IDXChannel - Ekonomi Amerika Serikat tiba-tiba menghadapi krisis baru dan berpotensi merusak perekonomian negara adidaya ini.

Ditambah lagi dengan adanya ketegangan berkobar di Timur Tengah dan beberapa negara bergulat dengan dampak yang akan ditimbulkan sangat signifikan.

Peristiwa itu terjadi tepat ketika pembuat kebijakan Amerika mendapatkan kepercayaan bahwa mereka telah berhasil menjinakkan inflasi tanpa mendorong ekonomi ke dalam resesi dan ketika jajak pendapat dan survei konsumen menunjukkan bahwa suasana ekonomi asam orang Amerika telah mulai membaik. Namun hanya dalam seminggu, risiko baru telah muncul.

Perekonomian sekarang menghadapi prospek lonjakan harga minyak dan akibat badai yang dapat menimbulkan kerusakan lebih dari USD100 miliar di sebagian besar Tenggara. Para ekonom juga telah melacak konsekuensi potensial dari pemogokan pekerja pelabuhan, yang ditangguhkan pada Kamis malam.

"Ada ketidakpastian baru," kata Joseph E. Gagnon, rekan senior di Peterson Institute for International Economics. "Jika kita kehilangan produksi minyak di Timur Tengah, jika pelabuhan tidak berfungsi, maka keduanya inflasi."

Ketidakpastian itu datang hanya beberapa minggu sebelum pemilihan presiden di mana ekonomi - khususnya, inflasi - adalah salah satu faktor terbesar di benak pemilih dan kurang dari sebulan setelah Federal Reserve mulai memangkas suku bunga dari level tertinggi lebih dari dua dekade. Bank sentral telah mendapatkan kepercayaan bahwa inflasi kembali ke target 2 persen, tetapi telah waspada tentang melemahnya pasar tenaga kerja.

Bahkan sebelum risiko baru muncul, Dana Moneter Internasional memproyeksikan bahwa ekonomi AS akan melambat tahun depan.

Eskalasi konflik di Timur Tengah adalah skenario yang paling mengkhawatirkan bagi ekonomi dunia. Para ekonom telah memperingatkan selama hampir setahun bahwa jika pertempuran antara Israel dan Hamas di Gaza menjadi perang regional, itu dapat menyebabkan guncangan harga minyak yang dapat menghidupkan kembali inflasi di seluruh dunia.

Bank Dunia mengatakan Oktober lalu bahwa skenario terburuknya adalah hasil yang mirip dengan embargo minyak Arab 1973, yang terjadi selama perang Arab-Israel. Gangguan tingkat keparahan itu dapat menghilangkan sebanyak delapan juta barel minyak per hari dari pasar dan mengirim harga setinggi USD157 per barel.

Pekan ini, harga minyak melonjak lebih dari 8 persen setelah Iran meluncurkan hampir 200 rudal ke Israel, yang bersumpah untuk membalas. Mereka melonjak pada hari Kamis setelah Presiden Biden, ketika ditanya apakah dia akan mendukung serangan Israel terhadap fasilitas minyak Iran, mengatakan "Kami sedang mendiskusikan itu. Saya pikir itu akan sedikit ... Pokoknya."

Para ekonom mengamati perkembangan dengan cermat saat mereka mempertimbangkan untuk memperbarui perkiraan mereka.

"Selama konflik tetap terkandung di Timur Tengah, dampak utama pada ekonomi AS kemungkinan akan ditransmisikan melalui harga energi," kata Michael Feroli, kepala ekonom AS di JP Morgan.

Analis di Capital Economics mencatat pada hari Rabu bahwa minyak Iran hanya merupakan 4 persen dari pasokan global tetapi gangguan pada produksinya dapat berdampak signifikan pada harga. Itu bisa diperkuat jika ada gangguan di Selat Hormuz, di mana sebagian besar minyak dan gas di kawasan itu dikirim.

Namun, mereka menyarankan bahwa Arab Saudi dapat meningkatkan produksi untuk menebus minyak Iran yang hilang dan mengatakan harga minyak kemungkinan besar harus naik menjadi USD90 per barel dari harga saat ini sekitar USD75 bagi bank sentral untuk mulai khawatir tentang inflasi.

