JAKARTA, investor.id – Dewan Kehormatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Firdaus Djaelani mengatakan asuransi Asuransi Wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kendaraan bermotor nantinya tidak akan menyulitkan masyarakat, terutama saat proses klaim terjadi.

Dia menerangkan, dalam pembahasan Asuransi Wajib TPL dengan pemerintah, industri menghendaki supaya menggunakan skema konsorsium yang nantinya menaungi beberapa perusahaan asuransi. Ini pula yang akan memudahkan masyarakat dalam membayar premi hingga proses klaim.

“Konsorsium yang berisi beberapa perusahaan asuransi tersebut bisa bekerja sama dengan bengkel sehingga begitu kecelakaan terjadi, mobil korban akan difoto dan langsung dibawa ke bengkel- bengkel mitra dari konsorsium sehingga klaimnya tidak akan susah,” jelas Firdaus Djaelani dalam Investor Market Today IDTV, Selasa (30/7/2024).

Sebagai ilustrasi, saat kecelakaan terjadi, pelaku utama penyebab kecelakaan mesti bertanggung jawab secara material melalui proses hukum. Namun kerap kali dalam kenyataannya, keributan tentang siapa yang salah malah akan semakin memperkeruh situasi. Nantinya, lewat kehadiran Asuransi Wajib TPL untuk kendaraan bermotor terkait risiko kecelakaan, baik pelaku maupun korban kecelakaan tak perlu lagi ribut-ribut karena dapat langsung membawa kendaraannya ke bengkel mitra untuk diperbaiki.

Adapun premi yang mesti dibayar masyarakat dan hingga maksimal nilai manfaat klaim yang dapat diterima masyarakat masih dihitung pihak pemerintah.

“Misalnya untuk motor preminya itu untuk satu tahun perpanjang STNK misalnya Rp 50.000 atau Rp 30.000, kalau mobil tergantung besarnya mobil misalnya Rp 100.000. Menurut saya sih tidak terlalu mahal karena sifatnya wajib dan massal. Tentunya diharapkan ekonomis sehingga premi tidak terlalu mahal,” tandas Firdaus.

Wacana pembentukan program asuransi wajib ini tercantum pada UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Pada pasal 39 A, tertulis bahwa pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar Premi atau Kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Asuransi Wajib.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum membahas kebijakan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor. “Belum ada rapat mengenai itu,” ucap Presiden Jokowi pada Kamis (25/7/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id – Pemerintah bakal mewajibkan seluruh kendaraan bermotor di Indonesia memiliki asuransi wajib kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL), yang kabarnya bakal dimulai Januari 2025 mendatang.

Pakar Asuransi sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menyambut baik rencana aturan tersebut. Menurutnya, aturan ini akan diwajibkan kepada kendaraan roda empat atau lebih seperti mobil, bus hingga truk.

“Jadi di Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ini berbunyi asuransi wajib ini untuk kelompok tertentu atau masyarakat tertentu. Jadi sudah sangat tepat, bahwa nantinya akan diberlakukan untuk roda empat dulu atau lebih,” ungkap Wahyudin saat dihubungi, pada Minggu (28/7/2024).

Dia menyampaikan, tarif asuransi wajib nantinya akan sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun atau diatur lebih lanjut melalui peraturan baru.

“Khususnya dalam hal ini perluasan third party liability atau tanggung jawab pihak ketiga, itu maksimal sampai 0,15%, paling tinggi untuk bus dan truk. Sedangkan yang paling rendah untuk (kendaraan) penumpang,” kata Wahyudin.

“Anggaplah ini nanti untuk roda empat yang akan diberlakukan preminya Rp 250 ribu, untuk satu tahun dengan limit pertanggungan sampai dengan Rp 25 juta. Begitupun juga nantinya akan sepeda motor atau kendaraan roda dua. Kami harapkan kendaraan roda dua ini preminya minimal Rp 10 ribu, dengan pertanggungan Rp 1 juta, misalnya,” jelas Wahyudin.

Opsi Mekanisme Pembayaran

Sementara itu, terkait skema pembayarannya, ada dua model yang rencananya akan diterapkan dalam aturan wajib asuransi TPL kendaraan ini. Hal tersebut telah menjadi kajian Kupasi bersama asosiasi dan pihak terkait lainnya untuk direkomendasikan kepada pemerintah.

Pertama, model free market. Wahyudin menjelaskan, implementasi model free market yang dimaksud adalah pemilik kendaraan dibebaskan memiliki asuransi di perusahaan mana saja, selama terafiliasi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

“Bagaimana pembayarannya? Sudah ada wacana bahwasannya melalui perpanjangan dari STNK. Bentuknya adalah Samsat mensyaratkan sudah harus punya polis asuransi kendaraan bermotor. Jadi, pada saat perpanjangan STNK, dalam rekrutmennya oleh Samsat, cek list-nya sudah punya asuransi kendaraan bermotor, copy polisnya boleh disampaikan juga. Nanti di SAMSAT tinggal bayar biayanya saja, biaya tambahannya, selain pajak tentunya,” urai Wahyudin.

Kedua, yakni model konsorsium. Wahyudin menerangkan, model ini melalui kerjasama terkait dengan beberapa perusahaan asuransi yang diinisiasi atau dikelola oleh asosiasi nantinya.

“Jadi seluruh perusahaan asuransi, mungkin beberapa, tergabung dalam konsorsium dan bekerjasama dengan Samsat. Seluruhnya dapat perusahaan asuransi yang tanggung renteng dengan beberapa persentase share-nya. Jadi, terkait dengan pengelolanya, karena berdampak dengan pembayaran dan kerjasama dengan Samsat,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News