TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan masih ada sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah (BPRS) yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Ia menegaskan bahwa bank-bank kecil tersebut perlu segera menuntaskan kewajibannya sebelum 31 Desember 2024.

“OJK sudah memberikan waktu cukup panjang untuk pemenuhan modal inti minimum bagi BPR sejak tahun 2015,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat, 1 November 2024.

Menurutnya, OJK akan terus melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka mendorong BPR dan BPRS untuk melakukan konsolidasi memperkuat kondisi permodalan. Dian menegaskan jika hingga 31 Desember 2024 bank-bank tersebut belum memenuhi ketentuan maka wajib melakukan penggabungan atau merger. Selain itu, bisa juga dengan mekanisme pengambilalihan.

“Atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti,” ujarnya.

Seperti beberapa kasus sebelumnya, jika tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka BPR dan BPRS bisa ditutup. Sepanjang tahun 2024, OJK telah menutup 15 BPR dan BPRS. Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS

Pada kesempatan sebelumnya, Dian sempat memprediksi jumlah BPR yang tutup bisa mencapai 20 hingga akhir tahun ini. Namun, pejabat OJK itu mengatakan ada kemungkinan bank-bank tersebut tidak ditutup apabila adanya investor baru atau pemegang saham melakukan setor modal. Ia berharap jumlah BPR yang tutup tahun ini kurang dari 20.

“Mungkin ya, angka 20 itu mungkin, karena memang masih ada yang bermasalah,” kata Dian ketika ditanya tentang kemungkinan penutupan 20 BPR, saat ditemui usai acara peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024 – 2027 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Oktober 2024.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah kabupaten atau kecamatan.

Nabiila Azzahraberkontribusi pada penulisan artikel ini.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID JAKARTA. Perum Peruri berupaya mendukung transformasi digital di sektor perbankan melalui partisipasinya dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Rakernas Perbarindo) yang berlangsung di Padang, pada Jumat (18/10/2024).

Dalam acara ini, Peruri memperkenalkan inovasi terbaru untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-BPRS) di seluruh Indonesia.

Pada sesi diskusi berjudul “Membangun Ekosistem Digital BPR-BPRS yang Terintegrasi dan Berkelanjutan,” Sunu Widyatmoko, Principal Subject Matter Expert Peruri, mempresentasikan Peruri Graph Analytic.

Solusi digital ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan BPR-BPRS dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, dan sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi.

Peruri Graph Analytic menawarkan sejumlah manfaat bagi BPR-BPRS, antara lain:

Pertama, profil nasabah terintegrasi yaitu penyajian profil nasabah yang dilengkapi dengan visualisasi perjalanan nasabah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif.

Kedua, identifikasi profil nasabah yaitu analisis mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatkan pengalaman pelanggan.

Ketiga, deteksi transaksi anomali yaitu kemampuan mendeteksi transaksi yang berpotensi anomali dari segi frekuensi dan nominal, memberikan wawasan untuk mitigasi risiko keuangan.

Keempat, analisis motif transaksi yaitu identifikasi potensi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.

Layanan ini dirancang untuk membantu BPR-BPRS menghadapi tantangan transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan regulasi.

“Dengan solusi Peruri Graph Analytic, Peruri memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” jelas Sunu.

Keikutsertaan Peruri dalam Rakernas Perbarindo 2024 menunjukkan peran penting Peruri sebagai mitra strategis yang siap membantu BPR-BPRS memperkuat fondasi digital, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri di era digital.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari Holding BUMN Danareksa menawarkan solusi digital bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Lewat pemanfaatan konsep sharing platform, hal ini membuat operasional BPR-BPRS lebih efisien serta memperkuat integritas pelaporan.

Kolaborasi dengan Jalin sebagai pemegang lisensi Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dari Bank Indonesia diharapkan dapat membantu BPR-BPRS mengoptimalkan layanan dengan lebih efisien dan berkelanjutan dalam ekosistem jaringan switching Link.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji menegaskan, transformasi digital kini menjadi keharusan bagi BPR-BPRS untuk tetap relevan di tengah persaingan industri yang semakin dinamis.

"Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah," ujar Ario dalam rilis resminya, Senin (21/10).

Sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, BPR-BPRS memiliki peran krusial. Menurut data OJK per Maret 2024, penyaluran kredit juga tumbuh 9,42% secara tahunan menjadi Rp 161,9 triliun.

Penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,6% secara tahunan menjadi Rp 158,8 triliun. Angka ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam memberikan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Jalin memperkenalkan solusi digital terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempercepat transformasi digital BPR. Salah satu contoh implementasi teknologi yang diusung adalah sistem pemroses pembayaran (switching) yang memungkinkan BPR-BPRS terhubung dengan ekosistem keuangan yang lebih luas melalui interkoneksi dan interoperabilitas layanan.

Selain itu, Jalin juga menawarkan solusi cash point yang dapat memperluas titik layanan keuangan di berbagai daerah, memastikan nasabah BPR-BPRS dapat menikmati kemudahan layanan perbankan yang lebih inklusif dengan dukungan lebih dari 50.000 titik cash point yang terhubung dalam jaringan ATM dan CRM Link.

Jalin berkomitmen untuk mendukung BPR-BPRS dalam perjalanan transformasi digitalnya. Pihaknya percaya bahwa kolaborasi yang erat dan penggunaan teknologi yang tepat dapat membawa manfaat besar, baik bagi BPR-BPRS maupun masyarakat luas.

"Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung," tutup Ario.

IDXChannel- 10 Daftar Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia ini akan memberikan informasi bagi Anda.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu lembaga keuangan yang hadir di Indonesia untuk mendukung masyarakat, khususnya dalam memberikan layanan kredit dan simpanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meski fungsinya mirip dengan bank pada umumnya, BPR memiliki batasan tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, BPR tidak diperkenankan menjalankan bisnis dalam valuta asing ataupun menyediakan layanan giro.

Lantas apa saja 10 daftar Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia? Simak penjelasan yang dihimpun IDX Channel dari berbagai sumber tepercaya.

10 Daftar Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia

Fokus BPR adalah memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank umum. Kehadirannya sangat dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di kawasan pedesaan dan kota-kota kecil, di mana BPR berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal.

Berikut adalah beberapa BPR yang terkenal di Indonesia berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

1. BPR Karyajatnika Sadaya (BPR KS)

Beroperasi di wilayah Jawa Barat, BPR KS dikenal karena layanannya yang mudah diakses oleh UMKM. BPR ini menyediakan berbagai produk keuangan, termasuk kredit usaha kecil dan layanan tabungan.

2. BPR Lestari

Berbasis di Bali, BPR Lestari memiliki jaringan yang luas dan fokus pada pembiayaan usaha kecil serta menawarkan layanan deposito dengan bunga kompetitif.

3. BPR Supra

Melayani daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, BPR Supra menawarkan kredit modal kerja dan kredit konsumtif dengan proses yang cepat dan mudah.

4. BPR Jatim

Dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BPR Jatim berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dengan menyediakan layanan kredit usaha kecil dan simpanan bagi masyarakat.

5. BPR Arta Kedaton Makmur

Terletak di Lampung, BPR ini menyediakan layanan kredit usaha kecil dan simpanan dengan proses yang sederhana dan cepat.

Inilah 10 Daftar Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang Masih Beroperasi. (FOTO: MNC MEDIA)

6. BPR Nusamba

Memiliki jaringan di berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Bali, BPR Nusamba berfokus pada pembiayaan usaha kecil serta menawarkan produk tabungan yang mudah diakses masyarakat.

7. BPR Danagung Ramulti

BPR ini berlokasi di Yogyakarta dan menyediakan kredit mikro serta tabungan berjangka yang mendukung pelaku usaha lokal.

8. BPR Surya Yudha

BPR yang dikenal di wilayah Jawa Tengah ini menawarkan kredit untuk usaha kecil serta layanan deposito dengan suku bunga yang menarik.

9. BPR Syariah Harta Insan Karimah (BPR Syariah HIK)

Sebagai BPR berbasis syariah, BPR Syariah HIK di Jawa Barat menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan usaha kecil dan layanan simpanan.

10. BPR Mitra Harmoni

Beroperasi di Jawa Timur, BPR ini fokus pada penyediaan kredit untuk usaha mikro dan kecil serta layanan simpanan dengan bunga kompetitif.

Kehadiran BPR di berbagai wilayah Indonesia memberikan opsi pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh UMKM, sehingga diharapkan dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memberdayakan pelaku usaha di berbagai sektor.

Itulah penjelasan 10 daftar Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat bagi Anda. (MYY)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 15 bank pada periode Januari-September 2024. Adapun otoritas mencabut izin yang rata-rata bank perekonomian rakyat (BPR) tersebut karena indikasi melakukan praktik fraud.

Pada semester I ini saja, jumlah BPR ini jumlahnya sudah tiga kali lipat dibandingkan angka tahun lalu. Jumlah BPR yang kerap disebut bank bangkrut ini juga sudah tutup di atas rata-rata 18 tahun terakhir.

Terbaru, muncul bank bangkrut bernama PT BPR Nature Primadana Capital dari Bogor yang kemudian dicabut izinnya oleh OJK per 13 Agustus 2024.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah PT BPR Nature Primadana Capital, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

"Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah," ujar Annas dalam keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

LPS lantas menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank.

Belum lama ini, OJK menilai industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik global dan domestik maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal bank tersebut.

"Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR/S yang memiliki daya saing yang rendah," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Dengan adanya tantangan tersebut memang membuat 15 BPR tutup karena adanya likuidasi. Menurut Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa, setiap tahun ada sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh yang utamanya, bank-bank yang jatuh itu disebabkan oleh mismanagement oleh pemiliknya.

Dengan demikian, OJK juga sudah memprediksi bahwa akan ada 20 BPR yang tutup sampai akhir tahun 2024.

Berikut ini daftar 15 BPR yang tutup hingga September 2024.

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Bali Artha Anugrah
10. PT BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Ageng
15. PT BPR Nature Primadana Capital

Jakarta -

Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertambah lagi. Totalnya ada 15 BPR tutup hingga September 2024.

Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.

Berikut daftar 15 BPR tutup sejak awal 2024:

1. PT BPR Nature Primadana Capital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

OJK telah menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024 lalu. Penetapan itu berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 31,21%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat "Tidak Sehat".

2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pencabutan izin ini menambah daftar panjang bank yang bangkrut sehingga jadi 14 bank.

Hal tersebut juga sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung yang diterbitkan 24 Juli 2024. Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengatakan Pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat.

3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

PT BPR Lubuk Raya Mandiri beralamat di Jalan By Pass, Km. 6, RT.003, RW.006, Lubuk Begalung Nan XX Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada 30 Oktober 2023 silam, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR

4. PT BPR Bank Jepara Artha

BPR ini berlokasi di Jl Jenderal Ahmad Yani No 62, Pengkol V, Jepara, Jawa Tengah. Pada 13 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Namun demikian Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

5. PT BPR Dananta

OJK mencabut izin PT BPR Dananta Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024. Kantor BPR ini beralamat di Jalan Ronggolawe Ruko Nomor 19 A, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Status PT BPR Dananta sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat pada 13 Desember 2023, oleh OJK. Kemudian pada 28 Maret 2024 OJK kembali menetapkannya dalam status Pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Namun pada akhirnya direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan. Sehingga LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Dananta dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

6. PT BPRS Saka Dana Mulia

OJK mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia di Kudus. Tepatnya, di Ruko Pramuka Square Blok A1 & A4 Jl. Pramuka Nomor 368 Mlati Lor, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia.

OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BPRS, termasuk pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan bank. Namun demikian, mereka tidak mampu melakukan upaya penyehatan BPRS, sehingga OJK menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjaminan Simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS

7. PT BPR Bali Artha Anugrah

OJK mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah per 4 April 2024 yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024. Pada 19 September 2023, OJK telah menetapkan bank ini dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bali Artha Anugrah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

8. PT BPR Sembilan Mutiara

OJK mencabut izin usaha BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 April 2024.

Pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat. Kemudian pada 21 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan BDR. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

9. PT BPR Aceh Utara

Pencabutan izin pada 4 Maret berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

10. PT BPR EDCCASH

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat EDCCASH. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No.3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024.

11. Perumda BPR Bank Purworejo

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo. OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

12. PT BPR Bank Pasar Bhakti

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 19/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 80 Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024.

13. PT BPR Madani Karya Mulia

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 13, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024.

15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma,OJK mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa timur terhitung sejak tanggal 4 Januari 2024.

(hns/hns)

Jakarta -

Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertambah lagi. Totalnya ada 15 BPR tutup hingga September 2024.

Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.

Berikut daftar 15 BPR tutup sejak awal 2024:

1. PT BPR Nature Primadana Capital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

OJK telah menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024 lalu. Penetapan itu berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 31,21%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat "Tidak Sehat".

2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pencabutan izin ini menambah daftar panjang bank yang bangkrut sehingga jadi 14 bank.

Hal tersebut juga sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung yang diterbitkan 24 Juli 2024. Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengatakan Pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

Sebelumnya, pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat.

3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

PT BPR Lubuk Raya Mandiri beralamat di Jalan By Pass, Km. 6, RT.003, RW.006, Lubuk Begalung Nan XX Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada 30 Oktober 2023 silam, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR

4. PT BPR Bank Jepara Artha

BPR ini berlokasi di Jl Jenderal Ahmad Yani No 62, Pengkol V, Jepara, Jawa Tengah. Pada 13 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Namun demikian Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

5. PT BPR Dananta

OJK mencabut izin PT BPR Dananta Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024. Kantor BPR ini beralamat di Jalan Ronggolawe Ruko Nomor 19 A, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Status PT BPR Dananta sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat pada 13 Desember 2023, oleh OJK. Kemudian pada 28 Maret 2024 OJK kembali menetapkannya dalam status Pengawasan Bank Dalam Resolusi.

Namun pada akhirnya direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan. Sehingga LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Dananta dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

6. PT BPRS Saka Dana Mulia

OJK mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia di Kudus. Tepatnya, di Ruko Pramuka Square Blok A1 & A4 Jl. Pramuka Nomor 368 Mlati Lor, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia.

OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BPRS, termasuk pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan bank. Namun demikian, mereka tidak mampu melakukan upaya penyehatan BPRS, sehingga OJK menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjaminan Simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS

7. PT BPR Bali Artha Anugrah

OJK mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah per 4 April 2024 yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024. Pada 19 September 2023, OJK telah menetapkan bank ini dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bali Artha Anugrah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

8. PT BPR Sembilan Mutiara

OJK mencabut izin usaha BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 April 2024.

Pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat. Kemudian pada 21 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan BDR. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

9. PT BPR Aceh Utara

Pencabutan izin pada 4 Maret berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

10. PT BPR EDCCASH

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat EDCCASH. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No.3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024.

11. Perumda BPR Bank Purworejo

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo. OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

12. PT BPR Bank Pasar Bhakti

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 19/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 80 Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024.

13. PT BPR Madani Karya Mulia

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 13, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024.

15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma,OJK mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa timur terhitung sejak tanggal 4 Januari 2024.

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital. BPR ini menjadi BPR ke-15 yang dicabut izinnya oleh OJK pada 2024.

Pencabutan izin BPR yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat itu telah dilakukan terhitung sejak Jumat (13/9/2024).

Terkait dengan penutupan tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai menyiapkan proses pembayaran dana simpanan nasabah yang dijamin. Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengatakan, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja.

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Nature Primadana Capital, bersumber dari dana LPS," kata Annas dalam keterangannya, Jumat.

