Jakarta: Hampir 32 ribu orang turun ke jalan di Brussels, ibu kota Belgia pada Minggu, 20 Oktober 2024, untuk menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan Lebanon.

Pada aksi pawai akbar di Brussels itu, para demonstran menyerukan kepada pemerintah Belgia untuk mendorong embargo militer internasional secara penuh terhadap Israel. Acara itu diselenggarakan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil, menurut laporan Kantor Berita Belgia.

Ludo De Brabander dari Vrede, salah satu penyelenggara, mengatakan kepada VRT bahwa meskipun perhatian tertuju kepada Uni Eropa, Belgia masih dapat mengambil tanggung jawab atau memimpin dalam suatu isu tertentu.

"Belgia masih belum mengakui Palestina sebagai sebuah negara, seperti yang telah dilakukan Spanyol dan Irlandia," tambahnya. Sumber: Anadolu

AFP PHOTO/Nicolas Maeterlinck


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Ankara: Media, terutama yang berada di arus utama Barat, telah menuai kritik tajam selama operasi militer Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza. Banyak dari media yang menunjukkan bukti bias dan liputan yang menyesatkan tentang konflik yang lebih luas.

Menurut sejarawan Assal Rad, bias ini bukanlah fenomena baru. Sebaliknya, ini adalah bagian dari pola lama yang menggambarkan tindakan Israel, terutama kampanye militernya, dengan cara yang meminimalkan dampaknya terhadap warga Palestina, sambil memperkuat narasi tentang keamanan dan korban Israel.

"Media adalah tempat masyarakat memperoleh informasi," kata Rad dalam sebuah wawancara dengan Anadolu, Senin 7 Oktober 2024.
Rad menyoroti bagaimana media Barat telah memainkan peran utama dalam memanipulasi cara banyak orang memandang konflik, mencerminkan narasi yang didorong oleh pemerintah AS dan Israel.

"Peran media adalah bersekongkol dengan negara dan hanya mengulang-ulang PR (public relations) dan propaganda tertentu yang membenarkan tindakan Israel bahkan sejauh genosida di Gaza,” tegas Rad.

Biasanya hal ini dilakukan melalui berita utama yang menyesatkan, bukan penyensoran langsung.

Berita utama tentang tindakan militer Tel Aviv sejak 7 Oktober sering menyatakannya sebagai fakta objektif, seperti "Israel menargetkan Hizbullah," tanpa mempertanyakan legitimasi atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Sebaliknya, ketika melaporkan korban sipil akibat serangan Israel, media sering mengaitkan informasi dengan sumber seperti otoritas Palestina atau Kementerian Kesehatan Lebanon, secara halus meragukan kebenaran laporan tersebut.

Standar ganda ini, menurut Rad, berfungsi untuk melegitimasi tindakan Israel, sementara merendahkan martabat korban Palestina.

Membingkai narasi

Rad berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam liputan Barat sering kali tidak menekankan tanggung jawab Israel atas korban sipil.

Ketika serangan Israel menghantam sekolah atau kamp pengungsi, misalnya, laporan dibingkai sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa warga sipil di sana menjadi korban tambahan dalam upaya Israel untuk menargetkan Hamas atau Hizbullah.

"Bukan seperti itu cara kerja hukum humaniter internasional," tegas Rad, yang menambahkan bahwa Israel, sebagai negara yang melakukan serangan, memiliki tanggung jawab untuk menghindari jatuhnya korban sipil. Kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan, menurutnya, mendistorsi realitas situasi di lapangan.

Penamaan dan akuntabilitas

Salah satu masalah yang paling mencolok adalah keengganan media Barat untuk secara langsung menyebut Israel sebagai pelaku kekerasan terkait kematian warga sipil.

Rad menjelaskan bagaimana berita utama tentang warga Palestina yang dilempar oleh tentara Israel dari atap gedung di Tepi Barat dibingkai sebagai "mayat yang tampak tak bernyawa," sesuatu yang tidak akan terpikirkan jika korbannya adalah warga Israel.

Bahasa ini, menurutnya, tidak hanya mensterilkan kekerasan tetapi juga menyiratkan bahwa warga Palestina kurang pantas mendapatkan empati atau keadilan.

