Jakarta: Di dunia internasional, hak veto merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki negara-negara tertentu dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya dalam Dewan Keamanan PBB.

Hak veto ini memberikan kemampuan kepada negara pemegang veto untuk menolak keputusan atau resolusi yang sedang diusulkan, tanpa memperhitungkan suara mayoritas. Berikut adalah pengertian dan daftar negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB:

Apa Itu Hak Veto?

Hak veto adalah kekuasaan yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menolak atau membatalkan suatu resolusi atau keputusan yang diajukan, meskipun resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan.

Hak veto ini diatur dalam Piagam PBB, khususnya Pasal 27, yang menyatakan bahwa keputusan Dewan Keamanan terkait hal-hal non-prosedural harus disetujui oleh sembilan anggota, termasuk suara setuju dari semua anggota tetap.
Hak veto memberikan kekuasaan besar kepada anggota tetap untuk mengontrol keputusan Dewan Keamanan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional.

Setiap anggota tetap dapat memveto suatu resolusi dengan memberikan suara negatif, yang secara efektif membatalkan resolusi tersebut.

Daftar Negara yang Memiliki Hak Veto

Berikut merupakan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto

Amerika Serikat (AS)

Gambar: Bendera AS (AFP)

Amerika Serikat merupakan salah satu dari lima negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. Sejak pendirian PBB pada tahun 1945, AS memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan internasional, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan perdamaian global.

AS telah menggunakan hak vetonya pada banyak kesempatan, terutama terkait resolusi yang mengkritik Israel dan isu-isu di Timur Tengah. Pada Desember 2016, AS untuk pertama kalinya abstain dalam resolusi yang menyerukan penghentian pemukiman Israel.

Rusia

Gambar: Bendera Rusia. (AFP)

Rusia, yang mewarisi posisi Uni Soviet setelah bubarnya negara tersebut pada tahun 1991, juga memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Pada masa Uni Soviet, hak veto sering digunakan untuk melindungi kepentingan negara-negara Blok Timur.

Setelah menjadi Federasi Rusia, hak veto lebih sering digunakan dalam konflik di Ukraina, Suriah, dan Georgia. Rusia menggunakan veto untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan sekutunya dalam forum internasional.

Tiongkok

Gambar: Bendera Tiongkok. (ALAN NOVELLI/ALAMY STOCK PHOTO)

Tiongkok merupakan satu-satunya negara Asia yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Awalnya, hak veto dipegang oleh Republik Tiongkok (Taiwan) hingga 1971, ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengambil alih kursi tersebut.

Sejak itu, Tiongkok sering menggunakan hak veto dengan berhati-hati, terutama terkait kepentingan dalam negeri dan kawasan Asia.

Tiongkok lebih banyak memilih abstain dalam resolusi yang tidak terkait langsung dengan kepentingannya. Sejak 1999, Tiongkok tidak pernah menggunakan hak vetonya secara unilateral.

Prancis

Gambar: Bendera Prancis. (AFP)

Prancis adalah salah satu negara Eropa yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Prancis sering menggunakan hak vetonya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mendorong stabilitas internasional, terutama di negara-negara bekas koloninya di Afrika.

Penggunaan hak veto oleh Prancis cenderung jarang, dengan penggunaan terakhir pada tahun 1989 dalam resolusi yang mengutuk invasi AS ke Panama.

Inggris

Gambar: Bendera Inggris. (AFP)

Inggris, yang juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki hak veto yang memungkinkannya memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan internasional.

Inggris menggunakan hak vetonya untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya serta sekutu-sekutunya.

Penggunaan hak veto oleh Inggris cenderung berkolaborasi dengan Prancis atau Amerika Serikat, seperti pada Krisis Suez pada tahun 1956 dan invasi Panama pada tahun 1989.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Hak Veto PBB: Kekuasaan Eksklusif Anggota Tetap Dewan Keamanan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta: Di dunia internasional, hak veto merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki negara-negara tertentu dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya dalam Dewan Keamanan PBB.

Hak veto ini memberikan kemampuan kepada negara pemegang veto untuk menolak keputusan atau resolusi yang sedang diusulkan, tanpa memperhitungkan suara mayoritas. Berikut adalah pengertian dan daftar negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB:

Apa Itu Hak Veto?

Hak veto adalah kekuasaan yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menolak atau membatalkan suatu resolusi atau keputusan yang diajukan, meskipun resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan.

Hak veto ini diatur dalam Piagam PBB, khususnya Pasal 27, yang menyatakan bahwa keputusan Dewan Keamanan terkait hal-hal non-prosedural harus disetujui oleh sembilan anggota, termasuk suara setuju dari semua anggota tetap.
Hak veto memberikan kekuasaan besar kepada anggota tetap untuk mengontrol keputusan Dewan Keamanan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional.

Setiap anggota tetap dapat memveto suatu resolusi dengan memberikan suara negatif, yang secara efektif membatalkan resolusi tersebut.

Daftar Negara yang Memiliki Hak Veto

Berikut merupakan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto

Amerika Serikat (AS)

Gambar: Bendera AS (AFP)

Amerika Serikat merupakan salah satu dari lima negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. Sejak pendirian PBB pada tahun 1945, AS memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan internasional, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan perdamaian global.

