Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terjadi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 25 ribu orang dalam tiga bulan terakhir. Total korban PHK hingga Oktober 2024 mencapai 59.796 orang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan lonjakan PHK tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Yassierli menjelaskan rakor diadakan untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan koordinasi terhadap lonjakan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Hingga Oktober 2024 terdapat 59.796 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir," kata Yassierli dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Untuk menekan lonjakan PHK ke depan, Yassierli mendorong pemerintah daerah untuk cepat tanggap. Salah satunya, dengan membangun sistem peringatan dini (darling warning system) pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi terkena PHK.

"Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan beberapa penyebab gelombang PHK masih terus terjadi di Indonesia, seperti ekspor produk tekstil dan garmen yang melemah, efisiensi perusahaan karena persaingan global.

"Perubahan cara marketing dan penjualan sebagai dampak dari digitalisasi. Kemudian banyak ilegal impor garmen produk masuk ke pasar Indonesia," terangnya.

Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) memperkirakan sekitar 44.000 ribu pekerja di negara itu terdampak gelombang PHK imbas banyaknya aksi mogok kerja. Ini merupakan jumlah pengurangan tenaga kerja bulanan terbesar sepanjang tahun.

Melansir CNN, Sabtu (26/10/2024), perkiraan pemangkasan ini berlaku untuk berbagai perusahaan yang sempat menghadapi aksi mogok kerja karena berbagai alasan di seluruh penjuru AS.

Mayoritas dari 44.000 karyawan ter-PHK itu adalah pekerja Boeing yang sudah melakukan aksi mogok kerja selama lebih dari sebulan ini.

Sebagaimana diketahui, raksasa produsen pesawat Boeing belum lama ini melaporkan akan memangkas sekitar 10% karyawan mereka dalam beberapa bulan mendatang imbas aksi mogok kerja hingga kerugian yang dialami perusahaan selama lima tahun terakhir.

Aksi mogok kerja yang dilakukan serikat International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) yang beranggotakan 33.000 tersebut membuat lini produksi perusahaan terhenti hingga mengakibatkan banyak calon pelanggan jadi ragu untuk memesan pesawat dari Boeing.

Bahkan lembaga analis kredit Standard & Poor's mengatakan bahwa pemogokan yang telah menghentikan sebagian besar produksi pesawat komersial perusahaan mengakibatkan kerugian sekitar US$ 1 miliar atau Rp 15,57 triliun per bulan, dan kondisi inilah yang kemudian memaksa perusahaan melakukan pemangkasan.

Meski begitu, Biro Statistik Tenaga Kerja AS tersebut turut melaporkan surplus penyerapan tenaga kerja, di mana Oktober 2024 ini jumlah lapangan kerja yang dibuka masih lebih besar dari jumlah karyawan yang ter-PHK tadi.

"Kami sekarang tidak lagi melihat laporan negatif (jumlah karyawan ter-PHK lebih banyak dari pembukaan lapangan kerja) untuk Oktober," kata kepala ekonom di RSM, Joe Brusuelas, kepada CNN.

"Jadi, perkiraan kami total ada peningkatan 120.000 lapangan kerja, yang sudah bagus. Namun, kemungkinan besar akan mengecilkan laju penciptaan tenaga kerja yang sebenarnya dalam perekonomian," terangnya lagi.

Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) melaporkan banyaknya aksi mogok kerja yang terjadi mengakibatkan gelombang PHK terhadap 44.000 pekerja. Ini merupakan jumlah pengurangan tenaga kerja bulanan terbesar sepanjang tahun.

Melansir dari CNN, Sabtu (26/10/2024), perkiraan pemangkasan ini berlaku untuk berbagai perusahaan yang sempat menghadapi aksi mogok kerja karena berbagai alasan di seluruh penjuru AS.

Sebagian besar dari 44.000 karyawan ter-PHK itu berasal dari pekerja Boeing yang sudah melakukan aksi mogok kerja selama lebih dari sebulan ini.

Sebagaimana diketahui, raksasa produsen pesawat Boeing belum lama ini melaporkan akan memangkas sekitar 10% karyawan mereka dalam beberapa bulan mendatang imbas aksi mogok kerja hingga kerugian yang dialami perusahaan selama lima tahun terakhir.

Aksi mogok kerja yang dilakukan serikat International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) yang beranggotakan 33.000 tersebut membuat lini produksi perusahaan terhenti hingga mengakibatkan banyak calon pelanggan jadi ragu untuk memesan pesawat dari Boeing.

Bahkan lembaga analis kredit Standard & Poor's mengatakan bahwa pemogokan yang telah menghentikan sebagian besar produksi pesawat komersial perusahaan mengakibatkan kerugian sekitar US$ 1 miliar atau Rp 15,57 triliun per bulan, dan kondisi inilah yang kemudian memaksa perusahaan melakukan pemangkasan.

Meski begitu, Biro Statistik Tenaga Kerja AS tersebut turut melaporkan surplus penyerapan tenaga kerja, di mana Oktober 2024 ini jumlah lapangan kerja yang dibuka masih lebih besar dari jumlah karyawan yang ter-PHK tadi.