Rad juga mengkritik normalisasi Israel yang "menyelidiki dirinya sendiri" setelah melakukan potensi kejahatan perang, sebuah praktik yang menurutnya telah diinternalisasi oleh wacana politik dan pelaporan media.

"Ketika Anda melihat pola berulang dari cara informasi disajikan, hal itu menjadi normal sampai pada titik di mana orang menerimanya tanpa mempertanyakan," ia memperingatkan.

Kemarahan selektif dan dehumanisasi

Ada juga perbedaan mencolok dalam cara media meliput korban Israel dan Palestina, Rad menunjukkan, mengutip cerita yang sekarang sudah dibantah tentang "40 bayi dipenggal" oleh pejuang perlawanan Palestina pada 7 Oktober sebagai contoh seberapa cepat disinformasi dapat menyebar dan bagaimana media mengabadikan kemarahan secara selektif.

Cerita itu tetap beredar bahkan setelah terbukti salah, sementara laporan dan rekaman anak-anak Palestina yang terbunuh di Gaza yang diverifikasi kurang mendapat perhatian.

Kemarahan selektif ini, menurut Rad, adalah hasil dari dehumanisasi orang Palestina.

"Orang Palestina tidak bernama. Mereka tidak punya cerita," kata Rad, membandingkannya dengan profil pribadi yang sering dipublikasikan tentang korban Israel. Perlakuan yang tidak setara dalam narasi media, jelasnya, membuat sulit untuk memahami skala penderitaan yang dialami oleh warga Palestina.

"Warga Palestina tidak dianggap manusiawi karena mereka tidak bernama. Mereka tidak punya cerita. Namun, ketika ada korban di pihak Israel, Anda melihat profil yang membicarakan orang-orang ini karena mereka memang manusia,” jelas Rad.

Peran media sosial dan jurnalis independen

Rad mencatat bahwa salah satu perbedaan utama antara konflik ini dan konflik di masa lalu adalah peran media sosial dan jurnalisme independen.

Rekaman dan laporan yang disiarkan langsung dari jurnalis Palestina di lapangan telah memberikan pandangan yang tidak disaring tentang situasi tersebut, yang menantang narasi yang didorong oleh media Barat arus utama.

"Apa yang kita miliki yang berbeda di dunia kontemporer kita dibandingkan dengan apa yang kita miliki di masa lalu adalah rekaman langsung dari apa yang terjadi di lapangan," kata Rad.

Namun, Rad memperingatkan bahwa gambar dan cerita ini masih belum menjangkau masyarakat luas di Barat, terutama mereka yang mengandalkan media arus utama untuk mendapatkan informasi.

Tanggung jawab institusional vs individu

Daripada reporter individu, institusi media itu sendirilah yang bertanggung jawab atas kegagalan ini, menurut Rad, yang mengakui bahwa jurnalis sering bekerja di bawah batasan editorial dan mungkin tidak memiliki kendali atas tajuk berita atau suntingan akhir.

"Kritiknya ditujukan pada institusi," jelasnya, menunjuk pada memo yang bocor dari organisasi media seperti The New York Times yang menginstruksikan reporter untuk tidak menggunakan kata-kata seperti "pendudukan" atau "genosida."

Ia menyatakan bahwa dukungan pemerintah AS untuk Israel adalah yang memungkinkan terjadinya kekerasan yang sedang berlangsung dan bahwa keterlibatan ini tercermin dalam liputan media. "Jika pemerintahan Biden memilih untuk mengambil jalan yang berbeda, itu dapat menghentikan semua yang terjadi," katanya, menggarisbawahi peran kebijakan AS dalam mengabadikan konflik.

Selama lembaga media terus menyelaraskan narasi mereka dengan narasi pemerintah AS dan Israel, Rad khawatir pemahaman publik tentang konflik tersebut akan tetap bias, sehingga menunda keadilan bagi warga Palestina.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Ankara: Jumlah korban tewas di Gaza meningkat menjadi hampir 41.000 orang, dengan sedikitnya 40 warga Palestina tewas dalam serangan Israel terbaru.

Korban tewas baru-baru ini membuat jumlah total kematian sejak 7 Oktober menjadi 40.988 orang, dengan lebih dari 94.000 orang terluka.