AS telah menggunakan hak vetonya pada banyak kesempatan, terutama terkait resolusi yang mengkritik Israel dan isu-isu di Timur Tengah. Pada Desember 2016, AS untuk pertama kalinya abstain dalam resolusi yang menyerukan penghentian pemukiman Israel.

Rusia

Gambar: Bendera Rusia. (AFP)

Rusia, yang mewarisi posisi Uni Soviet setelah bubarnya negara tersebut pada tahun 1991, juga memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Pada masa Uni Soviet, hak veto sering digunakan untuk melindungi kepentingan negara-negara Blok Timur.

Setelah menjadi Federasi Rusia, hak veto lebih sering digunakan dalam konflik di Ukraina, Suriah, dan Georgia. Rusia menggunakan veto untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan sekutunya dalam forum internasional.

Tiongkok

Gambar: Bendera Tiongkok. (ALAN NOVELLI/ALAMY STOCK PHOTO)

Tiongkok merupakan satu-satunya negara Asia yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Awalnya, hak veto dipegang oleh Republik Tiongkok (Taiwan) hingga 1971, ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengambil alih kursi tersebut.

Sejak itu, Tiongkok sering menggunakan hak veto dengan berhati-hati, terutama terkait kepentingan dalam negeri dan kawasan Asia.

Tiongkok lebih banyak memilih abstain dalam resolusi yang tidak terkait langsung dengan kepentingannya. Sejak 1999, Tiongkok tidak pernah menggunakan hak vetonya secara unilateral.

Prancis

Gambar: Bendera Prancis. (AFP)

Prancis adalah salah satu negara Eropa yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Prancis sering menggunakan hak vetonya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mendorong stabilitas internasional, terutama di negara-negara bekas koloninya di Afrika.

Penggunaan hak veto oleh Prancis cenderung jarang, dengan penggunaan terakhir pada tahun 1989 dalam resolusi yang mengutuk invasi AS ke Panama.

Inggris

Gambar: Bendera Inggris. (AFP)

Inggris, yang juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki hak veto yang memungkinkannya memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan internasional.

Inggris menggunakan hak vetonya untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya serta sekutu-sekutunya.

Penggunaan hak veto oleh Inggris cenderung berkolaborasi dengan Prancis atau Amerika Serikat, seperti pada Krisis Suez pada tahun 1956 dan invasi Panama pada tahun 1989.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Hak Veto PBB: Kekuasaan Eksklusif Anggota Tetap Dewan Keamanan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hubungan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai titik nadir dengan rencana Israel untuk memberlakukan undang-undang yang akan melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (Unrwa) beroperasi di Gaza dan Tepi Barat.

Rencana ini menandakan perubahan besar yang berpotensi berlangsung bertahun-tahun untuk membalikkan kondisi ini.

Latar Belakang Ketegangan Israel dan Unrwa

Unrwa telah lama menjadi sasaran kritik dari Israel, yang menudingnya berafiliasi dengan Hamas dan gagal mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan pengungsi Palestina.

Mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz menuduh Unrwa sebagai bagian dari “mekanisme Hamas”, yang menurutnya memperburuk nasib pengungsi alih-alih memperbaiki keadaan mereka.

Dampak yang Potensial Terjadi pada Bantuan Kemanusiaan

Jika parlemen Israel (Knesset) berhasil meloloskan undang-undang ini, yang mungkin akan diputuskan pada 28 Oktober, sebanyak 2,4 juta orang Palestina di Gaza dan Tepi Barat akan kehilangan akses pada bantuan kemanusiaan penting, seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

Menurut Adalah, sebuah pusat hukum hak minoritas Arab di Israel, rancangan undang-undang ini mengandung dukungan lintas partai yang kuat, mencapai sekitar 100 dari total 120 anggota.

Langkah ini bahkan mendapat kecaman dari 123 negara anggota PBB. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga menyatakan bahwa pembatasan tersebut akan “menghancurkan respons kemanusiaan di Gaza” dan menutup akses pendidikan serta layanan sosial bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem.

Walaupun Kongres AS belum menyetujui pendanaan kembali untuk Unrwa, sebagian besar negara Barat mendukungnya.

Unrwa dan Israel: Sebuah Hubungan yang Rumit

Hingga 7 Oktober, hubungan antara Unrwa dan Israel dipandang sebagai “keharusan” di mana badan ini menjalankan fungsi bantuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang menduduki.

Unrwa menegaskan bahwa mereka telah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan staf yang terlibat dalam dugaan keterlibatan dalam serangan.

Unrwa juga menyebutkan bahwa upaya Israel untuk menyediakan bantuan melalui jalur alternatif terbukti tidak efektif, dan menekankan bahwa tidak ada badan PBB lain yang dapat menjalankan peran seluas yang dimiliki Unrwa.

Konteks Internasional dan Persepsi Publik

Ketegangan antara Israel dan PBB telah berlangsung lama. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sering menyuarakan keluhan bahwa PBB memiliki bias yang kuat terhadap Israel, menggambarkannya sebagai “pusat antisemitisme” sejak lama.

