon pemimpin daerah di Pilkada 2024 kali ini. Sementara, Pre-Boomer hanya ada 0,1 persen saja.

Sementara itu, daerah-daerah dengan proporsi calon/wakil calon pre boomer, baby boomer, Gen X, milenial, hingga Gen Z dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

Pre Boomer

Baby Boomer

Gen X

Milenial

Gen Z

Sebanyak 1.552 pasangan calon kepala daerah akan berkontestasi di Pilkada 2024. Dari 3.104 orang yang berlaga, sebanyak 2.773 orang di antaranya adalah laki-laki.

Secara umum, proporsi laki-laki dan perempuan di Pilkada mencapai 9 bandung 1.Data tersebut merupakan hasil olah data yang kumparan lakukan di situs infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon.

Provinsi dengan proporsi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah laki-laki terbanyak adalah Provinsi Papua Pegunungan, Bali, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta. Seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di empat provinsi ini adalah laki-laki.

Di Papua Pegunungan, terdapat 27 paslon yang akan berebut kursi di tingkat provinsi dan 8 kabupaten. Di Bali, ada 23 paslon yang akan bersaing di tingkat provinsi, 8 kabupaten, dan 2 kota. Selain nihil perempuan, Provinsi Kaimantan Utara pun sedikit calon. Dari 4 kabupaten, 1 kota, dan 1 provinsi pemilihan, hanya terdapat total 12 paslon.

Di antara 5 provinsi ini, Aceh merupakan provinsi dengan jumlah calon kepala daerah paling banyak. Terdapat total 152 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang meliputi 18 kabupaten, 5 kota, dan 1 provinsi.

Di provinsi lain, Pilkada mencakup pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur, lain halnya dengan DKI Jakarta. Hanya gubernur yang dipilih dengan pilkada. Sementara kota-kota di Jakarta tak menyelenggarakan pilkada lantaran berstatus sebagai kota administratif, bukan otonom.

Berikut ini merupakan daftar provinsi beserta jumlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan jenis kelamin.

Dari 38 provinsi yang akan mengikuti Pilkada, proporsi calon kepala dan wakil kepala daerah laki-laki paling sedikit berada di Jawa Timur dengan persentase 78,89% atau setara dengan 139 orang laki-laki dibanding 37 orang perempuan. Artinya, data ini dapat dibaca bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan proporsi kepala daerah terbanyak di Indonesia.

Reporter: Aliya R Putri

SMPN 60 Bandung yang berada di Kecamatan Regol hingga kini tak memiliki gedung sendiri. Alhasil, para siswa menumpang belajar ke gedung SDN 192 Ciburuy. Mereka bahkan harus belajar sambil lesehan di taman sekolah.

Plt. Kadisdik Kota Bandung, Tantan Syurya Santana, mengatakan hal itu terkait dengan Program Sekolah Rintisan yang diinisiasi sejak tahun 2017. Tujuannya, guna menutupi kurangnya sekolah tingkat menengah di sejumlah kecamatan di Kota Bandung.

“Kita tujuannya bikin sekolah rintisan itu untuk mendekatkan akses layanan pendidikan buat masyarakat. Jadi SMP swasta tidak ada, SMP negeri apa lagi. Sementara di sana daerah padat,” katanya saat dihubungi, Rabu (2/10).

Tantan menjelaskan, program ini dilakukan dengan menumpangkan sekolah rintisan ke sejumlah gedung SD. Jadi, selepas kegiatan belajar mengajar (KBM) di SD itu selesai pada siang hari, kelasnya bisa dimanfaatkan oleh SMP negeri rintisan hingga sore hari. Begitu juga yang terjadi pada SMPN 60 Bandung.

“Jadi SMPN 60 itu nebeng di SD Ciburuy, sedangkan SD Ciburuy itu cuma punya 7 kelas. Tapi animo masyarakat untuk sekolah ke SMPN 60 banyak karena daerah padat,” ucapnya.

Berdasarkan penelusuran kumparan di situs dapo.kemdikbud.go.id, jumlah SMP di Kota Bandung mencapai 270. Itu terdiri dari 75 SMP Negeri dan 195 SMP Swasta.

Sementara itu, jumlah SMP di Kecamatan Regol cuma ada 13 sekolah. Itu terdiri dari 5 SMP Negeri dan 8 SMP Swasta.

Jumlah sebaran sekolah di Kota Bandung dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Sementara itu, jumlah siswa SMP di Kota Bandung paling banyak tersebar di Kecamatan Andir. Kemudian diikuti Kecamatan Regol yang jumlah siswanya mencapai 6.252.

Detail sebarannya dapat dilihat dalam tabel bawah ini:

Persoalannya, jumlah siswa SMP di Kecamatan Regol memang tak sebanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Jika dirata-ratakan, tiap satu SMP di Regol harus menampung 481 siswa. Angka ini merupakan yang tertinggi se-Kota Bandung.

Data di bawah ini diambil dari 5 kecamatan dengan jumlah siswa terbanyak di Kota Bandung. Data tersebut kemudian dibagi dengan jumlah sekolah di kecamatan tersebut.

Selain di Kecamatam Regol, jumlah siswa yang banyak juga terdapat Kecamatan Bandung Wetan, hingga Kecamatan Ceblong