REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Mahfud MD prihatin saat mengetahui Ketua KPU Hasyim Asy'ari dipecat karena tindakan asusila. Mahfud menyindir Hasyim yang berani membohongi istri dan anaknya.

Mahfud merasa ini bukan lagi masalah sederhana karena menyangkut perzinahan yang berkelanjutan dan berulang. Apalagi, ia mengingatkan, jika dilihat dari kasus ketua KPU sebelumnya bersama Wanita Emas, itu terjadi atau dilakukan Hasyim Asy'ari berkali-kali dan tidak bisa dibantah.

"Karena apa, kalau orang berani melanggar moral seperti itu, membohongi istrinya, membohongi anaknya, membohongi teman-teman kerjanya, pasti berani melakukan apa saja untuk membohongi rakyat Indonesia, pasti. Iya dong, pasti, kalau orang begitu sama istrinya, begitu sama anaknya, begitu sama teman-teman sekerjanya pasti berani membohongi rakyat Indonesia, itu keyakinan saya secara moral," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD disimak pada Rabu (10/7/2024).

Menkopolhukam periode 2019-2024 itu menuturkan, semua ini menjadi salah satu masalah yang muncul pada era Reformasi sebagai akibat dari demokratisasi. Sebab, DPR kemudian memiliki peran yang sangat banyak karena pada era sebelumnya, Orde Baru, DPR hanya sebagai rubber stamp atau stempel karet mengesahkan kehendak pemerintah.

Kini, ia menekankan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi wadah bisa melakukan tawar-menawar dengan pemerintah. Sebab, mulai dari pengangkatan Hakim Agung, 3 hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semua harus lewat DPR.

Pada akhirnya, Mahfud menyampaikan tawar-menawar terjadi dengan partai politik dan siapa yang memiliki lobi-lobi khusus dengan partai politik akan menang. Bahkan, terjadi trade off atau tukar-menukar jasa karena mereka bisa saja menjanjikan untuk memilih orang-orang yang mengisi deretan lembaga negara tersebut dengan perjanjian tertentu.

"Kamu akan saya pilih tapi besok kalau terpilih begini, kamu akan saya pilih tapi besok kalau kamu jadi hakim agung ini diamankan, kalau KPU harus gini dan seterusnya. Di BPK kemudian koruptor, di MA juga hakim agung penerima suap, yang seperti itu merupakan akibat lain, konsekuensi baru dari demokrasi yang tidak terkendali," ujar Mahfud.

Anggota DPR RI periode 2004-2008 itu menekankan di MK ada Ketuanya yang dipecat karena melakukan pelanggaran etik. Lalu ada pula Ketua KPU yang dipecat karena pelanggaran tindakan asusila. Meski begitu, Mahfud menegaskan, hasil dari yang sudah dikerjakan ketua lembaga negara itu suka tidak suka memang harus kita terima.

"Di MK ketua MK-nya pelanggaran etik, sekarang KPU dengan disclaimer, hasil yang sudah dia kerjakan harus kita terima, meskipun lahir dari orang tidak bermoral," kata Mahfud.

Menteri Pertahanan periode 2000-2001 itu menambahkan, kualitas orang tidak bermoral seperti itu yang dipilih untuk memimpin sebuah lembaga negara seperti KPU memang membuat orang jadi ragu atas apa yang sudah dikerjakan. Sekalipun, lanjut Mahfud, apa yang sudah dikerjakan seperti pemilihan umum memang berjalan dengan relatif baik.

"Karena secara moral kalau orang seperti itu jangankan membohongi rakyat yang tidak melihat dia langsung, membohongi istrinya yang sehari hari dengan dia saja bisa, anaknya dipermalukan, istrinya dipermalukan, institusinya dipermalukan dan merasa tenang tenang saja tuh sudah begitu," ujar Mahfud.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kasus asusila yang dilakukan terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Kendati demikian, kasus itu masih belum dibawa ke ranah pidana.

