Jakarta -

Populasi muslim global saat ini mencapai 1,8 miliar dan terus mengalami pertumbuhan. Permintaan produk halal diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Laporan State of the Global Islamic Economy memperkirakan bahwa konsumsi produk industri halal akan mencapai US$ 2,4 triliun pada tahun 2024, dengan sektor makanan dan minuman halal menjadi salah satu pilar utama, disusul kosmetik, farmasi, keuangan syariah, fesyen muslim, pariwisata halal, dan media islami.

Sebagai negara dengan konsumsi produk makanan halal tertinggi, Indonesia telah menjadi pemain kunci di industri ini, dengan transaksi mencapai US$ 173 juta dan pangsa pasar sebesar 13% dari total konsumsi makanan halal dunia.

Dalam mendukung Indonesia sebagai produsen halal terkemuka, Bank Indonesia (BI) menggelar 2nd Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC) berkolaborasi dengan Islamic Chef & Culinary of Indonesia (ICCI) di ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024. Kompetisi ini menjadi ajang bagi halal chef Indonesia dan internasional untuk memamerkan kreativitas kuliner mereka, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk makanan halal Indonesia di pasar global.

Secretary General World Platform of Islamic Countries Culinary Societies, Rossham Bin Rusli, menyampaikan antusiasmenya terhadap ISEF 2024 yang menurutnya sangat berpengaruh untuk generasi muda. "Anak muda yang datang ke acara ini dapat belajar banyak - mulai dari cara penyajian makanan yang halal, sehat, dan estetik, hingga pemilihan bahan yang berkualitas. Ini mendukung ekonomi lokal dan juga memberi bekal agar generasi muda kita bisa membawa kuliner halal ke panggung internasional," ujarnya dalam siaran pers, ditulis Minggu (3/11/2024).

Selain itu, Rossham, yang juga menjabat sebagai Presiden Gastronomy Association of Malaysia, berharap bahwa gelaran IN2HCC di masa mendatang dapat menghadirkan sesi berbagi pengetahuan dan teknologi, serta pameran yang menampilkan proses lengkap kuliner halal mulai dari pertanian, pengolahan, hingga penyajian, semuanya sesuai kaidah halal.

Kompetisi chef halal yang digelar di Jakarta Convention Center ini turut menarik perhatian para pecinta kuliner halal, termasuk influencer Fadil Jaidi. "Seru banget ada kompetisi chef internasional yang menghadirkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Yordania, Bangladesh, dan negara lainnya. Ditambah lagi ragam kuliner halal di Halalicious Culinary Festival, dari makanan tradisional sampai modern. Semuanya siap kita eksplor," ungkap Fadil.

Rangkaian acara 2nd IN2HCC 2024 ini mencakup talkshow, Halal Chef Competition, dan cooking demo, yang digelar hingga penutupan ISEF 2024 pada 3 November 2024. Sebelumnya, program Road to IN2HCC 2024 sukses diselenggarakan di berbagai daerah sebagai upaya showcase halal food Indonesia, membuka peluang bagi sektor halal food untuk memperluas dampaknya di tingkat regional.

Dengan gelaran IN2HCC 2024, Bank Indonesia (BI) dan para pelaku industri berharap dapat mendorong sektor halal food semakin berkembang dan mendukung ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

(kil/kil)

JAKARTA, investor.id - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bekerja sama dengan JHCO (Jordan Hashemite Charity Organization) dan MAP (Medical Aid for Palestinians) melakukan Soft Opening Moblile Clinic bagi pengungsi Palestina di Al Sukhneh Camp, Al Zarqa, Yordania, baru-baru ini. 

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, Mobile Clinic BAZNAS ini hadir sebagai salah satu inisiatif untuk memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses bagi pengungsi Palestina yang kurang mendapatkan layanan medis yang memadai.

“Kehadiran mobile clinic ini adalah salah satu bagian dari misi kemanusiaan BAZNAS yang tidak hanya berfokus di Indonesia, tetapi juga memperhatikan kondisi umat Islam dan masyarakat internasional. Melalui mobile clinic ini para pengungsi mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah, sehingga dapat dijangkau oleh para pengungsi yang sudah berusia lanjut,” ujar Kiai Noor, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (19/10/2024). 

Sebelumnya, BAZNAS RI juga telah menyerahkan Mobil Clinic yang secara simbolis dilakukan oleh Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., bersama Sekjen JHCO, Mr. dr. Hussain Al Shabli, CEO MAP Jordan, serta Pimpinan BAZNAS RI.

Dia menjelaskan, Mobile Clinic ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dasar serta tenaga medis yang siap memberikan pelayanan kepada pengungsi Palestina yang membutuhkan.

“Kami berharap, melalui langkah kecil ini, kita dapat memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi pengungsi Palestina dan Suriah yang berada di Yordania, serta warga setempat yang memerlukan bantuan kesehatan,” tuturnya.

Kiai Noor mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan lembaga kemanusiaan di Yordania atas dukungan penuh yang telah diberikan, serta kepada seluruh mitra BAZNAS yang turut berperan dalam mewujudkan program ini. Sinergi yang baik antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dari setiap inisiatif sosial dan kemanusiaan yang kita jalankan.

“Mobile Clinic ini tidak hanya sebatas simbol bantuan kesehatan, tetapi juga sebagai representasi dari semangat gotong royong dan kepedulian kita bersama untuk terus menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat, khususnya di wilayah yang terdampak krisis kemanusiaan,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Amman: Sebanyak 40 warga negara Indonesia (WNI) beserta satu warga negara asing (WNA), yang merupakan pasangan dari salah satu WNI tersebut, berhasil dievakuasi dari Lebanon beberapa waktu lalu. Sabtu ini, 6 Oktober 2024, mereka semua sudah berada dalam kondisi aman dan selamat di Amman, ibu kota dari Yordania.

Puluhan orang itu dievakuasi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah asal Lebanon.

“Total 41 orang tersebut berasal dari dua gelombang evakuasi WNI melalui darat dari Beirut-Damascus-Amman,” ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada awak media.
Menurut rencana, lanjut Judha, mereka semua akan dipulangkan ke Indonesia melalui dua penerbangan komersial dan dijadwalkan tiba di Jakarta pada 7 Oktober besok.

Gelombang keempat evakuasi yang terdiri dari 20 WNI akan lepas landas dengan menggunakan penerbangan Emirates EK 356 dari Amman pada pukul 18.10 WS (22.10 WIB) Sabtu ini. Mereka akan tiba di Jakarta pada Senin besok sekitar pukul 15.40 WIB.

Sementara gelombang kelima akan take off dengan penerbangan QR 958 pada pukul 14.00 WS (18.00 WIB), dengan ketibaan dijadwalkan Senin besok pukul 07.40 WIB. Penerbangan ini terdiri dari 20 WNI dan satu WNA.

Judha mengatakan gelombang kelima evacuee Beirut tiba terlebih dahulu dari gelombang keempat.

Baca juga: WNI di Lebanon Didorong untuk Dievakuasi, Sebagian Memilih Tetap Tinggal


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Tiga negara Arab: Mesir, Yordania, dan Irak menulis pernyataan gabungan yang mengecam serangan Israel ke Lebanon di tengah pertemuan Majelis Umum PBB ke-79 pada hari Selasa, 24 September 2024.

Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yordania, pertemuan tersebut bertujuan mendiskusikan aksi-aksi yang akan mereka ambil dalam KTT tripartit di Kairo.

Para Menteri Luar Negeri (Menlu) ketiga negara tersebut mendiskusikan eskalasi besar yang terjadi di kawasan mereka dan menekankan bahwa eskalasi ini dimulai dengan menghentikan agresi Israel di Gaza.

Gambar: Pernyataan Resmi 3 Menteri. (Sumber: Kemenlu Yordania)

"Para menteri mengecam serangan Israel di Lebanon dan menegaskan bahwa Israel mendorong kawasan menuju perang komprehensif," tulis para Menteri Irak, Lebanon, dan Yordania.

Mereka menyerukan agar komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB mengambil tanggung jawab dalam menghentikan perang. Mereka juga menekankan bahwa Israel harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan kehancuran yang terjadi di kawasan tersebut.

Di acara yang sama, Duta Israel untuk PBB, Danny Dannon, mengatakan bahwa Israel membuka peluang untuk deeskalasi konflik dengan Lebanon.

"Kami tidak ingin melakukan invasi apa pun... kami lebih suka solusi diplomatik," ujar Dannon kepada wartawan, melansir Times of Israel.

"Jika mereka tidak menembakkan roket ke Israel dan kami bisa membawa pulang warga kami ke Utara, kembali ke komunitas mereka, itu saja," lanjut Dannon.

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, juga mengingatkan di pertemuan Majelis Umum PBB bahwa perang skala penuh bukan kepentingan siapa pun dan proses deeskalasi masih bisa dilakukan.

Menlu Lebanon, Abdallah Bou Habib, menyebut pernyataan Biden "tidak tegas, tidak menjanjikan" dan menyatakan bahwa AS "satu-satunya negara yang bisa membawa perubahan di Timur Tengah terkait Lebanon," mengingat status AS sebagai penyedia senjata terbesar untuk Israel.

Namun, Menlu Lebanon tidak mengungkapkan upaya apa pun dari pihak Lebanon dan Hizbullah untuk deeskalasi situasi dengan Israel.

Saat berita ini disusun, belum ada upaya dari kedua negara untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Baca Juga:
Pidato Terakhir di PBB, Biden Bahas Konflik Timteng hingga Perang Ukraina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Bantuan kebutuhan pokok dan peralatan kebersihan-kesehatan untuk rakyat Palestina yang dikirimkan NU Care-LAZISNU dan lembaga amil zakat dalam Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) diberangkatkan pada Jumat (20/09/2024).

Pelepasan bantuan ini dilakukan Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmo Sarwono.

“Alhamdulillah, Jumat 20 September 2024, LAZISNU bersama Dubes RI untuk Yordania-Palestina dan 6 LAZ anggota Poroz lainnya, melepas bantuan gandum dan hygiene packges sejumlah 12 kontainer dari gudang bantuan kemanusiaan yang berlokasi di Zarqa Yordania menuju Palestina," jelas Direktur NU Care-LAZISNU PBNU, Qohari Cholil pada Jumat (20/09/2024) malam waktu setempat.

"Semoga bantuan ini dapat segera sampai dan diterima masyarakat Palestina,” ujar dia.

Qohari Cholil mengatakan beberapa barang bantuan yang akan dikirimkan berupa kebutuhan pokok dan peralatan kesehatan bagi rakyat Palestina.

“Bantuan berupa hygiene kits dan kebutuhan pokok dikirim langsung menggunakan 12 kontainer, terdiri dari 8 kontainer berisi gandum, dan 4 kontainer berisi hygiene kits,” kata Qohari.

Total bantuan yang dikirimkan senilai Rp 5 miliar. Sementara bantuan dari NU Care-LAZISNU bernilai total Rp 1,5 miliar.

“Jika tak ada kendala, bantuan tersebut akan diterima masyarakat Palestina di Gaza dalam waktu satu bulan. Karena ada proses pengecekan dan antrean administrasi,” imbuh Anik Rifqoh selaku Wakil Direktur Bidang Fundraising, Humas dan IT NU Care-LAZISNU yang ikut serta dalam rombongan.

Sekretaris LAZISNU PBNU, H Moesafa, menyampaikan NU Care-LAZISNU dan LAZ yang tergabung dalam Poroz bergerak bersama-sama untuk membantu dan meringankan beban yang diderita oleh rakyat Palestina, akibat konflik kemanusiaan yang belum kunjung selesai.

“Ini merupakan bantuan yang kita (NU Care-LAZISNU) distribusikan ke Palestina untuk yang kesekian kalinya. Sebelum ini, kita lakukan (penyaluran bantuan) baik melalui mitra di Mesir maupun Turki dan mitra-mitra kami yang lain terutama mitra yang ada di dalam Yerusalem. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali mendistribusikan melalui Yordania,” ujar Moesafa.

