JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha besar yang ingin terlibat dalam program (MBG) diimbau menggandeng koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan keterlibatan pengusaha besar akan diarahkan bekerja sama dengan koperasi desa demi memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

“Bahan baku ingin kami dapatkan dari BUMDes dan koperasi. Kalau ada pengusaha besar yang ingin memasok dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, silakan berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, supaya mereka juga mendapat cipratan ekonomi dari program ini,” jelas Dadan dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa (8/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Program ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada 82,9 juta penerima. Badan Gizi Nasional memerlukan bahan baku dalam jumlah besar seperti beras, telur, ayam, sayuran, dan susu dari petani dan peternak di pedesaan.

Pengadaan bahan baku ini diproyeksikan memicu peredaran uang besar di masyarakat pedesaan.

“Likuiditas desa akan meningkat melalui program ini, karena pembelian bahan baku secara langsung dari petani, peternak, dan produsen lokal melalui koperasi serta BUMDes,” ujar Dadan.

Dengan begitu, program ini diyakini tidak hanya memperkuat sumber daya manusia melalui asupan gizi, tapi juga memberdayakan perekonomian pedesaan secara langsung.

Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan penuh pada Januari 2025, dengan uji coba pada November 2024 di beberapa daerah terpilih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian desa.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari disiapkan untuk membeli bahan baku makanan program dari produk pertanian lokal.

Selain itu, program ini menjadi bagian dari investasi besar pemerintah dalam penguatan sumber daya manusia (SDM).

Dadan mengungkapkan, salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini terletak pada minimnya likuiditas di pedesaan. Program itu diyakini bisa meningkatkan peredaran uang di daerah-daerah pedesaan.

Sedangkan likuiditas desa akan diperkuat melalui pembelian bahan baku langsung dari koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan ditingkatkan," kata Dadan dalam kegiatan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa (8/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Uji coba awal program ini melibatkan 3.000 anak di satuan pelayanan yang membutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

Jumlah kebutuhan itu dinilai mencerminkan potensi besar bagi produk-produk pertanian desa.

"Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar," papar Dadan.

Dadan menegaskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa akan menjadi pemasok utama bahan baku bagi program ini.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan membutuhkan 350 kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengoordinasi para petani untuk menanam sayuran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Demikian juga dengan kebutuhan 600 liter susu per hari yang setara dengan produksi 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

Dengan begitu, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan masyarakat rentan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi desa-desa di Indonesia.

Program ini direncanakan mulai berjalan pada Januari 2025, dengan uji coba yang lebih luas dilakukan pada November 2024.

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyebutkan, bahwa alokasi dana desa selalu meningkat setiap tahunnya. Adapun pada 2024, pemerintah bakal menggelontorkan dana desa sebanyak Rp71 triliun.Angka ini naik pesat jika dibandingkan saat dana desa pertama kali diberikan yakni pada 2015 yang sebesar Rp20,8 triliun.

"Pemerintah memiliki program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Pemerintah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan," jelasnya ketika ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Pria yang akrab disapa Tommy itu menambahkan, sejalan dengan alokasi dana desa, penerimanya juga semakin meningkat. Tercatat pada 2024, dana desa diokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia.

Tommy menilai hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.

"Uang kita disalurkan melalui dana desa yang berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayan masyarakat serta mengajukan perekonomian desa ," urai pria yang juga merupakan keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tersebut.

Lebih lanjut Tommy menuturkan, berdasarkan data kemiskinan Badan Pusat Statistik, penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022. Sementara pada periode yang sama, penduduk miskin di perdesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang.

Kemudian berdasarkan data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigasi terdapat kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri.

"Dari semula 840 desa pada 2019, meningkat menjadi 16.908 desa pada tahun 2024," imbuhnya.

Sementara itu lanjut Tommy, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal juga mengalami penurunan dari semula 21.162 desa pada tahun 2019 turun menjadi 6.748 desa pada tahun 2024. Katanya, hal ini menjadi salah satu bukti dampak positif keadanya dana desa bagi kemajuan desa.

Tommy menerangkan, bahwa selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2023, pemanfaatan anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

"Untuk tahun 2024, arah kebijakan penggunaan dana desa diprioritaskan antara lain untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakterisasi desa itu sendiri," tutup Tommy.

REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur pada Sabtu (3/8/2024). OJK optimistis program itu dapat mendongkrak perekonomian dan literasi keuangan warga pedesaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menerangkan, program EKI berperan penting dalam inklusi literasi sektor jasa keuangan. Program EKI yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan warga desa jadi kunci penguatan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional.

"Desa inilah jadi prototipe pengembangan desa dilakukan dengan pemetaan, baik soal potensinya untuk didukung sektor jasa keuangan yang pada gilirannya stimulasi produktivitas desa," kata Henda dalam kegiatan itu.

Hendra meyakini setiap desa memiliki keunikan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Hal ini menjadi elemen penopang ekonomi daerah.

Hendra berpesan supaya kantor perwakilan OJK di daerah diberikan tugas tambahan menginventarisasi, pemetaan dan optimalisasi keunggulan setiap provinsi.

"Dalam pelaksanaannya tetap dilaksanakan di tingkat kabupaten berlaku untuk (usaha) mikro dan makro. Sedangkan untuk di level desa dilakukan program EKI sehingga partisipasi dan manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat," ucap Hendra.

OJK juga berkomitmen mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Komitmen ini sesuai dengan kondisi keuangan global.

"Mulai tahun lalu diberitugas tambahan pemetaan dan dukung pertumbuhan industri unggulan tiap provinsi. Di level desa disambut dengan ekosistem keuangan inklusif sehingga manfaatnya dirasakan lebih menyeluruh," ujar Hendra.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebut EKI dapat mengerek kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan inklusi keuangan.

"Sampai saat ini, program EKI sudah berjalan di 36 desa di seluruh Indonesia. Tahun ini OJK berencana ada 44 wilayah desa yang akan diberikan pendampingan. Dengan target setiap tahun ada sekitar 40-50 untuk EKI ini," ujar Frederica.

Frederica menerangkan dasar dibuatnya program EKI ialah hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Isi survei itu menampilkan adanya ketimpangan yang cukup besar terkait inklusi dan literasi antara warga desa dan kota.

"Kita berusaha mengejar ketertinggalan itu dengan memberikan edukasi dan inklusi kepada masyarakat desa," ucap Frederica.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno turut hadir dalam kick off program EKI di Dolokgede itu. Pratikno mendukung langkah OJK dalam menggerakan ekonomi pedesaan. Kehadiran Pratikno dalam kegiatan ini karena dirinya merupakan putra kelahiran Dolokgede.

"Desa kami ini cukup kaya. Disini dulu ada beberapa lahan tembakau yang memproduksi cerutu ekspor, jadi cukup makmur disini, tapi kemudian mengalami degradasi. Jadi, kami memang perlu membuat mesin-mesin baru untuk menumbuhkan potensi di sini," ucap Pratikno.

Diketahui, OJK bekerjasama dengan sejumlah lembaga dalam memaksimalkan program EKI diantaranya Bank BRI, Bank Jatim, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PNM, Asuransi Jasindo.

REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur pada Sabtu (3/8/2024). OJK optimistis program itu dapat mendongkrak perekonomian dan literasi keuangan warga pedesaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menerangkan, program EKI berperan penting dalam inklusi literasi sektor jasa keuangan. Program EKI yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan warga desa jadi kunci penguatan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional.

"Desa inilah jadi prototipe pengembangan desa dilakukan dengan pemetaan, baik soal potensinya untuk didukung sektor jasa keuangan yang pada gilirannya stimulasi produktivitas desa," kata Henda dalam kegiatan itu.

Hendra meyakini setiap desa memiliki keunikan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Hal ini menjadi elemen penopang ekonomi daerah.

Hendra berpesan supaya kantor perwakilan OJK di daerah diberikan tugas tambahan menginventarisasi, pemetaan dan optimalisasi keunggulan setiap provinsi.

"Dalam pelaksanaannya tetap dilaksanakan di tingkat kabupaten berlaku untuk (usaha) mikro dan makro. Sedangkan untuk di level desa dilakukan program EKI sehingga partisipasi dan manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat," ucap Hendra.

OJK juga berkomitmen mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Komitmen ini sesuai dengan kondisi keuangan global.

"Mulai tahun lalu diberitugas tambahan pemetaan dan dukung pertumbuhan industri unggulan tiap provinsi. Di level desa disambut dengan ekosistem keuangan inklusif sehingga manfaatnya dirasakan lebih menyeluruh," ujar Hendra.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebut EKI dapat mengerek kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan inklusi keuangan.

"Sampai saat ini, program EKI sudah berjalan di 36 desa di seluruh Indonesia. Tahun ini OJK berencana ada 44 wilayah desa yang akan diberikan pendampingan. Dengan target setiap tahun ada sekitar 40-50 untuk EKI ini," ujar Frederica.

Frederica menerangkan dasar dibuatnya program EKI ialah hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Isi survei itu menampilkan adanya ketimpangan yang cukup besar terkait inklusi dan literasi antara warga desa dan kota.

"Kita berusaha mengejar ketertinggalan itu dengan memberikan edukasi dan inklusi kepada masyarakat desa," ucap Frederica.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara RI Pratikno turut hadir dalam kick off program EKI di Dolokgede itu. Pratikno mendukung langkah OJK dalam menggerakan ekonomi pedesaan. Kehadiran Pratikno dalam kegiatan ini karena dirinya merupakan putra kelahiran Dolokgede.

"Desa kami ini cukup kaya. Disini dulu ada beberapa lahan tembakau yang memproduksi cerutu ekspor, jadi cukup makmur disini, tapi kemudian mengalami degradasi. Jadi, kami memang perlu membuat mesin-mesin baru untuk menumbuhkan potensi di sini," ucap Pratikno.

Diketahui, OJK bekerjasama dengan sejumlah lembaga dalam memaksimalkan program EKI diantaranya Bank BRI, Bank Jatim, Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PNM, Asuransi Jasindo.