"Yang terpenting, itu juga akan menjadi berapa lama ini dipertahankan untuk benar-benar menggerakkan jarum bagi bank sentral," kata David Oxley, kepala ekonom iklim dan komoditas di Capital Economics, dalam sebuah pengarahan. "Agar itu terjadi, kita benar-benar akan melihat eskalasi permusuhan yang jauh lebih besar."

Omair Sharif, pendiri Inflation Insights, mengatakan bahwa sebagai aturan praktis, kenaikan $ 10 dalam biaya satu barel minyak berarti kenaikan 24 sen dalam biaya satu galon bensin, yang pada gilirannya akan mengangkat ukuran Indeks Harga Konsumen bulanan sebesar 0,3 poin persentase.

"Ini dapat menyebabkan efek tingkat kedua seperti harga tiket pesawat yang lebih tinggi dan biaya diesel yang lebih tinggi yang meningkatkan harga beberapa barang, tetapi Anda perlu melihat peningkatan minyak yang cukup besar dan terus-menerus agar itu terwujud," tambahnya dalam sebuah email.

Lalu ada kekhawatiran ekonomi di Amerika Serikat dari efek Badai Helene.

Menurut AccuWeather, kerusakan dan kerugian ekonomi akibat badai, yang membuang lebih dari 40 triliun galon hujan, bisa berjumlah antara USD145 miliar dan USD160 miliar. Itu bisa merugikan pengeluaran konsumen di negara bagian seperti Alabama, Carolina Selatan, Georgia, Florida, Carolina Utara, Virginia dan Tennessee.

Mungkin juga ada perlambatan sementara dalam pendapatan pemerintah. Internal Revenue Service telah memberi bisnis dan individu di daerah yang dilanda badai waktu ekstra untuk melakukan pembayaran pajak.

Sementara badai cenderung memiliki sedikit dampak pada output ekonomi secara keseluruhan, retakan baru dalam rantai pasokan negara - prospek yang diangkat ketika 45.000 pekerja di pelabuhan Pantai Timur dan Teluk mogok pada hari Selasa - akan menjadi masalah yang berbeda. Namun, pada hari Kamis, serikat pekerja yang mewakili para pekerja, Asosiasi Pekerja Pantai Internasional, setuju untuk menangguhkan pemogokannya setelah menerima tawaran upah yang lebih baik dari pengusaha pelabuhan.

Samuel Tombs dan Oliver Allen, ekonom di Pantheon Macroeconomics, mengatakan rantai pasokan memiliki fleksibilitas yang cukup sehingga pemogokan hanya beberapa hari akan memiliki dampak yang dapat diabaikan pada ekonomi Amerika. Pemogokan singkat oleh pekerja di Pantai Barat pada tahun 2002 dan 2015 tidak memiliki dampak yang terlihat.

Pemerintahan Biden memantau dengan cermat implikasi rantai pasokan potensial dari pemogokan pelabuhan, dan para pejabat mengatakan mereka tidak mengharapkan ada dampak langsung pada pasokan energi, makanan, atau obat-obatan.

Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan pekan ini bahwa dia berdiri bersama para pekerja pantai, yang menurutnya pantas mendapatkan "bagian yang adil" dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan pelayaran milik asing.

Mantan Presiden Donald J. Trump menyalahkan pemerintahan Biden karena gagal membantu kedua belah pihak membuat kesepakatan dan mengatakan perselisihan itu mencerminkan tekanan yang dialami pekerja dari inflasi. Dia memperingatkan bahwa pemogokan yang diperpanjang hanya akan memperburuk keadaan.

"Ini adalah peristiwa yang menghancurkan bagi ekonomi," kata Trump di Wisconsin pada hari Selasa. "Ini juga menghancurkan inflasi karena semuanya akan lebih mahal karenanya."

(Dian Kusumo Hapsari)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal resesi ekonomi di Amerika Serikat (AS) nyatanya berdampak pada sektor properti di Indonesia.

Menurut Country Head and Head of Logistics & Industrial Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia Farazia Basarah, tak dapat dimungkiri bahwa minat berinvestasi di Indonesia masih ada.

