KOMPAS.com -Persib harus menerima sanksi berat dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI dampak kerusuhan pasca laga Persib vs Persija Jakarta, 23 September 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.

Hukuman ditujukan kepada Panitia Pelaksana (Panpel) pertandingan kandang Persib, berupa larangan penonton di laga kandang Persib sampai separuh musim Kompetisi Liga 1 2024-2025.

Serta denda sebesar Rp 295.000.000. Hal itu disampaikan Komdis pada Jumat (4/10/2024) melalui website resmi federasi PSSI.

Hal itu meninjau rentetan kejadian di laga kontra Persija, mulai dari lemparan botol ke lapangan, penyalaan flare, invasi penonton, sampai pengeroyokan steward (pengawas pertandingan) oleh sekelompok Bobotoh, hingga menimbulkan korban luka-luka.

Komdis memberikan sanksi berat kepada Persib berdasarkan sidang Komdis PSSI tanggal 1 Oktober 2024,

“Sanksi dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton saat menjadi tuan rumah sampai separuh musim Kompetisi Liga 1 Tahun 2024/2025,” begitu tulis Komdis PSSI.

“Dengan rincian yaitu penutupan seluruh stadion sebanyak 2 (dua) pertandingan secara berturut-turut berlaku pada pertandingan terdekat.”

“Dilanjutkan penutupan sebagian stadion yaitu Tribun Utara dan Tribun Selatan sebanyak 3 (tiga) pertandingan secara berturut-turut; denda Rp.295.000.000,-.”

Diperkuat dengan bukti-bukti, pihak Persib sudah siap menerima sanksi berat dari Komdis PSSI.

Vice President Operation PT Persib Bandung Bermartabat, Andang Ruhiat mewakili klub cukup menyayangkan insiden kerusuhan itu bisa terjadi.

Padahal, pada petang itu, Maung Bandung dapat menaklukan Macan Kemayoran dengan skor 2-0 di pekan keenam Liga 1 2024-2025.

”Tentunya kami memahami memang harus ada sanksi atas pelanggaran peraturan yang jelas-jelas terjadi di pertandingan lawan Persija tersebut,” ungkap Andang.

“Kami sangat sayangkan adalah insiden tersebut seharusnya tidak terjadi, bukan hanya sanksi ini merugikan Persib secara material dan immaterial,” tuturnya.

Secara langsung dampak tersebut ikut dirasakan oleh Bobotoh yang selama ini turut tertib menjaga keamanan selama di stadion.

“Tetapi khususnya merugikan Bobotoh setia yang selama ini telah secara tertib menonton dan mendukung Persib di stadion," lanjut Andang.

Dia berharap sanksi tersebut menjadi yang terakhir untuk Persib, mengajak seluruh pihak yaitu Panpel, manajemen klub, dan Bobotoh untuk terus bergandeng tangan menjaga ketertiban dan keamanan.

Panpel Persib berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban berlangsungnya laga dengan terus berkoordinasi dengan pihak keamanan.

“Kami berkomitmen untuk berusaha lebih keras menjaga keamanan dan ketertiban di setiap pertandingan.”

”Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, panitia penyelenggara, dan komunitas suporter untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang," papar Andang.

KOMPAS.com – Kinerja Komite Disiplin (Komdis) PSSI disorot dalam hasil riset Football Institute soal kualitas Liga 1, liga 2 dan Elite Pro Academy (EPA).

Football Institute merilis hasil riset dalam sebuah acara bertajuk "Menguji Kualitas Kompetisi Liga Indonesia 2023" di Jakarta, Selasa (9/7/2024) yang dihadiri langsung oleh sang pendiri, Budi Setiawan,

Hadir pula dalam acara itu Exco PSSI, Arya Sinulingga, wartawan senior, Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola Effendi Gazali, dan eks Ketua The Jakmania, Ferry Indrasjarief.

Riset Football Institute dilakukan sejak Juli 2023 sampai Mei 2024 dengan data yang berasal dari putusan Komdis PSSI.

Berdasarkan temuan Football Institute, tercatat selama musim 2023-2024, Komdis PSSI lebih banyak memberikan denda.

Di Liga 1, denda ini jadi hukuman yang paling sering diberikan, dengan persentase 61,47 persen.

Hal yang sama berlaku di Liga 2, dengan persentase 60 persen, serta di EPA (Elite Pro Academy) dengan persentase 57 persen.

Tak hanya sampai di situ, Komdis PSSI juga pernah memberikan hukuman unik dalam laga PSCS Cilacap vs Persekat Tegal.

Saat itu, Komdis PSSI memberikan hukuman kepada ballboy Hexa Try Kusuma dengan larangan dua kali laga menjadi ballboy dan denda sebesar Rp 37.500.000 juta.

Kemudian, masih di Liga 2, Komdis PSSI menghukum klub PSDS Deli Serdang dengan hukuman larangan menggelar pertandingan tanpa penonton satu kali dan denda Rp 225.000.000 juta, karena kombinasi kasus rasialisme yang dilakukan penonton dan lemparan botol ke dalam lapangan.

Nilai denda ini jauh lebih besar dari denda pelanggaran suporter masuk lapangan dengan angka denda Rp 15.000.000 juta, atau kasus pelemparan botol dari tribune ke lapangan dengan angka denda sebesar Rp 10.000.000 juta.

Wartawan Senior Erwin Fitriansyah berharap, temuan Football Institute ini bisa sampai ke Komdis PSSI dan menjadi masukan karena hukuman denda tidak memberikan efek jera.

"Hukuman denda ini tidak efektif, ya, karena terulang terus, daripada didenda terus, karena klub itu tidak peduli baik yang paling banyak duitnya maupun semenjana. Suporternya juga tidak sadar klubnya kena denda," kata Erwin dalam acara yang dihelat di Barito Mansion, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Founder Football Institute, Budi Setiawan, menyebut kinerja Komdis PSSI ini harus dievaluasi.

"Ini jadi bagian evaluasi kompetisi musim lalu. Untuk Komdis, mereka itu ibaratkan Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala Kejaksaan di PSSI,” kata Budi.

“Ini bukan wajah Erick Thohir, ini wajah konsensus bersama Exco. Absurd ini," ujar dia menambahkan.

Budi juga mengungkapkan, Komdis PSSI sekarang ini berbeda dengan kepengurusan pada 2008 silam.

Saat itu, Komdis PSSI kerap menggelar hasil sidang putusan secara terbuka kepada media.

"Pada 2008 sampai 2014, Komdis selalu konferensi pers dulu selepas sidang, pas zaman Hinca Pandjaitan. Sekarang, per 2016 mungkin, Komdis tidak mengadakan konferensi pers dan sidang digelar secara terutup. Bisa digelar terbuka juga padahal," kata Budi.

Penggila bola Effendi Ghazali mengaku sepakat dengan usulan Budi ini soal Komdis. Ia mengatakan, Komdis PSSI sejatinya bisa menggelar sidang secara terbuka.

"Ya contohnya ada pengadilan Vina (kasus Vina Cirebon) yang bisa digelar terbuka. Sekarang, Komdis PSSI juga bisa menggelar sidang terbuka seperti itu," kata Effendi.