Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan tentang kondisi perekonomian Indonesia jelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perekonomian Indonesia masih tetap terjaga meski di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi pada Oktober 2024.

Bendahara negara itu memperkirakan perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 akan tumbuh di atas 5%. Hal ini melanjutkan kinerja positif pada perekonomian triwulan II-2024.

"Di tengah dinamika tersebut perekonomian Indonesia masih tetap terjaga baik. Perekonomian domestik kita pada triwulan III diperkirakan tumbuh di atas 5% sampai dengan September. BPS akan segera mengeluarkan (pengumuman) bulan depan," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga disebut masih tetap terjaga, khususnya pada kelas menengah atas. Sri Mulyani juga menyebut pertumbuhan investasi juga meningkat seiring dengan banyaknya penyelesaian program proyek strategis nasional.

Pada akhir tahun, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,1%. Kemudian pada 2025, berdasarkan perkiraaan APBN, perekonomian akan tumbuh 5,2%.

"Kami memperkirakan pertumbuhan hingga akhir tahun mencapai 5,1%. Untuk 2025, sesuai dengan pembahasan APBN perkiraan pertumbuhan 5,2%," pungkasnya.

Simak Video: Menengok Situasi Ekonomi RI Jelang Ditinggal Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Ekonomi Amerika Serikat tiba-tiba menghadapi krisis baru dan berpotensi merusak perekonomian negara adidaya ini.

Ditambah lagi dengan adanya ketegangan berkobar di Timur Tengah dan beberapa negara bergulat dengan dampak yang akan ditimbulkan sangat signifikan.

Peristiwa itu terjadi tepat ketika pembuat kebijakan Amerika mendapatkan kepercayaan bahwa mereka telah berhasil menjinakkan inflasi tanpa mendorong ekonomi ke dalam resesi dan ketika jajak pendapat dan survei konsumen menunjukkan bahwa suasana ekonomi asam orang Amerika telah mulai membaik. Namun hanya dalam seminggu, risiko baru telah muncul.

Perekonomian sekarang menghadapi prospek lonjakan harga minyak dan akibat badai yang dapat menimbulkan kerusakan lebih dari USD100 miliar di sebagian besar Tenggara. Para ekonom juga telah melacak konsekuensi potensial dari pemogokan pekerja pelabuhan, yang ditangguhkan pada Kamis malam.

"Ada ketidakpastian baru," kata Joseph E. Gagnon, rekan senior di Peterson Institute for International Economics. "Jika kita kehilangan produksi minyak di Timur Tengah, jika pelabuhan tidak berfungsi, maka keduanya inflasi."

Ketidakpastian itu datang hanya beberapa minggu sebelum pemilihan presiden di mana ekonomi - khususnya, inflasi - adalah salah satu faktor terbesar di benak pemilih dan kurang dari sebulan setelah Federal Reserve mulai memangkas suku bunga dari level tertinggi lebih dari dua dekade. Bank sentral telah mendapatkan kepercayaan bahwa inflasi kembali ke target 2 persen, tetapi telah waspada tentang melemahnya pasar tenaga kerja.

Bahkan sebelum risiko baru muncul, Dana Moneter Internasional memproyeksikan bahwa ekonomi AS akan melambat tahun depan.

Eskalasi konflik di Timur Tengah adalah skenario yang paling mengkhawatirkan bagi ekonomi dunia. Para ekonom telah memperingatkan selama hampir setahun bahwa jika pertempuran antara Israel dan Hamas di Gaza menjadi perang regional, itu dapat menyebabkan guncangan harga minyak yang dapat menghidupkan kembali inflasi di seluruh dunia.

Bank Dunia mengatakan Oktober lalu bahwa skenario terburuknya adalah hasil yang mirip dengan embargo minyak Arab 1973, yang terjadi selama perang Arab-Israel. Gangguan tingkat keparahan itu dapat menghilangkan sebanyak delapan juta barel minyak per hari dari pasar dan mengirim harga setinggi USD157 per barel.

