Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari Holding BUMN Danareksa menawarkan solusi digital bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Lewat pemanfaatan konsep sharing platform, hal ini membuat operasional BPR-BPRS lebih efisien serta memperkuat integritas pelaporan.

Kolaborasi dengan Jalin sebagai pemegang lisensi Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dari Bank Indonesia diharapkan dapat membantu BPR-BPRS mengoptimalkan layanan dengan lebih efisien dan berkelanjutan dalam ekosistem jaringan switching Link.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menegaskan, transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

"Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ujar Ario dalam rilis resminya, Senin (21/10).

Sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, BPR-BPRS memiliki peran krusial. Menurut data OJK per Maret 2024, penyaluran kredit juga tumbuh 9,42% secara tahunan menjadi Rp 161,9 triliun.

Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6% secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun. Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Jalin memperkenalkan solusi digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempercepat transformasi digital BPR. Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi cash point yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR-BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50.000 titik cash point yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

Jalin berkomitmen untuk mendukung BPR-BPRS dalam perjalanan transformasi digitalnya. Pihaknya percaya bahwa kolaborasi yang erat dan penggunaan teknologi yang tepat dapat membawa manfaat besar, baik bagi BPR-BPRS maupun masyarakat luas.

"Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung," tutup Ario.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membuktikan peran sebagai agen pembangunan dalam upaya penciptaan pemerataan ekonomi yang inklusif di Indonesia dengan menghadirkan AgenBRILink. Hingga akhir Agustus 2024, BRI memiliki sekitar 1 juta Agen BRILink di 62 ribu desa seluruh Indonesia.

Direktur Utama BRI, Sunarso dalam Indonesia Future Policy Dialogue yang diselenggarakan Katadata Indonesia, Rabu (9/10), menyatakan bahwa selain membuka dan mendekatkan akses keuangan, AgenBRILink turut menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Hingga kini, para AgenBRILink berhasil mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.037 triliun.

Menurut Sunarso, volume transaksi dan pendapatan yang besar itu menjadi poin yang mendorong antusiasme masyarakat untuk menjadi AgenBRILink. Contoh sharing economy itu terlihat dari total transaksi sebesar Rp1.400 triliun pada 2023, di mana Agen BRILink bisa mendapatkan Rp3 sampai Rp4,5 triliun atau 2 sampai 3 kali lipat dari fee yang diterima BRI.

"Kenapa? Karena begitu orang bayar fee transaksi Rp5 ribu, Rp2 ribu setor ke bank, Rp3 ribu untuk agen. Tapi apakah mereka terima Rp3 ribu? Belum tentu, karena rata-rata banyak yang bayar uangnya pecahannya Rp10 ribu atau Rp20 ribu, kembali Rp5 ribu atau Rp15 ribu biasanya tidak diambil, karena fee tersebut masih lebih murah dibandingkan apabila harus pergi ke bank yang jaraknya cukup jauh," papar Sunarso.

Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 75 ribu desa. Sunarso menjelaskan, dengan jumlah agen yang mencapai 1 juta dan tersebar di 62 ribu desa, artinya satu desa sudah ada beberapa AgenBRILink dengan jangkauan lebih dari 80 persen wilayah Indonesia.

Untuk itu, Sunarso berharap AgenBRILink dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia melalui sharing economy, yakni berupa penyediaan lapangan kerja.

"Tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya, dan cara terbaik sejahterakan rakyatnya adalah dengan memberikan pekerjaan. Maka pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan partisipasi tenaga kerja yg maksimal itulah yang memberikan kesejahteraan dalam artian sejahtera lahir dan batin," pungkas Sunarso.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, BPJS Ketenagakerjaan turut serta dalam program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diresmikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gelanggang Olah Raga (GOR) Desa Dolok Gede, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/8). Program ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi di pedesaan, dengan fokus pada menggerakkan roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan bahwa kehadiran BPJS Ketenagakerjaan pada acara tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program EKI.

"BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan sosial dari kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan kematian akan menjadi jaring pengaman dalam perjalanan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/8).

Ia menambahkan, inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan. Terlebih, pada rangkaian acara tersebut, dirinya juga memastikan serta menyerahkan secara simbolis kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada salah satu perwakilan ketua kelompok tani di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo.