"Tapi, yang berubah adalah kriteria dari investasi tersebut. Jadi, misalnya return (pengembalian) yang dulu diharapkan tahun lalu cukup rendah, sekarang harus lebih tinggi," jelasnya dalam media briefing di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sebab, apabila para investor luar negeri berinvestasi di Indonesia dengan meminjam ke bank, basis poinnya bisa naik 1 persen-2 persen dibandingkan tahun lalu.

Sehingga, mereka yang ingin berinvestasi properti di Indonesia menginginkan agar pengembalian dari investasi tersebut lebih tinggi.

Selain itu, keputusan untuk berinvestasi properti pun menjadi lama.

Memang, minat akan properti semakin banyak, namun para investor berpikir apakah keputusan berinvestasi tersebut layak atau tidak.

"Jadi, approval (persetujuan) dulunya bisa satu bulan, sekarang jadi tiga bulan. Mungkin, berkaitan juga Pilkada sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi yang sangat berpengaruh itu Pemilu," tambah di.

Dari sisi regulasi, Pemerintah menggenjot investasi di Indonesia melalui kebijakan Golden Visa.

Pada regulasi tersebut, investor asing berinvestasi di Indonesia dengan membuka kantor baru, baik dari individu maupun perusahaan dari 2,5 juta dollar AS hingga 50 juta dollar AS bisa mendapatkan Golden Visa 5 tahun-10 tahun.

"Jadi, hopefully (harapannya) dengan segala kriteria yang mungkin tadi menjadi strict (ketat) investasi di Indonesia, ada juga insentif dari Pemerintah terhadap investasi yang ada di Indonesia," tandas Farazia.

Bisnis.com, JAKARTA — Destry Damayanti yang baru saja dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) untuk periode kedua, mengungkapkan soal dampak dari ancaman resesi di Amerika Serikat terhadap Tanah Air.

Destry meyakini Indonesia masih akan tetap resilien di tengah ekonomi AS yang terancam menghadapi resesi.

"Saya rasa kita masih bisa punya daya tahan menghadapi goncangan, tapi paling tidak kita akan lebih pasti," ujarnya usai dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI di Mahkamah Agung, Rabu (7/8/2024).

Hal tersebut tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5%. Teranyar pada kuartal II/2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% (year-on-year/YoY).

Menurutnya, ekonomi Tanah Air yang kuat ini ditopang oleh sektor keuangan yang cukup stabil. Selain itu, konsumsi masyarakat terpantau relatif baik serta kinerja investasi yang terus tumbuh mendorong ekonomi Indonesia stabil di atas 5%.

Di sisi lain, Destry menilai kondisi suku bunga tinggi untuk waktu yang lama atau higher for longer ke depannya terpantau akan segera berakhir. Mengingat, Bank Sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) telah memberikan sinyal pemangkasan suku bunga atau Fed Fund Rate (FFR) pada September 2024.

"Kondisi high for longer itu mungkin tidak akan terjadi lagi di global, probabilitasnya menjadi kecil. Tentu ini akan bagus bagi ekonomi domestik kita dan juga termasuk ekonomi di peers grup kita," jelasnya.

Sementara ke depannya dengan adanya pergantian kepemimpinan di Indonesia, Destry menekankan pihaknya akan terus menjaga stabilitas sektor keuangan, utamanya rupiah.

"Tugas kami jelas yang penting stabilitas tetap terjaga stabilitas di sektor keuangan tetap terjaga rupiah terjaga dan siapapun pemerintahnya kita akan bekerja sama untuk membawa Indonesia lebih baik," tegasnya.

Sebagai langkah pertama di periode keduanya, Destry bersama Gubernur BI dan jajaran deputi lainnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas rupiah.

Namun, dirinya melihat hal yang masih menjadi tantangan ke depan dan perlu dilakukan pada periode kedunya, yakni mengakselerasi pertumbuhan di sektor utama penopang ekonomi. Salah satunya, seperti UMKM serta sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar.