“Dalam 24 jam terakhir, pasukan Israel dilaporkan melakukan dua serangan mematikan, menewaskan 40 orang dan melukai 64 lainnya. Menggambarkan insiden ini sebagai ‘pembantaian’ yang menargetkan keluarga,” ujar Kementerian Kesehatan Gaza, seperti dikutip Anadolu, Selasa 10 September 2024.
Upaya penyelamatan terhantam karena banyak korban masih terperangkap di bawah reruntuhan dan puing-puing. Hal ini, tim darurat berjuang untuk menjangkau mereka karena serangan yang terus lanjut.

Seorang militer Israel melanjutkan serangan Gaza yang dimulai oleh kelompok Palestina, Hamas pada 7 Oktober.

Meskipun ada seruan dari Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata, kekerasan tersebut berlanjut, dengan Gaza yang mengakibatkan kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang ekstrem karena blokade Israel.

Kekhawatiran internasional meningkat karena Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza. (Nithania Septianingsih)

(FJR)

Jenewa: World Health Organization (WHO) menyuarakan keprihatinan ‘ekstrem’ mengenai kemungkinan terjadinya wabah massal polio di Gaza. Ini terjadi setelah virus polio ditemukan dalam sampel air limbah.

"Saya sangat khawatir dengan wabah yang mungkin terjadi di Gaza," ujar Ayadil Saparbekov, ketua tim untuk keadaan darurat kesehatan WHO di wilayah Palestina yang diduduki, dalam konferensi pers PBB di Jenewa melalui tautan video dari Gaza.

Saparbekov menyatakan bahwa belum ada kasus manusia yang dikonfirmasi sejak jejak virus polio tipe 2 yang berasal dari vaksin ditemukan, namun pihaknya khawatir akan berbagai wabah penyakit menular lainnya yang mungkin terjadi di Gaza.
WHO dan UNICEF berencana membawa hingga 50 kit sampel manusia ke Gaza pada rotasi tim mereka berikutnya pada Kamis untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kasus pada manusia. Sampel-sampel tersebut kemudian akan dikirim untuk diuji di laboratorium di Yordania.

“Dengan sistem kesehatan yang lumpuh, kurangnya air dan sanitasi, serta kurangnya akses penduduk terhadap layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan primer, ini akan menjadi situasi yang sangat buruk yang mungkin akan kita hadapi di Gaza,” tambah Saparbekov, seperti dikutip Anadolu, Rabu 24 Juli 2024.

Ia memperingatkan bahwa lebih banyak orang mungkin meninggal akibat penyakit menular dibandingkan dengan cedera fisik.

WHO melaporkan bahwa virus polio (varian 2) telah ditemukan di setidaknya enam sampel air limbah di Gaza. Sampel tersebut diambil dari Khan Younis di selatan dan Deir al Balah di Jalur Gaza tengah.

Selain itu, Saparbekov juga mengungkapkan bahwa 16 anak yang dievakuasi dari Gaza ke Mesir akan dipindahkan ke Spanyol, bersama dengan 25 pendamping, pada hari Kamis. WHO, bekerja sama dengan Pusat Koordinasi Tanggap Darurat Komisi Eropa dan pemerintah Spanyol, memfasilitasi pemindahan medis ini.

Di antara pasien yang dievakuasi, terdapat 13 anak di bawah umur yang terluka, satu pasien kanker, dan dua pasien dengan penyakit jantung kronis. Saparbekov menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Spanyol atas kemurahan hati mereka. (Shofiy Nabilah)

(FJR)

Gaza: Menteri sayap kanan Itamar Ben-Gvir mengatakan, warga Yahudi diizinkan untuk berdoa di Masjid Al-Aqsa. Ini sebuah pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan selama puluhan tahun.

“Saya berada di eselon politik, dan eselon politik mengizinkan orang Yahudi berdoa di Temple Mount,” kata Itamar Ben-Gvir dalam pidato di sebuah konvensi yang mendorong kunjungan orang Yahudi ke tempat suci tersebut, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu 24 Juli 2024.

Terletak di Yerusalem Timur yang diduduki, Masjid Al-Aqsa, yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount. Ini merupakan titik api yang berulang dalam konflik Israel-Palestina.

Sejak 1967, Waqf – badan yang ditunjuk oleh Yordania – mengelola situs tersebut sementara Israel memiliki kendali “keamanan”. Berdasarkan perjanjian tersebut, hanya Muslim yang diizinkan untuk berdoa di sana, dan kunjungan dari non-Muslim hanya diizinkan pada waktu-waktu tertentu.

Namun, seperti yang dikatakan analis International Crisis Group Mairav ??Zonszein, pengunjung Yahudi semakin banyak berdoa di sana “yang bertentangan langsung” dengan perjanjian status quo.

"Mengumumkan perubahan sekarang adalah upaya langsung untuk memicu kekerasan dan bentrokan di Yerusalem dan dengan dunia Muslim," kata Zonszein.

Minggu lalu, Ben-Gvir mengunjungi lokasi tersebut dalam apa yang disebut para kritikus sebagai provokasi berbahaya yang bertujuan menggagalkan negosiasi yang sudah rapuh untuk mengembalikan para tawanan yang ditahan di Gaza.

(FJR)

Jakarta: Diplomat RI periode 1988-2021, Ple Priatna, menyoroti adanya narasi yang dibalik dari kejahatan genosida Israel terhadap Palestina. Media barat disebut membalikkan narasi bahwa Hamas merupakan teroris dan Israel menjadi korban.

"Israel itu kan di sini kekuatannya hanya di narasi propaganda. Narasinya itu yang membalikkan membuat kebohongan untuk membalikkan. Bahwa Hamas itu teroris, bahwa Israel adalah korban," kata Ple dalam Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 21 Juli 2024.

Ple mengatakan narasi itu disebarkan oleh pers Israel melalui media barat. Dia menilai situasi tersebut sama halnya dengan mendukung aksi zionis.
"Selalu dibalik kan? Dibalik untuk mendukung zionisme, gerakan zionisme di semua lapisan gitu. Bagaimana mereka itu membungkus kekhawatiran sebetulnya," ucap Ple.

Baca juga: Aktivis Ormas Lain Disebut Kerap Bertemu Presiden Israel

Kondisi itu, lanjut dia, merupakan pemihakan murni terhadap Israel. Padahal, tidak ada esensinya untuk memperjuangkan Israel di tengah gencarnya serangan yang menyasar warga Palestina.

"Tidak ada esensi apa-apa yang diperjuangkan loh itu sudah jelas ya. Bagaimana kalau keluarganya, ibunya anaknya, ada di situ dan dibom dengan bom seberat 900 kg, bom yang dijatuhkan untuk tenda pengungsi diisi anak-anak wanita orang tua itu 900 kg," ucap Ple.

(END)

Washington: Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengkritik Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu, menyatakan bahwa resolusi terkait Jalur Gaza gagal menghentikan kekerasan di wilayah Palestina yang diduduki.

Lavrov mengungkapkan dalam pertemuan Dewan Keamanan yang diketuai oleh Rusia bahwa ini adalah kali keempat dalam 10 bulan terakhir pertemuan diadakan di tingkat menteri. Ia mencatat bahwa meskipun empat resolusi telah diadopsi, "pertumpahan darah yang sedang berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki hanya menegaskan kembali bahwa semua keputusan ini hanya tinta di atas kertas," dikutip dari Anadolu Agency.

Lavrov menekankan perlunya "percakapan yang jujur dan terbuka" untuk segera menghentikan pertumpahan darah dan penderitaan warga sipil, serta untuk mencapai penyelesaian jangka panjang.
“Operasi militer berskala besar yang dilakukan Israel, bersama dengan sekutunya Amerika, telah menghasilkan statistik yang mengerikan dalam hal korban dan kehancuran dalam 300 hari dalam 10 bulan,” kata Lavrov.

Ia menambahkan bahwa hampir 40.000 warga Palestina tewas dan 90.000 lainnya terluka, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan.

Lavrov juga mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada tahun 2009 sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, yang menyebut Gaza sebagai "satu-satunya konflik di dunia di mana orang bahkan tidak diizinkan untuk melarikan diri." Ia menegaskan bahwa situasinya semakin memburuk sejak saat itu.

Serangan Israel di Gaza dan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, yang dimulai setelah serangan oleh Hamas pada 7 Oktober, telah menyebabkan kecaman internasional.