Tuduhan ini mengakar pada persepsi bahwa PBB gagal dalam menciptakan keadilan bagi Israel, terutama setelah resolusi kontroversial pada 1975 yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme (kemudian dicabut).

Tantangan Ke Depan

Ketegangan ini meluas tidak hanya di ruang diplomatik, tetapi juga di lapangan, terutama di Gaza dan Lebanon. Israel telah lama mengkritik Unifil, pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, karena dianggap tidak mampu mencegah ancaman dari Hezbollah.

Beberapa pihak khawatir bahwa, jika Israel berhasil membatasi atau bahkan mengusir badan-badan PBB seperti Unrwa, hal ini bisa membuka jalan bagi disintegrasi PBB itu sendiri.

Jenewa: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa lebih dari setahun dalam perang Israel melawan Hamas, "hampir 100 persen" penduduk Gaza telah jatuh miskin. Menurut PBB ekonomi yang hancur dan pengangguran yang ‘mengejutkan’.

Di Tepi Barat yang diduduki, di mana kekerasan juga meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang di Gaza, situasinya "sama memprihatinkannya", kata Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) PBB.

"Dampak perang di Jalur Gaza telah memakan korban jauh melampaui hilangnya nyawa, kondisi kemanusiaan yang menyedihkan, dan kerusakan fisik," kata Ruba Jaradat, direktur regional ILO untuk Negara-negara Arab, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Kamis 17 Oktober 2024.
"Perang ini telah mengubah lanskap sosial ekonomi Gaza secara mendasar. Dampaknya akan terasa hingga generasi mendatang,” Jaradat memperingatkan.

“Di Jalur Gaza, hampir 100 persen penduduk sekarang hidup dalam kemiskinan,” kata ILO.

Lembaga itu memperingatkan bahwa "kontraksi ekonomi yang signifikan di Tepi Barat diperkirakan telah melipatgandakan tingkat kemiskinan jangka pendek, naik dari 12 persen pada tahun 2023 menjadi 28 persen pada pertengahan tahun 2024".

Pengangguran di Tepi Barat melonjak hingga hampir 35 persen sejak Oktober lalu, "sementara di Gaza rata-rata mencapai 79,7 persen yang mengejutkan", kata ILO.

Lembaga itu mengatakan dampak ekonomi yang lebih luas juga "belum pernah terjadi sebelumnya" di seluruh wilayah Palestina yang diduduki.

Tepi Barat mengalami kontraksi produk domestik bruto sebesar 21,7 persen dari tahun ke tahun, sementara PDB di Jalur Gaza anjlok 84,7 persen.

Israel melancarkan kampanye militernya di Gaza setelah serangan Hamas pada Oktober tahun lalu, yang mengakibatkan kematian 1.206 orang di Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel, termasuk sandera yang tewas dalam penahanan.

Pembalasan Israel telah menewaskan sedikitnya 42.409 orang, sebagian besar warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas, yang dianggap PBB dapat diandalkan.

“Angka-angka ini juga mencerminkan penutupan sebagian besar kegiatan ekonomi di Gaza karena penghancuran rumah dan infrastruktur, dan pemindahan pekerja dan pengusaha yang berulang,” kata ILO.

"Hal ini telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja sepenuhnya atau dominasi pekerjaan informal dan tidak teratur,” imbuh ILO.

Harga melonjak tajam

ILO mengatakan warga Gaza juga bergulat dengan harga yang melonjak, dengan inflasi tahun-ke-tahun mencapai 248 persen pada bulan Agustus.

Pada Rabu, PBB kembali memperingatkan tentang risiko kelaparan besar-besaran di wilayah yang terkepung itu.

Situasinya juga semakin buruk di Tepi Barat.

"Hambatan Israel terhadap pergerakan orang dan barang, ditambah dengan pembatasan perdagangan yang lebih luas dan gangguan rantai pasokan, telah berdampak parah pada ekonomi," kata ILO.

"Penutupan pasar tenaga kerja Israel bagi pekerja Palestina telah semakin membebani mata pencaharian," tambahnya.

Pasukan atau pemukim Israel telah menewaskan lebih dari 738 warga Palestina di sana tahun lalu, menurut kementerian kesehatan yang berpusat di Ramallah.

Setidaknya 24 warga Israel, warga sipil, atau anggota pasukan keamanan telah tewas dalam serangan yang dilakukan oleh militan Palestina atau dalam operasi militer Israel di Tepi Barat selama periode yang sama, kata pejabat Israel.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Beirut: Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan mengatakan, pasukan Israel telah menembaki salah satu posisi mereka di selatan dalam serangan "langsung dan tampaknya disengaja". Serangan ini merusak sebuah menara pengawas.

Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) mengatakan, pasukan penjaga perdamaiannya di dekat Kfar Kila di Lebanon selatan melihat sebuah tank Merkava Israel "menembaki menara pengawas mereka".