Pekan ini, harga minyak melonjak lebih dari 8 persen setelah Iran meluncurkan hampir 200 rudal ke Israel, yang bersumpah untuk membalas. Mereka melonjak pada hari Kamis setelah Presiden Biden, ketika ditanya apakah dia akan mendukung serangan Israel terhadap fasilitas minyak Iran, mengatakan "Kami sedang mendiskusikan itu. Saya pikir itu akan sedikit ... Pokoknya."

Para ekonom mengamati perkembangan dengan cermat saat mereka mempertimbangkan untuk memperbarui perkiraan mereka.

"Selama konflik tetap terkandung di Timur Tengah, dampak utama pada ekonomi AS kemungkinan akan ditransmisikan melalui harga energi," kata Michael Feroli, kepala ekonom AS di JP Morgan.

Analis di Capital Economics mencatat pada hari Rabu bahwa minyak Iran hanya merupakan 4 persen dari pasokan global tetapi gangguan pada produksinya dapat berdampak signifikan pada harga. Itu bisa diperkuat jika ada gangguan di Selat Hormuz, di mana sebagian besar minyak dan gas di kawasan itu dikirim.

Namun, mereka menyarankan bahwa Arab Saudi dapat meningkatkan produksi untuk menebus minyak Iran yang hilang dan mengatakan harga minyak kemungkinan besar harus naik menjadi USD90 per barel dari harga saat ini sekitar USD75 bagi bank sentral untuk mulai khawatir tentang inflasi.

"Yang terpenting, itu juga akan menjadi berapa lama ini dipertahankan untuk benar-benar menggerakkan jarum bagi bank sentral," kata David Oxley, kepala ekonom iklim dan komoditas di Capital Economics, dalam sebuah pengarahan. "Agar itu terjadi, kita benar-benar akan melihat eskalasi permusuhan yang jauh lebih besar."

Omair Sharif, pendiri Inflation Insights, mengatakan bahwa sebagai aturan praktis, kenaikan $ 10 dalam biaya satu barel minyak berarti kenaikan 24 sen dalam biaya satu galon bensin, yang pada gilirannya akan mengangkat ukuran Indeks Harga Konsumen bulanan sebesar 0,3 poin persentase.

"Ini dapat menyebabkan efek tingkat kedua seperti harga tiket pesawat yang lebih tinggi dan biaya diesel yang lebih tinggi yang meningkatkan harga beberapa barang, tetapi Anda perlu melihat peningkatan minyak yang cukup besar dan terus-menerus agar itu terwujud," tambahnya dalam sebuah email.

Lalu ada kekhawatiran ekonomi di Amerika Serikat dari efek Badai Helene.

Menurut AccuWeather, kerusakan dan kerugian ekonomi akibat badai, yang membuang lebih dari 40 triliun galon hujan, bisa berjumlah antara USD145 miliar dan USD160 miliar. Itu bisa merugikan pengeluaran konsumen di negara bagian seperti Alabama, Carolina Selatan, Georgia, Florida, Carolina Utara, Virginia dan Tennessee.

Mungkin juga ada perlambatan sementara dalam pendapatan pemerintah. Internal Revenue Service telah memberi bisnis dan individu di daerah yang dilanda badai waktu ekstra untuk melakukan pembayaran pajak.

Sementara badai cenderung memiliki sedikit dampak pada output ekonomi secara keseluruhan, retakan baru dalam rantai pasokan negara - prospek yang diangkat ketika 45.000 pekerja di pelabuhan Pantai Timur dan Teluk mogok pada hari Selasa - akan menjadi masalah yang berbeda. Namun, pada hari Kamis, serikat pekerja yang mewakili para pekerja, Asosiasi Pekerja Pantai Internasional, setuju untuk menangguhkan pemogokannya setelah menerima tawaran upah yang lebih baik dari pengusaha pelabuhan.

Samuel Tombs dan Oliver Allen, ekonom di Pantheon Macroeconomics, mengatakan rantai pasokan memiliki fleksibilitas yang cukup sehingga pemogokan hanya beberapa hari akan memiliki dampak yang dapat diabaikan pada ekonomi Amerika. Pemogokan singkat oleh pekerja di Pantai Barat pada tahun 2002 dan 2015 tidak memiliki dampak yang terlihat.