"Kami sekarang tidak lagi melihat laporan negatif (jumlah karyawan ter-PHK lebih banyak dari pembukaan lapangan kerja) untuk Oktober," kata kepala ekonom di RSM, Joe Brusuelas, kepada CNN.

"Jadi, perkiraan kami total ada peningkatan 120.000 lapangan kerja, yang sudah bagus. Namun, kemungkinan besar akan mengecilkan laju penciptaan tenaga kerja yang sebenarnya dalam perekonomian," terangnya lagi.

Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17.000 karyawan atau setara dengan 10% tenaga kerja global. Hal itu dikarenakan kondisi perusahaan terus merugi akibat aksi mogok kerja yang telah berlangsung lebih dari satu bulan.

CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan pengurangan karyawan yang signifikan diperlukan untuk menyesuaikan postur keuangan perusahaan, setelah aksi mogok oleh 33.000 pekerja di Pantai Barat AS menghentikan produksi jet 737 MAX, 767 dan 777.

"Selama beberapa bulan mendatang, kami berencana untuk mengurangi jumlah total tenaga kerja kami sekitar 10%. Pengurangan ini akan mencakup para eksekutif, manajer dan karyawan," kata Ortberg dalam pesan kepada karyawan dikutip dari Reuters, Minggu (13/10/2024) kemarin.

Aksi mogok yang berlangsung juga menyebabkan penundaan pengiriman pertama jet 777X Boeing selama setahun dan mencatat kerugian US$ 5 miliar pada kuartal III-2024.

Perubahan besar-besaran ini merupakan langkah besar yang dilakukan Ortberg yang baru menjabat pada Agustus 2024. Dia berjanji untuk mengatur ulang hubungan dengan serikat pekerja dan para karyawannya.

Boeing yang dijadwalkan merilis kinerja kuartal III-2024 pada 23 Oktober 2024 memperkirakan pendapatan sebesar US$ 17,8 miliar, kerugian per saham US$ 9,97, dan arus kas operasional negatif yang lebih baik dari perkiraan US$ 1,3 miliar.

Manajer Ekuitas di Great Hill Capital, Thomas Hayes mengatakan PHK tersebut dapat memberi tekanan pada karyawan untuk mengakhiri mogok kerja.

"Saya memperkirakan pemogokan akan selesai dalam waktu seminggu karena para pekerja ini tidak ingin menjadi bagian dari gelombang PHK berikutnya yang melibatkan 17.000 orang," tutur Hayes.

Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17.000 karyawan atau setara dengan 10% tenaga kerja global. Hal itu dikarenakan kondisi perusahaan terus merugi akibat aksi mogok kerja yang telah berlangsung lebih dari satu bulan.

CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan pengurangan karyawan yang signifikan diperlukan untuk menyesuaikan postur keuangan perusahaan, setelah aksi mogok oleh 33.000 pekerja di Pantai Barat AS menghentikan produksi jet 737 MAX, 767 dan 777.

"Selama beberapa bulan mendatang, kami berencana untuk mengurangi jumlah total tenaga kerja kami sekitar 10%. Pengurangan ini akan mencakup para eksekutif, manajer dan karyawan," kata Ortberg dalam pesan kepada karyawan dikutip dari Reuters, Minggu (13/10/2024).

Aksi mogok yang berlangsung juga menyebabkan penundaan pengiriman pertama jet 777X Boeing selama setahun dan mencatat kerugian US$ 5 miliar pada kuartal III-2024.

Perubahan besar-besaran ini merupakan langkah besar yang dilakukan Ortberg yang baru menjabat pada Agustus 2024. Dia berjanji untuk mengatur ulang hubungan dengan serikat pekerja dan para karyawannya.

Boeing yang dijadwalkan merilis kinerja kuartal III-2024 pada 23 Oktober 2024 memperkirakan pendapatan sebesar US$ 17,8 miliar, kerugian per saham US$ 9,97, dan arus kas operasional negatif yang lebih baik dari perkiraan US$ 1,3 miliar.

Manajer Ekuitas di Great Hill Capital, Thomas Hayes mengatakan PHK tersebut dapat memberi tekanan pada karyawan untuk mengakhiri mogok kerja.

"Saya memperkirakan pemogokan akan selesai dalam waktu seminggu karena para pekerja ini tidak ingin menjadi bagian dari gelombang PHK berikutnya yang melibatkan 17.000 orang," tutur Hayes.

Deflasi atau penurunan harga barang yang terjadi selama lima bulan terakhir membuat kalangan pengusaha waswas, hingga berpotensi menyebabkan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor bisnis.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono pada awalnya menjelaskan deflasi yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Kondisi ini tentu secara langsung dapat membuat sektor bisnis dan industri dalam negeri semakin lesu.

"Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu," ucapnya kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kelesuan di sektor bisnis dan industri inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan sejumlah perusahaan melakukan efisiensi alias PHK massal. Tak tanggung-tanggung Sutrisno berpendapat jumlah pekerja yang terkena pemangkasan ini akan terus meningkat hingga 2025 mendatang.