Adapun, Destry Damayanti ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024. Masa jabatan ini berlaku selama lima tahun atau periode 2024—2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi Amerika Serikat (AS) berpotensi melambat seiring dengan rilis data jumlah pembukaan lapangan kerja yang tidak sesuai ekspektasi, dan meningkatnya jumlah pengangguran di negara tersebut. Pelaku pasar pun menilai data-data itu menjadi sinyal awal potensi resesiekonomi AS.

Apabila memang terjadi, perlambatan yang memicu resesi ekonomi AS diyakini bakal berdampak kepada perekonomian Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, salah satu efek yang bakal dirasakan dari ancaman resesi AS ialah pelemahan nilai tukar rupiah.

Pasalnya, rilis data yang menunjukkan perlambatan ekonomi AS membuat sikap bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), menjadi semakin sulit ditebak. Akibatnya, ketidakpastian di pasar uang meningkat, dan membuat investor untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan dananya.

"Ini efeknya akan banyak investor yang menggeser dananya ke safe haven. Safe haven bisa beragam mulai dari emas atau dollar Amerika Serikat dalam jangka menengah," kata dia dalam diskusi virtual, dikutip Rabu (6/8/2024).

Perlambatan ekonomi AS pun nantinya akan berdampak terhadap kinerja dagang RI. Bhima menjelaskan, dengan aktivitas ekonomi yang lebih lemah, permintaan dari AS akan menurun, sehingga kinerja ekspor Indonesia bakal terdampak.

AS sendiri merupakan salah satu mitra strategis perdagangan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS merupakan negara terbesar kedua tujuan ekspor Indonesia.

"Jadi kalau permintaan domestik Amerika melemah tentu efeknya juga pada kinerja ekspor Indonesia," ujar Bhima.

Selain itu, ancaman resesi AS juga berpotensi berdampak terhadap pembiayaan utang pemerintah. Sebab, walaupun Negeri Paman Sam tengah dibayangi resesi, Bhima meyakini, tingkat suku bunga acuan The Fed belum akan turun secara signifikan dalam waktu dekat.

Menurutnya, tingkat suku bunga The Fed hanya akan turun satu kali sebesar 25 basis poin (bps). Dengan demikian, tingkat suku bunga The Fed tetap tinggi, sehingga imbal hasil atau yield dari obligasi pemerintah AS masih "menarik".

"Ketika kondisi resesi ekonomi Amerika berdampak pada minat investor membeli surat utang pemerintah, konsekuensinya adalah pembiayaan program pemerintah di tahun 2025 khususnya dan menutup defisit APBN 2024 dan juga utang jatuh tempo yang 2025 itu akan semakin sulit," ucap Bhima.

Peluang dari resesi

Di sisi lain, pemerintah justru menilai, ancaman resesi AS berpotensi menciptakan keuntungan bagi Indonesia. Peluang keuntungan ini bakal didapat oleh pasar keuangan domestik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, data tenaga kerja AS yang mengkhawatirkan bakal berpengaruh terhadap arah The Fed. Data yang menunjukan jumlah pengangguran AS melonjak ke 4,3 persen berpotensi mendorong The Fed untuk segera memangkas suku bunga acuannya.

"Jadi misalnya penganggurannya ternyata lebih tinggi daripada yang mereka bayangkan, lalu dilihat bahwa tingkat suku bunga kebijakan mereka dipandang oleh pasar, harusnya sudah lebih awal dipotong," kata dia, ditemui di Jakarta, Selasa.

Bukan hanya lebih cepat, Febrio bilang, kekhawatiran terhadap resesi juga mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga AS yang lebih banyak dari perkiraan awal. Semula, pasar berekspektasi tingkat suku bunga acuan The Fed hanya akan dipangkas satu kali pada tahun 2024.

"Nah sekarang ini dengan data-data yang terbaru, memang probabilitasnya kita melihat konsensusnya mengarah ke pemotongan yang lebih banyak," tutur Febrio.

Dengan tingkat suku bunga acuan The Fed yang berpotensi turun lebih banyak dan cepat, maka tekanan di pasar uang negara berkembang, termasuk Indonesia, bakal mereda. Tingkat suku bunga acuan dan imbal hasil pasar uang Indonesia akan menjadi lebih menarik, dan mendorong aliran modal asing masuk.

