Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras serangan militer Israel terhadap Iran yang berlangsung dalam tiga gelombang sepanjang Sabtu dini hari, 26 Oktober 2024.

Serangan yang menimbulkan sejumlah kerusakan itu disebut Kemenlu RI sebagai “pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan menunjukkan pengabaian hukum internasional sepenuhnya oleh Israel.”

Sementara menurut Israel, pihaknya memiliki hak dan kewajiban untuk membalas serangan salvo rudal Iran yang berlangsung pada 1 Oktober lalu.
“Semua pihak juga harus menahan diri semaksimal mungkin dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan serta menimbulkan ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan,” tulis Kemenlu Ri di media sosial X.

Pemerintah Indonesia menegaskan kembali bahwa pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina tetap menjadi akar permasalahan konflik di Timur Tengah, dan bahwa pewujudan negara Palestina yang merdeka dalam kerangka Solusi Dua Negara (Two-State Solution) merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian di kawasan.

Oleh karena itu, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB menjalankan tanggung jawabnya sesuai Piagam PBB untuk menghentikan sesegera mungkin semua bentuk kekerasan yang dilakukan Israel, termasuk tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza dan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

“Indonesia juga menekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut guna mengakhiri pendudukan ilegal tersebut,” pungkas Kemenlu RI.

Baca juga: AS Minta Iran Tak Balas Lagi Serangan Terbaru Israel


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bremen: Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa negara Palestina yang merdeka. Demikian ditegaskan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Senin kemarin dalam pidatonya seputar konflik di Timur Tengah yang tak kunjung berakhir.

Menurutnya, pembentukan negara Palestina merupakan bagian penting dari solusi damai dalam konflik di kawasan saat ini, terutama perang di Jalur Gaza.

"Kami telah mengatakan dengan jelas bahwa harus ada perspektif — Solusi Dua Negara — dan tanpa harapan kemungkinan pemerintah sendiri, perdamaian tidak mungkin terjadi dan harus ada perspektif damai bagi negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza dan Israel yang berdampingan," kata Scholz dalam sebuah pertemuan di kota utara Bremen.

“Itulah posisi Eropa, Amerika Serikat, dan Jerman mengenai masalah ini, dan kami berpegang teguh pada itu dalam apa yang kami lakukan dan kritik, bahkan jika ada sesuatu yang perlu dikritik,” tambahnya, melansir dari Yeni Safak, Selasa, 20 Agustus 2024.

Bulan lalu, Jerman mengatakan tidak mendukung "kebijakan pendudukan Israel" setelah pengadilan PBB menegaskan hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dan memutuskan bahwa organisasi Israel di wilayah pendudukan harus dievakuasi.

Perang Israel-Hamas

Pemerintah Jerman saat ini hanya mendukung Israel karena tanggung jawab historisnya terhadap negara Yahudi, dan itu tidak berarti "Jerman mendukung kebijakan pendudukan Israel," kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Christian Wagner kepada wartawan di Berlin saat itu.

"Terserah pada pemerintah Israel untuk menarik kesimpulan dari laporan (Mahkamah Internasional) ini," tambahnya.

Wagner mengatakan negaranya telah berulang kali menjelaskan "sikap dan posisi mengenai kebijakan pendudukan Israel."

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya di Jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok pejuang Palestina Hamas.

Lebih dari 40.000 warga Palestina telah terbunuh sejak saat itu, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 90.000 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari 10 bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Baca juga: Israel Hancurkan Prospeks Solusi Dua Negara

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mengecam keras resolusi penolakan pembentukan negara Palestina yang disahkan parlemen Israel, Knesset, sebagai pelemahan nyata atas solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

“Solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian di Palestina dan kawasan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI melalui media sosialnya, yang dipantau ANTARA, Jumat (19/7/2024).

Kemenlu turut menegaskan Indonesia akan terus berkomitmen mendorong implementasi solusi dua negara.

Resolusi tersebut disahkan oleh Knesset pada Kamis (18/7/2024) dengan suara 68-9, dan dilakukan menjelang keberangkatan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu ke Washington D.C. untuk bertemu Presiden AS Joe Biden dan berpidato di hadapan Kongres AS.