“Dua kamera hancur, dan menara itu rusak,” kata UNIFIL, dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 17 Oktober 2024.
Insiden tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian serangan dan pelanggaran Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Serangan terjadi saat Israel memperluas pengeboman dan serangan daratnya di negara itu, menewaskan ratusan orang dan membuat hampir seperempat penduduk mengungsi.

Pada Minggu, UNIFIL mengatakan, “pasukan Israel memasuki secara paksa posisi UNIFIL di dekat desa Ramyah, melintasi Garis Biru yang diamanatkan PBB, perbatasan de facto antara Israel dan Lebanon, dengan dua tank”.

Pasukan Israel kemudian melepaskan tembakan asap di dekat pasukan penjaga perdamaian, menyebabkan 15 personel menderita iritasi kulit dan masalah gastrointestinal.

UNIFIL juga melaporkan bahwa pasukan Israel menghalangi pergerakan logistik penting di dekat Meiss el-Jabal pada Sabtu.

“Kami mengingatkan IDF dan semua aktor tentang kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB dan untuk menghormati keutuhan tempat PBB setiap saat,” tegas misi penjaga perdamaian tersebut.

Pemerintah Israel telah menuntut UNIFIL untuk meninggalkan posisinya di Lebanon selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, menggunakan pasukan penjaga perdamaian sebagai “perisai manusia”, tetapi pasukan penjaga perdamaian tersebut menolak untuk melakukannya.

Hizbullah membantah tuduhan Israel bahwa mereka menggunakan kedekatan pasukan penjaga perdamaian untuk melindungi para pejuangnya.

Pasukan darat Israel, yang memasuki Lebanon selatan lebih dari dua minggu lalu, telah memerangi Hizbullah di daerah tersebut. Didukung oleh pesawat tempur, pasukan Israel terus menyerang kota-kota dan desa-desa.

Setidaknya 16 orang tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah gedung kota di Nabatieh pada Rabu.

Dewan Keamanan PBB telah mendesak Israel untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian dan posisi mereka di tengah kecaman internasional yang meluas atas serangan tersebut.

UNIFIL terdiri dari sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian dari lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia, India, dan Irlandia.

Pada Rabu, 16 negara Uni Eropa yang menyumbangkan tentara untuk misi penjaga perdamaian PBB menyerukan aturan keterlibatan yang direvisi di Lebanon. Mereka mengatakan bahwa aturan tersebut harus lebih efektif mengingat serangan baru-baru ini.

“Pesan yang ingin kami sampaikan kepada Israel adalah jika Anda menghentikan pasukan Anda, PBB juga dapat mengubah pendekatannya di bagian Lebanon itu, sehingga kami dapat secara damai mencapai apa yang sekarang Anda coba lakukan dengan menyerang pangkalan-pangkalan Hizbullah secara militer,” kata Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto kepada penyiar publik Italia RAI.

Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) telah menyatakan “kekhawatiran yang sangat serius” atas serangan Israel baru-baru ini terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

“Kami sangat prihatin dengan eskalasi berbahaya di Lebanon, menegaskan dukungan kami untuk rakyat Lebanon,” kata GCC dalam pernyataan bersama dengan UE setelah pertemuan puncak di Brussels.

Sementara itu, unit tanggap krisis Lebanon mengatakan 27 orang tewas dan 185 orang terluka dalam 24 jam terakhir, kata Kementerian Kesehatan Lebanon pada Rabu.

Setidaknya 2.367 orang tewas dalam serangan Israel di Lebanon, dan 11.109 orang terluka, sejak 8 Oktober 2023, kata kementerian tersebut.

Unit tanggap krisis mencatat 138 serangan udara dan penembakan pada hari terakhir, sebagian besar di Lebanon selatan, pinggiran selatan Beirut, dan Lembah Bekaa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Beirut: Pasukan perdamaian PBB yang ditempatkan di Lebanon atau UNIFIL mengatakan, pasukan Israel melintasi Garis Biru dan ‘menghancurkan’ gerbang pangkalan utama. PBB mengatakan, tank-tank Israel menerobos gerbang pangkalannya untuk pasukan penjaga perdamaian di Lebanon selatan setelah tiga peleton tentara Israel juga melintasi Garis Biru.

UNIFIL mengatakan dalam sebuah pernyataan pada pukul 4:30 pagi bahwa dua tank Merkava milik tentara Israel ‘menghancurkan’ gerbang utama mereka dan memasuki posisi itu secara paksa saat pasukan penjaga perdamaian sedang tidur.

“Tank-tank itu pergi sekitar 45 menit kemudian setelah UNIFIL memprotes melalui mekanisme penghubung kami, dengan mengatakan kehadiran (militer Israel) membahayakan pasukan penjaga perdamaian,” kata pihak UNIFIL, seperti dikutip Anadolu, Senin 14 Oktober 2024.
UNIFIL pada hari Minggu mengatakan bahwa dua tank Israel “memasuki secara paksa” posisi Helm Biru (sebutan pasukan perdamaian PBB) di kota Ramyeh di Lebanon selatan.

“Pagi ini, pasukan penjaga perdamaian di posisi PBB di Ramyah mengamati tiga peleton tentara Israel melintasi Garis Biru ke Lebanon,” pernyataan UNIFIL.

