Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi lembaga negara, utamanya yudikatif bisa dibilang tengah di titik nadirnya. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, 3 pucuk pimpinan lembaga dipecat, tersangkut kasus yang berujung pelanggaran kode etik berat.

Realitas tersebut menjadi potret kelamnya kualitasnya para petinggi lembaga yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan yang terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga lembaga tersebut ditinggalnya pimpinannya karena status dipecat.

MK menjadi lembaga yudikatif pertama yang harus mengalami pemecatan posisi ketua. Anwar Usman, diberhentikan dari Ketua MK karena telah melanggar sejumlah poin yang termaktub dalam Sapta Karsa Hutama.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyampaikan putusan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dari Ketua MK.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Majelis Kehormatan menyimpulkan beberapa pokok hingga akhirnya menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat. Kesimpulan tersebut didapat usai memeriksa para pelapor, hakim terlapor, serta para saksi dan ahli.

Pokok kesimpulan pertama, Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar Sapta Harsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kedua, Anwar Usman sebagai Ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan.

Ketiga, Anwar Usman terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi.

Keempat, ceramah Anwar Usman mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kelima, Anwar Usman beserta seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Pelanggaran Kode Etik Firli Bahuri

Putusan Dewan Pengawas KPK membuat Firli Bahuri harus dipecat dari posisinya sebagai Ketua KPK merangkap anggota pada masa jabatan 2019-2024.

Dewas KPK telah menggelar sidang etik terhadap Firli secara maraton pada 20-22 Desember 2023. Majelis Etik telah menghasilkan putusan terhadap Firli pada Jumat (22/12/2023).

Pada Rabu (27/12/2023), Dewas KPK melalui Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Pangabean menjatuhkan sanksi berat kepada Firli Bahuri atas perkara pelanggaran etik dan perilaku.

Berdasarkan amar putusan yang dibacakan Majelis Etik di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta, Firli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa [Firli] berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," ujar Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Panggabean, Rabu (27/12/2023).

Dalam pertimbangannya Majelis Etik menyatakan Firli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL, yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Majelis Etik juga menyebut hubungan langsung dan tidak langsung itu tidak diberitahukan kepada sesama pimpinan, sehingga diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tidak hanya itu, Firli dinyatakan tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan maupun perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Perdewas KPK. Adapun Majelis Etik juga menyatakan tidak ada hal meringankan dalam putusan etik terhadap Firli.

Pelanggaran Kode Etik Hasyim Asy'ari

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menghentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dari jabatannya usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setalah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti yang disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

Kasus ini diadukan oleh korban yang memberikan kuasa kepada Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dkk. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Dalam pokok aduan, Teradu [Hasyim] didalilkan mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada Pengadu [korban] yang bekerja sebagai anggota PPLN di salah satu negara Eropa.

Selain itu, Teradu diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Pengadu. Meski demikian, Teradu membantah semua dalil Pengadu tersebut karena bersifat subjektif dan mengada-ada.

DKPP pun mengungkapkan dalam dua sidang pemeriksaan terungkap sejumlah fakta bahwa Teradu menjalin komunikasi intens kepada Pengadu yang membahas persoalan di luar kedinasan sejak pertama kali bertemu.

DKPP pun menilai perlakuan Teradu kepada Pengadu di luar kewajaran relawasi kerja antara atasan dan bawahan melainkan seperti sepasang kekasih.

Oleh sebab itu, DKPP menganggap Hasyim Asy'ari melanggar etik seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a serta c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan d, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan d, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP No. 2/2017.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari diketahui memiliki sejumlah kendaraan di digarasinya sebelum tersandung kasus asusila.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN) KPK, Hasyim memiliki harta dalam bentuk alat transportasi dan mesin senilai Rp324 juta pada 2023 yang terdiri atas 2 unit sepeda motor dan 2 unit mobil.

Hasyim diketahui memiliki motor antik dengan merk Vespa berjenis PX150 buatan 1985 senilai Rp20 juta. Sepeda motor tersebut dilaporkan merupakan warisan yang dimiliki Hasyim.

Selain Vespa, Hasyim memiliki sepeda motor Honda Speice buatan 2011 yang merupakan hasil sendiri. Sepeda motor tersebut dilaporkan Hasyim dengan harga Rp4 juta.

Koleksi kendaraan Hasyim di garasinya terdapat satu unit mobil Toyota Prado keluaran 2006. Mobil itu dilaporkan dengan harga Rp150 juta yang merupakan milik sendiri.

Hasyim juga diketahui memiliki 1 unit mobil Nissan New Serena keluaran 2014. Mobil berjenis mini bus itu dilaporkan dengan harga Rp150 juta yang dimiliki dari hasil sendiri.

Secara total, harta kekayaan Hasyim pada periode tersebut dilaporkan senilai Rp9,59 miliar. Jumlah itu tercatat naik jika dibandikang dengan laporan harta kekayaan Hasyim pada 2022 senilai Rp9,09 miliar.

Harta kekayaan Hasyim terdiri atas Rp7,3 miliar berbentuk tanah dan bangunan, Rp324 juta berupa alat transportasi dan mesin, dan Rp870 juta harta bergerak lainnya.

Hasyim juga diketahui memiliki kas dan setara kas senilai Rp1,10 miliar pada periode tersebut.

Jakarta: Hasyim Asy'ari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) usai terbukti melakukan tindak asusila terhadap wanita inisial CAT yang merupakan anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Den Haag, Belanda.

CAT pun mengungkapkan kisahnnya dengan Hasyim ke DKPP, hingga Hasyim dijatuhi sanksi. DKPP menyatakan Hasyim bersalah melanggar etik dan diberhentikan tetap atas kasus tindakan asusila yang diadukan CAT.

"Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan," tutur Ketua Majelis Sidang, Heddy Lugito saat membacakan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2024

Janji Hasyim ke CAT

Hasyim berjanji akan menikahi Cindra Aditi Tejakinkin usai keduanya melakukan hubungan terlarang itu. Hanya saja janji itu belum juga ditepati Hasyim Asyari.
Hal ini terungkap dalam fakta persidangan yang dibacakan Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo saat sidang putusan pelanggaran kode etik Hasyim.

Mereka pun membuat surat perjanjian yang memuat sejumlah poin. Dalam salah satu poin yang disepakati, Hasyim berjanji membiayai keperluan korban di Jakarta dan Belanda dengan biaya yang disepakati sebesar Rp 30 juta per bulan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkapkan ini, jelas Ratna, DKPP menilai hal ini merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh Hasyim selaku teradu.

"Terhadap fakta-fakta tersebut, DKPP menilai bahwa tindakan Teradu membuat surat pernyataan yang berisi janji-janji kepada Pengadu, layaknya Prenuptial Agreement atau kesepakatan jaminan suami istri merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh Teradu," kata Ratna.

Baca juga: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Sudah Panen Sanksi Sebelum Dipecat, Ini Rinciannya

Gaji Hasyim saat menjabat Ketua KPU

Besaran gaji ketua dan anggota KPU diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016.

Gaji Hasyim dan anggota KPU lainnya dimuat pada Pasal 4 PP tersebut. "Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Ketua: Rp43.110.000. b. Anggota :Rp39.985.000," bunyi Pasal tersebut.

Tak cukup itu saja, ketua dan anggota KPU juga berhak menerima sejumlah fasilitas antara lain biaya perjalanan dinas, perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(PRI)