Kuasa hukum korban, Puspa Pasaribu, mengaku masih belum mendapat keputusan terkait langkah yang akan diambil oleh kliennya. Karena itu, hingga saat ini pihaknya masih belum melanjutkan kasus itu ke ranah pidana.

"Sejauh ini kami belum mendapat keputusan dari klien untuk melanjutkan ke ranah pidana ataukah hanya berhenti pada titik kode etik ini," kata dia ketika dikonfirmasi Republika, Senin (8/7/2024).

Kendati demikian, peluang untuk melanjutkan kasus itu ke ranah pidana masih tetap terbuka. Pasalnya, belum ada keputusan final dari korban. "Jadi opsinya masih terbuka dan belum ada keputusan final dari klien kami," ujar Puspa.

Sebelumnya, DKPP telah menjatuhkan sanksi kepada Hasyim Asy'ari. Sanksi itu dijatuhkan pada Rabu (3/7/2024).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu.

Kasus tindakan asusila yang dilakukan terhadap PPLN berinisial CAT itu pertama kali dilaporkan pada Kamis (18/7/2024). Kasus itu dilaporkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi lembaga negara, utamanya yudikatif bisa dibilang tengah di titik nadirnya. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, 3 pucuk pimpinan lembaga dipecat, tersangkut kasus yang berujung pelanggaran kode etik berat.

Realitas tersebut menjadi potret kelamnya kualitasnya para petinggi lembaga yang seharusnya menjadi tumpuan masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan yang terakhir Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga lembaga tersebut ditinggalnya pimpinannya karena status dipecat.

MK menjadi lembaga yudikatif pertama yang harus mengalami pemecatan posisi ketua. Anwar Usman, diberhentikan dari Ketua MK karena telah melanggar sejumlah poin yang termaktub dalam Sapta Karsa Hutama.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyampaikan putusan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dari Ketua MK.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Majelis Kehormatan menyimpulkan beberapa pokok hingga akhirnya menyatakan Anwar Usman melanggar etik berat. Kesimpulan tersebut didapat usai memeriksa para pelapor, hakim terlapor, serta para saksi dan ahli.

Pokok kesimpulan pertama, Anwar Usman yang tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar Sapta Harsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kedua, Anwar Usman sebagai Ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan.

Ketiga, Anwar Usman terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Independensi.

Keempat, ceramah Anwar Usman mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan.

Kelima, Anwar Usman beserta seluruh hakim konstitusi terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang bersifat tertutup, sehingga melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Pelanggaran Kode Etik Firli Bahuri

Putusan Dewan Pengawas KPK membuat Firli Bahuri harus dipecat dari posisinya sebagai Ketua KPK merangkap anggota pada masa jabatan 2019-2024.

Dewas KPK telah menggelar sidang etik terhadap Firli secara maraton pada 20-22 Desember 2023. Majelis Etik telah menghasilkan putusan terhadap Firli pada Jumat (22/12/2023).

Pada Rabu (27/12/2023), Dewas KPK melalui Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Pangabean menjatuhkan sanksi berat kepada Firli Bahuri atas perkara pelanggaran etik dan perilaku.

Berdasarkan amar putusan yang dibacakan Majelis Etik di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta, Firli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas (Perdewas) KPK No.3/2021.

"Menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa [Firli] berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK," ujar Ketua Majelis Etik Tumpak Hatorangan Panggabean, Rabu (27/12/2023).

Dalam pertimbangannya Majelis Etik menyatakan Firli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL, yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Majelis Etik juga menyebut hubungan langsung dan tidak langsung itu tidak diberitahukan kepada sesama pimpinan, sehingga diduga dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tidak hanya itu, Firli dinyatakan tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan maupun perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Perdewas KPK. Adapun Majelis Etik juga menyatakan tidak ada hal meringankan dalam putusan etik terhadap Firli.

Pelanggaran Kode Etik Hasyim Asy'ari

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menghentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dari jabatannya usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP) di Kantor DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (3/7/2024).

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setalah putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito diikuti ketukan palu, seperti yang disiarkan dalam kanal YouTube DKPP RI, Rabu (3/7/2024).