"Tingkat suku bunga kita di dalam negeri, baik yang dalam rupiah terutama, itu akan relatif cukup menarik bagi investor portofolio," katanya.

Sebagai informasi, ancaman resesi AS muncul seiring dengan rilis data tenaga kerja AS yang lebih rendah dari ekspektasi. Tercatat pada Juli 2024, jumlah pembukaan lapangan kerja AS mencapai 114.000 pekerjaan, lebih rendah dari perkiraan sebanyak 175.000 pekerjaan.

Di sisi lain, tingkat pengangguran di negeri adidaya itu meningkat menjadi 4,3 persen, mendekati level tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Rilis data-data tersebut membuat indikator pendeteksi resesi AS, Sahm Rule Indicator, kian meningkat, dan mnecapai 0,53 persen pada Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) disebut tidak akan masuk dalam fase resesi, melainkan perlambatan ekonomi. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia meski tidak signifikan.

Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menyebut AS akan mengalami perlambatan ekonomi pada paruh kedua 2024. Rao memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS dapat mencapai 1% hingga 1,5% pada akhir tahun 2024.

Rao menyebut, jika pertumbuhan ekonomi AS melambat sebesar 1%, maka dampaknya ke penurunan kinerja pertumbuhan Indonesia adalah sekitar 15 hingga 20 basis poin.

"Dampak langsung AS saya rasa tidak akan signifikan terhadap pertumbuhan [ekonomi Indonesia]," kata Rao dalam media briefing di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Rao menuturkan, dengan asumsi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan dapat turun ke kisaran 4,5% pada akhir 2024.

Di sisi lain, dia menyebut, China kini telah menjadi mitra utama Indonesia untuk perdagangan dan investasi, menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh AS. Rao mengatakan, selain di Indonesia, tren ini telah terjadi selama beberapa tahun terakhir pada negara-negara di kawasan Asia lainnya.

Menurutnya, potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi AS terhadap Indonesia dapat dimitigasi selama China mencatat pertumbuhan ekonomi yang baik, serta pemulihan ekonomi yang sesuai rencana.

Sebelumnya, AS dinilai tidak berada dalam fase resesi meski realisasi data ketenagakerjaan non farm payrolls (NFP) Negeri Paman Sam menunjukkan realisasi dibawah konsensus pasar.

Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro dan Drewya Cinantyan menjelaskan dalam laporannya bahwa koreksi besar-besaran di pasar saham yang tengah terjadi dipicu oleh rilis data ketenagakerjaan NFP AS periode Juli 2024 yang di bawah ekspektasi.

Rilis tersebut melaporkan penambahan sebanyak 114.000 pekerjaan, dibawah perkiraan konsensus sebanyak 175.000 pekerjaan.

"Hal ini memunculkan persepsi bahwa Bank Sentral AS, The Fed, terlambat merespons potensi resesi. Sementara itu, pasar saat ini memprediksi pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin pada September mendatang," jelas Satria.

Namun, Satria menilai penambahan jumlah pekerjaan pada Juli 2024 tidak seburuk yang dipersepsikan pasar saat ini. Dia menuturkan, AS tidak mengalami resesi saat rilis data NFP menunjukkan penambahan dibawah 100.000 pekerjaan pada 2012, 2013, 2015, 2016, dan 2017.

Terpenting, resesi tidak terjadi di AS pada 2018—2019 lalu saat suku bunga acuan AS dinilai terlalu tinggi dan The Fed saat itu disebut terlalu hawkish.

IDXChannel - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudshistira membeberkan sejumlah dampak yang bakal dihadapi Indonesia apabila Amerika Serikat (AS) mengalami resesi ekonomi.

Menurutnya, resesi ekonomi di AS akan membuat sikap bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), soal suku bunga menjadi makin sulit ditebak. Hal itu bisa berdampak pada pelemahan kurs rupiah akibat investor bergeser ke aset yang lebih aman (safe haven).

"Kalau ada indikator resesi yang semakin menguat, ketidakjelasan sikap dari bank sentral Amerika, (maka para investor bisa beralih) ke safe haven-nya (aset yang lebih aman) bisa beragam, bisa emas, bisa kemudian dolar Amerika dalam jangka menengah,” kata Bhima dalam Biweekly Brief CELIOS, Senin (5/8/2024) malam.

Implikasi kedua yaitu cadangan devisa menurun akibat lemahnya permintaan ekspor ke AS. Efek selanjutnya, yaitu suku bunga AS yang masih akan tinggi untuk mencegah keluarnya dana asing terutama di pasar surat berharga.

Bhima mengatakan apabila bank sentral AS memangkas suku 25 basis point (bps) belum tentu diikuti pemotongan yang lebih besar ke depannya. Dia pun menilai suku bunga yang tinggi ke depan masih tetapi diperlukan untuk menjaga nilai tukar rupiah atau menahan aliran modal keluar (capital outflow) tetap di dalam negeri dengan iming-iming imbal hasil surat utang yang masih menarik.

Apabila suku bunga AS bertahan cukup tinggi atau hanya dipangkas 25 bps, lanjutnya, banyak pelaku usaha yang mengandalkan pinjaman. Terutama pinjaman dalam bentuk domestik yang tentunya ini akan menjadi sangat berat.

"Kemudian yang berikutnya, ini ada tekanan dari sisi pemerintah, karena pemerintah juga butuh sebenarnya dana asing untuk membeli surat hutang pemerintah, meskipun porsi dana asing di SBN-nya (Surat Berharga Negara) semakin kecil, tetapi SBN ini masih tetap membutuhkan aliran modal dari luar," kata Bhima.

Bhima menyebut adanya resesi ekonomi AS juga akan berdampak terhadap minat investor dalam memberi surat utang pemerintah.

"Hal ini akan menyulitkan pemerintah mencari pembiayaan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di sisa tahun dan pembiayaan program Prabowo 2025," kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Pemerintah terus memantau risiko yang akan dihadapi oleh Indonesia jika Amerika Serikat (AS) mengalami resesi ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi imbas gejolak ekonomi yang terjadi di AS.

"Ini memang sedang bergerak, jadi tentunya kita pertama sudah antisipatif, tapi tentunya ini akan terus kita pantau dengan dekat karena memang gejolak itu akan harus kita antisipasi," kata Febrio ketika ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Febrio menyebut kondisi perekonomian yang terjadi di AS saat ini memang di bawah ekspektasi Pemerintah Indonesia. Salah satunya soal angka pengangguran yang ternyata lebih tinggi dibandingkan yang dibayangkan.

Kemudian, kebijakan terkait tingkat suku bunga yang sejatinya dipandang oleh pasar sudah harus dipotong lebih awal bahkan sejak awal tahun.

"Tetapi kita kalau dari Indonesia memang kita melihat bahwa dinamika dari tingkat suku bunga dan ekspektasinya itu memang sudah berubah-ubah dari sejak awal tahun," ujarnya.

Febrio menyebut sejak awal pemerintah memang melihat ada ekspektasi Bank Sentral AS itu akan memangkas suku bunga acuan sebanyak tiga kali. Namun, ternyata mengalami perubahan di pertengahan tahun atau beberapa bulan kemudia.

"Nah sekarang ini dengan data-data yang terbaru, memang probabilitanya kita melihat konsensusnya mengarah ke pemotongan yang lebih banyak," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mewaspadai resesi AS akan memicu keluarnya aliran modal dari pasar domestik atau capital flight Indonesia ke AS. Sebab hal itu akan mengakibatkan tingkat suku bunga domestik masih lebih tinggi dari laju inflasi.

“Namun, kita juga tahu bahwa kita harus menjaga juga supaya tidak terjadi capital flight akibat perbedaan tingkat suku bunga di Indonesia maupun di negara lain termasuk di dolar AS," tutur Airlangga

Maka dari itu, Airlangga berharap tingkat suku bunga Bank Sentral atau The Fed dapat diturunkan pada kuartal IV 2024 mendatang.

"Karena tentu kalau kita lihat tingkat suku bunga kita dibandingkan inflasi gap-nya agak tinggi," ujarnya.

(Febrina Ratna)