Anggoro juga menyatakan bahwa inklusi keuangan dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan melalui program jaminan sosial.

"Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan diharapkan seluruh masyarakat khususnya pekerja dapat terlindungi dari risiko-risiko pekerjaan yang ada, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerja sama dan mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah Bojonegoro, di mana dari 30% yang terlindungi kini menjadi 70%," tambah dia.

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menerangkan program EKI berperan penting dalam inklusi literasi sektor jasa keuangan. Program EKI ini akan meningkatkan pertumbuhan warga desa jadi kunci penguatan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional.

Ia pun meyakini setiap desa memiliki keunikan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Hal ini menjadi elemen penopang ekonomi daerah.

"Desa inilah jadi prototipe pengembangan desa dilakukan dengan pemetaan, baik soal potensinya untuk didukung sektor jasa keuangan yang pada gilirannya stimulasi produktivitas desa," terangnya.

Pada kesempatan yang sama hadir juga Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur, Hadi Purnomo, yang menjelaskan bahwa pihaknya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan kick off EKI di wilayah pedesaan.

"Desa ini merupakan ekosistem yang juga menjadi prioritas BPJS Ketenagakerjaan, kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di wilayah kami di Jawa Timur," ucap dia.

Ia melanjutkan, sosialisasi dan edukasi yang luas kepada seluruh masyarakat pekerja akan didorong agar pekerja dapat bekerja tanpa cemas karena risikonya telah dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan juga penting untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Sebagai informasi, acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

BOJONEGORO, investor.id - Implementasi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa Dolokgede Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada Juli hingga Desember mendatang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melibatkan berbagai lapisan kelompok masyarakat dalam program tersebut, di antaranya UMKM, petani, peternak, perempuan, buruh/pegawai, dan pelajar.

Terdapat tiga tahapan optimalisasi potensi desa dari rangkaian kegiatan EKI yang dilakukan OJK bersama penyedia usaha jasa keuangan (PUJK). Tahap pertama yaitu pra-inkubasi, dilakukan proses identifikasi dan pemetaan potensi desa (berupa potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial) yang pelaksanaannya akan didukung oleh Lembaga Riset RISE Indonesia.

Dari tahap tersebut, Desa Dolokgede diketahui memiliki arah pengembangan sebagai desa yang berbasis pendidikan dan keolahragaan atau dikenal edu-sportainment.

Pada tahap kedua adalah inkubasi, masyarakat Desa Dolokgede akan mendapatkan pendampingan dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat dari Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 oleh stakeholders terkait. Pendampingan akan dilakukan oleh Pegadaian, PNM, BRI, Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan, Jasindo, SMF, dan BPR PD Bojonegoro, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia (BI), dan OJK. 

Pada akhir program pasca inkubasi, diharapkan masyarakat desa sudah dapat dengan mudah menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal untuk mendukung kebutuhan usaha ataupun untuk kegiatan produktif lainnya.

Adapun, optimalisasi tersebut akan didorong melalui Lembaga Jasa Keuangan yang terlibat yaitu penambahan Agen Laku Pandai, penyaluran kredit Kartu Pedagang Produktif (KPP), penyaluran KUR, subsidi produk asuransi kecelakaan diri bagi petani dan peternak, serta insentif iuran BPJS bagi perangkat lembaga desa Dolokgede. Dari sisi infrastruktur, Lembaga Jasa Keuangan juga akan menyediakan fasilitas sarana pendukung usaha bagi UMKM dan penyediaan fasilitas Ruang Pintar.

Rangkaian kegiatan Program EKI di Desa Dolokgede tersebut diharapkan dapat  meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan keejahteraan masyarkat.

Dalam Kick Off EKI, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa inisiasi EKI di dalamnya mencakup program Desaku Cakap Keuangan yang menjabarkan upaya OJK menumbuhkan sumber ekonomi baru di wilayah Indonesia, utamanya untuk wilayah perdesaan di Indonesia.

“Kami sudah menginisiasi sebanyak 36 EKI yang Alhamdulillah secara hasil sudah berdampak pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagaimana membuat masyarakat memilih akses keuangan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya adalah pemberdayaan UMKM di perdesaan,” kata Kiki, sapaan akrab Friderica. 