Kasus ini diadukan oleh korban yang memberikan kuasa kepada Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dkk. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Dalam pokok aduan, Teradu [Hasyim] didalilkan mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada Pengadu [korban] yang bekerja sebagai anggota PPLN di salah satu negara Eropa.

Selain itu, Teradu diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Pengadu. Meski demikian, Teradu membantah semua dalil Pengadu tersebut karena bersifat subjektif dan mengada-ada.

DKPP pun mengungkapkan dalam dua sidang pemeriksaan terungkap sejumlah fakta bahwa Teradu menjalin komunikasi intens kepada Pengadu yang membahas persoalan di luar kedinasan sejak pertama kali bertemu.

DKPP pun menilai perlakuan Teradu kepada Pengadu di luar kewajaran relawasi kerja antara atasan dan bawahan melainkan seperti sepasang kekasih.

Oleh sebab itu, DKPP menganggap Hasyim Asy'ari melanggar etik seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a serta c, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a dan d, Pasal 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan d, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP No. 2/2017.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberikan sanksi pemberhentian tetap atau pemecatan kepada Hasyim Asy'ari sekali ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, hingga saat ini belum ada permintaan maaf resmi dari KPU sebagai lembaga atas kasus Hasyim.

Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, kasus yang menimpa Hasyim merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Menurut dia, pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu merupakan urusan personal yang tidak melibatkan lembaga.

"Jadi ya gimana? Kan, kami enggak mau komentarin seperti apa. Putusannya sudah keluar, ya kita hormati di situ," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Karena itu, ia menilai, KPU sebagai lembaga tak memiliki kewajiban untuk meminta maaf kepada masyarakat. Mengingat, kasus yang dilakukan Hasyim merupakan urusannya secara personal.

"Kalau KPU-nya disuruh minta maaf itu kan, kecuali kita ya (perorangan). Ini kalau urusan pribadi, kami juga tidak akan campuri," ujar August.

Kendati demikian, KPU memastikan jalannya organisasi tak akan terpengaruh dengan adanya putusan DKPP. Pasalnya, KPU telah merespon putusan DKPP dengan mengangkat Mochammad Afifudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU.

"Kami tegaskan bahwa dalam konteks pelaksanaan roda organisasi ke depan, kami sudah lakukan mekanisme. Kami sudah mengambil kesepakatan memberikan mandat kepada Mas Afifuddin untuk melaksanakan tugas, tentu dengan segala dinamika yang kami hadapi kami hrus memenuhi kewajiban kami terhadap UU," ujar dia.

Sebelumnya, Hasyim telah buka suara usai dinyatakan bersalah oleh DKPP terkait tindakan asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Alh-alih meminta maaf, Hasyim justru bersyukur dengan adanya putusan itu.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu," kata Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Selama menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari diketahui memiliki sejumlah kendaraan di digarasinya sebelum tersandung kasus asusila.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran (LHKPN) KPK, Hasyim memiliki harta dalam bentuk alat transportasi dan mesin senilai Rp324 juta pada 2023 yang terdiri atas 2 unit sepeda motor dan 2 unit mobil.

Hasyim diketahui memiliki motor antik dengan merk Vespa berjenis PX150 buatan 1985 senilai Rp20 juta. Sepeda motor tersebut dilaporkan merupakan warisan yang dimiliki Hasyim.

Selain Vespa, Hasyim memiliki sepeda motor Honda Speice buatan 2011 yang merupakan hasil sendiri. Sepeda motor tersebut dilaporkan Hasyim dengan harga Rp4 juta.

Koleksi kendaraan Hasyim di garasinya terdapat satu unit mobil Toyota Prado keluaran 2006. Mobil itu dilaporkan dengan harga Rp150 juta yang merupakan milik sendiri.

Hasyim juga diketahui memiliki 1 unit mobil Nissan New Serena keluaran 2014. Mobil berjenis mini bus itu dilaporkan dengan harga Rp150 juta yang dimiliki dari hasil sendiri.

Secara total, harta kekayaan Hasyim pada periode tersebut dilaporkan senilai Rp9,59 miliar. Jumlah itu tercatat naik jika dibandikang dengan laporan harta kekayaan Hasyim pada 2022 senilai Rp9,09 miliar.

Harta kekayaan Hasyim terdiri atas Rp7,3 miliar berbentuk tanah dan bangunan, Rp324 juta berupa alat transportasi dan mesin, dan Rp870 juta harta bergerak lainnya.

Hasyim juga diketahui memiliki kas dan setara kas senilai Rp1,10 miliar pada periode tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sanksi itu diberikan usai Hasyim dinyatakan melakukan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Komisioner KPU August Mellaz mengaku prihatin dengan kejadian itu. Namun, ia meminta urusan personal itu tak sampai disangkutpautkan dengan keluarga Hasyim. Menurut dia, urusan itu sangat tidak pantas dikaitkan dengan keluarga Hasyim.

"Kami memohon kepada teman-teman media, jika memungkinkan urusan Pak Hasyim dengan putusan DKPP itu dibatasi di Pak Hasyim. Jangan dibawa ke keluarganya. Ini kanenggak benar situasi semacam ini," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Ia menilai, saat ini sudah banyak berita yang membawa-bawa keluarga Hasyim terkait dengan putusan DKPP. Padahal, keluarga tidak memiliki sangkut paut dengan masalah yang dihadapi Hasyim.

"Kan anak istri bukan bagian dari yang harusnya jadi masalah, tapi kalau kita lihat diperhatikan berita-berita ya tentu kita minta kebesaran hati kita bersama," ujar August.

Ia meminta semua pihak untuk menghormati putusan DKPP. Namun, di sisi lain, semua pihak diimbau tidak mengekspos keluarga Hasyim terkait dengan kasus asusila yang dihadapikya.

"Mereka kan punya hak pribadi yang jangan sampai kita sentuh juga. Itu yang ingin kami sampaikan," kata dia.

Sebelumnya, Hasyim telah buka suara usai dinyatakan bersalah oleh DKPP terkait tindakan asusila terhadap PPLN. Hasyim dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu," kata Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, tugas menjadi anggota ketua KPU memang berat. Karena itu, KPU dinilai butuh dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

"Ya memang jadi anggota dan ketua KPU kan berat, masa orang berat kami bilang ringan. Nah kami mau menjelaskan karena berat, maka kami butuh dukungan teman-teman," kata Afif setelah ditunjuk sebagai Plt Ketua KPU di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Ia mengaku sadar sejak awal bahwa tugasnya di KPU sangat berat. Untuk itu, peran dari semua pihak sangat dibutuhkan bagi KPU menjalankan tugasnya.

Afif menambahkan, KPU membuka pintu untuk menerima aspirasi masyarakat. Menurut dia, KPU butuh dukungan dari semua pihak untuk bisa menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Karena itu, Afif berharap semua pihak dapat memberkan masukan dan saran kepada KPU. Seluruh masukan dan saran itu tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPU.

"Kami menerima masukan, kami akan koreksi, kami akan perbaiki hal-hal yang dianggap tidak baik, kurang baik dan pada akhirnya KPU sadar tidak bisa sendirian. Kami minta dukungan para pihak," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari terbukti secara sah dan meyakinkan mengajak hubungan badan terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024. Kini, Hasyim resmi dipecat karena terbukti melanggar etik.

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Wasekjen MUI) Bidang Hukum dan HAM, KH Ikhsan Abdullah mengatakan, keputusan DKPP sudah sangat tepat. Sebagai penyelenggara pemilu, pimpinan dan anggota KPU wajib memiliki integritas moral yang baik, tidak boleh cacat.

"Karena dapat berakibat pada berkurangnya kepercayaan publik atas semua kinerja dan produk keputusan KPU," kata Kiai Ikhsan kepada Republika, Jumat (5/7/2024)

Kiai Ikhsan mengatakan, moral dan akhlak itu sangat utama dalam memimpin lembaga negara. Terlebih lembaga sepenting KPU yang keputusannya dapat dijadikan rujukan masyarakat untuk penyelenggaraan pemilu, dan menetapkan pemimpin terpilih atas hasil penyelenggaraan pemilu legislatif maupun pilpres.

"Lantas, bagaimana kalau pimpinan KPU-nya cacad moral," ujar Kiai Ikhsan.

Sebelumnya, Hasyim saat menjabat sebagai Ketua KPU menjadi khatib Sholat Idul Adha 1445 Hijriyah di Semarang, Senin (17/6/2024).

Dalam ceramahnya saat menjadi khatib, Hasyim mengatakan, binatang-binatang berupa hewan ternak, yaitu di antaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta, yang dikurbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna.

"Yang pertama sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih," kata Hasyim saat menjadi khatib Sholat Idul Adha, Senin (17/6/2024).

Hasyim mengatakan, yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa.

Hasyim menjelaskan, sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menggap bahwa hanya dirinya dan golongannya yang selalu benar. Serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh.

Ia menambahkan, sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan. Juga tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran dan lain-lain. Itu semua merupakan sifat-sifat tercela dalam pandangan Islam.

Pada Rabu (3/7/2024), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Pemecatan terkait kasus dugaan asusila.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI, Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Selain itu, DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan. Terakhir, DKPP RI meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Dr. Vita Novianti, SP, M.AP, menilai pemberhentian tetap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tidak mempengaruhi tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang akan tetap berjalan sesuai regulasi dan proses yang ada. Hal senada juga sebelumnya ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan, pemberhentian tetap Ketua KPU RI sama sekali tidak berpengaruh terhadap proses tahapan pilkada," ujarnya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat (5/7/2024).

Mantan komisioner KPU tahun 2009-2014 ini menjelaskan bahwa komisioner KPU bersifat kolektif kolegial dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak dibebankan kepada seorang ketua.

"Jadi, KPU ini kolektif kolegial, keputusan KPU berdasarkan pleno dan bukan ketua. Kuorum 2/3 dari jumlah anggota yang ada sudah bisa membuat keputusan," ucap Dosen Fisip Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo itu.

Senada juga disampaikan Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayitno. Menurutnya, tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

"Sampai dengan hari ini, tahapan pilkada terus berjalan. Petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih juga sudah bekerja melakukan pendataan," katanya.

Hadi menjelaskan, petugas pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan mencocokkan data yang tercantum data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik pemilih.

"Laporan yang kami terima pelaksanaan coklit sudah mencapai sekitar 50 persen, dan petugas pantarlih masih ada waktu bekerja sampai dengan 24 Juli mendatang," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga memastikan bahwa, Pilkada 2024 akan tetap berjalan dengan baik, seusai pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh DKPP. Sesuai jadwal KPU, pilkada akan tetap diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024, karena sudah ada mekanisme pemberhentian antar-waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU.

"Pemerintah akan memastikan bahwa pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil," kata Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).

Lebih lanjut, Presiden menyatakan menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan memberhentikan Hasyim Asy’ari terkait kasus asusila. Ia pun mengatakan akan segera memroses surat Keputusan Presiden (Keppres) guna menindaklanjuti putusan DKPP tersebut.

"Keppres belum masuk ke meja saya. (Masih) dalam proses, proses administrasi. Biasa saja," ucap Presiden Jokowi.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota KPU, terkait kasus dugaan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

DKPP mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Hasyim awalnya dilayangkan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), selaku kuasa hukum korban, pada Kamis 18 April 2024.

Kuasa hukum korban menilai perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan asusila yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari terbukti dengan vonis dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Putusan yang dibaca oleh anggota DKPP Dewi Pitalolo pada Rabu (3/7/2024) menyebutkan Ketua KPU memaksa hubungan badan kepadaseorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda wilayah Den Haag pada Oktober 2023 lalu.

"Pada kegiatan tersebut, teradu hadir pada 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van Der Valk, Amsterdam, Belanda, bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari pada 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya, pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan, pada awalnya pengadu terus menolak namun teradu terus memaksa," ujar anggota DKPP Dewi Pitalolo saat membacakan pertimbangan putusan dalam video yang dikutip Republika dari sidang yang digelar di gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

"Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan, pada akhirnya hubungan badan itu terjadi," ujar dia.