"Kemudian tentang PHK ini kan diperkirakan akan terus meningkat. Tahun ini dan tahun depan. Kalau angka yang pasti saya tidak punya ya, tetapi yang jelas gelombang PHK atau paling tidak penyerapan tenaga kerja itu tidak akan bagus karena kondisi ekonomi yang tadi," katanya.

Sebab menurutnya, selain kondisi ekonomi RI yang lesu imbas deflasi dan berbagai persoalan lainnya, permintaan ekspor atas sejumlah komoditas juga menjadi beban tersendiri.

Belum lagi, Sutrisno mengatakan kecenderungan transformasi bisnis yang dilakukan berbagai sektor usaha turut jadi penyebab lain terjadinya badai PHK. Sebab banyak tenaga kerja manusia mulai diganti dengan mesin.

"Karena kecenderungan praktik bisnis global kan memang lebih kepada teknologi Intensif. Lebih pada penggunaan teknologi, sehingga Banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin," papar Sutrisno.

"Jadi pemutusan hubungan kerja itu bukan semata-mata terjadi karena ekonomi yang jelek. Kondisi ekonomi jelek itu sudah pasti, tetapi di luar itu ada kondisi praktik bisnis yang memang tidak cukup ramah terhadap penyerapan tenaga kerja," pungkasnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi lantaran penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tepatnya, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP yang memuat standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan jika kebijakan tersebut diterapkan, akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menurun.

"Artinya kalau dari sisi market ada tekanan itu akan berdampak kepada sisi produksi. Sisi produksi ada tekanan, akan berdampak kepada tenaga kerja. Tenaga kerja, ada dampak di tenaga kerja ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, ya ini secara keseluruhan akan berdampak kepada perekonomian nasional kita," kata Merri saat ditemui di Perle Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Dia menjelaskan apabila ada kebijakan yang dapat menekan sisi produksi, tentunya industri akan membuat kebijakan khusus untuk melakukan efisiensi di mana-mana, termasuk di tenaga kerja.

Padahal industri tembakau dapat bertahan di era pandemi covid-19. Dia bilang pada masa pandemi, industri tembakau tidak melakukan PHK. Dia pun mempertanyakan mengapa usai pandemi, pemerintah justru menerbitkan kebijakan yang dapat menekan industri tembakau.

"Kalau tadi itu (potensi PHK) pasti ada. Kalau memang pasar kita berkurang, penjualan berkurang pasti dari sisi produksi kan dikurangi. Pengurangan produksi ini akan membuat satu kebijakan khusus di industri masing-masing untuk melakukan efisiensi di mana-mana. Efisiensi itu ya pada akhirnya juga akan melakukan efisiensi di tenaga kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, PHK itu tidak hanya terjadi di industri tembakau saja, melainkan industri pendukungnya, seperti industri kertas dan industri filter. Padahal banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor industri tersebut. Meski begitu, dia menyebut pihaknya belum memperkirakan atau menghitung berapa besar PHK yang terjadi di industri tembakau. Namun, dari pelaku industri hasil tembakau memang telah menyatakan akan berdampak negatif.

"Dan banyak masyarakat Indonesia yang bergantung kehidupannya kepada sektor industri hasil tembakau ini. Baik itu dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja langsung di industri hasil tembakaunya dan pekerja di industri-industri pendukungnya, seperti di industri kertas, industri filter. Itu banyak. Jadi, harus mempertimbangkan," terangnya.

Kemenperin Tidak Dilibatkan dalam Penerbitan PP 28/2024

Pihaknya pun selalu aktif mengikuti pembahasan terkait PP 28/2024 mulai dari September 2023 hingga April 2024. Sayangnya, dalam pembahasan tersebut, pendapatnya tidak pernah didengar.

"Kami Kemenperin aktif dalam pembahasan PP 28/2024 dari September 2023 sampai terakhir itu di April 2024, kami ikut serta. Namun satu hal yang kami sangat disayangkan ternyata suara Kemenperin tidak terlalu didengar," terangnya.

Merri menyebut pihaknya tidak pernah dilibatkan untuk melihat rancangan atau draf dari PP 28/2024 sebelum diterbitkan. Dia bilang saat itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lupa mengundang Kemenperin. Bahkan pihaknya telah bersurat kepada Kemenkes agar dapat melihat rancangan atau draf final PP tersebut. Namun, sampai peraturan turunan melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana, Kemenperin tidak juga dilibatkan.

Sayangnya, kejadian tersebut terulang. Kemenperin juga tidak dilibatkan dalam dengar pendapat atau public hearing bersama asosiasi industri hasil tembakau (IHT). Alasannya, Kemenkes juga lupa mengundang pihaknya.

"Jadi kemarin waktu public hearing pun kami tidak diundang yang menurut teman-teman dari Kemenkes mereka kelupaan mengundang kami. Sebetulnya kan ada dua tahapan diskusi, tahapan pertama terkait industri hasil tembakau, tahapan keduanya itu terkait GGL. Dan di GGL pun kami juga tidak diundang. Artinya kelupaannya tuh berulang," imbuhnya.