Moesafa menegaskan bantuan tersebut bukanlah bantuan terakhir. Setelah pengiriman bantuan tersebut, akan ada lanjutan pengiriman bantuan lainnya sepanjang tragedi kemanusiaan di Palestina belum teratasi.

“Saya kira ini bentuk kepedulian, kebersamaan dan empati dari seluruh masyarakat Indonesia atas tragedi kemanusiaan yang diderita saudara-saudara kita warga Palestina,” ujarnya.

Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmo Sarwono menyampaikan apresiasinya kepada delegasi Poroz yang telah menginisiasi pengiriman bantuan ini.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Poroz yang datang langsung ke Yordania untuk memastikan bantuan ini dapat disalurkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina," ujar Ade.

Pihaknya juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara Poroz, Kedutaan Besar, dan berbagai pihak terkait di Yordania dan Palestina. Hal itu bertujuan untuk memastikan bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan lancar.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan kewaspadaan selama proses distribusi di wilayah yang masih sangat rentan konflik.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Yordania Bisher Khasawnehh mengajukan pengunduran dirinya pada hari Minggu 15 September 2024.

Pengunduran diri ini kurang dari seminggu setelah pemilihan parlemen, menurut pejabat yang mengetahui masalah tersebut seperti dilansir dari Reuters.

Jaafar Hassan, lulusan Amerika Serikat, yang saat ini menjabat sebagai kepala kantor Raja Abdullah dan mantan menteri perencanaan, diperkirakan akan menggantikan Khasawneh.

Khasawnehh merupakan PM terlama yang pernah menjabat dibandingkan perdana menteri mana pun pada masa pemerintahan Raja Abdullah II.

Khasawneh, seorang diplomat kawakan dan mantan penasihat istana, menjabat sebagai Perdana Menteri selama hampir empat tahun. Kepergiannya menandai berakhirnya masa jabatan penting di bidang politik Yordania.

Khasawneh yang lahir 27 Januari 1969, adalah seorang politikus dan diplomat Yordania yang menjabat sebagai Perdana Menteri ke-43 Menteri Yordania dan Menteri Pertahanan sejak 12 Oktober 2020.

Khasawneh adalah duta besar Yordania untuk Mesir, Prancis, Kenya, Ethiopia, Afrika Union, Liga Negara-negara Arab, dan UNESCO. Beliau juga menjabat sebagai Koordinator Jenderal dan Direktur Biro Proses Perdamaian dan Negosiasi di Yordania.

Dia menjabat sebagai Menteri Negara Bagian Luar Negeri antara tahun 2016 dan 2017. Beliau kemudian menjadi Menteri Negara Bagian Luar Negeri Urusan Hukum antara tahun 2017 dan 2018.

Dia menjabat sebagai penasihat Raja Abdullah II untuk Komunikasi dan Koordinasi di The Royal Hashemite Court antara April 2019 dan Agustus 2020. Hingga pengangkatannya sebagai Perdana Menteri Khasawneh menjabat sebagai penasihat Raja untuk kebijakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yordania menyerukan pentingnya untuk segera mengambil tindakan transformatif guna memaksa Israel menerima gencatan senjata di Jalur Gaza.

"Kita harus melakukan tindakan transformatif untuk memaksa Israel menerima gencatan senjata dan mengakhiri agresinya terhadap Gaza,” kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi kepada saluran berita Amerika Serikat CNN, Rabu.

Safadi mengatakan pembunuhan kepala negosiator Hamas, Ismail Haniyeh, merupakan pelanggaran hukum internasional dan tindakan gegabah yang dikutuk Yordania sebagai kejahatan.

Menjawab pertanyaan mengenai apa yang diharapkan Iran untuk dicapai pada pertemuan luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di kota Jeddah, Arab Saudi, Safadi mengatakan pertemuan tersebut tidak akan dapat menghasilkan gencatan senjata.

"Kita perlu melakukan sesuatu yang benar-benar transformatif di sini, terlepas dari di mana Iran berada, di mana Israel berada saat ini, jika kita ingin memaksa Israel untuk menerima gencatan senjata, mengakhiri agresi di Gaza," ucapnya.

