Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah pendudukan. Keputusan ini dinilai komunitas internasional dapat memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan.

“Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza,” tulis Kemenlu RI dalam pernyataan di akun media sosial X, Selasa, 29 Oktober 2024.

Keputusan ini, lanjut Kemenlu RI, jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB.
UNWRA merupakan badan penerima mandat PBB yang memainkan peran tak tergantikan dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.

“Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendukung UNRWA melaksanakan mandatnya,” tegas Kemenlu.

Indonesia juga mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk segera menghentikan tindakan Israel.

“Serta memastikannya mematuhi kewajibannya terhadap hukum internasional, resolusi DK PBB dan keputusan ICJ untuk mengakhiri penjajahan di Palestina,” tutup pernyataan itu.

Fungsi Krusial UNRWA

Kecaman atas keputusan ini juga diungkapkan Kelompok G7.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, kata G7, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” pungkas mereka.

Baca juga: Kecam UU Israel, Guterres Sebut Melarang UNRWA Berdampak Menghancurkan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yahya Sinwar terpilih menjadi Kepala Biro Politik Hamas. Dia dikenal sebagai komandan perang yang pantang menyerah. Ketika ditanya seorang wartawan mengapa dirinya menyerang dan membunuh warga Israel meski banyak warga Palestina yang wafat diserang negara zionis tersebut, dia menjawab tegas.

Sinwar mengatakan, tidak fair membandingkan Palestina dengan Israel dalam hal persenjataan. Israel punya segala persenjataan canggih, sedangkan Palestina hanya seadanya. Namun dalam keadaan seperti itu, apa Palestina harus mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Sinwar menegaskan tidak sama sekali. Tak ada kata menyerah sampai kapan pun.

Sinwar juga tampil berbeda bila dibandingkan Kepala Biro Politik Hamas lainnya. Dalam sebuah foto Sinwar tampil memegang senjata laras pendek berperedam yang hendak diselipkan di pinggangnya.

Parlemen Israel

Sementara itu, resolusi parlemen Israel yang menentang pembentukan negara Palestina di Tepi Barat melanggar hukum internasional dan semua perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya serta bertentangan dengan prinsip dua negara, kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

"Pemungutan suara di Knesset Israel adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan semua perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya yang menjadi dasar penyelesaian politik konflik Timur Tengah," kata Abbas dalam sebuah wawancara dengan Sputnik.

Dia menekankan bahwa pemungutan suara ini "bertentangan dengan prinsip dua negara yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kekuatan dunia serta fakta bahwa Negara Palestina adalah peserta penuh dalam lebih dari seratus organisasi dan perjanjian internasional."

Palestina bersyukur dan sangat menghargai seruan Duma, majelis rendah parlemen Rusia, kepada parlemen-parlemen dunia untuk mengecam keputusan para legislator Israel, tambah Abbas.

Palestina akan melanjutkan pekerjaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, katanya melanjutkan.

"Kami akan melanjutkan pekerjaan kami di PBB yang bertujuan untuk memperoleh keanggotaan penuh dalam organisasi tersebut dan pengakuan kenegaraan Palestina oleh negara-negara baru. Kami juga akan melanjutkan upaya diplomatik dan hukum kami untuk mengakhiri pendudukan wilayah Palestina di Yerusalem Timur," ujar Abbas.

Presiden Palestina itu juga menyatakan terima kasih kepada 149 negara yang telah mengakui Palestina dan menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui negara tersebut untuk melakukannya.

"Langkah seperti itu akan menjadi dukungan bagi hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk perdamaian yang didasarkan pada solusi dua negara," ucapnya.

Pada 18 Juli lalu, parlemen Israel menyetujui, dengan mayoritas suara 68 dari 120 anggota, sebuah resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina di wilayah Tepi Barat. Resolusi tersebut menyatakan, antara lain, bahwa pembentukan negara Palestina akan mengancam keberadaan Israel dan rakyatnya serta menyebabkan eskalasi konflik Israel-Palestina dan destabilisasi di kawasan tersebut.

Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras langkah terbaru parlemen Israel atau Knesset yang mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) perihal badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Lewat tiga RUU itu, Israel berusaha menghentikan operasional UNRWA dengan menyebutnya sebagai organisasi teroris.

“Indonesia mengutuk keras pengesahan awal tiga rancangan undang-undang oleh parlemen Israel yang menetapkan UNRWA sebagai organisasi teroris dan berupaya mengakhiri aktivitas UNRWA di Palestina,” demikian dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri RI lewat akun X, Rabu, 24 Juli 2024.

Kemenlu RI mengatakan, upaya sistemik Israel untuk membubarkan UNRWA tidak dapat diterima. “Ini akan menghilangkan hak pengungsi Palestina untuk kembali dan dipulangkan ke rumah mereka,” tegas pernyataan tersebut.

Indonesia menegaskan dukungan penuhnya terhadap UNRWA. RI juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk berdiri teguh dalam membela misi kemanusiaan UNRWA dalam memberikan bantuan bagi kelangsungan hidup jutaan warga Palestina.

“UNRWA harus terus melaksanakan mandatnya, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait,” kata pernyataan tersebut.

Knesset (parlemen Israel) meloloskan tiga rancangan undang-undang dalam pembacaan pertama pada Senin, 22 Juli kemarin. RUU tersebut untuk menutup badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai “organisasi teroris.”

RUU pertama melarang UNRWA menjalankan misi apa pun, memberikan layanan apa pun, atau melakukan aktivitas apa pun di wilayah Israel. Keputusan tersebut disahkan dengan 58-9 suara, seperti yang dilaporkan surat kabar The Times of Israel.