Pemerintahan Biden memantau dengan cermat implikasi rantai pasokan potensial dari pemogokan pelabuhan, dan para pejabat mengatakan mereka tidak mengharapkan ada dampak langsung pada pasokan energi, makanan, atau obat-obatan.

Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan pekan ini bahwa dia berdiri bersama para pekerja pantai, yang menurutnya pantas mendapatkan "bagian yang adil" dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan pelayaran milik asing.

Mantan Presiden Donald J. Trump menyalahkan pemerintahan Biden karena gagal membantu kedua belah pihak membuat kesepakatan dan mengatakan perselisihan itu mencerminkan tekanan yang dialami pekerja dari inflasi. Dia memperingatkan bahwa pemogokan yang diperpanjang hanya akan memperburuk keadaan.

"Ini adalah peristiwa yang menghancurkan bagi ekonomi," kata Trump di Wisconsin pada hari Selasa. "Ini juga menghancurkan inflasi karena semuanya akan lebih mahal karenanya."

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Regulator keuangan China meminta beberapa bank terbesar di negara tersebut untuk mencatat catatan pembeli surat utang negara yang telah mereka jual.

Ini merupakan cara halus dari pihak berwenang berusaha mengendalikan spekulan untuk mendinginkan reli obligasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Regulator keuangan minggu ini mengatakan kepada bank-bank yang dikelola negara untuk mencatat rincian rekanan yang membeli obligasi pemerintah bertenor panjang setiap hari, kata orang-orang yang mengetahui masalah ini, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena membahas masalah pribadi.

Ini adalah pertama kalinya permintaan seperti itu diajukan kepada para pemberi pinjaman yang terlibat, kata orang-orang itu.

Asosiasi Nasional Investor Institusi Pasar Keuangan tidak segera menanggapi permintaan Bloomberg untuk memberikan komentar.

Beijing memperluas pertempurannya melawan spekulan obligasi, menargetkan segala sesuatu mulai dari perusahaan dana hingga bank-bank pedesaan, dalam upaya untuk mendorong imbal hasil pemerintah lebih tinggi dari rekor terendah.

Turunnya imbal hasil obligasi membuat pihak berwenang gelisah, karena pembalikan yang tiba-tiba dapat mengirimkan gelombang kejut ke seluruh perekonomian.

Pihak berwenang telah berusaha untuk membatasi risiko di lembaga-lembaga keuangannya juga, mewaspadai runtuhnya Silicon Valley Bank, yang telah menumpuk obligasi AS sebelum suku bunga naik.

Sementara bank sentral belum menindaklanjuti janjinya untuk meminjam obligasi pemerintah dan menjualnya secara langsung di pasar, beberapa pemberi pinjaman negara secara tak terduga menjual obligasi tujuh tahun minggu ini untuk menaikkan imbal hasil. Mereka juga secara aktif menjual obligasi bertenor 10 tahun di awal minggu ini.

Di antara taktik-taktik lain dalam buku pedoman Beijing, para regulator dilaporkan telah memperlambat persetujuan untuk dana obligasi baru dan pemerintah daerah di salah satu provinsi yang paling makmur meminta beberapa pemberi pinjaman pedesaan untuk menangguhkan perdagangan surat utang negara.

RRC sedang berjalan di antara dua pilihan antara mendukung pertumbuhan dan mencoba untuk mengendalikan reli utang yang mendesis yang pada awal minggu ini membuat imbal hasil obligasi di bawah 2,1 persen untuk pertama kalinya dalam sejarah. Meskipun para analis mengatakan bahwa intervensi apapun tidak akan memberikan hasil jangka panjang karena ekspektasi tetap tinggi bahwa Beijing harus memangkas suku bunga lebih lanjut untuk mendukung perekonomian.

Bloomberg China Aggregate Total Return Index telah naik 4,92 persen tahun ini, lebih dari dua kali lipat kenaikan indeks serupa di Amerika Serikat.

(Dian Kusumo Hapsari)