Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras langkah terbaru parlemen Israel atau Knesset yang mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) perihal badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Lewat tiga RUU itu, Israel berusaha menghentikan operasional UNRWA dengan menyebutnya sebagai organisasi teroris.

“Indonesia mengutuk keras pengesahan awal tiga rancangan undang-undang oleh parlemen Israel yang menetapkan UNRWA sebagai organisasi teroris dan berupaya mengakhiri aktivitas UNRWA di Palestina,” demikian dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri RI lewat akun X, Rabu, 24 Juli 2024.

Kemenlu RI mengatakan, upaya sistemik Israel untuk membubarkan UNRWA tidak dapat diterima. “Ini akan menghilangkan hak pengungsi Palestina untuk kembali dan dipulangkan ke rumah mereka,” tegas pernyataan tersebut.

Indonesia menegaskan dukungan penuhnya terhadap UNRWA. RI juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk berdiri teguh dalam membela misi kemanusiaan UNRWA dalam memberikan bantuan bagi kelangsungan hidup jutaan warga Palestina.

“UNRWA harus terus melaksanakan mandatnya, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait,” kata pernyataan tersebut.

Knesset (parlemen Israel) meloloskan tiga rancangan undang-undang dalam pembacaan pertama pada Senin, 22 Juli kemarin. RUU tersebut untuk menutup badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai “organisasi teroris.”

RUU pertama melarang UNRWA menjalankan misi apa pun, memberikan layanan apa pun, atau melakukan aktivitas apa pun di wilayah Israel. Keputusan tersebut disahkan dengan 58-9 suara, seperti yang dilaporkan surat kabar The Times of Israel.

RUU kedua disetujui dengan suara 63-9 dan seruan untuk mencabut kekebalan hukum dan hak istimewa yang ditawarkan kepada staf PBB di Israel kepada personel UNRWA.

Sementara RUU ketiga menyerukan agar badan PBB tersebut ditetapkan sebagai “organisasi teroris” dan mengharuskan Israel untuk memutuskan hubungan dengan badan tersebut. Itu disahkan dengan 50-10 suara.
Baca juga: Israel Loloskan 3 RUU yang Tetapkan UNRWA Jadi Organisasi Teroris

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Uni Eropa mengecam resolusi parlemen Israel atau Knesset yang menentang pembentukan negara Palestina. Menurut Uni Eropa, solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.

“Ada konsensus kuat di komunitas internasional bahwa satu-satunya solusi berkelanjutan yang akan membawa perdamaian dan keamanan di Timur Tengah adalah solusi dua negara,” kata blok tersebut dalam pernyataan tertulis.

Pernyataan tersebut menuturkan bahwa Uni Eropa menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai perdamaian abadi melalui solusi dua negara sebagaimana diuraikan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735, 2728, 2720, dan 2712 yang memastikan warga Palestina dan Israel dapat hidup aman dan bermartabat.

Blok tersebut mempertahankan pendiriannya dengan tidak mengakui perubahan pada perbatasan tahun 1967 kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. “Kami akan terus bekerja secara aktif dengan mitra internasional dan regional untuk menghidupkan kembali proses politik untuk mencapai tujuan ini,” tegasnya.

Jalur yang kredibel menuju negara Palestina, lanjutnya, merupakan komponen penting proses politik tersebut.“Tidak ada harapan, tidak adanya cakrawala bagi rakyat Palestina hanya akan memperdalam konflik,” tambah pernyataan tersebut.

Israel mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober.

Sebanyak lebih dari 38.800 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 89.400 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza menjadi reruntuhan di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum negara itu diinvasi pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mengecam keras resolusi penolakan pembentukan negara Palestina yang disahkan parlemen Israel, Knesset, sebagai pelemahan nyata atas solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

“Solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian di Palestina dan kawasan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI melalui media sosialnya, yang dipantau ANTARA, Jumat (19/7/2024).

Kemenlu turut menegaskan Indonesia akan terus berkomitmen mendorong implementasi solusi dua negara.

Resolusi tersebut disahkan oleh Knesset pada Kamis (18/7/2024) dengan suara 68-9, dan dilakukan menjelang keberangkatan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu ke Washington D.C. untuk bertemu Presiden AS Joe Biden dan berpidato di hadapan Kongres AS.

Resolusi itu menyatakan pendirian negara Palestina “di jantung Tanah Israel akan menimbulkan bahaya nyata bagi Negara Israel dan warga negaranya, melanggengkan hubungan Israel-Palestina, konflik dan menggoyahkan kawasan.”