RUU kedua disetujui dengan suara 63-9 dan seruan untuk mencabut kekebalan hukum dan hak istimewa yang ditawarkan kepada staf PBB di Israel kepada personel UNRWA.

Sementara RUU ketiga menyerukan agar badan PBB tersebut ditetapkan sebagai “organisasi teroris” dan mengharuskan Israel untuk memutuskan hubungan dengan badan tersebut. Itu disahkan dengan 50-10 suara.
Baca juga: Israel Loloskan 3 RUU yang Tetapkan UNRWA Jadi Organisasi Teroris

(WIL)

Tel Aviv: Parlemen Israel atau Knesset telah meloloskan tiga rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan menutup operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Tidak hanya itu, tiga RUU ini juga menetapkan UNRWA sebagai "organisasi teroris."

RUU pertama melarang UNRWA menjalankan misi apa pun, memberikan layanan apa pun, atau melakukan aktivitas apa pun di wilayah Israel. Keputusan tersebut disahkan dengan 58-9 suara, seperti yang dilaporkan surat kabar TOI, Rabu, 24 Juli 2024.
RUU kedua disetujui dengan suara 63-9 dan seruan untuk mencabut kekebalan hukum dan hak istimewa yang ditawarkan kepada staf PBB di Israel kepada personel UNRWA.

Sementara RUU ketiga menyerukan agar badan PBB tersebut ditetapkan sebagai “organisasi teroris” dan mengharuskan Israel untuk memutuskan hubungan dengan badan tersebut. Itu disahkan dengan 50-10 suara.

"Ketiga rancangan undang-undang tersebut sekarang akan diajukan ke Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk dibahas lebih lanjut," lapor surat kabar itu, Selasa, 23 Juli 2024.

Mereka akan memerlukan dua pembacaan lagi agar menjadi efektif.

Pada Mei lalu, Knesset mengeluarkan mosi awal untuk menyetujui rancangan undang-undang yang menetapkan UNRWA sebagai “organisasi teroris.”

Israel telah melakukan lobi keras agar UNRWA ditutup karena mereka adalah satu-satunya badan PBB yang mempunyai mandat khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi Palestina.

UNRWA didirikan berdasarkan resolusi PBB pada tahun 1949 dan diberi mandat untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi di lima wilayah operasinya, Yordania, Suriah, Lebanon, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Baca juga: Sekjen PBB Sebut UNRWA ‘Tak Tergantikan' di Palestina

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Uni Eropa mengecam resolusi parlemen Israel atau Knesset yang menentang pembentukan negara Palestina. Menurut Uni Eropa, solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan di Timur Tengah.

“Ada konsensus kuat di komunitas internasional bahwa satu-satunya solusi berkelanjutan yang akan membawa perdamaian dan keamanan di Timur Tengah adalah solusi dua negara,” kata blok tersebut dalam pernyataan tertulis.

Pernyataan tersebut menuturkan bahwa Uni Eropa menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai perdamaian abadi melalui solusi dua negara sebagaimana diuraikan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735, 2728, 2720, dan 2712 yang memastikan warga Palestina dan Israel dapat hidup aman dan bermartabat.

Blok tersebut mempertahankan pendiriannya dengan tidak mengakui perubahan pada perbatasan tahun 1967 kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. “Kami akan terus bekerja secara aktif dengan mitra internasional dan regional untuk menghidupkan kembali proses politik untuk mencapai tujuan ini,” tegasnya.

Jalur yang kredibel menuju negara Palestina, lanjutnya, merupakan komponen penting proses politik tersebut.“Tidak ada harapan, tidak adanya cakrawala bagi rakyat Palestina hanya akan memperdalam konflik,” tambah pernyataan tersebut.

Israel mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober.

Sebanyak lebih dari 38.800 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 89.400 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza menjadi reruntuhan di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum negara itu diinvasi pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mengecam keras resolusi penolakan pembentukan negara Palestina yang disahkan parlemen Israel, Knesset, sebagai pelemahan nyata atas solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

“Solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian di Palestina dan kawasan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI melalui media sosialnya, yang dipantau ANTARA, Jumat (19/7/2024).

Kemenlu turut menegaskan Indonesia akan terus berkomitmen mendorong implementasi solusi dua negara.

Resolusi tersebut disahkan oleh Knesset pada Kamis (18/7/2024) dengan suara 68-9, dan dilakukan menjelang keberangkatan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu ke Washington D.C. untuk bertemu Presiden AS Joe Biden dan berpidato di hadapan Kongres AS.

Resolusi itu menyatakan pendirian negara Palestina “di jantung Tanah Israel akan menimbulkan bahaya nyata bagi Negara Israel dan warga negaranya, melanggengkan hubungan Israel-Palestina, konflik dan menggoyahkan kawasan.”

Sejumlah negara dan organisasi internasional lantas menyuarakan kecaman mereka terhadap pengesahan resolusi tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan solusi dua negara tidak dapat ditolak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya, Stephan Dujarric, mengaku kecewa dengan keputusan parlemen Israel yang meloloskan undang-undang tersebut.

“Jelas Anda tidak bisa menolak solusi dua negara,” kata Dujarric kepada wartawan.

Sementara, Wakil Tetap AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan solusi dua negara, di mana rakyat Israel dan Palestina hidup berdampingan, menjadi satu-satunya langkah untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina.

“Tanpa hal tersebut, perdamaian hampir mustahil dicapai,” kata dia.

Senada, pemerintah Prancis, Turki, dan Yordania turut mengecam resolusi yang disahkan Knesset. Menurut mereka, solusi dua negara harus tetap menjadi solusi akhir mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina.