JAKARTA, investor.id – Dewan Kehormatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Firdaus Djaelani mengatakan asuransi Asuransi Wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kendaraan bermotor nantinya tidak akan menyulitkan masyarakat, terutama saat proses klaim terjadi.

Dia menerangkan, dalam pembahasan Asuransi Wajib TPL dengan pemerintah, industri menghendaki supaya menggunakan skema konsorsium yang nantinya menaungi beberapa perusahaan asuransi. Ini pula yang akan memudahkan masyarakat dalam membayar premi hingga proses klaim.

“Konsorsium yang berisi beberapa perusahaan asuransi tersebut bisa bekerja sama dengan bengkel sehingga begitu kecelakaan terjadi, mobil korban akan difoto dan langsung dibawa ke bengkel- bengkel mitra dari konsorsium sehingga klaimnya tidak akan susah,” jelas Firdaus Djaelani dalam Investor Market Today IDTV, Selasa (30/7/2024).

Sebagai ilustrasi, saat kecelakaan terjadi, pelaku utama penyebab kecelakaan mesti bertanggung jawab secara material melalui proses hukum. Namun kerap kali dalam kenyataannya, keributan tentang siapa yang salah malah akan semakin memperkeruh situasi. Nantinya, lewat kehadiran Asuransi Wajib TPL untuk kendaraan bermotor terkait risiko kecelakaan, baik pelaku maupun korban kecelakaan tak perlu lagi ribut-ribut karena dapat langsung membawa kendaraannya ke bengkel mitra untuk diperbaiki.

Adapun premi yang mesti dibayar masyarakat dan hingga maksimal nilai manfaat klaim yang dapat diterima masyarakat masih dihitung pihak pemerintah.

“Misalnya untuk motor preminya itu untuk satu tahun perpanjang STNK misalnya Rp 50.000 atau Rp 30.000, kalau mobil tergantung besarnya mobil misalnya Rp 100.000. Menurut saya sih tidak terlalu mahal karena sifatnya wajib dan massal. Tentunya diharapkan ekonomis sehingga premi tidak terlalu mahal,” tandas Firdaus.

Wacana pembentukan program asuransi wajib ini tercantum pada UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pada pasal 39 A, tertulis bahwa pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar Premi atau Kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Asuransi Wajib.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum membahas kebijakan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor. “Belum ada rapat mengenai itu,” ucap Presiden Jokowi pada Kamis (25/7/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji program asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan. Adapun regulator akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum dikeluarkannya aturan asuransi wajib.

Mengenai hal itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap agar program asuransi wajib tak dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi menyebut hal itu karena kondisi penjualan industri otomotif yang tengah menurun.

"Sebetulnya, kalau bisa jangan diterapkan sekarang, karena penjualan mobil lagi turun," ungkapnya saat ditemui seusai penutupan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (27/7).

Sebagai informasi, OJK menyebut pelaksanaan teknis program asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan masih terus dikaji sampai saat ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib tersebut akan menimbulkan dampak positif. Sebab, masyarakat akan mendapatkan perlindungan.

"Masih dikaji lebih lanjut. Kalau dari OJK itu, bahwa program asuransi wajib tersebut memang bermanfaat bagi ekonomi Indonesia, individu, dan masyarakat," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (26/7).

Menurut Ogi, kalau ada perlindungan tersebut, masyarakat akan lebih baik.

Dia bilang hal itu menjadi perhatian dari OJK untuk melakukan kajian-kajian mendalam dari kemanfaatan suatu asuransi, termasuk dalam menyusun pelaksanaan teknis asuransi wajib.

Dia juga menekankan pentingnya literasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami pentingnya asuransi, termasuk dalam program asuransi wajib.

Sebelumnya, Ogi mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU P2SK, kata dia, dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.

Dia menjelaskan setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun peraturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan. OJK menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum aturan asuransi wajib diberlakukan.

Beberapa perusahaan asuransi umum menyambut positif rencana ini. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) menyatakan dukungannya terhadap kewajiban asuransi Third Party Liability (TPL) untuk semua kendaraan bermotor.

Marketing Director GEGI, Linggawati Tok, menyebut pihaknya telah lama menawarkan Asuransi TPL secara terpisah dengan target pasar kelas menengah ke atas.

“Dengan adanya kewajiban Asuransi TPL, kami telah menyiapkan produk yang mudah dipahami masyarakat dengan harga terjangkau, sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (18/7).

Menurut Linggawati, asuransi TPL tidak perlu memisahkan antara kendaraan listrik (EV) dan konvensional, karena lebih berkaitan dengan perilaku berkendara di jalan raya. Ia menambahkan bahwa klaim asuransi TPL lebih banyak disebabkan oleh perilaku pengemudi dibanding faktor kendaraan.

Linggawati menekankan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan jiwa pihak ketiga, seperti cedera badan, cacat tetap, dan meninggal dunia. Ia menyarankan agar pemerintah menetapkan santunan minimum bagi korban kecelakaan, misalnya Rp 50 juta atau Rp 100 juta.

PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) juga menyambut baik peraturan ini. Wakil Presiden Direktur ACPI, Nico Prawiro, menyatakan bahwa asuransi wajib TPL tidak akan membebani masyarakat karena premi yang dikenakan cukup murah.

Nico memperkirakan premi akan sekitar 1% dari harga pertanggungan kendaraan, sesuai dengan ketentuan SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017.

“Misalnya, jika harga pertanggungan mobil Rp 100 juta, maka premi asuransi TPL sekitar Rp 1 juta per tahun,” ujarnya.

PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) atau Maximus Insurance juga melihat asuransi wajib sebagai peluang untuk meningkatkan penetrasi pasar.

Direktur Utama Maximus Insurance, Jemmy Atmadja, menyatakan kewajiban ini dapat mengurangi risiko kerugian besar baik bagi masyarakat individu maupun perusahaan yang terlibat dalam kecelakaan.

OJK saat ini berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai kebutuhan, termasuk asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas.