Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa negaranya telah menyusun rancangan resolusi yang akan diajukan ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangguhkan keanggotaan Israel jika Tel Aviv terbukti melanggar hukum internasional, aturan, dan keputusan terkait isu Palestina.

Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen di Kuala Lumpur, Anwar menjelaskan bahwa rancangan resolusi tersebut tengah dalam tahap negosiasi dan diharapkan segera diajukan untuk persetujuan Majelis Umum.

Ia menegaskan perlunya langkah tegas, termasuk potensi penghapusan keanggotaan Israel di PBB, atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.
“Malaysia akan memastikan bahwa agenda ini didengar dan diperhatikan sehingga kekejaman rezim Israel dapat dihentikan, serta memungkinkan bantuan kritis mencapai rakyat Palestina saat pembantaian terus memburuk,” kata Anwar, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 6 November 2024.

Inisiatif Malaysia ini mendapatkan momentum setelah Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, pekan lalu mendesak agar keanggotaan Israel di PBB ditangguhkan, mengingat pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan pendudukan di wilayah Palestina.

Anwar juga berharap bahwa resolusi ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dalam melanjutkan layanan esensial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, yang semakin mendesak.

Langkah ini diambil setelah Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Palestina. Kebijakan ini akan berlaku dalam 90 hari, yang berpotensi mengganggu layanan penting UNRWA bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. (Angel Rinella)

Baca juga: Israel Larang UNRWA Beroperasi, G7: Situasi Kemanusiaan di Gaza Bisa Hancur


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Ottawa: Jajaran menteri luar negeri yang tergabung dalam kelompok G7, kelompok tujuh ekonomi besar dunia, menyatakan keprihatinan mereka atas keputusan parlemen Israel yang melarang kegiatan operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

“Kami, Menteri Luar Negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Republik Korea, dan Inggris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas undang-undang yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Knesset Israel,” kata pernyataan bersama para menlu G7 tersebut.

Menurut mereka, UU yang dikeluarkan Israel itu bertujuan untuk mencabut hak istimewa dan kekebalan UNRWA, melarang segala kontak antara badan-badan negara Israel, pejabat, dan UNRWA, serta melarang segala kehadiran UNRWA di Israel.
“UNRWA menyediakan bantuan kemanusiaan yang penting dan menyelamatkan nyawa serta layanan dasar bagi para pengungsi Palestina di Gaza, Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan di seluruh wilayah tersebut,” kata G7.

Tanpa kerja kerasnya, kata mereka, penyediaan bantuan dan layanan tersebut, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan distribusi bahan bakar di Gaza dan Tepi Barat akan sangat terhambat jika tidak mustahil.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

Reformasi Internal UNRWA

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” desak mereka.

Mereka mengatakan, tetap mengutuk serangan teror yang brutal dan tidak dapat dibenarkan oleh Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

“UNRWA telah mengambil langkah-langkah untuk menanggapi tuduhan mengenai dukungan karyawan perorangan terhadap organisasi teroris dan menunjukkan kesediaannya untuk mengejar dan melaksanakan reformasi proses internal sesuai dengan tinjauan independen pada bulan April 2024, yang dipimpin oleh Catherine Colonna, mengenai kenetralan UNRWA,” terang mereka.

“Kami menyerukan kepada UNRWA untuk melanjutkan jalur reformasinya sebagai prioritas, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kenetralan, dan memastikan bahwa kegiatannya tetap sepenuhnya sesuai dengan mandatnya. Kami akan terus memantau dan mendukung proses ini secara aktif,” tutup G7.

Perang Israel-Hamas

UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya menuduh otoritas Israel membatasi aliran bantuan ke Gaza, tempat hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah itu telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang.

Badan itu sendiri telah menderita kerugian besar, dengan sedikitnya 223 stafnya tewas dan dua pertiga fasilitas badan itu di Gaza rusak atau hancur sejak perang dimulai.

Perang di Gaza meletus dengan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang mengakibatkan kematian 1.206 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 43.020 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas, angka yang dianggap PBB dapat diandalkan.

Baca juga: Indonesia Sebut Larangan Operasi UNRWA oleh Israel Langgar Piagam PBB


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah pendudukan. Keputusan ini dinilai komunitas internasional dapat memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan.

“Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza,” tulis Kemenlu RI dalam pernyataan di akun media sosial X, Selasa, 29 Oktober 2024.

Keputusan ini, lanjut Kemenlu RI, jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB.
UNWRA merupakan badan penerima mandat PBB yang memainkan peran tak tergantikan dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.

“Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendukung UNRWA melaksanakan mandatnya,” tegas Kemenlu.

Indonesia juga mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk segera menghentikan tindakan Israel.

“Serta memastikannya mematuhi kewajibannya terhadap hukum internasional, resolusi DK PBB dan keputusan ICJ untuk mengakhiri penjajahan di Palestina,” tutup pernyataan itu.

Fungsi Krusial UNRWA

Kecaman atas keputusan ini juga diungkapkan Kelompok G7.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, kata G7, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” pungkas mereka.

Baca juga: Kecam UU Israel, Guterres Sebut Melarang UNRWA Berdampak Menghancurkan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam pada hari Senin atas Undang-Undang yang disahkan parlemen Israel, yang melarang badan bantuan PBB beroperasi di negara itu.
“
Saya sangat prihatin dengan pengesahan hari ini oleh Knesset Israel atas dua undang-undang tentang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang, jika dilaksanakan, kemungkinan akan mencegah UNRWA melanjutkan pekerjaan pentingnya di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum PBB," kata Guterres dalam sebuah pernyataan dan dikutip Anadol Agency, Selasa, 29 Oktober 2024.

Pernyataan itu muncul setelah Parlemen Israel mengesahkan UU pada Senin kemarin, yang akan melarang UNRWA yang selama ini membantu warga Palestina beroperasi di negara itu. Hasil pemungutan suara menunjukkan 92 dari 120 anggota Knesset mendukung, dengan 10 menentang.

UU terpisah, yang disetujui anggota parlemen dengan suara 87-9, mengamanatkan Israel untuk memutus semua hubungan dengan UNRWA, kecuali kerja sama atau hak istimewa apa pun yang sebelumnya dimiliki badan tersebut.
Undang-undang tersebut akan berlaku dalam 90 hari ke depan.

"UNRWA adalah sarana utama yang digunakan untuk menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina di Wilayah Palestina yang Diduduki. Tidak ada alternatif selain UNRWA," tegas Guterres.

Ia memperingatkan bahwa penerapan undang-undang tersebut "dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan" bagi para pengungsi di Wilayah Palestina yang Diduduki, yang "tidak dapat diterima."

"Saya menyerukan kepada Israel untuk bertindak secara konsisten dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional, termasuk berdasarkan hukum humaniter internasional dan yang berkaitan dengan hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-undang nasional tidak dapat mengubah kewajiban tersebut," tambahnya.

Menekankan bahwa penerapan undang-undang ini akan "merugikan" penyelesaian konflik Israel-Palestina dan perdamaian serta keamanan di kawasan secara keseluruhan, Guterres menegaskan kembali bahwa UNRWA "sangat diperlukan."

"Saya sampaikan masalah ini kepada Majelis Umum PBB dan akan terus memberi informasi kepada Majelis seiring perkembangan situasi," ungkapnya.

Baca juga: Makin Menjadi, Israel Larang UNRWA Beroperasi di Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Parlemen Israel, disebut juga Knesset, pada hari Senin (28/10) melahirkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk bertugas di Gaza.

Mengutip Al Jazeera, aturan itu memang tidak akan berlaku dalam waktu dekat. Saat berlaku nanti, aturan itu berisiko menghancurkan proses penyaluran bantuan yang sudah rapuh pada saat krisis kemanusiaan di Gaza.

Puncaknya, seluruh fasilitas UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki Israel juga akan ditutup, termasuk yang ada di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza.

Pemungutan suara untuk RUU ini disahkan dengan perolehan suara 92-10. Prosesnya diiringi perdebatan sengit antara pendukung undang-undang tersebut dan penentangnya, terutama anggota partai parlemen Arab.

RUU kedua yang memutuskan hubungan diplomatik dengan UNRWA juga sedang disahkan pada Senin malam.

Tonton:Israel akan Melarang Kegiatan UNRWA Saat Krisis Kemanusiaan Melanda Gaza

​Peran UNRWA di Palestina

UNRWA bertugas di Palestina untuk memenuhi mandatnya sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1949.

UNRWA jadi lembaga terdepan yang mengelola bantuan kemanusiaan di Gaza, yang telah hancur akibat perang Israel selama lebih dari setahun. Selama itu pula, ratusan pekerja UNRWA terbunuh oleh serangan Israel.

Ketua UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebut kebijakan Israel sebagai preseden berbahaya dan akan memperdalam penderitaan warga Palestina.

"Ini adalah langkah terbaru dalam kampanye yang sedang berlangsung untuk mendiskreditkan UNRWA. RUU ini hanya akan memperdalam penderitaan rakyat Palestina," tulis Lazzarini di akun X pribadinya.

Sejalan dengan itu, juru bicara UNRWA Juliette Touma juga ini merupakan langkah yang sangat keterlaluan, karena anggota PBB berusaha membubarkan badan PBB.

"Sungguh keterlaluan bahwa negara anggota PBB berupaya membubarkan badan PBB yang juga merupakan penanggap terbesar dalam operasi kemanusiaan di Gaza," kata Touma, dikutip AFP.

UNRWA telah menyediakan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina, serta kepada pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, dan Suriah selama lebih dari 70 tahun.

UNRWA juga menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan kejuruan bagi para pengungsi Palestina. Al Jazeera mencatat bahwa UNRWA mempekerjakan 13.000 orang hanya di Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Israel, Knesset, telah meloloskan rancangan undang-undang yang secara tegas membatasi UNRWA, organisasi utama PBB yang mendukung warga Palestina. Hal tersebut mengancam lambatnya aliran bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi di wilayah Palestina.

Mengutip Bloomberg pada Selasa (29/10/2024), keputusan untuk melarang Badan Bantuan PBB atau UN Relief and Works Agency (UNRWA) terjadi ditengah seruan baru dari sekutu Israel di Eropa, Kanada, Australia, dan Jepang untuk tidak melanjutkan undang-undang tersebut.

Selain itu, AS juga telah mendorong Israel untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa undang-undang AS mungkin mengharuskan pengurangan aliran senjata Amerika ke Israel kecuali situasinya membaik.

RUU tersebut, yang menjadi final setelah disetujui pada pembacaan kedua dan ketiga oleh Knesset, melarang aktivitas badan tersebut di wilayah Israel.

Meskipun secara teknis wilayah tersebut tidak mencakup Gaza dan Tepi Barat, pergerakan UNRWA akan sangat terpengaruh karena operasional harian dan logistiknya memerlukan koordinasi dengan Israel dan penggunaan tanah serta titik penyeberangan yang dikuasai Israel.

"Proposal tersebut melarang UNRWA menjalankan perwakilan apa pun, memberikan layanan apa pun, atau melakukan aktivitas apa pun, secara langsung atau tidak langsung, di dalam wilayah kedaulatan Israel," menurut pernyataan Knesset, dilansir dari Bloomberg pada Selasa (29/10/2024).

Undang-undang tersebut mulai berlaku 90 hari setelah ditetapkan.

UNRWA, dengan gudang, kendaraan, dan tenaga kerja yang mapan, telah secara aktif memimpin distribusi bantuan kepada lebih dari 90% penduduk Gaza yang mengungsi akibat serangan Israel selama puluhan tahun ke Palestina. Israel melarang organisasi tersebut beroperasi di Gaza utara, tempat sekitar 200.000 hingga 300.000 warga Palestina masih berada di tengah kesulitan.

Penjabat kepala kemanusiaan PBB, Joyce Msuya, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa seluruh penduduk Gaza utara berisiko mati. Dua juga mengkritik pasukan Israel karena secara terang-terangan mengabaikan dasar kemanusiaan, karena serangannya terhadap rumah sakit dan para pekerja kesehatan

Ketegangan berkepanjangan antara Israel dan UNRWA mencapai puncaknya setelah ratusan militan Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober tahun lalu. Lebih dari 43.000 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan militer Israel setelahnya, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

Israel mengatakan setidaknya 12 pegawai UNRWA berpartisipasi langsung dalam serangan lintas batas tahun lalu, yang memicu perang di Palestina yang sedang berlangsung. Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan beberapa negara sekutunya.

Awalnya menyangkal tuduhan Israel, UNRWA mengatakan pada bulan Maret bahwa Israel mencoba memaksa beberapa personel badan tersebut, yang ditahan oleh militer selama operasi darat di Palestina bersama ribuan penduduk, untuk mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan dengan Hamas dan berbagai serangannya.

Namun demikian, pada Agustus lalu, badan tersebut mengatakan sembilan karyawannya mungkin terlibat dalam serangan tersebut dan akan dipecat.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia sangat prihatin dengan penerapan undang-undang tersebut dan memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi warga Palestina yang terkena dampak konflik. Dia juga mengatakan tidak ada alternatif lain selain UNRWA.

"Saya menyerukan Israel untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional. Saya membawa masalah ini ke Majelis Umum PBB, dan akan terus memberikan informasi kepada Majelis seiring dengan perkembangan situasi," kata Guterres.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hubungan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai titik nadir dengan rencana Israel untuk memberlakukan undang-undang yang akan melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (Unrwa) beroperasi di Gaza dan Tepi Barat.

Rencana ini menandakan perubahan besar yang berpotensi berlangsung bertahun-tahun untuk membalikkan kondisi ini.

Latar Belakang Ketegangan Israel dan Unrwa

Unrwa telah lama menjadi sasaran kritik dari Israel, yang menudingnya berafiliasi dengan Hamas dan gagal mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan pengungsi Palestina.

Mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz menuduh Unrwa sebagai bagian dari “mekanisme Hamas”, yang menurutnya memperburuk nasib pengungsi alih-alih memperbaiki keadaan mereka.

Dampak yang Potensial Terjadi pada Bantuan Kemanusiaan

Jika parlemen Israel (Knesset) berhasil meloloskan undang-undang ini, yang mungkin akan diputuskan pada 28 Oktober, sebanyak 2,4 juta orang Palestina di Gaza dan Tepi Barat akan kehilangan akses pada bantuan kemanusiaan penting, seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Menurut Adalah, sebuah pusat hukum hak minoritas Arab di Israel, rancangan undang-undang ini mengandung dukungan lintas partai yang kuat, mencapai sekitar 100 dari total 120 anggota.

Langkah ini bahkan mendapat kecaman dari 123 negara anggota PBB. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga menyatakan bahwa pembatasan tersebut akan “menghancurkan respons kemanusiaan di Gaza” dan menutup akses pendidikan serta layanan sosial bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem.

Walaupun Kongres AS belum menyetujui pendanaan kembali untuk Unrwa, sebagian besar negara Barat mendukungnya.

Unrwa dan Israel: Sebuah Hubungan yang Rumit

Hingga 7 Oktober, hubungan antara Unrwa dan Israel dipandang sebagai “keharusan” di mana badan ini menjalankan fungsi bantuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang menduduki.

Unrwa menegaskan bahwa mereka telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan staf yang terlibat dalam dugaan keterlibatan dalam serangan.

Unrwa juga menyebutkan bahwa upaya Israel untuk menyediakan bantuan melalui jalur alternatif terbukti tidak efektif, dan menekankan bahwa tidak ada badan PBB lain yang dapat menjalankan peran seluas yang dimiliki Unrwa.

Konteks Internasional dan Persepsi Publik

Ketegangan antara Israel dan PBB telah berlangsung lama. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sering menyuarakan keluhan bahwa PBB memiliki bias yang kuat terhadap Israel, menggambarkannya sebagai “pusat antisemitisme” sejak lama.

Tuduhan ini mengakar pada persepsi bahwa PBB gagal dalam menciptakan keadilan bagi Israel, terutama setelah resolusi kontroversial pada 1975 yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme (kemudian dicabut).

Tantangan Ke Depan

Ketegangan ini meluas tidak hanya di ruang diplomatik, tetapi juga di lapangan, terutama di Gaza dan Lebanon. Israel telah lama mengkritik Unifil, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, karena dianggap tidak mampu mencegah ancaman dari Hezbollah.

Beberapa pihak khawatir bahwa, jika Israel berhasil membatasi atau bahkan mengusir badan-badan PBB seperti Unrwa, hal ini bisa membuka jalan bagi disintegrasi PBB itu sendiri.

Beirut: Pemimpin Hamas untuk Lebanon, Fateh Sherif Abu el-Amin bersama istri, putra, dan putrinya tewas dalam serangan udara di Beirut pada hari Minggu, 29 September 2024. Fateh terungkap dulunya merupakan anggota UNRWA.

Hamas mendeskripsikan Fateh sebagai "guru yang sukses dan kepala sekolah yang baik". Sedangkan Pasukan Keamanan Israel (IDF) mengatakan Fateh bertanggung jawab mengkoordinasi aktivitas Hamas di Lebanon, menyebut Fateh "bekerja untuk kepentingan Hamas di Lebanon".

Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang bertugas memberikan bantuan kepada 5.9 juta pengungsi Palestina, mengaku kepada Times of Israel Fateh merupakan anggota mereka.
"Sherif dulunya anggota UNRWA yang diberhentikan tanpa bayaran pada bulan Maret, dan berada di bawah investigasi terhadap tuduhan yang diterima UNRWA terkait aktivitas politiknya," tulis UNRWA, melansir Times of Israel.

Berdasarkan pernyataan Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric, Fateh tidak pernah dipekerjakan kembali sejak bulan Maret. Sedangkan berdasarkan laporan Al-Jazeera pada bulan Maret, Fateh hanya diberhentikan sementara selama 3 bulan.


Gambar: Ketua UNRWA. (ANGELA WEISS / AFP)

Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengaku di Kota Geneva kepada para wartawan pada hari Senin bahwa dia tidak tahu mengenai aktivitas politik Fateh ketika masih hidup.

"Tuduhan spesifik terhadap dirinya saat itu (Maret) adalah dia bagian dari kepemimpinan lokal... saya tidak pernah mendengar kata komandan sebelumnya," ujar Lazzarini.

"Siapapun yang bekerja untuk PBB dan melakukan aksi teror tidak bisa diterima dan memalukan dan menghina semua pekerja PBB di seluruh dunia," lanjut Lazzarini.


Gambar: Kepala Eksekutif UN Watch, Hillel Neuer. (X)

Organisasi Non-pemerintah yang mendedikasikan lembaga mereka untuk mengawasi PBB, UN Watch mengatakan bahwa lembaga mereka telah memberikan "berkas besar berisi bukti-bukti" bahwa Sherif ketika masih hidup terlibat aktivitas Hamas, yang disebut mereka "diacuhkan" oleh UNRWA.

"Hari ini, kami meminta Lazzarini mundur. Dia dan agensinya memberikan kunci sekolah-sekolah UNRWA kepada kepala teror, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak Palestina selama generasi ke generasi, yang didanai oleh pembayar pajak dari semua negara-negara barat," tulis UN Watch.

Pada bulan Juli, parlemen merancang undang-undang yang mengecap UNRWA sebagai organisasi teroris. Israel berandil setidaknya 12 pekerja UNRWA terlibat serangan 7 Oktober 2023, 30 pekerja lainnya membantu "aksi teror" tersebut, dan setidaknya 12% dari organisasi di Gaza tersebut, memiliki hubungan dengan "organisasi teror".

Tindakan Israel tersebut telah ditentang banyak pihak, termasuk Indonesia, yang mana Kementerian Hubungan Luar Negeri RI sebut tindakan tersebut "akan menghilangkan pengungsi Palestina untuk kembali dan dipulangkan ke rumah mereka", melansir ANTARA.

Baca Juga:
Kecam Pembunuhan Pemimpin Hizbullah, Kedubes Iran: Rezim Israel Haus Darah!


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

New York: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Ia mengatakannya saat menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri untuk mendukung UNRWA di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York.

Pertemuan dihadiri oleh berbagai perwakilan negara PBB yang menyoroti tantangan serius yang dihadapi UNRWA serta langkah kolektif untuk memperkuat dukungan bagi Badan PBB tersebut, serta mendukung hak-hak pengungsi Palestina.

"Sulit dibayangkan bagaimana situasi kemanusiaan (di Palestina) saat ini, jika tidak ada UNRWA di lapangan," ungkap Menlu Retno, dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Medcom.id, Jumat, 27 September 2024.
Ia menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap UNRWA. Menurut Menlu Retno, terdapat dua hal utama yang diperlukan untuk mendukung UNRWA.

Pertama, dukungan politis. Menlu Retno menekankan tidak ada alternatif selain UNRWA untuk membantu situasi kemanusiaan di Palestina, dan karena itu penting melindungi mandat UNRWA dari tekanan politik dan upaya untuk mendelegitimasi Badan PBB tersebut.

“Ancaman terhadap UNRWA adalah ancaman bagi kemanusiaan,” tegas Menlu Retno.