Resolusi itu menyatakan pendirian negara Palestina “di jantung Tanah Israel akan menimbulkan bahaya nyata bagi Negara Israel dan warga negaranya, melanggengkan hubungan Israel-Palestina, konflik dan menggoyahkan kawasan.”

Sejumlah negara dan organisasi internasional lantas menyuarakan kecaman mereka terhadap pengesahan resolusi tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan solusi dua negara tidak dapat ditolak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya, Stephan Dujarric, mengaku kecewa dengan keputusan parlemen Israel yang meloloskan undang-undang tersebut.

“Jelas Anda tidak bisa menolak solusi dua negara,” kata Dujarric kepada wartawan.

Sementara, Wakil Tetap AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan solusi dua negara, di mana rakyat Israel dan Palestina hidup berdampingan, menjadi satu-satunya langkah untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina.

“Tanpa hal tersebut, perdamaian hampir mustahil dicapai,” kata dia.

Senada, pemerintah Prancis, Turki, dan Yordania turut mengecam resolusi yang disahkan Knesset. Menurut mereka, solusi dua negara harus tetap menjadi solusi akhir mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Jihad Islam Palestina telah menyerukan kepada pimpinan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk menarik pengakuannya atas Israel. Seruan ini dilakukan sebagai tanggapan atas keputusan Knesset yang tidak mengakui negara Palestina.

Seruan tersebut muncul dalam pertemuan antara para pemimpin kedua gerakan di Doha, Qatar, di mana Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh menjadi tuan rumah bagi Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina Ziyad al-Nakhalah dan wakilnya, Mohammad al-Hindi seperti dilansir dari Al-Mayadeen, Jumat (19/7/2024).

Selain itu, kedua belah pihak mendiskusikan perkembangan politik dan eskalasi di lapangan terkait Operasi Badai al-Aqsa.Kedua delegasi menekankan ketangguhan heroik rakyat Palestina dalam menghadapi genosida yang terus dilakukan oleh penjajah Israel, penghancuran sistematis di Jalur Gaza, dan upaya-upaya untuk melenyapkan semua aspek kehidupan manusia. Mereka juga menyoroti kinerja gagah berani para pejuang perlawanan, yang terus memberikan pukulan signifikan terhadap penjajah setiap hari dan telah berhasil menggagalkan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh penjajah.

Para pemimpin juga membahas upaya-upaya politik di semua tingkatan untuk menghentikan agresi terhadap rakyat Palestina, terutama yang dilakukan oleh para mediator. Mereka menegaskan bahwa delegasi Perlawanan bergantung pada ketabahan rakyat dan perlawanan, bersama dengan pencapaian yang dibuat selama sepuluh bulan terakhir.

Delegasi menekankan bahwa Operasi Badai al-Aqsha merupakan pencapaian nasional yang signifikan. Operasi tersebut dinilai menciptakan realitas baru dalam perjuangan melawan penjajah yang harus dibangun dan diperluas di fase mendatang.

Mengingat posisi Knesset yang menolak hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka, para pemimpin menyerukan sikap nasional yang bersatu untuk menghadapi upaya-upaya pemusnahan perjuangan Palestina, dengan membangun pencapaian-pencapaian yang telah dicapai dalam pertempuran baru-baru ini.

Sementara itu, Jihad Islam menyatakan, proposal Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk melangkah ke meja perundingan dalam rangka gencatan senjata 'tidak jelas'. Kedua gerakan tersebut mendesak kepemimpinan PLO untuk menarik pengakuan terhadap Israel, menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dengan al-Quds sebagai ibu kotanya dan hak kembali bagi para pengungsi yang terusir secara paksa.

Para tokoh itu memuji kesabaran, ketangguhan, dan keteguhan hati rakyat Palestina dalam perjuangan ini, dan menekankan bahwa saat-saat ini merupakan momen yang sangat penting dalam sejarah nasional Palestina.

Knesset Israel sebelumnya memilih untuk meloloskan resolusi yang menolak pendirian negara Palestina pada Kamis menjelang kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington.

Partai-partai dari koalisi Netanyahu dan partai-partai sayap kanan dari oposisi, termasuk partai State Camp pimpinan Benny Gantz, turut mensponsori resolusi tersebut. Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan di Knesset, “Negara Palestina tidak dapat didirikan karena tidak ada yang namanya rakyat Palestina.”

