Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam pidatonya di agenda pembukaan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada Jumat (16/8/2024).

Bambang menuturkan IKN bakal menjadi sumber sejarah baru bagi Indonesia yang perlu diwujudkan untuk menjadi pusat kekuatan dan inspirasi bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

“IKN bukan sekedar sebuah nama atau lokasi di peta, tapi sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu kita tulis dengan cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tak berkesudahan,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia juga menegaskan bahwa konstruksi IKN bukan hanya sekedar membangun dan mewariskan sebuah kota. Melainkan, mewariskan harapan dan cita-cita yang perlu untuk dilanjutkan semangatnya hingga ke generasi selanjutnya.

Terakhir, dia juga berharap bahwa IKN dapat menjadi denyut jantung bangsa yang akan membawa Indonesia ke tempat yang lebih gemilang.

“Berpindah alamat ke hutan belantara, menapak langkah membangun asa. IKN jadi Ibu Kota Negara, semangat baru untuk Indonesia Raya,” tutup Bambang.

Sebagai informasi, upacara peringatan HUT ke-79 RI bakal perdana dilaksanakan di IKN pada 17 Agustus 2024, esok hari.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono menjelaskan, kegiatan Upacara HUT RI ke-79 di Nusantara akan dilakukan dengan tata upacara militer (TUM).

“Kegiatan 17 Agustus di dua titik lokasi. Di Istana Jakarta ada kegiatan, di Istana IKN juga kegiatan,” tuturnya.

Sementara itu, Sumbu Kebangsaan Barat yang akan menjadi lokasi Upacara HUT ke-79 RI dipastikan telah rampung sepenuhnya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan sejumlah sarana dan prasarana lain juga akan difungsionalkan untuk mendukung akomodasi para tamu undangan.

"Pendukung fungsi kepresidenan dan Setneg nanti pada 17 [Agustus 202] beberapa lantai di bawah Kemensetneg bisa dimanfaatkan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPRBambang Soesatyo alias Bamsoet mengklaim bahwa para pimpinan partai politik (parpol) menginginkan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara seperti era Orde Baru.

Bamsoet menjelaskan, pihaknya sudah menemui para tokoh bangsa, pimpinan partai politik hingga akademisi. Menurutnya, mereka satu suara ihwal pentingnya MPR punya kewenangan tertinggi.

"Jadi dari perbincangan seluruh tokoh nasional, pimpinan partai politik, akademisi, semuanya senada; pentingnya kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan yang tertinggi dengan mengeluarkan TAP MPR," jelas Bamsoet di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Menurut wakil ketua umum Partai Golkar ini, TAP MPR sangat penting karena bisa mengatasi hambatan politik apabila terjadi sengketa konstitusi dan muncul keadaan memaksa yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga negara lain.

Tak hanya itu, Bamsoet mengaku para pimpinan parpol juga mendorong agar ada pembicaraan serius soal wacana amandemen UUD 1945. Terutama, lanjutnya, untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.

"Kita perbaiki lagi bagaimana caranya agar kita tidak terjebak ke dalam demokrasi yang transaksional. Tapi bukan kita mundur, saya rasa tidak, tapi bagaimana dengan sistem yang ada sekarang ini kita bisa mencegah terjadinya demokrasi yang transaksional," ujarnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengungkapkan MPR akan menyusun pokok-pokok pikiran dari hasil kunjungan mereka ke sejumlah tokoh bangsa dan para pimpinan parpol untuk diserahkan ke presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Nanti kita terakhir meminta waktu kepada presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk kami menyampaikan dokumen kearifan yang kami susun dari berbagai kunjungan ini untuk sebagai rekomendasi dan saran pemerintahan yang akan datang," tutupnya.

Sebelumnya, pimpinan MPR telah kunjungi sejumlah mantan presiden dan wakil presiden RI dan eks ketua MPR. Pimpinan MPR juga telah kunjungi markas dari PKS, Nasdem, PKB, hingga PAN.

Bamsoet mengungkapkan bahwa MPR masih merencanakan untuk temui pimpinan dari Golkar, Demokrat, PPP, PDIP, dan Gerindra.