Hampir 38.800 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 89.100 terluka, menurut otoritas kesehatan setempat. Sebagian besar wilayah Gaza kini menjadi reruntuhan di tengah-tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan penghentian segera operasi militer di Rafah, di mana lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung sebelum serangan pada 6 Mei.
(Shofiy Nabilah)

(FJR)

Washington: Pemerintahan Presiden Joe Biden mengumumkan pada Kamis bahwa dermaga kemanusiaan milik militer Amerika Serikat (AS) di lepas pantai Gaza yang selama ini mengalami hambatan karena cuaca buruk dan masalah distribusi bantuan, akan segera ditutup.

Melansir dari Channel News Asia, Biden mengungkapkan pada Maret lalu bahwa dermaga ini, yang bertujuan mengatasi kelaparan di Gaza dengan populasi 2,3 juta warga Palestina, akan dihentikan operasinya. Dermaga tersebut telah membawa 8.100 metrik ton bantuan sejak mulai beroperasi pada Mei, namun cuaca buruk mengharuskan dermaga terapung sepanjang 370 meter ini dipindahkan beberapa kali.

Sebagian besar bantuan belum sampai ke warga Gaza yang kelaparan setelah Program Pangan Dunia (WFP) PBB menghentikan operasinya pada Juni karena masalah keamanan.
Juru Bicara Pentagon, Mayor Jenderal Patrick Ryder, menyatakan bahwa militer tidak berhasil menambatkan kembali dermaga pada Rabu. Tidak ada tanggal baru untuk penambatan kembali, namun upaya tersebut akan segera dihentikan

"Dermaga ini selalu dimaksudkan sebagai solusi sementara untuk memungkinkan aliran bantuan tambahan ke Gaza selama periode kebutuhan kemanusiaan yang mengerikan dermaga akan segera berhenti beroperasi," kata Ryder.

Pejabat-pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa operasi dermaga mungkin akan dialihkan ke pelabuhan Ashdod di Israel secepat minggu depan, ketika bantuan yang ditujukan untuk dermaga di Siprus dapat mengering.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan kepada para wartawan bahwa dermaga ini telah membantu membawa makanan dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, namun kini ada pasokan tambahan yang masuk melalui jalur darat.

"Masalah sebenarnya saat ini bukanlah tentang memasukkan bantuan ke Gaza. Ini adalah tentang menyalurkan bantuan ke Gaza secara efektif," kata Sullivan, seraya mengutip pelanggaran hukum, gerombolan bersenjata, dan dalam beberapa kasus, kelompok Hamas yang mencoba mengganggu distribusi bantuan.

PBB telah lama mengatakan bahwa pengiriman melalui jalur laut tidak dapat menggantikan akses darat. PBB menekankan bahwa jalur darat harus tetap menjadi fokus operasi bantuan di daerah tersebut, di mana pemantau kelaparan global bulan lalu mengatakan bahwa ada risiko kelaparan yang tinggi.

"Kami menyambut dermaga ini sebagai sumber daya tambahan selagi dermaga ini berfungsi. Kami akan terus mendorong apa yang sebenarnya kami butuhkan, yaitu transfer bantuan melalui jalan darat berskala besar ke Gaza," ujar juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada para wartawan.

PBB telah mengawasi pengangkutan bantuan dari dermaga ke gudang-gudang WFP. Namun keterlibatan tersebut ditangguhkan untuk tinjauan keamanan setelah misi penyelamatan sandera pada 8 Juni oleh militer Israel di daerah tersebut.

Akhir bulan lalu, WFP mengatakan bahwa mereka telah mengatur agar operator komersial mulai membersihkan bantuan yang menumpuk di dermaga untuk menghindari pembusukan. Militer AS memperkirakan dermaga tersebut akan menelan biaya lebih dari USD200 juta dan melibatkan sekitar 1.000 anggota militer.

Secara terpisah pada Kamis, Senat dengan suara tipis memilih untuk memblokir legislasi yang diperkenalkan oleh Senator Ted Cruz dari Partai Republik yang akan memotong pendanaan untuk dermaga tersebut.