“Sekitar pukul 4:30 pagi, saat pasukan penjaga perdamaian berada di tempat perlindungan, dua tank Merkava Israel menghancurkan gerbang utama posisi tersebut dan memasuki posisi tersebut secara paksa,” kata pernyataan itu.

UNIFIL menambahkan tentara Israel meminta beberapa kali agar pangkalan tersebut mematikan lampunya.

“Tank-tank tersebut pergi sekitar 45 menit kemudian setelah UNIFIL memprotes melalui mekanisme penghubung kami, dengan mengatakan bahwa kehadiran tentara Israel membahayakan pasukan penjaga perdamaian,” kata pernyataan UNIFIL.

“Untuk keempat kalinya dalam beberapa hari, kami mengingatkan tentara Israel dan semua aktor tentang kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB serta untuk menghormati keutuhan tempat PBB setiap saat,” katanya.

“Setiap serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi 1701,” UNIFIL memperingatkan.

Sebelumnya pada hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta PBB untuk menarik misi penjaga perdamaiannya dari Lebanon selatan di tengah serangan di daerah tersebut.

"Sudah saatnya bagi Anda untuk menarik UNIFIL dari benteng pertahanan Hizbullah dan dari daerah pertempuran," kata Netanyahu dalam pesan berbahasa Ibrani kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran di seluruh Lebanon terhadap apa yang diklaimnya sebagai target Hizbullah sejak 23 September, menewaskan sedikitnya 1.437 orang, melukai lebih dari 4.123 orang lainnya, dan membuat lebih dari 1,34 juta orang mengungsi.

Serangan udara tersebut merupakan eskalasi dari perang lintas batas selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak dimulainya serangannya di Jalur Gaza, di mana Israel telah menewaskan lebih dari 42.200 orang, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak, sejak serangan Hamas tahun lalu.

Meskipun ada peringatan internasional bahwa Timur Tengah berada di ambang perang regional di tengah serangan gencar Israel terhadap Gaza dan Lebanon, Israel memperluas konflik pada 1 Oktober dengan melancarkan serangan ke Lebanon selatan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Terkait serangan Israel ke markas pasukan PBB di Lebanon (UNIFIL), Pemerintah Indonesia mendesak dilakukan penyelidikan. Ini menyangkut dua anggota TNI yang dipastikan terluka dalam serangan itu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun sudah berkomunikasi langsung dengan komandan kontingen Garuda FHQSU (Force Headquarter Support Unit).

Terhadap serangan ini, UNIFIL juga telah keluarkan pernyataan mendesak IDF untuk patuhi kewajiban dalam pastikan keamanan dan keselamatan personel serta wilayah PBB.
“Indonesia ingatkan kepada IDF (militer Israel) mengenai pentingnya penghormatan terhadap pasukan dan properti UNIFIL dan memastikan keselamatan dan keamanan personel UNIFIL,” ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Kamis 10 Oktober 2024.

“Indonesia tegaskan serangan apapun terhadap peacekeepers adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan resolusi DK PBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL,” tegas pernyataan itu.

Selain itu Indonesia meminta semua pihak utk menjamin dihormatinya inviolability (tidak dapat dilanggarnya) wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan.

“Indonesia mendesak dilakukannya penyelidikan atas serangan tersebut dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban,” ungkap pihak Kemenlu RI.

Pihak UNIFIL melontarkan pernyataan mengenai serangan Israel di pangkalan mereka di Naqoura dan wilayah lainnya. Menurut UNIFIL eskalasi terkini di sepanjang Garis Biru menyebabkan kerusakan luas di kota-kota dan desa-desa di Lebanon selatan.

“Dalam beberapa hari terakhir, kita telah melihat serangan dari Israel ke Lebanon di Naqoura dan wilayah lainnya. Tentara Israel (IDF) telah bentrok dengan elemen Hizbullah di darat di Lebanon,” ujar pernyataan UNIFIL dikutip dari situsnya.

Markas besar UNIFIL di Naqoura dan posisi-posisi di dekatnya telah berulang kali diserang.

“Kami mengingatkan IDF dan semua aktor tentang kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB serta untuk menghormati hak-hak PBB yang tidak dapat diganggu gugat setiap saat,” tegas UNIFIL.

“Pasukan penjaga perdamaian UNIFIL hadir di Lebanon selatan untuk mendukung pemulihan stabilitas di bawah mandat Dewan Keamanan. Setiap serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan 1701,” imbuh UNIFIL.

UNIFIL adalah misi penjaga perdamaian PBB yang dibentuk pada 19 Maret 1978 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 425 dan 426, dan beberapa resolusi lanjutan pada tahun 2006 untuk mengonfirmasi demiliterisasi Hizbullah. Mereka mendukung operasi militer Lebanon melawan pemberontak dan penyelundupan senjata, dan mengkonfirmasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon, untuk memastikan bahwa pemerintah Lebanon.

Indonesia termasuk dalam pasukan UNIFIL ini. Tercatat 1.231 pasukan Indonesia tergabung dalam pasukan UNIFIL.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB). Dalam pembukaannya Menlu Retno langsung sindir Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu yang tidak menginginkan perdamaian dari Timur Tengah.

