Deflasi atau penurunan harga barang yang terjadi selama lima bulan terakhir membuat kalangan pengusaha waswas, hingga berpotensi menyebabkan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor bisnis.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono pada awalnya menjelaskan deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu.

"Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu," ucapnya kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kelesuan di sektor bisnis dan industri inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan sejumlah perusahaan melakukan efisiensi alias PHK massal. Tak tanggung-tanggung Sutrisno berpendapat jumlah pekerja yang terkena pemangkasan ini akan terus meningkat hingga 2025 mendatang.

"Kemudian tentang PHK ini kan diperkirakan akan terus meningkat. Tahun ini dan tahun depan. Kalau angka yang pasti saya tidak punya ya, tetapi yang jelas gelombang PHK atau paling tidak penyerapan tenaga kerja itu tidak akan bagus karena kondisi ekonomi yang tadi," katanya.

Sebab menurutnya, selain kondisi ekonomi RI yang lesu imbas deflasi dan berbagai persoalan lainnya, permintaan ekspor atas sejumlah komoditas juga menjadi beban tersendiri.

Belum lagi, Sutrisno mengatakan kecenderungan transformasi bisnis yang dilakukan berbagai sektor usaha turut jadi penyebab lain terjadinya badai PHK. Sebab banyak tenaga kerja manusia mulai diganti dengan mesin.

"Karena kecenderungan praktik bisnis global kan memang lebih kepada teknologi Intensif. Lebih pada penggunaan teknologi, sehingga Banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin," papar Sutrisno.

"Jadi pemutusan hubungan kerja itu bukan semata-mata terjadi karena ekonomi yang jelek. Kondisi ekonomi jelek itu sudah pasti, tetapi di luar itu ada kondisi praktik bisnis yang memang tidak cukup ramah terhadap penyerapan tenaga kerja," pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,12% pada September 2024 secara bulanan (mtm). Hal ini memperpanjang tren deflasi menjadi lima bulan berturut-turut.

Merespons hal itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan deflasi lima beruntun itu belum menunjukkan adanya risiko signifikan terhadap pelemahan ekonomi.

"Kami tidak melihat itu (deflasi lima bulan beruntun) sebuah pelemahan yang berlebihan dari perekonomian," kata Juda Agung kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Menurutnya, inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stabil dan berada dalam rentang target BI yakni 2,5±1%.

"Inflasi kita ini dalam beberapa tahun terakhir sangat stabil sekitar 2% dan itu masih dalam range BI 2,5±1%. Jadi masih di dalam range target," tutur Juda Agung.

Berdasarkan data BPS, inflasi September 2024 secara tahunan menurun menjadi 1,84% (yoy) dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 2,12% (yoy).

Inflasi yang terjaga ini disebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Ke depan, BI meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025.