Anggota Knesset dari partai Yesh Atid pimpinan pemimpin oposisi Yair Lapid meninggalkan aula untuk menghindari pemungutan suara atas resolusi tersebut, meskipun partai tersebut mengambil posisi tegas mendukung solusi dua negara.

Partai Buruh Israel, Ra'am, dan Hadash-Ta'al adalah satu-satunya partai yang tidak mendukung langkah tersebut. Sebelumnya pada bulan Februari, Knesset mengesahkan sebuah resolusi yang menolak pendirian negara Palestina, namun, mosi tersebut secara khusus membahas pendirian negara secara sepihak tanpa persetujuan “Israel”.

Kali ini, langkah tersebut memiliki isi yang lebih drastis, karena secara langsung menolak pendirian negara Palestina, menolak hak Palestina untuk menjadi negara.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Kebijakan Israel terhadap Tepi Barat yang dijajah menghancurkan prospek solusi dua negara dengan Palestina, kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Guteres menjelaskan, perluasan pemukiman diperkirakan akan meningkat karena perampasan lahan dalam jumlah besar di kawasan strategis dan perubahan perencanaan, pengelolaan lahan, dan tata kelola.

Melalui langkah administrasi dan hukum, Israel mengubah geografi Tepi Barat, kata Guterres dalam pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya, Courtenay Rattray, dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (17/7/2024), “Perkembangan terkini semakin mempertaruhkan prospek solusi dua negara,” kata Sekjen PBB tersebut, dikutip dari laman Aljazirah, Kamis (18/7/2024)

Serangan militer Israel, penangkapan warga Palestina dan kekerasan pemukim meningkat di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak Israel melancarkan perang terhadap Gaza pada bulan Oktober 2023. Guterres mencatat bahwa Israel telah mengambil langkah-langkah hukuman terhadap Otoritas Palestina dan melegalkan lima pos terdepan Israel di Tepi Barat.

Israel telah membangun pos-pos tersebut sebagai bagian dari pendudukannya di Tepi Barat sejak tahun 1967.“Kita harus mengubah arah. Semua aktivitas pemukiman harus segera dihentikan,” kata Guterres.

Sekjen PBB juga mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata dalam perang Gaza dan membebaskan semua sandera. Setidaknya 38.794 orang telah wafat dan 89.364 orang terluka dalam perang Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah korban tewas di Israel akibat serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober diperkirakan mencapai 1.139 orang, dengan puluhan orang masih ditawan di Gaza.“Situasi kemanusiaan di Gaza merupakan noda moral bagi kita semua,” kata Guterres.

Pertemuan Terganggu oleh Protes

Pada sesi triwulanan Dewan Keamanan PBB mengenai Timur Tengah pada Rabu (17/7/2024), perang Israel di Gaza dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza mendominasi agenda pertemuan tersebut. “Apa yang terjadi di Gaza merupakan genosida yang paling terdokumentasi dalam sejarah,” kata Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB, pada sesi tersebut.

“Kapan dunia akan mengecam kejahatan ini dan berhenti menoleransi terulangnya kembali kejahatan tersebut?” ujar Mansour.

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menuduh Hamas melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengatakan para tawanan Israel ditahan oleh organisasi teroris yang didukung dan terinspirasi oleh Iran.

Pertemuan Dewan Keamanan PBB sempat terhenti setelah pidato Erdan diinterupsi oleh dua wanita berpakaian hitam, yang berdiri dengan tanda dan berteriak untuk pembebasan sandera Israel yang ditahan oleh kelompok Palestina di Gaza. Dewan Keamanan PBB meminta para perempuan tersebut meninggalkan ruangan dan mereka melakukannya, kata seorang pejabat PBB.

Demonstrasi tersebut terjadi ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mulai berpidato di depan badan yang beranggotakan 15 orang tersebut. Lavrov, yang memimpin pertemuan tersebut karena Rusia menjadi presiden Dewan Keamanan PBB bulan Juli, menjawab: “Saya tidak mengerti, bicaralah lebih jelas. Salah satu dari anda dapat berbicara dengan jelas untuk mengatakan apa yang ingin anda katakan. Saya tahu anda tidak ingin melakukannya, baiklah.”

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Parlemen Israel alias Knesset memutuskan melalui pemungutan suara untuk mengeluarkan resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina. Hal ini akan menyulitkan solusi dua negara yang digadang-gadang komunitas internasional sebagai jalan keluar konflik di Palestina.

Sebelumnya, Knesset telah menolak pendirian Negara Palestina jika dilakukan secara sepihak. Melalui keputusan semalam, mereka bertindak lebih jauh lagi dengan menolak kedaulatan Palestina disertakan dalam negosiasi penyelesaian konfik.

The Times of Israel melaporkan, resolusi tersebut disponsori bersama oleh partai-partai di koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan partai-partai sayap kanan dari oposisi dan bahkan mendapat dukungan dari partai Persatuan Nasional yang berhaluan tengah Benny Gantz.

Anggota parlemen dari partai kiri-tengah Yesh Atid meninggalkan sidang pleno untuk menghindari mendukung tindakan tersebut, meskipun ketuanya Yair Lapid telah mendukung solusi dua negara. Satu-satunya yang mendukung resolusi tersebut adalah anggota parlemen dari partai Buruh, Ra’am dan Hadash-Ta’al. Inisiatif ini disahkan hanya beberapa hari sebelum kunjungan Netanyahu ke AS untuk berpidato di sesi gabungan Kongres dan bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Langkah ini kemungkinan akan semakin membuat kesal Partai Demokrat di AS yang merasa tidak nyaman menerima pemerintahan Israel yang semakin menolak solusi dua negara. Pada Februari, Knesset mengeluarkan sebuah resolusi yang disponsori oleh Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina, namun mosi tersebut secara khusus membahas pembentukan negara tersebut secara sepihak di tengah laporan bahwa negara-negara di luar negeri sedang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina tanpa perjanjian damai dengan Israel.

Resolusi semalam – yang disahkan dengan hasil 68-9 – menolak pembentukan negara Palestina, meskipun hal tersebut merupakan bagian dari penyelesaian yang dinegosiasikan dengan Israel. “Knesset Israel dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina di sebelah barat Yordania. Pendirian negara Palestina di jantung Tanah Israel akan menimbulkan bahaya nyata bagi Negara Israel dan warga negaranya, melanggengkan konflik Israel-Palestina dan mengganggu stabilitas kawasan,” bunyi resolusi tersebut.

“Hanya dalam waktu singkat Hamas akan mengambil alih negara Palestina dan mengubahnya menjadi basis teror Islam radikal, bekerja sama dengan poros yang dipimpin Iran untuk melenyapkan Negara Israel,” lanjut pernyataan itu. “Mempromosikan gagasan negara Palestina saat ini akan menjadi hadiah bagi terorisme dan hanya akan mendorong Hamas dan pendukungnya untuk melihat ini sebagai kemenangan.”

Saat ini, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia memegang prinsip solusi dua negara untuk penyelesaian konflik di Palestina. Solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina mengusulkan penyelesaian konflik tersebut dengan mendirikan dua negara bangsa di bekas wilayah Palestina yang dikuasai mandat Inggris. Implementasi solusi dua negara akan melibatkan pembentukan Negara Palestina merdeka berdampingan dengan Negara Israel.

Batas wilayah kedua negara dalam skema solusi itu adalah batas sebelum perang 1967, yang artinya Israel harus menarik diri dari sejumlah wilayah yang kini mereka duduki. Batas wilayah itu terus diobrak-abrik Israel dengan pembangunan ilegal di wilayah Palestina yang diakui Resolusi PBB.

Dengan penolakan Israel melalui Knesset, solusi itu kecil kemungkinan bisa dicapai melalui perundingan antara Israel dan Palestina.

Kebijakan Israel terhadap Tepi Barat yang diduduki menghancurkan prospek solusi dua negara dengan Palestina, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Melalui langkah administratif dan hukum, Israel mengubah geografi Tepi Barat, kata Guterres dalam pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya, Courtenay Rattray, dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu.

Perluasan pemukiman diperkirakan akan meningkat karena perampasan lahan dalam jumlah besar di kawasan strategis dan perubahan perencanaan, pengelolaan lahan, dan tata kelola, tambah Guterres. “Perkembangan terkini seperti menancapkan tombak ke jantung solusi dua negara,” kata Sekjen PBB tersebut.

Serangan militer Israel, penangkapan warga Palestina dan kekerasan pemukim meningkat di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak Benjamin Netanyahu naik tampuk pada 2022. Sejak Netanyahu menjabat hingga 7 Oktober, penyerangan-penyerangan Israel terhadap kota-kota Tepi Barat menewaskan 181 warga Palestina. Angka itu adalah yang terbanyak sepanjang sejarah di Tepi Barat, melampaui gelombang pembunuhan oleh Israel sepanjang 2022 yang menewaskan 151 warga Tepi Barat.

Sejak Israel melancarkan perang terhadap Gaza pada Oktober jumlah warga Palestina yang dibunuh Israel di Tepi Barat melonjak. Merujuk catatan PBB, antara 7 Oktober 2023 hingga 8 Juli 2024, 553 warga Palestina, termasuk 131 anak-anak, syahid. Sementara sedikitnya 9.000 warga Palestina di Tepi Barat sejauh ini ditangkap dan ditahan tanpa prosedur hukum oleh Israel.

Sebanyak 12.855 unit pemukiman ilegal di Tepi Barat disetujui pembangunannya oleh pemerintah Israel pada 2023. Hal ini ditambah dengan persetujuan bagi 5.700 perumahan lagi pada Juni 2023. Jumlah ini jauh melampaui persetujuan tahunan yang biasanya merentang dari angka 1.000 sampai 8.500 unit.

Bulan Juli ini, Israel dilaporkan telah menyita sekitar 2.370 hektare lahan di Tepi Barat yang diduduki sepanjang tahun ini saja. Angka itu merupakan perampasan lahan terbesar dalam lebih dari tiga dekade. Demikian menurut laporan pengawas pemukiman Israel.

Kelompok antipemukiman Peace Now melaporkan pada Rabu bahwa Israel telah mendeklarasikan 3.138 hektar tanah di Lembah Jordan sebagai “tanah negara” sehingga membuka jalan bagi pembangunan ratusan unit perumahan pemukiman.

Guterres mencatat bahwa Israel telah mengambil langkah-langkah hukuman terhadap Otoritas Palestina dan melegalkan lima pos terdepan Israel di Tepi Barat. Israel telah membangun pos-pos tersebut sebagai bagian dari pendudukannya di Tepi Barat sejak 1967.

“Kita harus mengubah arah. Semua aktivitas pemukiman harus segera dihentikan,” kata Guterres. Sekjen PBB juga mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata dalam perang Gaza dan membebaskan semua sandera.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Mantan wakil perdana menteri Israel Avigdor Lieberman meramalkan bubarnya Israel pada 2026. Hal itu akan terjadi jika koalisi sayap kanan yang berkuasa saat ini meneruskan pemerintahan mereka hingga saat itu.

Pemimpin partai Yisrael Beiteinu itu dengan keras mengkritik manajemen pemerintah saat ini dalam perang di Jalur Gaza dan kegagalannya mencegah serangan 7 Oktober. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh surat kabar Maariv pada Jumat, Lieberman mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memimpin Israel menuju kehancuran dan tidak tahu bagaimana mengelola kondisi terkini.

Ia menambahkan bahwa Netanyahu kini hanya berusaha memastikan bahwa ia tetap berkuasa selama mungkin. Dia mengatakan bahwa Israel sedang menghadapi apa yang disebutnya sebagai ancaman eksistensial, dan sedang mengalami krisis multidimensi, politik, ekonomi dan keamanan, yang merupakan krisis terbesar sejak berdirinya negara tersebut.

Mantan menteri pertahanan dan menteri keuangan itu juga mengatakan bahwa seluruh tingkat politik di Israel sedang sakit, dan menekankan bahwa lobi-lobi kepentingan lebih unggul saat ini.

Dia menganggap Netanyahu sebagian besar bertanggung jawab atas serangan pejuang Palestina pada 7 Oktober 2023 lalu. Ia menuding Netanyahu telah memberikan kekuatan kepada Hamas selama bertahun-tahun dalam kehidupan politiknya.

Lieberman percaya bahwa serangan 7 Oktober tidak akan terjadi jika para pejabat di pemerintahan saat ini berpikir "di luar kebiasaan". Lieberman sebelumnya telah meminta pemerintahan Netanyahu untuk mundur, dengan mengatakan bahwa menyingkirkan pemimpinnya akan menjadi hadiah bagi Israel.

Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri didukung koalisi paling kanan dalam sejarah Israel sejak akhir 2022. Sejak itu, sejumlah kebijakan provokatif ia terapkan. Diantaranya perluasan besar-besaran pemukiman ilegal di Tepi Barat, serta penyerangan reguler di wilayah yang diduduki tersebut.

Menteri-menteri sayap kanannya juga kerap melakukan provokasi dengan menerabas kompleks Masjid al-Aqsa. Berbagai kebijakan itu akhirnya ditanggapi para pejuang Palestina yang diujungtombaki Hamas dengan serangan ke selatan Israel.

Serangan pejuang Palestina tersebut menerobos pagar canggih Israel dan berhasil mengelabui sistem pertahanan lainnya. Serangan itu juga merusak persepsi bahwa negara Israel dengan kedigdayaan militernya tak bisa dikalahkan.

Pemerintah Israel mengeklaim 1.200 orang termasuk ratusan anggota militer ditewaskan pejuang Palestina dalam serangan mendadak itu. Namun, media israel Haaretz mengungkapkan bahwa Israel menerapkan Protokol Hannibal untuk melakukan segala hal mencegah tawanan dibawa ke Gaza. Sebagian yang tewas itu hari diyakini akibat kebijakan ini. Sekitar 250 orang juga berhasil ditawan pejuang Palestina.

Militer membalas dengan brutal serangan itu dengan melakukan genosida di Jalur Gaza. Sejauh ini sekitar 38.300 warga Palestina syahid akibat pembalasan itu, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Kebrutalan itu memicu sentimen pro-Palestina di seantero dunia. Lebih dari sepuluh negara telah mengakui kedaulatan Palestina sejak perang berkecamuk, enam diantaranya negara Eropa yang sejak lama cenderung pro-Israel.

Akibat tindakan brutal Israel di Jalur Gaza, negara itu juga mendapat serangan dari berbagai front. Diantaranya dari Hizbullah di Lebanon yang menyebabkan puluhan ribu warga Israel mengungsi dari utara. Selain itu ada juga serangan sporadis dari Suriah, Irak, dan Iran.

Sementara dari Yaman, kelompok Houthi menyerang kapal-kapal yang menuju Israel, menimbulkan kerugian parah pada perekonomian negara Zionis tersebut.

Perlawanan pejuang Palestina di Gaza juga belum bisa dilumpuhkan setelah dibombardir selama sembilan bulan, Di Tepi Barat, perlawanan pejuang Palestina juga kian gencar.

Sementara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengeluarkan salah satu kritikan paling pedas terhadap pemerintahan Israel saat ini. Menurutnya, dengan para pejabat saat ini tak punya jawaban atas solusi dua negara, satu-satunya jalan untuk menjamin keberlangsungan Israel.

“Saya mengenal Israel dengan baik dan saya mendukung Israel. Namun kabinet perang ini adalah salah satu kabinet perang paling konservatif dalam sejarah Israel. Dan tidak ada satupun jawaban mengenai solusi dua negara di sini,” kata Biden dalam pidato penutup KTT NATO di Washington, Jumat waktu setempat.

Ia juga menggambarkan pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu “kurang kooperatif” dalam hal mengizinkan bantuan masuk ke Gaza, dan menambahkan bahwa perang Israel di wilayah Palestina “harus diakhiri sekarang”.

“Apa hari berikutnya di Gaza? Hari berikutnya di Gaza harus menjadi akhir. Akhir dari segalanya adalah tidak adanya pendudukan oleh Israel di Jalur Gaza, serta kemampuan bagi kami untuk mengakses, masuk dan keluar, secepat mungkin.”

Di Amerika Serikat, negara pendukung Zionis, lebih dari separuh generasi muda Amerika yang disurvei mengenai konflik Israel dengan Hamas percaya bahwa negara Yahudi harus lenyap, dan digantikan oleh entitas Palestina.

Jajak pendapat bulanan Harvard CAPS/Harris menemukan dukungan berkelanjutan bagi Israel dalam kampanyenya melawan Hamas di antara semua kelompok usia, kecuali kelompok usia 18 hingga 24 tahun.

Secara keseluruhan, survei tersebut menemukan bahwa 81 persen responden mendukung Israel. Namun, di kalangan kelompok usia termuda, dukungan terbagi rata antara Israel dan kelompok Hamas.