KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia juga menyoroti sumbangsih sektor UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.

“UMKM telah menjadi kebanggaan kita semua, terutama di daerah pemilihan (dapil) saya, Jawa Barat (Jabar) II. Mereka tidak hanya bertahan tetapi juga terus berkembang meskipun menghadapi berbagai rintangan,” ujar Cucun dalam pembukaan UMKM Fest di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bukti nyata bahwa sektor UMKM memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi lokal.

Cucun juga menyinggung kebijakan di masa lalu yang menganggap industri tekstil sebagai "sunset industry".

Menurutnya, langkah tersebut merusak tatanan ekonomi domestik, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

“Tekstil adalah salah satu komoditas unggulan kita sebelum China menguasai pasar dunia. Menyebutnya sebagai industri yang surut adalah kesalahan besar yang masih berdampak pada tingginya angka pengangguran,” tutur Cucun.

Ia menegaskan betapa pentingnya dukungan pemerintah untuk industri kecil dan menengah.

“Industri kecil dan menengah adalah penyerap tenaga kerja yang sangat besar. Kehadiran negara sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sektor ini terus berkembang,” ucap Cucun.

Ia memberikan contoh dari kampung halamannya, yang dikenal sebagai kampung UMKM dengan berbagai produk turunan dari industri besar, seperti aksesoris otomotif dan tekstil.

“Sekarang, banyak produk tersebut hilang, padahal kebutuhan akan barang-barang itu masih tinggi,” ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cucun juga menyebutkan bahwa negara-negara maju, seperti Jepang, memiliki UMKM yang kuat sebagai penopang ekonomi saat terjadi guncangan global.

"UMKM adalah bantalan yang melindungi ekonomi dari gejolak. Oleh karena itu, pemerintah harus serius dalam menciptakan skema yang mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan. Ia menyebut masih banyak masyarakat di Tanah Air yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan," kata Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Selain itu, Prabowo menyebut masih banyak anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah tidak sarapan dan tidak punya pakaian sekolah. Untuk itu, ia meminta pemimpin tidak mudah tersanjung dengan hasil-hasil statistik dan pujian dari luar.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20, kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia," imbuhnya.

"Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus," tambahnya.

Prabowo mengajak semua pihak untuk berani melihat kenyataan. Ia berpesan agar jangan terlalu cepat puas dan gembira dengan menutup mata terhadap tantangan dan penderitaan yang dihadapi masyarakat miskin.

"Mari kita menatap ancaman yang bahaya dengan gagah, marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Marilah kita berhimpun, bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut," tegas Prabowo.

IDXChannel - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, mengingatkan agar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk kepentingan rakyat.

Dengan begitu, penggunaanya harus dialokasikan secara efektif oleh penyelenggara negara untuk mensejahterakan rakyat. Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Dana APBN berasal dari uang rakyat, oleh karena itu Belanja Negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat; dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat," kata dia.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukkan belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas.

Puan menilai pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap.

"Bukannya hanya sekedar lebih baik belanja atau better to spending," kata dia.

Puan menambahkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya.

"Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan," ujarnya.

"Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif," kata dia menambahkan.

(Febrina Ratna)

REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH -- PBB pada Rabu (25/7/2024) dalam laporan tahunan State of Food Security and Nutrition in the World, menyebutkan kelaparan kronis tetap tinggi dan makanan sehat berada di luar jangkauan banyak orang. Sekitar 733 juta orang menghadapi kelaparan di tahun 2023 - sekitar satu dari 11 orang di seluruh dunia.

Umar bin Khattab selaku khalifah selalu membawa roti jika pulang petang hari. Apabila Umar telah tiba di rumah, roti itu hanya disiram minyak dan disantap untuk berbuka puasa.

Pada suatu hari, beberapa orang menyembelih unta untuk dibagikan kepada rakyat. Ketika Umar bin Khattab mendapatkan bagian yang enak, yaitu punuk dan hati unta yang disembelih, Umar bertanya, "Dari mana kalian mendapatkan ini?" Mereka menjawab, "Dari unta yang disembelih tadi siang!"