Terkait putusan itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP RI yang telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dirinya terkait kasus dugaan asusila. Hal itu disampaikan Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.

Kasus asusila dan perzinaan belakangan menghiasi pemberitaan berbagai media. Ironisnya, pelakunya merupakan seorang pejabat yang seharusnya menjaga integritas diri, lembaga dan negara. Tren kasus perzinaan tersebut menunjukkan terjadinya tren penurunan moral masyarakat dari nilai-nilai agama.

Hal ini sesuai dengan nubuat dari Rasulullah SAW. Menurut Yusuf Al-Hajj Ahamd dalam bukunya Mukjizat Al-Quran Yang Tak Terbantahkan mengatakan Rasulullah Saw telah memprediksi bahwa perzinaan akan merajalela pada akhir zaman. Pendapat tersebut merujuk kepada sebuah hadis:

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga hubungan seks (zina) satu sama lain sebagaimana yang dilakukan oleh keledai" Abdullah bertanya, "Apakah kondisi yang seperti itu benar-benar akan terjadi?" Nabi menjawab, "Ya. Hal itu akan terjadi!"

Berdasarkan hadis tersebut, Yusuf menegaskan situasi yang telah dikatakan Rasulullah telah terjadi saat ini. Maraknya asusila dan perzinaan bahkan juga marak ditemukan di negara dengan mayoritas beragama Islam.

Sementara itu, Yusuf melanjutkan bahwa pada akhir zaman, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik "Saya akan menceritakan kepadamu sebuah hadits dan saya tidak akan memberitahumu lagi tentang hal itu lagi setelah saya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Di antara tanda-tanda besar hari Kiamat adalah: llmu agama akan diangkat (dengan wafatnya para ulama), kebodohan meningkat, khamer bebas dikonsumsi, zina merajalela, kaum laki-laki sedikit, dan wanita semakin banyak sampai-sampai lima puluh orang wanita berbanding dengan seorang laki-laki."

Ibnu Hajar berkomentar, "Tentang perkataan Anas, Aku tidak akan memberitahumu lagi tentang hal itu setelah saya', diketahui bahwa Anas adalah shahabat yang mendengar hadits tersebut. Dia adalah yang terakhir dari kalangan sahabat yang wafat di Basra. Bisa jadi redaksinya ditujukan kepada penduduk Basra atau umat Islam pada umumnya. Dia meriwayatkan hadits ini pada hari terakhir dalam hidupnya, dan sedikit sekali dari sahabat Nabi yang masih hidup setelahnya.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan hilangnya ilmu agama berarti kematian para ulama. Peningkatan jumlah perempuan dan penurunan jumlah laki-laki mungkin terjadi karena perang yang umumnya dikuti kaum pria.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ini terjadi karena banyak penaklukan yang dilakukan umat Muslim yang mana mereka mengambil banyak perempuan sebagai tawanan, hingga seorang lelaki memiliki banyak budak perempuan. Pendapat tentang apa penyebabnya bisa jadi tidak benar. Yang paling benar adalah situasi di mana jumlah wanita melebihi laki-laki adalah tanda pasti terjadinya Kiamat dan itu bisa jadi oleh sebab apapun. Hal tersebut juga telah menjadi keputusan Allah.

Kelima hal dalam hadits tersebut secara khusus menyebutkan bahwa akan terjadinya kelalaian terhadap sesuatu yang seyogyanya harus dilestarikan, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hal yang dimaksud adalah agama. Hilangnya pengetahuan tentu akan merugikan agama, konsumsi alkohol mempengaruhi pikiran, dan perzinaan membahayakan garis keturunan.

Al-Karmani mengatakan, "Diangkatnya ilmu termasuk bentuk kerusakan dunia. Segala penciptaan tidak bisa berjalan tanpa adanya ilmu. Karena tidak akan ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad hal-hal tersebut pasti menjadi tanda-tanda akhir zaman."