(Shofiy Nabilah)

(FJR)

Washington: Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, pada Rabu kemarin menyerukan kepada negara-negara Barat untuk menolak ‘standar ganda’ dalam menangani konflik di Gaza. Sanchez bergabung dengan para pemimpin NATO untuk mendukung Ukraina.

Melansir dari Channel News Asia, Kamis 11 Juli 2024 di bawah kepemimpinan Sanchez, Spanyol telah menimbulkan kemarahan dari pemerintah sayap kanan Israel dengan mengakui negara Palestina dan mengkritik tindakan Israel dalam perang melawan Hamas.

"Jika kita memberi tahu rakyat untuk mendukung Ukraina karena membela hukum internasional, maka hal yang sama juga harus kita lakukan terhadap Gaza," kata Sanchez dalam pertemuan puncak peringatan ulang tahun ke-75 NATO di Washington.
Sebagai pemimpin partai sosialis, Sanchez menekankan pentingnya memiliki "posisi politik yang konsisten" di mana "kita tidak memiliki standar ganda."

Sanchez menggarisbawahi perlunya dunia internasional untuk menekan agar "menghentikan krisis kemanusiaan yang mengerikan" yang dialami oleh Palestina dan mengusulkan konferensi perdamaian internasional untuk mendorong berdirinya negara Palestina.

"Kita perlu menciptakan kondisi untuk gencatan senjata yang segera dan mendesak. Ada risiko eskalasi yang nyata ke Lebanon,” ujar Sanchez.

Selain itu, Sanchez juga menyatakan dukungannya untuk "demokrasi, kebebasan, dan hak untuk hidup sebuahnegara seperti Ukraina."

Dalam KTT tersebut, para pemimpin NATO mengeluarkan deklarasi yang menyatakan bahwa Kyiv berada di jalur yang "tidak dapat diubah" untuk bergabung dengan aliansi tersebut. (Shofiy Nabilah)

(FJR)

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, akan mengirimkan delegasi untuk pembahasan gencatan senjata dengan Hamas di Qatar. Delegasi tersebut akan dipimpin oleh Pimpinan Mossad, David Barnea.

Pembicaraan tersebut akan diselenggarakan di Qatar pada hari ini, Jumat, 5 Juli 2024.

David Barnea diperkirakan berada di Doha pada Kamis kemarin dan dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Delegasi Barnea berangkat ke Qatar untuk melanjutkan pembicaraan tentang gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera.

"Ia akan bertemu dengan perdana menteri Qatar untuk berdiskusi yang bertujuan untuk mendekatkan kedua belah pihak pada kesepakatan di Gaza," kata sumber kepada AFP.

Di tengah optimisme baru, Netanyahu mengadakan pertemuan kabinet keamanannya pada Kamis malam untuk membahas proposal baru Hamas yang dikirim melalui mediator Qatar dan Mesir.

Israel yakin puluhan sandera masih hidup di Gaza dan dengan perang yang memakan korban jiwa yang semakin banyak di wilayah Palestina. Kedua belah pihak menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mencapai kesepakatan.

Sementara itu, Gedung Putih mengatakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memuji keputusan Israel mengirimkan delegasi. Pujian ia sampaikan dalam percakapan telepon dengan Netanyahu.

Biden menyambut baik keputusan untuk meminta negosiator Israel "berinteraksi" dengan mediator dalam upaya "untuk menutup kesepakatan".

“Amerika Serikat yakin Israel dan Hamas memiliki peluang yang cukup signifikan untuk mencapai kesepakatan tentang gencatan senjata dan pembebasan sandera,” kata seorang pejabat senior AS.

Hamas menuntut diakhirinya perang dan penarikan pasukan Israel sebagai langkah awal dari kesepakatan penyanderaan.

Israel membalas bahwa perang tidak akan berakhir tanpa pembebasan sandera. Netanyahu juga telah berulang kali bersumpah bahwa operasi di Gaza tidak akan berakhir sampai kemampuan militer dan pemerintah Hamas dihancurkan.

Perang dimulai dengan serangan 7 Oktober di Israel selatan yang mengakibatkan kematian 1.195 orang, sebagian besar warga sipil, berdasarkan data dari Israel.

Serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 38.011 orang, sebagian besar warga sipil, menurut data dari kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas.

(FJR)