Lebih lanjut Safadi menyampaikan bahwa terdapat peluang untuk melakukan de-eskalasi yang nyata dan menyerukan untuk harus bergerak ke arah itu. Kendati demikian, ia mengakui bahwa pembicaraan tentang gencatan senjata memang rumit, terutama setelah pembunuhan kepala negosiator dari Hamas.

"Kita memiliki dua jalan, jalan yang mendorong kawasan itu lebih jauh ke jurang perang atau jalan yang akan mengatakan sudah cukup dan menyelamatkan kawasan itu dari kehancuran akibat perang habis-habisan," tambahnya.

Israel dalam keadaan siaga militer tinggi untuk menghadapi kemungkinan serangan Iran menyusul pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas, Haniyeh, pada minggu lalu. Sementara Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhannya, Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab.

Kelompok Hizbullah Lebanon juga mengancam akan membalas Israel menyusul pembunuhan komandan seniornya Fuad Shukr dalam serangan udara di pinggiran selatan Beirut pada 30 Juli.

Eskalasi itu terjadi di tengah serangan Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza sejak serangan oleh kelompok Palestina Hamas Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 39.600 warga Palestina telah terbunuh sejak saat itu, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 91.600 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketegangan tengah memuncak di timur tengah saat Iran bersama sekutunya bersiap untuk melakukan serangan balasan terhadap Israel. Ancaman yang disampaikan Iran usai pembunuhan pemimpin Hamas dan bekas perdana menteri Palestina Ismail Haniyeh di Teheran, pada pekan lalu, ikut berdampak pada negara sekitar, termasuk Yordania.

Kemarahan tampak dirasakan masyarakat Yordania. Negeri Muslim ini menuntut negara mereka untuk memutuskan hubungan dengan Israel dan merevisi Perjanjian Damai Aqaba.Merasa berada di posisi yang sangat rentan, Yordania mengambil sikap tegas. Negeri kerajaan yang dipimpin Raja Husein ini bersumpah untuk membela diri jika terjadi pelanggaran terhadap kedaulatannya sambil menuntut de-eskalasi.

Pada Ahad lalu, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi melakukan kunjungan langka ke Iran. Safadi berupaya untuk menahan eskalasi dan mencegah perang di seluruh wilayah yang akan semakin merusak stabilitas Yordania.

"Kunjungan saya ke Iran adalah untuk berkonsultasi mengenai eskalasi yang serius di wilayah ini dan untuk terlibat dalam diskusi yang jujur dan jelas. Yordania selalu proaktif dalam membela perjuangan Palestina [dan] mengutuk pendudukan Israel," ujar Safadi dalam sebuah konferensi pers bersama mitranya dari Iran di Teheran dikutip dari laman Newarab.

Ia juga mengutuk pembunuhan Haniyeh sebagai "kejahatan keji". Meski demikian, Safadi mengatakan bahwa negaranya ingin eskalasi ini berakhir untuk menghindarkan seluruh wilayah dari konsekuensi perang regional yang akan berdampak buruk bagi semua orang.

Sebelumnya, Safadi mengambil nada yang lebih tegas yang ditujukan pada kemungkinan respon Iran yang dapat merusak kedaulatan Yordania. Dia mengatakan, tidak akan membiarkan siapa pun mengubahnya menjadi medan perang.

"Kami harus selalu waspada di perbatasan, dan kami tidak akan membiarkan siapa pun mengubah Yordania menjadi medan perang. Kami harus melindungi negara kami, dan jika terjadi eskalasi, prioritas kami adalah melindungi Yordania dan warga Yordania," ujarnya dalam sebuah konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri dan Urusan Eropa Luksemburg, Xavier Bettel, pekan lalu.

Klaim tidak membela Israel

Pada putaran terakhir eskalasi Iran-Israel April lalu, Yordania mencegat rudal dan pesawat tak berawak Iran yang menuju Israel, dengan alasan untuk membela diri. Namun banyak yang menuduh Amman bergegas membela Israel.

Warga Yordania saat itu dan sekarang terpecah tentang apa yang harus dilakukan negara mereka."Yordania berada di tengah-tengah badai... Rudal-rudal [Iran] akan memasuki wilayah udara Yordania, dan beberapa akan jatuh di atas wilayah kerajaan, yang akan mempertahankan wilayah udaranya bukan untuk melindungi Israel, melainkan untuk melindungi warganya," ujar purnawirawan Mayor Jenderal Dr. Mamoun Abu Nuwar, seorang pakar strategis dan militer.

Namun, jika perang habis-habisan pecah, Nuwar mengungkapkan, ada tantangan yang berkaitan dengan perpecahan regional dan keamanan ekonomi jika Iran menutup Selat Hormuz dan Houthi menutup Bab al-Mandab.

"Kita berada di tengah-tengah badai karena posisi geopolitik kita. Akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan di wilayah ini jika perang skala penuh pecah dengan Israel, dan Yordania akan menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengamankan perbatasannya, yang membentang lebih dari 1.500 kilometer persegi."

Selama sepekan terakhir, pembunuhan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh pada tanggal 31 Juli lalu telah memicu protes di depan kedutaan Israel di ibukota, Amman. Demonstrasi tetap terjadi meski pihak berwenang Yordania telah berusaha untuk menangkap para aktivis pro-Palestina dan Islam.

Hubungan antara Yordania dan Hamas mengalami ketegangan sejak tahun 1999 ketika pihak berwenang Yordania menangkap Khaled Meshaal dan beberapa pemimpin gerakan tersebut. Mereka kemudian diusir ke Doha dan kantor Hamas di Yordania ditutup. Yordania juga gelisah dengan kelompok-kelompok Islamisnya sendiri seperti Ikhwanul Muslimin, yang dekat dengan Hamas, dan khawatir dengan popularitas mereka yang semakin meningkat menjelang pemilihan umum pada tanggal 10 September.

Berada di jantung pertempuran..

Ribuan warga Yordania turun ke jalan pada Rabu dan Kamis dalam jumlah yang besar di beberapa provinsi dan di dekat kedutaan besar Israel. Mereka menuntut agar Yordania membatalkan perjanjian perdamaian dan beberapa perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dengan Israel.

"Yordania berada di jantung pertempuran secara geografis dan politik. Warga Yordania mendidih dan menuntut pemutusan hubungan dengan Israel dan penghentian semua bentuk kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan penjajah," kata Mantan Wakil Perdana Menteri Mamdouh Al-Abadi.

"Kita harus kembali ke wajib militer di ketentaraan. Partai Likud yang berkuasa dan para ekstremis di Israel menyatakan bahwa Yordania adalah bagian dari Israel Raya. Perang sudah dekat, dan perdamaian masih jauh; kita harus mulai mempersiapkan diri."

"Warga Yordania dari berbagai latar belakang bangkit setelah pembunuhan Haniyeh untuk membela perlawanan Palestina. Menargetkan Haniyeh di Teheran adalah sebuah pesan kepada rezim-rezim Arab bahwa entitas Zionis menargetkan mereka. Oleh karena itu, mendukung perlawanan berarti mendukung keamanan nasional Yordania. Negara-negara Arab harus mengusir pangkalan Amerika dan Prancis karena mereka menargetkan negara-negara tersebut," kata mantan anggota parlemen Saleh Al-Armouti.

Yordania mengalami situasi ekonomi yang kritis dengan meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang lamban, diperparah dengan perang Gaza, yang memukul sektor pariwisata yang menyumbang 15% dari PDB pada tahun 2023.

Sejak 7 Oktober, pariwisata telah menurun menurut Bank Sentral Yordania. Selama paruh pertama tahun 2024, pendapatan pariwisata turun 4,9% menjadi $ 3,3 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, karena dampak perang di Gaza.

Dr. Khaled Shneikat, Presiden Asosiasi Ilmu Politik Yordania dan seorang profesor ilmu politik, memperkirakan dampak lebih lanjut dari pembunuhan Haniyeh di kancah internal Yordania.

"Ini akan mencakup mobilisasi orang-orang yang bersimpati pada perjuangan Palestina, serta fakta bahwa ada sejumlah besar pengungsi Palestina di Yordania. Adapun dampak politik dari respon Iran terhadap pembunuhan Haniyeh di Yordania, dunia Arab, termasuk warga Yordania, akan menyaksikan polarisasi dan dukungan untuk Iran jika mereka membalas pendudukan sebagai pemimpin perlawanan."

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Yordania telah meminta semua maskapai penerbangan yang mendarat di bandaranya untuk membawa bahan bakar cadangan selama 45 menit.

Imbauan ini sebagai tindakan pencegahan jika terjadi serangan oleh Iran terhadap Israel.

NOTAM, pemberitahuan keselamatan yang diberikan kepada pilot, dikeluarkan pada hari Minggu oleh otoritas Yordania, meminta semua maskapai penerbangan untuk membawa bahan bakar cadangan untuk “alasan operasional”. Ini berlaku hingga pukul 22.00 GMT pada hari Selasa.

Dalam sebuah buletin, OPSGROUP, sebuah organisasi berbasis keanggotaan yang berbagi informasi risiko penerbangan, mengatakan langkah tersebut dilakukan menjelang penutupan wilayah udara Yordania, sebuah langkah peringatan jika terjadi serangan terhadap Israel oleh Iran.

“NOTAM Yordania relevan karena dalam serangan udara terhadap Israel pada bulan April, Yordania adalah negara pertama yang menutup wilayah udaranya dengan NOTAM, bahkan jauh lebih maju dibandingkan Israel, Iran, atau Irak,” kata Mark Zee, Kepala Eksekutif OPSGROUP, dilansir Reuters.

“Waktu 45 menit itu dimaksudkan untuk menyediakan bahan bakar tambahan yang cukup bagi sebuah pesawat untuk meninggalkan wilayah udara Yordania dan mendarat di tempat lain,” tambahnya.

Penutupan wilayah udara yang terkait dengan perang dapat menimbulkan pembatasan besar pada lalu lintas udara.

Perang di Ukraina, misalnya, telah menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap wilayah udara Eropa, karena adanya tekanan dari pemogokan kontrol lalu lintas udara dan permintaan perjalanan yang tinggi.

Di Timur Tengah, para ahli mengatakan dampaknya mungkin lebih besar.

“Serangan Iran terhadap Israel akan mengakibatkan penutupan beberapa rute udara yang paling banyak diperdagangkan di dunia,” kata Ian Petchenik, juru bicara pelacak penerbangan FlightRadar24.

Penutupan wilayah udara ini akan memaksa pesawat memasuki koridor yang semakin sempit di utara dan selatan. Penutupan berkelanjutan pada rute-rute ini akan menjadi penataan ulang lalu lintas udara internasional secara besar-besaran.

Beberapa maskapai penerbangan sudah menghindari wilayah udara Iran dan Lebanon dan membatalkan penerbangan ke Israel dan Lebanon, seiring meningkatnya kekhawatiran atas kemungkinan konflik di wilayah tersebut setelah pembunuhan anggota senior kelompok militan Hamas dan Hizbullah pekan lalu.

Sumber: Reuters | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID -LONDON. Yordania telah meminta semua maskapai penerbangan yang mendarat di bandaranya untuk membawa bahan bakar cadangan yang bisa bertahan selama 45 menit. Para ahli menganggap permintaan ini sebagai tindakan pencegahan jika terjadi serangan Iran terhadap Israel.

Beberapa maskapai penerbangan telah menghindari wilayah udara Iran dan Lebanon serta membatalkan penerbangan ke Israel dan Lebanon. Penghindaran ini karena kekhawatiran akan kemungkinan konflik di wilayah tersebut meningkat setelah pembunuhan anggota senior kelompok militan Hamas dan Hizbullah pekan lalu.

NOTAM, pemberitahuan keselamatan yang diberikan kepada pilot, dikeluarkan pada hari Minggu (4/8) oleh otoritas Yordania. Otoritas meminta semua maskapai penerbangan untuk membawa bahan bakar cadangan karena "alasan operasional". Pemberitahuan ini berlaku hingga pukul 22.00 GMT pada hari Selasa.

Dalam sebuah buletin, OPSGROUP, sebuah organisasi berbasis keanggotaan yang berbagi informasi risiko penerbangan, mengatakan bahwa langkah tersebut diambil sebelum penutupan wilayah udara Yordania yang diantisipasi, sebuah langkah peringatan jika terjadi serangan terhadap Israel oleh Iran.

"NOTAM Yordania relevan karena dalam serangan udara bulan April terhadap Israel, Yordania adalah negara pertama yang menutup wilayah udaranya melalui NOTAM, jauh sebelum Israel, Iran, atau Irak," kata Mark Zee, Kepala Eksekutif OPSGROUP, kepada Reuters.

"45 menit tersebut dimaksudkan untuk menyediakan bahan bakar tambahan yang cukup bagi pesawat untuk meninggalkan wilayah udara Yordania dan mendarat di tempat lain," tambah Zee.

Penutupan wilayah udara yang terkait dengan perang dapat menimbulkan pembatasan yang signifikan terhadap lalu lintas udara.

Perang di Ukraina, misalnya, telah menimbulkan pembatasan yang signifikan terhadap wilayah udara Eropa, yang sudah berada di bawah tekanan akibat pemogokan kontrol lalu lintas udara dan permintaan perjalanan yang tinggi.

Di Timur Tengah, para ahli mengatakan dampaknya bisa lebih besar lagi.

"Serangan Iran terhadap Israel akan mengakibatkan penutupan beberapa rute udara yang paling padat di dunia," kata Ian Petchenik, juru bicara pelacak penerbangan FlightRadar24.

"Penutupan wilayah udara ini akan memaksa pesawat terbang ke koridor yang semakin menyempit di utara dan selatan. Penutupan rute ini secara terus-menerus akan menjadi penataan ulang lalu lintas udara internasional yang monumental," imbuh Petchenik.

Petugas memasang garis pembatas di tenda yang menjadi laboratorium rahasia (clandestine lab) narkotika saat konferensi pers di sebuah vila di kawasan Desa Kelusa, Gianyar, Bali, Selasa (23/7).

Dikutip Antara, BNN bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait mengungkap kasus laboratorium rahasia di tenda yang dibangun di area vila untuk pembuatan narkotika jenis N,N-Dimethyltryptamine (DMT) pertama di Indonesia.

Pembuatan narkoba tersebut diproduksi oleh tersangka dari warga negara Filipina berinisial DAS dan diinisiasi oleh warga Yordania berinisial AMI yang sampai saat ini masih dalam pengejaran.

REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Kementerian Luar Negeri Yordania pada Kamis (18/7/2024), mengecam persetujuan parlemen Israel, Knesset, terhadap sebuah draf resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina.

Melalui pernyataannya, kementerian menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran baru dan serius terhadap hukum internasional sekaligus tantangan bagi komunitas internasional ke depan.

Juru bicara kementerian, Sufyan Al-Qudah, mengatakan semua keputusan dan langkah yang ditetapkan pendudukan Israel, tidak sah dan harus dibatalkan serta tidak mengubah realitas dan realitas pendudukan mereka atas wilayah Palestina. Hal itu juga tidak berpengaruh pada kelanjutan penerapan Konvensi Jenewa Keempat tahun 1949 mengenai perlindungan warga sipil di waktu perang.

Lebih lanjut, Al-Qudah menekankan bahwa upaya intensif Israel untuk menolak hak rakyat Palestina atas negaranya yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, tidak membawa keamanan dan perdamaian di kawasan.

Dia menegaskan, butuh aksi internasional yang efektif untuk mencegah tindakan tersebut dan menghentikan perang Israel terhadap Palestina yang hingga kini masih berlangsung.

Al-Qudah juga menyerukan perlunya menghentikan kejahatan perang yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, yang terbaru yang terus menargetkan warga sipil yang mencari perlindungan di sekolah-sekolah UNRWA dan pusat-pusat penampungan.