“Ini adalah kesempatan terakhir saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia untuk mewakili negara saya berbicara di hadapan Majelis Umum PBB,” ujar Menlu Retno, dikutip dari YouTube United Nations, Sabtu 28 September 2024.

“Satu dekade penuh tantangan, tetapi di saat yang sama, satu dekade penuh kontribusi Indonesia dalam menangani berbagai isu global. Salah satunya adalah Palestina,” kata Menlu Retno.
Dengan tegas Menlu Retno mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa, duduk diam dan bersantai melihat ketidakadilan yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Indonesia selalu dan akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk meraih hak mereka untuk memiliki negara Palestina yang merdeka.

“Saat saya berbicara sekarang, lebih dari 41 ribu orang di Gaza telah terbunuh, situasi di Tepi Barat, Lebanon, semakin memburuk. Apakah itu tidak cukup?,” tanya Menlu Retno.

“Apakah Dewan Keamanan hanya akan mengambil tindakan untuk menghentikan kekejaman Israel?” imbuhnya.

“Ketika semua warga Palestina mengungsi atau ketika seratus ribu warga Palestina terbunuh. Atau ketika konflik bersenjata regional meletus?

“Itu sudah terlambat!” tegas Menlu.

“PM Netanyahu kemarin menyebutkan dan saya kutip: ‘Bahwa Israel mencari perdamaian…Benarkah?…Bagaimana kita bisa percaya pernyataan itu?,” sindir Menlu.

Menlu menambahkan, saat Netanyahu pidato di SUPBB, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Beirut.

Bagi Menlu, PM Netanyahu ingin perang terus berlanjut. “Kita harus menghentikannya…Saya ulangi, kita harus menghentikannya. Kita harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara,” tegas Menlu Retno.

Isu Palestina saat ini memang menjadi perhatian luas. Mayoritas anggota PBB sangat mendukung solusi dua negara. Bagi Indonesia, inilah saat yang tepat untuk mewujudkannya.

Mengakui Negara Palestina adalah hal yang paling tidak dapat dilakukan komunitas internasional sekarang, untuk memberi Palestina kedudukan yang sama di panggung dunia dan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka.

Oleh karena itu, Indonesia mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk melakukannya sekarang.

“Jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak. Pengakuan Palestina hari ini adalah investasi yang akan menghasilkan dunia yang lebih damai, adil, dan manusiawi di masa mendatang,” kata Menlu Retno.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas, pada debat Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 28 September 2024, tampak melunak membahas mengenai isu Papua Barat. Delegasi Indonesia yang berada di lokasi pun memberikan tanggapannya.

PM Tabimasmas pada pernyataannya menyoroti campur tangan asing di negara-negara Pasifik, seperti di Kaledonia Baru yang dilanda kerusuhan.

“Baru-baru ini, Penduduk Asli Kaledonia Baru tidak puas dengan cara pelaksanaan referendum ketiga untuk kemerdekaan politik dari Prancis,” ujar PM Tabimasmas, dikutip dari UN Web TV.
Akibatnya, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan beberapa orang tewas dan terhentinya kegiatan ekonomi. Sangat penting untuk mengakui hak-hak Penduduk Asli atas tanah, lautan, dan budaya mereka.

“Saya mendorong Penduduk Asli Kaledonia Baru untuk bekerja sama dengan Prancis guna menangani masa depan politik mereka,” imbuh Tabimasmas.

Sementara itu, Kaledonia Baru harus tetap berada dalam daftar dekolonisasi.

“Senada dengan itu, kami menyerukan agar hak Masyarakat Adat di Papua Barat atas tanah adat dan budaya mereka dihormati, dan saya senang bahwa mereka bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan mereka dan memperoleh otonomi yang lebih besar bagi Papua Barat agar dapat berpartisipasi lebih besar dalam pengambilan keputusan,” sebut PM Tabimasmas.

Delegasi Indonesia yang diwakili pejabat Koordinator Politik Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York (PTRI New York), Mariska D. Dhanutiro menggunakan hak jawab untuk menanggapi pernyataan dari PM Vanuatu.

“Kami menghargai penegasan kembali penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia,” tegas Mariska.

Hak ini harus dijunjung tinggi untuk membina hubungan yang bersahabat dan konstruktif sesuai dengan prinsip-prinsip inti Piagam PBB.

Mariska menambahkan, Indonesia telah memperhatikan pernyataan yang disampaikan mengenai pembangunan di provinsi-provinsi Papua di Indonesia. Sebagai negara demokrasi yang dinamis dan kuat, Indonesia terus mendengarkan keinginan dan aspirasi rakyatnya yang menginginkan perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan.

Ada beberapa poin-poin penekanan yang disampaikan oleh Mariska dalam kesempatan tersebut. Poin-poin itu antara lain:

Pertama, tentang seruan untuk otonomi yang lebih besar. Sejak tahun 2001, undang-undang otonomi khusus memberikan kewenangan kepada orang Papua untuk secara langsung memilih wakil dan pemimpin mereka sendiri melalui proses yang demokratis.

Undang-undang ini memberikan dasar yang kuat dan jaminan bahwa hanya orang Papua yang dapat dipilih sebagai pemimpin di provinsi-provinsi Papua, pengaturan khusus yang hanya berlaku di provinsi Papua. Selain itu, pembentukan Majelis Rakyat Papua dan badan perwakilan lainnya yang diperuntukkan bagi orang Papua memastikan representasi politik dan budaya yang sejalan dengan adat dan identitas mereka.

Indonesia tetap berkomitmen untuk lebih meningkatkan partisipasi yang bermakna dari orang Papua dalam pengambilan keputusan.

Pada peringatan 20 tahun undang-undang otonomi khusus tahun 2021, jumlah kursi di parlemen daerah meningkat dari 25 pada tahun 2001 menjadi 60 kursi. Demikian pula, keanggotaan Majelis Rakyat Papua meningkat dari 93 menjadi 225 kursi pada tahun 2021.

“Peningkatan ini akan lebih menjamin partisipasi langsung dan aktif mereka dalam pemerintahan dan pembangunan, tidak hanya untuk Papua, tetapi untuk Indonesia secara keseluruhan,” kata Mariska.

Kedua, tentang seruan untuk kemajuan dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia telah teguh dalam komitmennya untuk memastikan bahwa orang Papua mendapatkan manfaat dari kemajuan yang sama yang terlihat di seluruh nusantara. Semua provinsi di Papua termasuk dalam delapan provinsi teratas dengan alokasi anggaran tertinggi di Indonesia.

Sumber daya ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan proyek kesejahteraan sosial yang luas, termasuk jalan raya, bandara, pelabuhan laut, sekolah, dan rumah sakit. Pada saat yang sama, pembangunan manusia telah menjadi prioritas utama.

Mariska juga menjelaskan, selama dekade terakhir, indeks pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat telah meningkat dari 54,45 menjadi 61,39, dan indeks pembangunan manusia Papua Barat dari 59,60 menjadi 65, beralih dari status rendah ke sedang menurut standar UNDP.

Angka kemiskinan juga mengalami penurunan yang nyata dan harapan hidup meningkat secara signifikan.

“Akhirnya, saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia yang teguh terhadap pembangunan jangka panjang dan kemakmuran rakyatnya, termasuk rakyat di semua provinsi di Papua, dan memastikan bahwa aspirasi mereka untuk perdamaian dan kemajuan terwujud,” pungkas Mariska.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi “Sea Level Rise" yang membahas mengenai ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut. Pertemuan dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York.

Menlu Retno menegaskan bahwa dampak kenaikan permukaan laut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara pesisir, tetapi juga oleh komunitas yang terletak jauh di daratan. Hal ini menjadikan kenaikan permukaan laut sebagai krisis global yang memerlukan aksi segera.

Tiga poin penting yang diangkat Menlu Retno antara lain:

Pertama

diperlukan aksi iklim yang lebih ambisius untuk atasi pemanasan global. Target 1,5 derajat Celsius adalah harga mati. Untuk mencapainya, diperlukan pembagian beban yang adil, bukan pengalihan beban.

Kedua

Serukan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam hadapi kenaikan permukaan laut. Penekanan diberikan pada upaya peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan langkah kolektif untuk menggalang sumber daya, termasuk pembiayaan dan teknologi yang dapat diakses oleh semua negara.

Ketiga

Memperkuat kehendak politik global untuk atasi dampak kenaikan permukaan laut, yang meliputi hilangnya wilayah dan terganggunya mata pencaharian.
Menlu Retno juga mengusulkan perlunya agenda global khusus tentang kenaikan permukaan laut dan menyerukan penguatan kerangka hukum internasional yang mampu melindungi kedaulatan negara dan penduduk. Pemajuan ilmu pengetahuan dan data juga perlu di dorong dalam mendukung pengambilan kebijakan yang efektif.

Pertemuan Tingkat Tinggi 'Sea Level Rise' dihadiri 128 negara dan membahas upaya bersama untuk mengatasi kenaikan permukaan laut, termasuk melalui pendanaan iklim, kedaulatan wilayah dan batas zona maritim negara, serta pengambilan keputusan berbasis data ilmiah.

Terkait isu ini, Indonesia sendiri telah mengambil langkah konkret dengan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi pertama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (Archipelagic and Island States Forum) pada Oktober lalu di Bali, yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi internasional, termasuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan inovatif untuk negara-negara kepulauan dan pulau kecil.

Menteri Retno menutup pernyataannya dengan seruan tegas: "Kenaikan permukaan laut adalah alarm bagi dunia. Jangan tunda lagi – bertindaklah sekarang untuk melindungi jutaan jiwa dan generasi mendatang."


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB bertema “Leadership for Peace: United in Respect of the UN Charter, In Search of a Secure Future", Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, menyerukan pentingnya kepemimpinan global untuk mencapai perdamaian, terutama dalam konflik yang berkepanjangan seperti di Palestina.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menyampaikan keprihatinannya bahwa perdamaian masih belum ditemukan bagi rakyat Palestina. Ia menyoroti penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, dengan 41.000 orang terbunuh, jutaan orang terpaksa mengungsi, dan akses untuk bantuan kemanusiaan yang tertutup sepenuhnya.

"Ketika kemanusiaan kita yang paling mendasar dipertanyakan, ini adalah gejala dari kegagalan kepemimpinan untuk perdamaian," ujar Menlu Retno, dikutip dari situs Kemlu.go.id, Kamis 26 September 2024.
Menlu Retno menegaskan bahwa tidak akan ada perdamaian jika tidak ada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Ia mengingatkan bahwa saat ini, dunia tengah menyaksikan potensi perang besar di Lebanon, di tengah keberadaan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.

Dalam konteks ini, Menlu Retno menekankan pentingnya memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan dianggap sebagai hal yang mendesak untuk memastikan kepemimpinan yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian.

Menlu Retno menggarisbawahi dua poin penting dalam pidatonya:

Pertama, pentingnya kepemimpinan yang demokratis untuk mencapai perdamaian.

“Tidak ada yang lebih mendesak saat ini daripada penciptaan perdamaian di Gaza,” tegas Menlu Retno.

Menlu Retno menggarisbawahi pentingnya mencegah semakin memburuknya eskalasi konflik di kawasan, seperti yang saat ini terjadi di Lebanon. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme pengambilan keputusan DK PBB yang lebih demokratis agar DK PBB dapat bertindak secara efektif guna merespons ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Kedua, perlunya inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan guna mencapai perdamaian.

DK PBB harus mendorong penguatan kerja sama yang inklusif dengan badan PBB lainnya dan organisasi kawasan. Hal ini penting untuk memastikan keterwakilan kawasan serta negara-negara berkembang dalam berkontribusi bagi upaya perdamaian.

"Tanpa inklusivitas, perdamaian tidak akan pernah tercapai secara menyeluruh," tegas Menlu Retno.

Sebagai penutup, Menlu Retno mengajak Dewan Keamanan untuk tidak perlu mencari jauh-jauh dalam mengejar masa depan yang aman.

"Kita bisa mulai dari sini dan sekarang, dengan perdamaian untuk rakyat Palestina," ungkap Menlu Retno.

Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB ini merupakan salah satu pertemuan utama Presidensi Slovenia di DK PBB bulan September 2024.

Pada awal pertemuan, DK PBB telah mengadopsi Presidential Statement yang menegaskan komitmen DK PBB untuk mengedepankan multilateralisme dan peran PBB, serta pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam upaya bina damai.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Prancis dan Amerika Serikat (AS) tengah menggodok gencatan senjata sementara selama 21 hari antara Hizbullah, Lebanon dan Israel. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot untuk memberi waktu bagi negosiasi yang lebih luas, pada Rabu 25 September 2024.

"Solusi diplomatik memang memungkinkan. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah bekerja sama dengan mitra Amerika kami pada platform gencatan senjata sementara selama 21 hari untuk memungkinkan negosiasi," kata Barrot kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan 15 orang, seperti dikutip AFP, Kamis 26 September 2024.

Barrot mengatakan rencana tersebut akan segera diumumkan ke publik.
"Kami berharap kedua belah pihak menerimanya tanpa penundaan, untuk melindungi penduduk sipil dan memungkinkan dimulainya negosiasi diplomatik," kata Barrot.

Barrot, yang akan berangkat ke Lebanon pada akhir minggu ini, mengatakan Paris telah bekerja sama dengan para pihak dalam menentukan parameter untuk jalan keluar diplomatik dari krisis di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

"Ini adalah jalan yang sulit, tetapi ini adalah jalan yang memungkinkan," kata Barrot.

Resolusi 1701 - yang diadopsi setelah perang selama sebulan antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006 - memperluas mandat pasukan penjaga perdamaian PBB, yang memungkinkannya untuk membantu tentara Lebanon menjaga wilayah selatan bebas dari senjata atau personel bersenjata selain dari negara Lebanon.

Hal ini telah memicu ketegangan dengan Hizbullah, yang secara efektif mengendalikan Lebanon selatan meskipun ada kehadiran tentara Lebanon. Hizbullah adalah pihak yang bersenjata lengkap dan kekuatan politik Lebanon yang paling kuat.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan kepada dewan bahwa 1701 yang diterapkan sepenuhnya adalah satu-satunya solusi jangka panjang.

"AS telah terlibat secara intensif dengan semua pihak di kawasan tersebut. Tujuan kami jelas, untuk mencegah perang yang lebih luas yang kami yakini tidak menguntungkan pihak mana pun, tidak menguntungkan rakyat Israel dan tidak menguntungkan rakyat Lebanon," kata Wood.

"Kami bekerja sama dengan negara lain untuk mengajukan proposal yang kami harap akan menghasilkan ketenangan dan memungkinkan diskusi untuk mencapai solusi diplomatik," ucap Wood.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, dalam pertemuan tersebut bahwa Lebanon tidak boleh dibiarkan menjadi Gaza lainnya.

"Mari kita katakan dengan satu suara yang jelas, hentikan pembunuhan dan penghancuran. Tolak retorika dan ancaman. Mundurlah dari jurang. Perang habis-habisan harus dihindari dengan segala cara," pungkas Guterres.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)