Yang kedua, yakni dukungan pendanaan. Menlu Retno mengajak semua negara untuk memberikan dukungan pendanaan untuk UNRWA.

Menlu Retno mengatakan, Indonesia telah memberikan dukungan konkret dengan melipatgandakan kontribusi tahunan untuk UNRWA pada 2024. Selain itu, RI telah berkontribusi untuk mendukung Flash Appeal UNRWA.

Menutup pidatonya, Menlu Retno menegaskan bahwa pekerjaan UNRWA bukanlah pengganti solusi yang adil bagi masalah pengungsi Palestina.

“Ini adalah respons kemanusiaan terhadap krisis politik yang berlarut-larut,” seru Menlu Retno.

UNRWA saat ini menjadi platform utama untuk bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

“Mendukung UNRWA bukanlah tindakan amal, melainkan investasi fundamental bagi kemanusiaan, stabilitas, dan perdamaian regional,” tegas Menlu Retno.

Ia pun mengajak komunitas internasional untuk segera mengakui Negara Palestina dan keanggotaan penuh di PBB.

“Ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik terhadap Israel, dan satu-satunya cara agar kita dapat mencapai Solusi dua negara,” pungkas Menlu Retno.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri pertemuan tingkat menteri untuk mendukung UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79.

Pertemuan dihadiri berbagai perwakilan negara PBB itu menyoroti tantangan serius yang dihadapi UNRWA serta langkah kolektif untuk memperkuat dukungan terhadap badan PBB tersebut, serta mendukung hak-hak pengungsi Palestina.

"Sulit dibayangkan bagaimana situasi kemanusiaan (di Palestina) saat ini, jika tidak ada UNRWA di lapangan," ungkap Menlu Retno, seperti dikutip dari situs resmi Kemlu, Jumat (27/9).

Retno juga menjelaskan, terdapat dua hal utama yang diperlukan untuk mendukung UNRWA, yaitu dukungan politis dan pendanaan.

Ia menekankan, untuk membantu situasi kemanusiaan di Palestina, tidak ada alternatif selain UNRWA. Sehingga penting untuk melindungi mandat UNRWA dari tekanan politik dan upaya mendelegitimasi Badan PBB tersebut.

“Ancaman terhadap UNRWA adalah ancaman bagi kemanusiaan,” tegas Menlu Retno.

Selain itu, Retno mengajak semua negara untuk memberikan dukungan pendanaan untuk UNRWA. Ia mengungkap bahwa Indonesia telah memberikan dukungan konkret dengan melipatgandakan kontribusi tahunan untuk UNRWA pada 2024, dan juga telah berkontribusi untuk mendukung Flash Appeal UNRWA.

Menutup pidatonya, Menlu Retno menegaskan peran UNRWA bukanlah pengganti solusi yang adil bagi masalah pengungsi Palestina.

"Ini adalah respons kemanusiaan terhadap krisis politik yang berlarut-larut,” ungkap Retno.

UNRWA telah menjadi platform utama untuk bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

"Mendukung UNRWA bukanlah tindakan amal, melainkan investasi fundamental bagi kemanusiaan, stabilitas, dan perdamaian regional," tambahnya.

Menlu Retno juga mengajak komunitas internasional untuk segera mengakui Negara Palestina dan keanggotaan penuh di PBB.

“Ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik terhadap Israel, dan satu-satunya cara agar kita dapat mencapai solusi dua negara,” tutup Retno.

New York: Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengedepankan isu Palestina saat menghadiri rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pekan ini. Peran serta Indonesia dalam membela isu Palestina ini mendapat apresiasi dari Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA).

Di sela agenda SMU PBB tahun ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini di Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York pada Minggu sore waktu setempat.

Kepada Menlu Retno, Lazzarini mengapresiasi Indonesia yang senantiasa berada di garda terdepan dalam membela Palestina. Hal ini termasuk menjembatani kepentingan UNRWA untuk mendapatkan dana dari sejumlah negara donor di Eropa, yang sempat menangguhkan pendanaan karena isu keterlibatan karyawan mereka dalam serangan kelompok pejuang Palestina Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023.

“Saya ingin berterima kasih kepada Anda atas dukungan dan kerja kerasnya serta tetap bekerja dalam setiap pertemuan dan interaksi demi mengupayakan dana (untuk UNRWA), termasuk dari Eropa dan di wilayah lain,” kata Lazzarini.

Sebagai bagian dari “Core Group of Friends of UNRWA” di PBB, Indonesia hadir dalam pertemuan bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Minggu pagi untuk mendorong pemanfaatan Majelis Umum PBB, dalam menggalang dukungan sebagai upaya memperbaiki situasi di Palestina, termasuk melalui UNRWA.

“Intinya, kita mengkonsolidasikan diri bagaimana untuk membawa isu Palestina ini di dalam satu pekan ke depan, dimana hampir semua negara, kepala negara, kepala pemerintahan, para menlu berkumpul semua di New York,” tutur Menlu Retno.

Baca juga: Indonesia dan Irlandia Tegaskan Rakyat Palestina Berhak Hidup Damai

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Gaza: Israel telah menyerang fasilitas sekolah badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) yang telah dijadikan tempat pengungsian di Jalur Gaza pada Rabu, 11 September 2024. UNRWA menyatakan bahwa ini merupakan kali kelima Israel menyerang sekolah tersebut.

"Sekolah ini telah diserang untuk kelima kalinya, ini adalah rumah bagi 12 ribu orang yang terlantar, kebanyakan anak-anak dan wanita," tulis UNRWA di platform media sosial X, 12 September.

Berdasarkan pernyataan Al-Jazeera, sekolah tersebut diserang ketika "orang-orang sedang mengantri untuk makanan" dan terdapat "kerusakan yang sangat parah, dengan reruntuhan dan puing-puing yang menutupi seluruh area." Berdasarkan informasi dari Al-Jazeera, setidaknya 18 orang tewas.
Sekitar 12 jam sebelum berita ini disusun, Hamas mengumumkan melalui Telegram bahwa terdapat 14 korban jiwa dalam serangan tersebut. Hamas mengecam keras serangan tersebut.

"Pasukan penjajah Zionis terus melakukan pembunuhan massal yang mengerikan terhadap rakyat Palestina yang tidak dilindungi di Jalur Gaza, dengan serangan udara siang ini di Al-Jouni, sekolah UNRWA," tulis Hamas di Telegram.

Dari 18 korban yang diduga tewas, UNRWA menyatakan bahwa enam di antaranya adalah pekerja PBB. Sekretaris Jenderal PBB mengecam keras serangan tersebut.

"Apa yang terjadi di Gaza sangat tidak bisa diterima — pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan ini harus dihentikan sekarang," tulis Sekjen PBB Antonio Guterres di X, 12 September.

Namun, duta besar Israel untuk PBB menyerang balik kecaman Sekjen PBB dan meminta Guterres untuk menginvestigasi latar belakang enam pekerja yang meninggal, yang dilabeli oleh duta besar tersebut sebagai "teroris."

"Yang 'tidak bisa diterima' di sini adalah kenyataan bahwa Anda tidak bisa melihat situasi sebenarnya dan terus membelokkannya. Tidak bisa diterima bahwa PBB terus mengecam Israel atas perang adilnya melawan teroris, sementara Hamas terus menggunakan wanita dan anak-anak sebagai perisai manusia," ujar Danny Danon, Duta Besar Israel untuk PBB, 12 September 2024, di X.

Hubungan antara UNRWA dan Israel mengalami ketegangan sejak hampir empat bulan lalu. Israel menuduh UNRWA membantu Hamas, dan pada bulan Mei menyetujui rancangan undang-undang yang mengecap UNRWA sebagai "organisasi terorisme," tindakan yang mengundang kecaman dari banyak pihak, termasuk Indonesia.

Belum ada pernyataan resmi dari Pasukan Keamanan Israel (IDF) terkait serangan tersebut ketika berita ini disusun. Namun, 12 jam yang lalu, ketika berita ini disusun, IDF mengumumkan di X bahwa mereka telah membunuh dua orang terduga pelaku serangan 7 Oktober 2023 melalui serangan udara.

Dua terduga tersebut adalah Abdallah Abu Reala dari batalion Hamas Shati dan Ayman Khaled Ahmed Abu Allahyani. Namun, pembunuhan mereka tidak dipastikan terkait dengan serangan di sekolah UNRWA, karena salah satu dari mereka diumumkan "tewas di Rumah Sakit Shifa di Kota Gaza," berdasarkan pernyataan IDF.

Baca Juga:
Palestina Duduk di Antara Negara Anggota di Majelis Umum PBB

(SUR)