Adapun nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Nature Primadana Capital, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Nature Primadana Capital, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

"Nasabah PT BPR Nature Primadana Capital diimbau tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank," tutur Annas.

"Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah," sambungnya.

Sebagai informasi, hingga Juli 2024, sudah terdapat 14 BPR yang ditutup dan ditangani oleh BPS. Dengan demikian, BPR Nature Primadana Capital menjadi BPR ke-15 yang tutup dan ditangani oleh LPS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan telah mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital. BPR ini menjadi BPR ke-15 yang dicabut izinnya oleh OJK pada 2024.

Pencabutan izin BPR yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat itu telah dilakukan terhitung sejak Jumat (13/9/2024).

Terkait dengan penutupan tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai menyiapkan proses pembayaran dana simpanan nasabah yang dijamin. Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengatakan, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja.

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Nature Primadana Capital, bersumber dari dana LPS," kata Annas dalam keterangannya, Jumat.

Adapun nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Nature Primadana Capital, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Nature Primadana Capital, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

"Nasabah PT BPR Nature Primadana Capital diimbau tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank," tutur Annas.

"Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah," sambungnya.

Sebagai informasi, hingga Juli 2024, sudah terdapat 14 BPR yang ditutup dan ditangani oleh BPS. Dengan demikian, BPR Nature Primadana Capital menjadi BPR ke-15 yang tutup dan ditangani oleh LPS.

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital pada Jumat (13/9/2024), usai perusahaan tak kunjung memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cabut izin usaha (CIU) kepada BPR Nature Primadana Capital ditandai melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024. Perusahaan yang dimaksud beralamat di Jalan Raya Bogor Km.43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” ungkap Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten, Roberto Akyuwen dalam keterangan resmi, pada Jumat (13/9/2024).

Dia menerangkan, mulanya OJK telah menetapkan BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024. Sebagai pertimbanga, perseroan memiliki Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (-31,21%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”.

Lalu pada pada 22 Agustus 2024, OJK menetapkan BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR). Dalam hal ini, OJK mempertimbangkan telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan, termasuk mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28/2023.

“Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” terang Roberto.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 109/ADK3/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Nature Primadana Capital, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK diatas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Nature Primadana Capital agar tetap tenang karena dana masyarakat pada Perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Roberto.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui masih akan ada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang tutup pada tahun ini. Adapun sepanjang semester I 2024, OJK telah mencabut izin usaha 14 BPR.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan mengenai arah pengembangan dan arah penyelesaian persoalan BPR.

"Terkait dengan apakah BPR ini akan ada yang tutup, ya saya harus akui memang masih akan ada yang ditutup karena masih ada yang bermasalah," ungkap Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juli 2024 secara virtual, Senin (5/8).

Menurut Dian, OJK tengah berupaya meningkatkan segala aspek BPR, mulai dari SDM, governance, permodalan dan aspek-aspek lain yang diperlukan termasuk IT.

"Oleh karena itu untuk bank-bank, untuk BPR-BPR yang memang sudah tidak bisa kita selamatkan tentu harus diselesaikan, tentu saja termasuk diselesaikan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS)," jelas Dian.

Sebelumnya, Dian sempat memperkirakan total akan ada 20 BPR tutup pada tahun 2024. Dengan demikian masih ada 6 BPR hingga sisa tahun berjalan, akan tetapi Dian mengatakan bahwa angka tersebut masih bisa berubah.

Terbaru, OJK telah mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri pada 23 Juli 2024 dan PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung pada 24 Juli 2024.

Adapun konsolidasi BPR menjadi agenda prioritas OJK. Saat ini jumlah BPR masih terbilang besar atau lebih dari 1.500 perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), BPR diberikan tambahan kekuatan untuk dapat menawarkan layanan perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan ada setidaknya 14 BPR yang gulung tikar pada Januari 2024-Juli 2024. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Masalah umum yang dihadapi BPR adalah permodalan. Beberapa bank juga dilabeli 'tidak sehat' oleh wasit industri jasa keuangan itu, sebelum akhirnya ditutup.

Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai fenomena kebangkrutan bank tersebut bukan hal mengejutkan. Ia mencatat jumlah BPR dari tahun ke tahun memang terus berkurang.

Pada Desember 2021, jumlah BPR di Indonesia ada 1.468 unit, sebelum akhirnya turun menjadi 1.441 unit pada akhir tahun berikutnya. Lalu, Yusuf mencatat BPR pada Desember 2023 kembali susut menjadi 1.402 unit.

Yusuf menghitung bahwa rata-rata jumlah BPR turun 22 unit dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya, ada tiga faktor utama kejatuhan bank yang umumnya melayani wong cilik ini.

"Pertama, proses merger, di mana BPR melakukan konsolidasi untuk meningkatkan daya saing mereka," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/7).

"Kedua, kejatuhan BPR karena kalah bersaing dengan bank komersial lebih besar yang masuk ke segmen kredit mikro sebagaimana BPR. Persaingan di segmen kredit mikro ini juga semakin keras dengan masuknya pemain baru, seperti bank digital dan fintech lending atau pinjaman online (pinjol)," sambungnya.

Ketiga, Yusuf menyebut fenomena BPR bangkrut disebabkan oleh kelemahan tata kelola. Ia mencontohkan beberapa kasus, termasuk penggelapan dana nasabah oleh pemilik.

Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga memberikan penjelasan serupa. Ia menegaskan apa yang terjadi belakangan ini murni seleksi alam.

"Secara umum kalau saya lihat itu masih wajar saja, dari ribuan (BPR) yang mengalami tutup operasi belasan. Jadi, ya saya rasa itu belum jadi suatu concern," ucapnya.

"Wajar kalau misalkan BPR pada saat ini, dari ribuan itu, 14 kemudian mengalami tutup operasi. Karena mungkin mereka dari sisi permodalan sudah tidak kuat lagi, jadi ini faktor seleksi alam saja," tegas Myrdal.

Ia memang tak memungkiri ada juga faktor pandemi covid-19 yang berperan. Di lain sisi, kondisi keuangan global menguji ketahanan BPR di tanah air.

Myrdal mengatakan kondisi internal BPR bervariasi. Ada yang punya capital adequacy ratio (CAR) solid dan mampu mengantisipasi perubahan kebijakan, tapi tak sedikit tersapu badai.

"Memang, ke depannya perlu ada biaya bunga yang lebih murah supaya masyarakat itu bisa terus membayar pinjaman mereka dengan baik, tidak mengalami lonjakan non-performing loan (NPL)," saran Myrdal kepada pemerintah.

"Kalau NPL (kredit bermasalah) melonjak, belum tentu bank yang modalnya tidak kuat akan survive. Kita harapkan ada ekspektasi penurunan suku bunga. Itu sebisa mungkin segera, walau ini juga tergantung kondisi global," tambahnya.

Senada, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menekankan bahwa setiap tahun selalu ada BPR bangkrut. Ia menegaskan ini bukan sebuah sinyal khusus terhadap kondisi perbankan di Indonesia.

Banjaran turut menelusuri data dan informasi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana hasilnya ditemukan bahwa penutupan BPR mayoritas terjadi karena masalah fraud dan ada juga imbas tata kelola manajemen yang buruk.

"Selain itu, juga menyangkut persyaratan-persyaratan tertentu, khususnya mengenai tingkat kesehatan. Tidak terpenuhinya kriteria dasar oleh manajemen BPR atau BPR Syariah, (maka) bank tersebut harus ditutup kegiatan usahanya karena masalah kesehatan bank," tuturnya.

Banjaran mengatakan penguatan BPR perlu dilakukan secara sistematis. Langkah ini bisa dilakukan mulai dari penerbitan aturan baru yang lebih ketat hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Ia mendesak pemerintah atau regulator mencari jalan untuk mengatasi tantangan terkait permodalan. Banjaran menyarankan konsolidasi BPR, terutama bagi yang belum memenuhi persyaratan modal inti minimum.