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur pada Sabtu (3/8/2024). OJK optimistis program itu dapat mendongkrak perekonomian dan literasi keuangan warga pedesaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menerangkan, program EKI berperan penting dalam inklusi literasi sektor jasa keuangan. Program EKI yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan warga desa jadi kunci penguatan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional.

"Desa inilah jadi prototipe pengembangan desa dilakukan dengan pemetaan, baik soal potensinya untuk didukung sektor jasa keuangan yang pada gilirannya stimulasi produktivitas desa," kata Henda dalam kegiatan itu.

Hendra meyakini setiap desa memiliki keunikan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Hal ini menjadi elemen penopang ekonomi daerah.

Hendra berpesan supaya kantor perwakilan OJK di daerah diberikan tugas tambahan menginventarisasi, pemetaan dan optimalisasi keunggulan setiap provinsi.

"Dalam pelaksanaannya tetap dilaksanakan di tingkat kabupaten berlaku untuk (usaha) mikro dan makro. Sedangkan untuk di level desa dilakukan program EKI sehingga partisipasi dan manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat," ucap Hendra.

OJK juga berkomitmen mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Komitmen ini sesuai dengan kondisi keuangan global.

"Mulai tahun lalu diberitugas tambahan pemetaan dan dukung pertumbuhan industri unggulan tiap provinsi. Di level desa disambut dengan ekosistem keuangan inklusif sehingga manfaatnya dirasakan lebih menyeluruh," ujar Hendra.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebut EKI dapat mengerek kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan inklusi keuangan.

"Sampai saat ini, program EKI sudah berjalan di 36 desa di seluruh Indonesia. Tahun ini OJK berencana ada 44 wilayah desa yang akan diberikan pendampingan. Dengan target setiap tahun ada sekitar 40-50 untuk EKI ini," ujar Frederica.

Frederica menerangkan dasar dibuatnya program EKI ialah hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Isi survei itu menampilkan adanya ketimpangan yang cukup besar terkait inklusi dan literasi antara warga desa dan kota.

"Kita berusaha mengejar ketertinggalan itu dengan memberikan edukasi dan inklusi kepada masyarakat desa," ucap Frederica.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno turut hadir dalam kick off program EKI di Dolokgede itu. Pratikno mendukung langkah OJK dalam menggerakan ekonomi pedesaan. Kehadiran Pratikno dalam kegiatan ini karena dirinya merupakan putra kelahiran Dolokgede.

"Desa kami ini cukup kaya. Disini dulu ada beberapa lahan tembakau yang memproduksi cerutu ekspor, jadi cukup makmur disini, tapi kemudian mengalami degradasi. Jadi, kami memang perlu membuat mesin-mesin baru untuk menumbuhkan potensi di sini," ucap Pratikno.

Diketahui, OJK bekerjasama dengan sejumlah lembaga dalam memaksimalkan program EKI diantaranya Bank BRI, Bank Jatim, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PNM, Asuransi Jasindo.

REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur pada Sabtu (3/8/2024). OJK optimistis program itu dapat mendongkrak perekonomian dan literasi keuangan warga pedesaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menerangkan, program EKI berperan penting dalam inklusi literasi sektor jasa keuangan. Program EKI yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan warga desa jadi kunci penguatan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional.

"Desa inilah jadi prototipe pengembangan desa dilakukan dengan pemetaan, baik soal potensinya untuk didukung sektor jasa keuangan yang pada gilirannya stimulasi produktivitas desa," kata Henda dalam kegiatan itu.

Hendra meyakini setiap desa memiliki keunikan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Hal ini menjadi elemen penopang ekonomi daerah.

Hendra berpesan supaya kantor perwakilan OJK di daerah diberikan tugas tambahan menginventarisasi, pemetaan dan optimalisasi keunggulan setiap provinsi.

"Dalam pelaksanaannya tetap dilaksanakan di tingkat kabupaten berlaku untuk (usaha) mikro dan makro. Sedangkan untuk di level desa dilakukan program EKI sehingga partisipasi dan manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat," ucap Hendra.

OJK juga berkomitmen mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Komitmen ini sesuai dengan kondisi keuangan global.