Sejumlah negara dan organisasi internasional lantas menyuarakan kecaman mereka terhadap pengesahan resolusi tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan solusi dua negara tidak dapat ditolak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya, Stephan Dujarric, mengaku kecewa dengan keputusan parlemen Israel yang meloloskan undang-undang tersebut.

“Jelas Anda tidak bisa menolak solusi dua negara,” kata Dujarric kepada wartawan.

Sementara, Wakil Tetap AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan solusi dua negara, di mana rakyat Israel dan Palestina hidup berdampingan, menjadi satu-satunya langkah untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina.

“Tanpa hal tersebut, perdamaian hampir mustahil dicapai,” kata dia.

Senada, pemerintah Prancis, Turki, dan Yordania turut mengecam resolusi yang disahkan Knesset. Menurut mereka, solusi dua negara harus tetap menjadi solusi akhir mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Kementerian Luar Negeri Yordania pada Kamis (18/7/2024), mengecam persetujuan parlemen Israel, Knesset, terhadap sebuah draf resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina.

Melalui pernyataannya, kementerian menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran baru dan serius terhadap hukum internasional sekaligus tantangan bagi komunitas internasional ke depan.

Juru bicara kementerian, Sufyan Al-Qudah, mengatakan semua keputusan dan langkah yang ditetapkan pendudukan Israel, tidak sah dan harus dibatalkan serta tidak mengubah realitas dan realitas pendudukan mereka atas wilayah Palestina. Hal itu juga tidak berpengaruh pada kelanjutan penerapan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 mengenai perlindungan warga sipil di waktu perang.

Lebih lanjut, Al-Qudah menekankan bahwa upaya intensif Israel untuk menolak hak rakyat Palestina atas negaranya yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, tidak membawa keamanan dan perdamaian di kawasan.

Dia menegaskan, butuh aksi internasional yang efektif untuk mencegah tindakan tersebut dan menghentikan perang Israel terhadap Palestina yang hingga kini masih berlangsung.

Al-Qudah juga menyerukan perlunya menghentikan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, yang terbaru yang terus menargetkan warga sipil yang mencari perlindungan di sekolah-sekolah UNRWA dan pusat-pusat penampungan.

Tel Aviv: Parlemen Israel (Knesset) meloloskan resolusi yang menentang pendirian negara Palestina merdeka. Bagi mereka, Palestina merdeka dapat menjadi basis kelompok teroris.

"Knesset dengan tegas menentang pendirian negara Palestina di sebelah barat sungai Yordan," kata badan legislatif itu dalam resolusi tersebut, yang diadopsi dalam sebuah sidang di Yerusalem, Kamis, 18 Juli 2024 dikutip dari AFP.

Resolusi ini mendapat dukungan 68 dari 120 anggotanya.

Resolusi ini diloloskan di tengah dukungan tiga perempat dari anggota Perdamaian Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah menyatakan dukungan mereka Palestina merdeka.

Beberapa diantaranya adalah Spanyol, Norwegia, dan Irlandia, yang baru bergabung sebagai pendukung kemerdekaan Palestina pada Mei lalu.

Meskipun prospek untuk hidup berdampingan secara damai dengan Israel terlihat semakin kecil mengingat perang yang berkecamuk di Jalur Gaza, beberapa sekutu Israel mengatakan bahwa solusi dua negara--yang telah didiskusikan selama beberapa dekade--adalah solusi yang dibutuhkan untuk memajukan perdamaian di Timur Tengah.

Pertempuran meletus setelah kelompok militan Hamas yang didukung Iran menyerang Israel selatan pada 7 Oktober tahun lalu, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, perang ini diperlukan untuk menghancurkan Hamas, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Meskipun sudah ada pembicaraan gencatan senjata selama beberapa minggu, namun tidak ada indikasi apakah, atau kapan, pembicaraan tersebut akan selesai.

Resolusi Knesset tersebut merupakan sebuah pengerasan dari posisi sebelumnya yang disetujui pada awal tahun ini, yang menolak gagasan bahwa negara Palestina dapat dideklarasikan secara sepihak.

Pada 2009, Netanyahu mengatakan bahwa ia akan menerima negara Palestina yang didemiliterisasi selama negara tersebut mengakui Israel. Negosiasi berantakan dan, dalam beberapa tahun terakhir, Netanyahu dan publik Israel telah menjauh dari dukungan terhadap dua negara, sentimen yang telah menguat sejak 7 Oktober.

Netanyahu sendiri akan mengunjungi Washington minggu depan. Pemerintahan Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan mendesak penerimaan solusi dua negara sebagai cara untuk membawa negara-negara Arab ke dalam pembangunan kembali Gaza dan normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.

Baca juga: Israel Hancurkan Prospeks Solusi Dua Negara

(FJR)