"Mulai tahun lalu diberitugas tambahan pemetaan dan dukung pertumbuhan industri unggulan tiap provinsi. Di level desa disambut dengan ekosistem keuangan inklusif sehingga manfaatnya dirasakan lebih menyeluruh," ujar Hendra.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebut EKI dapat mengerek kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan inklusi keuangan.

"Sampai saat ini, program EKI sudah berjalan di 36 desa di seluruh Indonesia. Tahun ini OJK berencana ada 44 wilayah desa yang akan diberikan pendampingan. Dengan target setiap tahun ada sekitar 40-50 untuk EKI ini," ujar Frederica.

Frederica menerangkan dasar dibuatnya program EKI ialah hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Isi survei itu menampilkan adanya ketimpangan yang cukup besar terkait inklusi dan literasi antara warga desa dan kota.

"Kita berusaha mengejar ketertinggalan itu dengan memberikan edukasi dan inklusi kepada masyarakat desa," ucap Frederica.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno turut hadir dalam kick off program EKI di Dolokgede itu. Pratikno mendukung langkah OJK dalam menggerakan ekonomi pedesaan. Kehadiran Pratikno dalam kegiatan ini karena dirinya merupakan putra kelahiran Dolokgede.

"Desa kami ini cukup kaya. Disini dulu ada beberapa lahan tembakau yang memproduksi cerutu ekspor, jadi cukup makmur disini, tapi kemudian mengalami degradasi. Jadi, kami memang perlu membuat mesin-mesin baru untuk menumbuhkan potensi di sini," ucap Pratikno.

Diketahui, OJK bekerjasama dengan sejumlah lembaga dalam memaksimalkan program EKI diantaranya Bank BRI, Bank Jatim, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PNM, Asuransi Jasindo.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program EKI diluncurkan OJK di Desa Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (3/8).

“Kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah kekuatan potensi domestik,yaitu pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu dengan menopang seluruh perekonomian di daerah adalah di tingkat desa,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (4/8).

Mahendra menambahkan, sejak tahun lalu, 35 Kantor OJK Daerah telah diberikan tugas tambahan, yaitu menginventarisasi, memetakan, dan mendukung pertumbuhan serta optimalisasi sektor dan industri unggulan di setiap provinsi secara menyeluruh sampai tingkat kabupaten dan kota.

“Sedangkan, untuk wilayah desa, disambut dengan program EKI sehingga partisipasi dan manfaatnya dirasakan secara lebih menyeluruh. Untuk itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno yang hadir dalam acara peluncuran tersebut mengapresiasi inisiasi OJK atas upaya membuat mesin pertumbuhan ekonomi yang menggerakan ekonomi masyarakat di Desa Dolokgede.

“Desa kami ini cukup kaya. Di sini dulu ada beberapa lahan tembakau yang memproduksi cerutu ekspor, jadi cukup makmur di sini, tapi kemudian mengalami degradasi. Jadi, kami memang perlu membuat mesin-mesin baru untuk menumbuhkan potensi di sini,” kata Pratikno.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menuturkan, inisiasi EKI di dalamnya mencakup program Desaku Cakap Keuangan yang menjabarkan upaya OJK menumbuhkan sumber ekonomi baru di wilayah Indonesia, utamanya untuk wilayah perdesaan di Indonesia.

"Kami sudah menginisiasi sebanyak 36 EKI yang alhamdulillah secara hasil sudah berdampak pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagaimana membuat masyarakat memilih akses keuangan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya adalah pemberdayaan UMKM di perdesaan,” kata Friderica.

Dia mengatakan, capaian program EKI dari sisi inklusi keuangan yaitu, pembukaan rekening tabungan (reguler, pelajar, emas) lebih dari 8.000 rekening; penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 1.500 debitur.

Selain itu, penambahan titik akses keuangan melalui agen Laku Pandai dan fasilitasi sistem pembayaran QRIS; dan 500 kegiatan edukasi keuangan atau pendampingan kepada masyarakat desa.

Pada 2024, program EKI diimplementasikan di 44 wilayah desa di bawah koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan Kantor OJK di daerah, Kementerian atau Lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan, salah satunya di Desa Dolokgede.

Desa Dolokgede memiliki sektor unggulan di bidang pertanian produktif dan infrastruktur olahraga yang memadai, sehingga berpotensi menciptakan destinasi wisata berbasis edusport di Kabupaten Bojonegoro.

Salah satu program ungglan EKI di Desa Dolokgede yaitu Program "Desaku Cakap Keuangan," yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat di pedesaan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan melalui pelatihan dan edukasi kepada para perangkat desa dan seluruh masyarakat desa.

(Fiki Ariyanti)

BOJONEGORO, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah kekuatan potensi domestik yaitu pertumbuhan ekonomi daerah. Tentu dengan menopang seluruh perekonomian di daerah adalah di tingkat desa,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar pada acara Kick Off EKI di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (3/8/2024).

Lebih lanjut, Mahendra menyampaikan bahwa sejak tahun lalu, 35 Kantor OJK Daerah telah diberikan tugas tambahan yaitu menginventarisasi, memetakan, dan mendukung pertumbuhan serta optimalisasi sektor dan industri unggulan di setiap provinsi secara menyeluruh sampai tingkat kabupaten dan kota. 

“Sedangkan, untuk wilayah desa, disambut dengan program EKI sehingga partisipasi dan manfaatnya dirasakan secara lebih menyeluruh. Untuk itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” jelas Mahendra.

Hadir pada acara tersebut Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi; Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah merangkap Plt. Kepala Kantor OJK Jawa Timur Bambang Mukti Riyadi; Pj Bupati Kabupaten Bojonegoro Adriyanto; Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur M.Noor Nugroho, serta pimpinan perwakilan lembaga jasa keuangan.

Pratikno dalam sambutannya mengapresiasi inisiasi OJK atas upaya membuat mesin pertumbuhan ekonomi yang menggerakan ekonomi masyarakat di Desa Dolokgede. “Desa kami ini cukup kaya. Di sini dulu ada beberapa lahan tembakau yang memproduksi cerutu ekspor, jadi cukup makmur di sini, tapi kemudian mengalami degradasi. Jadi, kami memang perlu membuat mesin-mesin baru untuk menumbuhkan potensi di sini,” terang Pratikno.

Dalam Kick Off EKI dimaksud, Friderica menyampaikan bahwa inisiasi EKI di dalamnya mencakup program Desaku Cakap Keuangan yang menjabarkan upaya OJK menumbuhkan sumber ekonomi baru di wilayah Indonesia, utamanya untuk wilayah perdesaan di Indonesia.

“Kami sudah menginisiasi sebanyak 36 EKI yang Alhamdulillah secara hasil sudah berdampak pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagaimana membuat masyarakat memilih akses keuangan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya adalah pemberdayaan UMKM di perdesaan,” kata Kiki, sapaan akrab Friderica. 

Kiki juga menyampaikan capaian program EKI dari sisi inklusi keuangan antara lain pembukaan rekening tabungan (reguler, pelajar, emas) lebih dari 8.000 rekening; penyaluran kredit/pembiayaan kepada lebih dari 1.500 debitur; penambahan titik akses keuangan melalui agen Laku Pandai dan fasilitasi sistem pembayaran QRIS; 500 kegiatan edukasi keuangan/pendampingan kepada masyarakat desa.

Pada tahun 2024, program EKI diimplementasikan di 44 wilayah desa di bawah koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan Kantor OJK di daerah, Kementerian/Lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan, salah satunya di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.  

Desa Dolokgede memiliki sektor unggulan di bidang pertanian produktif dan infrastruktur olahraga yang memadai, sehingga berpotensi menciptakan destinasi wisata berbasis edusport di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu program ungglan EKI di Desa Dolokgede yaitu Program Desaku Cakap Keuangan, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat di pedesaan tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan melalui pelatihan dan edukasi kepada para perangkat desa dan seluruh masyarakat desa. 

Kegiatan Kick Off EKI juga dikolaborasikan dengan Festival Medhayoh dengan judul “Medhayoh Financial Festival” yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan roda perekonomian melalui pemberdayaan UMKM lokal di Desa Dolokgede dengan bentuk kegiatan seperti pertunjukan seni, kuliner tradisional, dan kegiatan lainnya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News